2. ◦Berdasarkan Pancasila, lembaga peradilan berperan
untuk menerapkan dan menegakkan hukum dan
keadilan.
◦Pengadilan sebagai lembaga penegak hukum
bertugas untuk memeriksa, mengadili, dan memutus
setiap perkara yang diajukan kepadanya agar
mendapatkan keadilan.
3. Peranan lembaga peradilan atau Hukum
merupakan suatu kebijakan atau aturan yang
berfungsi untuk mengatur tingkah laku masyarakat
serta menjadi salah satu pedoman bagi penggerak
bangsa dalam melakukan tugasnya.
4. Berdasarkan ketentuan UUD 1945 pasal 24 yang
selanjutnya diatur di UU RI No. 48 Tahun 2009 pasal 18
◦ Yang berisi tentang kekuasaan kehakiman.
◦ Menurut UU tersebut, kekuasaan kehakiman di Indonesia ada pada dua
badan, yaitu:
Mahkamah Agung (MA) dan badan peradilan yang berada di bawahnya
dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama,
lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha
negara.Mahkamah KonstitusiPenegakan hukum melalui badan peradilan
menempati kedudukan yang sangat strategis.
5. Lembaga Peradilan
◦ Mahkamah Agung
1)Memiliki peran untuk melakukan pemutusan daripada
permohonan kasasi.
2)Melakukan pemeriksan terhadap permohonan daripada
peninjauan dari keputusan pengadilan.
3)Melakukan pelaksanaan sebagai pengadilan tertinggi yang
berada di Indonesia.
◦ Mahkamah Konstitusi
1)Memiliki peranan dalam pemutusan untuk membubarkan partai
politik.
2)Memiliki peranan dalam melakukan pemutusan terhadap
perselisihan dari hasil pemilihan umum.
6. ◦Komisi Yudisial
1)Memiliki peranan dialam memberikan sebuah usulan
daripada penganggkatan hakim agung.
2)Memiliki peranan daripada melakukan penegakan
dan juga penjagaan daripada gerak gerik hakim.
◦Pengadilan negeri
1)Memiliki peranan didalam melakukan pemeriksaan
hingga pemutusan daripada perkara pidana pada
tingkat pertama.
7. Beberapa lembaga penegak hukum di
Indonesia
1)Kepolisian Negara RI diatur dalam UU RI No. 2 Tahun 20022.
2)Kejaksaan RI diatur dalam UU RI No. 16 Tahun 20043.
3)Hakim sebagai Pelaksana Kekuasaan Kehakiman diatur dalam UU
RI No. 4 Tahun 2004.
4)Advokat dalam penegakan hukum diatur dalam UU RI No. 18
Tahun 20035.
5)Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diatur dalam UU RI No. 30
Tahun 2002
