Sistem hukum dan peradilan nasional Indonesia terdiri dari berbagai jenis peradilan yang meliputi peradilan umum, agama, militer, tata usaha negara, dan Mahkamah Konstitusi. Badan-badan peradilan tersebut melaksanakan kekuasaan kehakiman di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.
tugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SD
Sistem_Hukum_dan_Peradilan_Indonesia_kls.pptx
1.
2.
3. Sistem Hukum
Sistem
Hukum
1. Mr. E.M. Meyers
2. E. Utrecht, SH
3. S.M Amin, SH. dll
Penggolongan
Hukum
Peradilan Nasional
1. Wujud
2. Ruang
3. Waktu
4. Pribadi
5. Isi
6. Tugas & Fungsi
SISTEM
HUKUM DAN
PERADILAN
NASIONAL
Sumber Hukum
1. Undang-undang
2. Kebiasaan
3. Yurisprudensi
4. Traktat
5. Doktrin
1. P. Umum
2. P. Agama
3. P. Militer
4. P. T. Ush Negara
5. M. Konstitusi
Tujuan Hukum
4. Lanjutan ……………….
Unsur-unsur Dalam Pengertian Hukum :
• Peraturan mengenai tingkah laku manusia
dalam pergaulan masyarakat ;
• Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi
yang berwenang;
• Peraturan itu bersifat memaksa;dan
• Adanya sanksi yang tegas terhadap pelanggaran
peraturan tersebut.
Bertolak dari pengertian sistem & hukum yang telah
dikemukakan di atas, yang dimaksudkan dengan sistem hukum
adalah satu kesatuan hukum yang berlaku pada suatu negara
tertentu yang dipatuhi dan ditaati oleh setiap warganya.
5. Tujuan, Fungsi Hukum
Tujuan Fungsi
1. Mendatangkan kemakmuran
dan kebahagiaan pada rakyatnya
2. Mencapai keadilan dan
ketertiban
3. Mengatur pergaulan hidup
manusia secara damai
4. Memberi petunjuk bagi orang-
orang dalam pergaulan
masyarakat
5. Menjamin kebahagiaan
sebanyak-banyaknya pada
semua orang
6. Untuk mencapai keadilan yang
seadil-adilnya
1. Sebagai perlindungan.
Melindungi masyarakat dari
ancaman dan bahaya
2. Fungsi keadilan, hukum
sebagai penjaga
3. Dalam pembangunan hukum
digunakan sebagai acuan,
penentu arah, tujuan dan
pelaksanaan pembangunan
4. Sebagai control sosial
6. Ciri dan Unsur Hukum
Ciri Hukum Unsur Hukum
Berisi perintah dan larangan
Hukum itu tidak sewenang-
wenang, siapa yang bersalah
itu yang akan di hukum
Mendapat perlakuan yang
sama dihadapan hukum
Peraturan mengenai tingkah
laku manusia dalm pergaulan
masyarakat
Peraturan itu diadakan oleh
badan-badan resmi yang
berwenang
Peraturan itu sifatnya
memaksa
Adanya sanksi yang tegas
terhadap pelanggaran
peraturan tersebut
7. Sifat Hukum
Hukum itu mengatur karena hukum memuat
peraturan-peraturan berupa perintah dan
larangan yang mengatur tingkah laku manusia
dalam hidup bermasyarakat demi terciptanya
ketertiban dalam masyarakat. Kemudian hukum
itu memaksa karena hukum dapat memaksa
masyarakat untuk mematuhinya. Apabila
dilanggar akan dikenakan sanksi yang tegas dan
nyata.
9. BERDA-
SARKAN
ISI
Hukum Pidana, pelanggar hukum pada umumnya segera
disikapi oleh pengadilan setelah menerima berkas polisi
yg mengadakan penyelidikan dan penyidikan. Tindakan
Pidana (delik) disengaja disebut delik doloes, & yg tidak
sengaja disebut delik coelpa.
