LEMBAGA NEGARA DI BIDANG KEHADIMAN
•Download as PPTX, PDF•
14 likes•2,674 views
Dokumen tersebut membahas mengenai lembaga-lembaga negara di bidang kehakiman di Indonesia seperti kejaksaan, kepolisian, advokat, komisi pemberantasan korupsi, komisi yudisial, mahkamah agung, pengadilan-pengadilan seperti umum, agama, militer, tata usaha negara, dan mahkamah konstitusi beserta peran dan fungsinya masing-masing dalam penegakan hukum.
Recommended
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Viewers also liked
Viewers also liked (20)
Similar to LEMBAGA NEGARA DI BIDANG KEHADIMAN
Similar to LEMBAGA NEGARA DI BIDANG KEHADIMAN (20)
More from Nafis Fathur Rizki
More from Nafis Fathur Rizki (6)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
LEMBAGA NEGARA DI BIDANG KEHADIMAN
- 1. Media Pembelajaran PPKn Kelas XII SMA Negeri 1 Cilacap Wewenang dan Fungsi Lembaga- Lembaga Negara di bidang kehakiman
- 2. Sebagai Hasil Diskusi dari : Anisa W.U. Chumairotul H. Ghilba D.B. Lia Puspitasari Nafis F.R. Silmi Azizah Timothi P.N. XII MIA 8 ABDI CAHYA TARUNA
- 3. XII MIA 8 ABDI CAHYA TARUNA Alat Penegak Hukum Jaksa Hakim Advokat Polisi KPK KY Penegak Hukum
- 4. XII MIA 8 ABDI CAHYA TARUNA Jaksa • Merupakan lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara secara merdeka terutama pelaksanaan tugas dan wewenang di bidang penuntutan. Selain itu juga pada bidang penyidikan dan penuntutan perkara pidana korupsi dan pelanggaran HAM berat serta kewenangan lain berdasarkan UU. • Diatur dalam UU RI Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia • Sebagai salah satu lembaga penegak hukum yang berperan : 1. menegakkan supremasi hukum 2. Perlindungan kepentingan umum 3. Penegakan HAM 4. Pemberantasan KKN • Dalam melaksanakan tugas dan wewenang harus secara merdeka.
- 5. XII MIA 8 ABDI CAHYA TARUNA Hakim • Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh hakim • Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara hukum berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sebuah persidangan pengadilan berdasarkan ketentuan perundang- undangan
- 6. XII MIA 8 ABDI CAHYA TARUNA Polisi • Mengatasi penegakkan hukum terutama yang berkaitan dengan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam KUHAP. • POLRI sebagai penyidik utama yang menangani setiap kejahatan secara umum dalam rangka menciptakan keamanan dalam negeri • Diatur dalam UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republlik Indonesia
- 7. XII MIA 8 ABDI CAHYA TARUNA Advokat • Advokat berasal dari kata advocate yakni seseorang yang berprofesi sebagai ahli hukum di pengadilan. • Terjemahan lain menyatakan bahwa advokat bermakna sebagai nasihat. • Advokat dapat dikatakan penasihat hukum karena pekerjaannya dalam pengadilan sebagai penasihat. • Istilah penasihat hukum bantuan hukum dan advokat/pengacara merupakan istilah yang tepat dengan fungsinya sebagai pendamping tersangka/terdakwa atau penggugat/tergugat, bila dibandingkan dengan istilah pembela • Seorang yang membentu hakim dalam usaha menemukan kebenaran materiil walaupun itu bertolak dari sudut oandang subjektif yaitu berpihak kepada kepentingan tersangka. • Diatur dalam UU RI No. 18 tahun 2003 tentang advokat.
- 8. XII MIA 8 ABDI CAHYA TARUNA KPK Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KPK diberi amanat melakukan pemberantasan korupsi secara profesional, intensif, dan berkesinambungan. KPK merupakan lembaga negara yang bersifat independen, yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari kekuasaan manapun. KPK dibentuk bukan untuk mengambil alih tugas pemberantasan korupsi dari lembaga-lembaga yang ada sebelumnya. Penjelasan undang-undang menyebutkan peran KPK sebagai trigger mechanism, yang berarti mendorong atau sebagai stimulus agar upaya pemberantasan korupsi oleh lembaga-lembaga yang telah ada sebelumnya menjadi lebih efektif dan efisien.
- 9. XII MIA 8 ABDI CAHYA TARUNA KPK Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas: Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Dalam pelaksanaannya tugasnya, KPK berpedoman kepada lima asas, yaitu: kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proposionalitas. KPK bertanggung jawab kepada publik dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada presiden, DPR, dan BPK
- 10. XII MIA 8 ABDI CAHYA TARUNA KPK Dalam melaksanakan tugas koordinasi, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang : Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi; Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi; Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait; Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; dan Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.
- 11. XII MIA 8 ABDI CAHYA TARUNA KY WEWENANG Sesuai Pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, Komisi Yudisial mempunyai wewenang: 1.Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan; 2.Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim; 3.Menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) bersama-sama dengan Mahkamah Agung; 4.Menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). R.
