materi pkn kelas 12 perbankan

3. a. Pengertian Kekuasaan Kehakiman
• Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka, seperti yang
dinyatakan dalam penjelasan Pasal 24 dan Pasal 25 Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu bahwa
“Kekuasaan Kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, artinya
terlepas dari pengaruh dan campur tangan kekuasaan pemerintah.
Berhubung dengan itu, harus diadakan jaminan dalam Undang-
Undang tentang kedudukan para hakim”. Hal ini berarti bahwa
kedudukan para hakim harus dijamin oleh Undang-Undang. Salah
satu ciri dari Negara hukum adalah terdapat suatu kemerdekaan
hakim yang bebas, tidak memihak dan tidak dipengaruhi oleh
Kekuasaan Legislatif dan Eksekutif.

4. b. Lembaga Peradilan yang ada di Indonesia
• Kekuasaan kehakiman diatur dalam UU no.4 tahun 2004 yang menggantikan UU
no.14 tahun 1970. Pasal 1 UU no.4 tahun 2006 menentukan bahwa kekuasaan
kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan
peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi
terselenggarannya Negara Hukum RI. Ini berarti bahwa hakim itu bebas dari pihak
ekstra yudisiil dan bebas menemukan hukum dan keadilannnya. Akan tetapi
kebebasannya tidak mutlak , tidak ada batas, melainkan dibatasi dari segi makro
dan mikro. Dari segi makro dibatasi oleh sistem pemerintahan, sistem politik,
sistem ekonomi dan sebagainya, sedangkan dari segi mikro kebebasaan hakim
dibatasi atau diawasi oleh Pancasila, UUD, UU, kesusilaan dan ketertiban umum.
Dibatasinya kebebasan hakim tidaklah tanpa alasan, karena hakim adalah
manusia yang yang tidak luput dari kekhilafan. Untuk mengurangi kekeliruan
dalam menjatuhkan putusan maka kebebasan hakim perlu dibatasi dan
putusannya perlu dikoreksi. Oleh karena itu asas peradilan yang baik (principle of
good judicature) antara lain ialah adanya pengawasan dalam bentuk upaya
hukum.

5. c. Fungsi dan Tugas Pokok Kekuasaan Kehakiman
• Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan kehakiman yang
merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan
hukum dan keadilan (Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar pasca
Amandemen). Dengan demikian maka hakim berkewajiban untuk
menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap
perkara yang diajukan kepadanya.

6. d. Badan-Badan Penyelenggara Kekuasaan Kehakiman
• Sesuai dengan isi dari UUD 1945 maka kekuasaan kehakiman di
Indonesia berada di tangan Mahkamah Agung danMahkamah
Konsititusi.
1. Mahkamah Agung (MA)
Mahkamah Agung (MA) adalah salah satu lembaga negara yang melakukan
kekuasaan kehakiman yaitu kekuasaan yang menyelenggarakan peradilan
untuk menegakkan hukum dan keadilan (pasal 24 ayat 1). Kewenangan MA
adalah mengadili pada tingkat kasasi atas setiap perkara yang diajukan
kepadanya, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-
undang dan wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang (Pasal 24A
ayat 1).
Sesuai dengan fungsinya sebagai lembaga pengadilan Negara tertinggi
maka MA membawahi empat lingkungan peradilan yaitu lingkungan
peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer,
lingkungan peradilan tata usaha negara. Walaupun pengadilan yang ada
dalam empat lingkungan peradilan itu berada di bawah Mahkamah Agung
bukan berarti MA dapat mempengaruhi

7. • putusan badan peradilan di bawahnya. Kedudukan badan-badan
peradilan di bawah Mahkamah Agung itu adalah independen.
Mahkamah Agung hanya dapat membatalkan atau memperbaiki
putusan badan peradilan di bawahnya dalam tingkat kasasi.
Sedangkan badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan
kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang (Pasal 24 ayat 3).
Badan-badan lain yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah misalnya
kejaksaan, kepolisian, advokat/pengacara dan lain-lain.