Hukum Perdata, pelanggar hukum perdata baru dapat disikapi
oleh pengadilan setelah ada pengaduan dari pihak yang merasa
dirugikan. Di sini, ada pihak yg mengadu (penggugat) dan pihak
yang diadukan (tergugat).
g. Perbedaan Hukum Pidana Dan Perdata
10. Sistem Peradilan Nasional
Peradilan merupakan proses mengadili perkara sesuai
dengan kategori perkara yang diadili
Proses peradilan dilaksanakan disebuah tempat yang
dinamakan Pengadilan
Sistem Peradilan Nasional merupakan sistem yang
menjadi wahana bagi rakyat untuk mencari keadilan
sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku
11. Badan Peradilan diIndonesia
Pasal 24 Ayat (2) UUD NRI menyatakan bahwa “
Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah
Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya
dalam lingkungan peradilan umum,lingkungan
peradilan agama,lingkungan peradilan
militer,lingkungan peradilan tata usaha negara,dan
oleh sebuah Mahkamah Konstitusi
Indonesia adalah negara Hukum,hal ini diatur dalam
UUD NRI 1945,Pasal 1 ayat 3
12. 1.Peradilan Nasional
Pasal 1 UU No. 4/2004, bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh
MA dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan ; Peradilan
Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha
Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
Mahkamah
Agung
Pengadilan Tinggi
Umum/Sipil
Pengadilan
Tinggi Agama
Pengadilan Tinggi
Militer
Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara
Pengadilan Negeri
Umum/Sipil
Pengadilan
Agama Negeri
Pengadilan
Militer
Pengadilan Tata
Usaha Negara
Mahkamah
Konstitusi
13. A. Peradilan Umum
Peradilan Umum berwenang menyelesaikan perkara
pidana dan perdata.
Kekuasaan peradilan dilingkungan Peradilan Umum
dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri,untuk wilayah
kabupaten /kota,dan Pengadilan Tinggi untuk wilayah
propinsi
14. B. Peradilan Agama
Peradilan Agama berwenang menyelesaikan perkara
perdata dibidang tertentu atas permohonan oarang
yang beragama Islam.Penyelesaian perkara yang
diajukan misalnya sengketa yang berkaitan dengan
nikah,talak,rujuk,dan perceraian.
Kekuasaan peradilan di lingkungan peradilan agama
dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Agama utk
wilayah kabupaten /kota dan Pengadilan Tinggi
Agama utk wilayah propinsi
15. C.Peradilan Militer
Peradilan Militer berwenang menyelesaikan perkara
pidana militer/tentara.
Kekuasaaan peradilan dilingkungan Peradilan Militer
dilakukan oleh Mahkamah Militer untuk wilayah
kabupaten/kota dan Mahkamah Militer Tinggi untuk
wilayah propinsi
16. D. Peradilan Tata Usaha Negara
Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) atau Peradilan
Administrasi Negara berwenang mengadili perkara
tata usaha negara atau administrasi negara.
Kekuasaan peradilan Tata Usaha Negara dilaksanakan
oleh Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara untuk
wilayah kabupaten /kota dan Pengadilan Tinggi Tata
Usaha Negara untuk wilayah propinsi
17. Yang termasuk ruang lingkup
kompetensi mengadili dari PTUN :
Bid.Sosial,yaitu gugatan atau permohonan terhadap
keputusan administrasi,tentang penolakan permohonan
suatu izin
Bid.Ekonomi,yaitu gugatan atau permohonan yang
berkaitan dengan perpajakan,merk,agraria dan sebagainya
Bid.Function Publique,yaitu gugatan atau permohonan
yang berhubungan dengan status atau kedudukan
seseorang ,misalnya bidang kepegawaian
,pemecatan,pemberhentian hubungan kerja,dsb
Bid.HAM,yaitu gugatan atau permohonan yang berkaitan
dengan pencabutan hak milik sesesorang,penangkapan
dan penahanan yang tidak sesuai dengan prosedur hukum.
18. a. Pengadilan Negeri (Tingkat Pertama)
Fungsi pengadilan negeri adalah memeriksa tentang sah atau
tidaknya suatu penangkapan atau penaha-nan yg diajukan oleh
tersangka, keluarga atau kuasanya kpd Ketua Pengadilan dengan
menyebutkan alasan-alasannya.
Tugas dan wewenang pengadilan negeri adalah memeriksa,
memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di
tingkat pertama.
Tindak pidana yg pemeriksaannya hrs didahulukan, yaitu :
Korupsi, Terorisme, Narkotika/psikotropika, Pencucian uang,
atau yang ditentukan oleh UU dan perkara yang
terdakwanya berada di dalam Rumah Tahanan Negara.
2. Peranan Lembaga-lembaga Peradilan
19. b. Pengadilan Tinggi (Tingkat Kedua)
Pengadilan Tinggi berkedudukan di ibukota Provinsi, dan daerah
hukumnya meliputi wilayah Provinsi (Pengadilan Tingkat
Banding).
Fungsi Pengadilan Tinggi adalah.
• Menjadi pemimpin bagi pengadilan-pengadilan Negeri di dalam
daerah hukumnya.
• Melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di dalam
daerah hukumnya dan menjaga supaya peradilan itu
diselesaikan dengan seksama dan sewajarnya.