- 12. XII MIA 8 ABDI CAHYA TARUNA KY TUGAS Berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011, dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, yaitu mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan, maka Komisi Yudisial mempunyai tugas: a. Melakukan pendaftaran calon hakim agung; b. Melakukan seleksi terhadap calon hakim agung; c. Menetapkan calon hakim agung; dan d. Mengajukan calon hakim agung ke DPR.
- 13. XII MIA 8 ABDI CAHYA TARUNA Mahkamah Agung Peradilan Umum Peradilan Agama Peradilan Militer Peradilan Tata Usaha Negara Lembaga Peradilan “ Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.” Pasal 24 ayat 2 UUD RI 1945
- 14. XII MIA 8 ABDI CAHYA TARUNA Lingkungan PU Mahkamah Ag • Mempunyai kekuasaan tertinggi dalam lapangan peradilan di Indonesia. • Berperan dalam proses pembinaan lembaga peradilan yang berada di bawahnya • Mempunyai kekuasaan dan kewenangan dalam pembinaan, organisasi, administrasi dan keuangan pengadilan • Dalam Pasal 20 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009, disebutkan bahwa Mahkamah Agung mempunyai wewenang berikut : a) Mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, kecuali undang-undang menentukan lain b) Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang- undang terhadap undang-undang c) Kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang, seperti memberikan pertimbangan hukum kepada Presiden dalam permohonan grasi dan rehabilitasi
- 15. XII MIA 8 ABDI CAHYA TARUNA Pengadilan Um • Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum dilaksanakan oleh pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung. • Pengadilan negeri berperan dalam proses pemeriksaan, pemutusan, dan penyeleseian pidana tingkat pertama • Pengadilan tinggi berperan : a. Menyeleseikan perkara pidana dan perdata pada tingkat kedua atau banding b. Mengadili di tingkat pertama dan terakhir aoabila ada sengketa kewenangan mengadili antara pengadilan negeri dalam daerah hukumnya. c. Menyeleseikan pada tingkat pertama dan terakhir sengketa hasil Pilkada langsung. Lingkungan PU
- 16. XII MIA 8 ABDI CAHYA TARUNA Pengadilan Ag Lingkungan PA • Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama dil akukan oleh pengadilan agama • Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, pengadilan agama bertugas dan berwenang me meriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari’ah
- 17. XII MIA 8 ABDI CAHYA TARUNA Pengadilan Mil Lingkungan PM • Peradilan militer berperan dalam menyelenggarakan proses peradilan dalam lapangan hukum pidana, khususnya bagi pihak-pihak berikut : 1) Anggota TNI 2) Seseorang yang menurut undang-undang dapat dipersamakan dengan anggota TNI 3) Anggota jawatan atau golongan yang dapat dipersamakan dengan TNI menurut undang-undang 4) Seseorang yang tidak termasuk ke dalam kategori 1), 2) dan 3), tetapi menurut keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan yang ditetapkan berdasarkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia harus diadili oleh pengadilan militer.
- 18. XII MIA 8 ABDI CAHYA TARUNA PengadilanTata Usaha N Lingkungan PTUN • Peradilan tata usaha negara berperan dalam proses penyelesaian sengketa tata usaha negara • Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 19. XII MIA 8 ABDI CAHYA TARUNA Mahkamah Konstitusi MK • Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan • Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mempunyai 4 (empat) kewenangan dan 1 (satu) kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk hal-hal berikut 1) Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 3) Memutus pembubaran partai politik 4) Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum
- 20. XII MIA 8 ABDI CAHYA TARUNA Mahkamah Konstitusi MK Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga: 1) telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, dan tindak pidana berat lainnya; 2) telah melakukan perbuatan tercela; maupun 3) tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden�
- 21. XII MIA 8 ABDI CAHYA TARUNA Penyelidik/Penyidik ----- Polisi/PNS Penuntut ----- Jaksa Peradilan ----- Hakim Eksekusi ---- Jaksa/Jurusita
- 22. XII MIA 8 ABDI CAHYA TARUNA Sumber Perundang-undangan UU No. 14 tahun 1970 UU No. 35 tahun 1999 UU No. 4 tahun 2004 UU No. 48 tahun 2009 UU No. 3 tahun 2006 UUD 1945 UU No. 16 tahun 2004 UU No. 2 tahun 2002
- 23. XII MIA 8 ABDI CAHYA TARUNA Pertanyaan 18 Oktober 2016 1. Siapa sajakah yang termasuk pejabat tata usaha negara? (Hana Dwi ) 2. Berapa batasan jumlah advokat dalam 1 perkara? (Kahfi Rizky) 3. Apa saja jenis jaksa? Adakah yang mengatur perilaku advokat ( badan, hukum, sanksi) (Rizky Wahyudi)
- 24. TERIMA KASIH SEMOGA BISA MENJADI ILMU YANG BERMANFAAT.