2. KELOMPOK 3:
M. Ishaidir Siregar
M. Fauzi Ridho RS
Natanniel Eka C
M. Dimas Pratama
Vina Widya Putri
Lizania Syahputri
3. Peran Hakim sebagai Pelaksana
Kekuasaan Kehakiman
Kekuasaan kehakiman, dalam konteks negara Indonesia, adalah
kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna
menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi
terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.
Berdasarkan UU RI Nomor 48 tahun 2009, ditegaskan bahwa
kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh:
• Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam
lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan
peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara.
• Mahkamah Konstitusi
Selain itu terdapat pula Peradilan Syariah Islam di Provinsi Aceh, yang
merupakan pengadilan khusus dalam Lingkungan Peradilan Agama.
4. UUD 1945 juga memperkenalkan suatu lembaga
baru yang berkaitan dengan penyelenggaraan
kekuasaan kehakiman yaitu Komisi Yudisial.
Komisi Yudisial bersifat mandiri yang
berwenang mengusulkan pengangkatan hakim
agung dan mempunyai wewenang lain dalam
rangka menjaga dan menegakkan kehormatan,
keluhuran martabat serta perilaku hakim
5. Di Indonesia, kekuasaan kehakiman diatur sepenunya dalam UU RI nomor
48 tahun 2009 yang merupakan penyempurnaan dari UU RI nomor 4 tahun 2004.
Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh hakim yang diberi wewenang untuk
mengadili (serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa,
memutuskan perkara) berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak.
berdasarkan UU RI nomor 48 tahun 2009, hakim berdasarkan lembaga
peradilanya dapat dibagi menjadi 3:
• Hakim pada MA disebut Hakim Agung
• Hakim pada badan peradilan dibawah MA (Lingkungan peradilan umum,
lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan
peradilan tata usaha Negara)
• Hakim pada MK disebut Hakim Kontitusi
6. a. PENGADILAN NEGERI (TINGKAT PERTAMA)
Fungsi pengadilan negeri adalah memeriksa tentang sah atau tidaknya suatu
penangkapan atau penaha-nan yg diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kpd
Ketua Pengadilan dengan menyebutkan alasan-alasannya.
Tugas dan wewenang pengadilan negeri adalah memeriksa, memutus, dan
menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat pertama.
Tindak pidana yg pemeriksaannya hrs didahulukan, yaitu :
Korupsi, Terorisme, Narkotika/psikotropika, Pencucian uang, atau yang ditentukan oleh
UU dan perkara yang terdakwanya berada di dalam Rumah Tahanan Negara.
PERANAN LEMBAGA-LEMBAGA
PERADILAN
7. b. PENGADILAN TINGGI (TINGKAT KEDUA)
Pengadilan Tinggi berkedudukan di ibukota Provinsi, dan daerah
hukumnya meliputi wilayah Provinsi (Pengadilan Tingkat Banding).
Fungsi Pengadilan Tinggi:
• Menjadi pemimpin bagi pengadilan-pengadilan Negeri di dalam daerah
hukumnya.
• Melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di dalam daerah
hukumnya dan menjaga supaya peradilan itu diselesaikan dengan seksama
dan sewajarnya.
• Mengawasi dan meneliti perbuatan para hakim pengadilan negeri di daerah
hukumnya.
• Untuk kepentingan negara dan keadilan, Pengadilan Tinggi dpt memberi
peringatan, teguran, & petunjuk yg dipandang perlu kepada Pengadilan Negeri
dalam daerah hukumnya.
8. c. Mahkamah Agung (Tingkat Kasasi)
Daerah hukum MA meliputi seluruh Indonesia dan kewajiban utamanya adalah
melakukan pengawasan tertinggi atas tindakan-tindakan segala pengadilan lainnya
diseluruh Indonesia, dan menjaga/menjamin agar hukum dilaksanakan dengan
sepatutnya.
Tugas atau Fungsi Mahkamah Agung :
• Melakukan pengawasan tertinggi thd penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan
peradilan dlm menjalankan kekuasaan kehakiman.
• Mengawasi tingkah laku dan perbuatan para Hakim disemua lingku-ngan peradilan
dalam menjalankan tugasnya.
• Mengawasi dengan cermat semua perbuatan-perbuatan para hakim di semua
lingkungan peradilan.
• Untuk kepentingan negara dan keadilan Mahkamah Agung memberi peringatan,
teguran, dan petunjuk yang dipandang perlu baik dengan surat tersendiri, maupun
dengan surat edaran.
9. Permohonan kasasi, dapat
dilakukan dalam perkara :
• Perdata
• Pidana
Dalam hal kasasi, yg menjadi wewenang MA,dikarenakan :
• Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang,
• Salah menerapkan atau karena melanggar hukum yang berlaku,
• Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan
perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan
batalnya putusan yang bersangkutan.
10. Mahkamah Konstitusi sesuai UU No. 24/2003, memiliki
wewenang dan kewajiban :
• Wewenang, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang
putusannya bersifat final untuk menguji UU terhadap UUD, memutus
sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan
oleh UUD 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus
perselisihan Pemilihan Umum.
• Kewajiban, yaitu memberi putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan
pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD 1945.
d. MAHKAMAH KONSTITUSI
11. • Mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada DPR;
• Menegakkan keluhuran martabat serta menjaga perilaku
hakim.
D. KOMISI YUDISIAL (UU RI No. 18/ 2011 UU RI No. 22/04)