• Mengawasi dan meneliti perbuatan para hakim pengadilan
negeri di daerah hukumnya.
• Untuk kepentingan negara dan keadilan, Pengadilan Tinggi dpt
memberi peringatan, teguran, & petunjuk yg dipandang perlu
kepada Pengadilan Negeri dalam daerah hukumnya.
20. Lanjutan ……………….
Wewenang Pengadilan Tinggi adalah :
• Mengadili perkara yang diputus oleh pengadilan
negeri dalam daerah hukumnya yang dimintakan
banding.
• Berwenang untuk memerintahkan pengiriman
berkas-berkas perkara dan surat-surat untuk diteliti
dan memberi penilaian tentang kecakapan dan
kerajinan para hakim.
21. Lanjutan ……………….
Tugas dan kewenangannya, mencakup :
• Menyatakan sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian
penyelidikan, atau penghentian tuntutan.
• Tentang ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seseorang yang
perkaranya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.
• Memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum
kepada instansi Pemerintah di daerahnya, apabila diminta.
• Mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku
Hakim, Panitera, Sekretaris, dan Juru Sita di daerah hukumnya.
• Melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan dan menjaga agar
peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya.
• Memberikan teguran dan peringatan yg dipandang perlu dng tidak
mengurangi kebebasan Hakim dlm memeriksa & memutus perkara.
• Melakukan pengawasan atas pekerjaan notaris di daerah hukumnya, dan
melaporkan hasil pengawasannya kepada Ketua Pengadilan Tinggi,
Ketua Mahkamah Agung, dan Menteri yang tugas dan tanggung
jawabnya meliputi jabatan notaris.
22. Lanjutan ……………….
Wewenang Mahkamah Agung :
• Memeriksa dan memutus permohonan kasasi, (terhadap putusan Pengadilan
Tingkat Banding atau Tingkat Terakhir dari semua Lingkungan Peradilan),
• Memeriksa dan memutus sengketa tentang kewenangan mengadili,
• Memeriksa dan memutus permohonan peninjauan kembali putusan
Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,
• Menguji secara materiil hanya terhadap peraturan perundang-undangan di
bawah undang-undang,
• Meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis
peradilan dari semua Lingkungan Peradilan,
• Memberi teguran, atau peringatan yang dipandang perlu kepada Pengadilan
di semua Lingkungan Peradilan, dengan tidak mengurangi kebebasan Hakim
dalam memeriksa dan memutus perkara.
• Memeriksa dan memutus permohonan peninjauan kembali pada tingkat
pertama dan terakhir atas putusan Pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap.
23. Mahkamah Konstitusi sesuai UU No. 24/2003, memiliki
wewenang dan kewajiban :
• Wewenang, mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji
UU terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan
lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh
UUD 1945, memutus pembubaran partai politik, dan
memutus perselisihan Pemilihan Umum.
• Kewajiban, yaitu memberi putusan atas pendapat DPR
mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau
Wakil Presiden menurut UUD 1945.
d. Mahkamah Konstitusi
24. Pengertian Korupsi
Gambaran Umum Korupsi
Persepsi Masyarakat
Peran Serta Upaya
Pemberantasan
Korupsi DI
Indonesia
Upaya Pencegahan
Fenomena Korupsi
Upaya Penindakan
Upaya Edukasi Masyarakat
Upaya Edukasi LSM
25. a. Pengertian Korupsi
Kata “korupsi” mrp penyelewengan atau penggelapan (uang negara
atau perusahaan) dsb. untuk keuntungan pribadi atau orang lain.
Perbuatan korupsi selalu mengandung unsur “penyelewengan” atau
“ketidak jujuran”.
Kolusi, adalah permufakatan
atau kerja sama secara
melawan hukum antar
penyelenggaraan negara atau
antara penyelenggara negara
dan lain yang merugikan
orang lain, masyarakat dan
atau negara.
Nepotisme, adalah setiap
perbuatan penyelenggara
negara secara melawan
hukum yang menguntungkan
kepentingan keluarga dan
atau kroninya di atas
kepentingan masyarakat
bangsa dan negara.
3. Upaya Pemberantasan Korupsi
26. Pengertian Gratifikasi Menurut Penjelasan Pasal 12B
UU No. 20 Tahun 2001
Pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang,
barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket
perjalanan,fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan
cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.
Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri
maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan
menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
Pengecualian, yaitu sesuai Pasal 12 C ayat (1) :
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B ayat
(1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang
diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi.
Lanjutan ……………….