Komisi Yudisial adalah lembaga negara yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mengawasi perilaku hakim untuk menjaga martabat peradilan. Lembaga ini dibentuk berdasarkan UUD 1945 dan bertujuan untuk mencapai sistem peradilan yang adil dan transparan. Komisi Yudisial terdiri atas tujuh anggota dengan latar belakang hakim, praktisi hukum, dan akademisi untuk melaksanakan tug

1. Komisi Yudisial
Enggal Fauzia
Farah Awliya
Laurensia Citra
M. Alif Iman A
Rizika Wulandari

2. Komisi Yudisial Republik Indonesia atau cukup disebut Komisi Yudisial
(disingkat KY RI atau KY) adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang
berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai
wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan,
keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Komisi Yudisial merupakan lembaga
negara yang bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari
campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya.Komisi Yudisial
bertanggungjawab kepada publik melalui DPR, dengan cara menerbitkan
laporan tahunan dan membuka akses informasi secara lengkap dan akurat.
DEFINISI

3. Komisi Yudisial (KY) dibentuk berdasarkan UU No. 22 Tahun 2004,
yang bertujuan untuk memenuhi harapan masyarakat tentang
kekuasaan kehakiman yang transparan, merdeka, dan partisipatif.
Pembentukan Komsi Yudisial diawali oleh adanya kesepakatan untuk
memberlakukan pemidahan kewenangan (organisasi, personel,
administrasi, dan keuangan) pengadilan dari Departemen Kehakiman
dan Hak Asasi Manusia ke Mahkamah Agung.

4. SEJARAH
Berawal pada tahun 1968 muncul ide pembentukan Majelis Pertimbangan Penelitian
Hakim (MPPH) yang berfungsi untuk memberikan pertimbangan dalam mengambil
keputusan akhir mengenai saran-saran dan atau usul-usul yang berkenaan dengan
pengangkatan, promosi, pindahan rumah, pemberhentian dan tindakan/hukuman jabatan
para hakim. Namun ide tersebut tidak berhasil dimasukkan dalam undang-undang tentang
Kekuasaan Kehakiman.
Baru kemudian tahun 1998 muncul kembali dan menjadi wacana yang semakin kuat dan
solid sejak adanya desakan penyatuan atap bagi hakim, yang tentunya memerlukan
pengawasan eksternal dari lembaga yang mandiri agar cita-cita untuk mewujudkan
peradilan yang jujur, bersih, transparan dan profesional dapat tercapai.

5. Seiring dengan tuntutan reformasi peradilan, pada Sidang Tahunan MPR tahun 2001
yang membahas amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, disepakati beberapa perubahan dan penambahan pasal yang berkenaan
dengan kekuasaan kehakiman, termasuk di dalamnya Komisi Yudisial yang berwenang
mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam
rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku
hakim. Berdasarkan pada amandemen ketiga itulah dibentuk Undang-Undang Nomor
22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial yang disahkan di Jakarta pada tanggal 13
Agustus 2004.
Setelah melalui seleksi yang ketat, terpilih 7 (tujuh) orang yang ditetapkan sebagai
anggota Komisi Yudisial periode 2005-2010 melalui Keputusan Presiden tanggal 2 Juli
2005. Dan selanjutnya pada tanggal 2 Agustus 2005, ketujuh anggota Komisi Yudisial
mengucapkan sumpah dihadapan Presiden, sebagai awal memulai masa tugasnya.

6. DASAR HUKUM
Komisi Yudisial negara kita secara jelas disebut di tiga peraturan perundang-undangan yaitu :
A. UUD 1945,
− UUD 1954 Pasal 23a ayat (3) UUD 1945:“Calon hakim agung diusulkan komisi yudisial kepada
dewan perwakilan rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim
agung oleh Presiden”.
− Pasal 24b UUD 1945
(1) Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan
mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat,
serta perilaku hakim.
(2) Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta
memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela.
(3) Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan dewan
perwakilan rakyat.
(4) Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan Undang-Undang

7. B. UU No 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman
− Pasal 34:
(1)“Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengangkatan hakim agung dilakukan
oleh Komisi Yudisial yang diatur dengan Undang-Undang”
(3)“Dalam rangka menjaga kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim
agung dan hakim, pengawasan dilakukan oleh komisi yudisial yang diatur dalam
Undang-Undang.Pemilihan hakim agungKY bertugas mendaftar, menyeleksi dan
menetapkan serta mengajukan calon hakim agung ke DPR.
C. UU No 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial.

8. TUGAS & WEWENANG
Tugas Komisi Yudisial
- Mengusulkan Pengangkatan Hakim Agung, dengan tugas utama:
• Melakukan pendaftaran calon Hakim Agung
• Melakukan seleksi terhadap calon Hakim Agung
• Menetapkan calon Hakim Agung dan
• Mengajukan calon Hakim Agung ke DPR.
- Menjaga dan Menegakkan Kehormatan, Keluhuran Martabat Serta Perilaku Hakim,
dengan tugas utama:
• Menerima laporan pengaduan Tugas Komisi Yudisial

9. - Meaduan masyarakat tentang perilaku hakim,
• Melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku hakim, dan
• Membuat laporan hasil pemeriksaan berupa rekomendasi yang disampaikan
kepada Mahkamah Agung dan tindasannya disampaikan kepada Presiden dan
DPR.
Wewenang Komisi Yudisial
Komisi Yudisial berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan wewenang lain
dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku
hakim.

10. TUJUAN
Tujuan Komisi Yudisial:
1. Agar dapat melakukan monitoring secara intensif terhadap penyelenggaraan
kekuasaan kehakiman dengan melibatkan unsur-unsur masyarakat
2. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kekuasaan kehakiman baik yang
menyangkut rekruitmen hakim agung maupun monitoring perilaku hakim.
3. Menjaga kualitas dan konsistensi putusan lembaga peradilan, karena senantiasa
diawasi secara intensif oleh lembaga yang benar-benar independen.
4. Menjadi penghubung antara kekuasaan pemerintah dan kekuasaan kehakiman
untuk menjamin kemandirian kekuasaan kehakiman.

11. KEANGGOTAAN
Keanggotaan Komisi Yudisial terdiri atas mantan
hakim, praktisi hukum, akademisi hukum, dan
anggota masyarakat. Anggota Komisi Yudisial adalah
pejabat Negara, terdiri dari 7 orang (termasuk Ketua
dan Wakil Ketua yang merangkap Anggota).
Anggota Komisi Yudisial meemgang jabatan selama
masa 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih
kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
Syarat Menjadi Anggota Komisi Yudisial
• Warga Negara Indonesia
• Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
• Berusia paling rendah 40 (empat puluh)
tahun dan paling tinggi 68 (enam puluh
delapan) tahun pada saat proses pemilihan
• Mempunyai pengalaman dibidang hukum
paling singkat 15 (lima belas) tahun
• Memiliki integritas dan kepribadian yang tidak
tercela
• Sehat jasmani dan rohani
• Tidak pernah dijatuhi hukuman pidana
karena melakukan tindak pidana kejahatan
• Melaporkan daftar kekayaan

12. Anggota Komisi Yudisial dilarang
merangkap jabatan sebagai:
• Pejabat negara atau
penyelenggara negara menurut
peraturan perundang-undangan
• Hakim
• Advokat
• Notaris dan/atau Pejabat Pembuat
Akta Tanah
• Pengusaha, pengurus atau
karyawan badan usaha milik
Negara atau badan usaha swasta
• Pegawai negeri
• Pengurus partai politik

13. TERIMA KASIH