2. SISTEM HUKUM DI INDONESIA
1. Makna dan Karakteristik hukum
• makna hukum :
aturan, tata tertib, kaidah hidup
yang pada hakikatnya merupakan pagar pembatas, agar kehidupan manusia aman
dan damai.
akan tetapi, definisi hukum sangat sulit dibuat karena tidak mungkin
mengadakannya sesuai kenyataan (teori Van Apeldorn)
• unsur hukum :
1. peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat
2. peraturan dibuat oleh badan resmi yang berwajib
3. sanksi terhadap pelanggaran hukum bersifat tegas
4. peraturan itu bersifat memaksa dan mengatur
3. • karakteristik hukum :
adanya perintah dan larangan yang harus dipatuhi semua orang.
• ketentuan hukum :
1. menjamin kepastian hukum bagi setiap orang di dalam masyarakat
2. menjamin ketertiban, ketenteraman, kedamaian, keadilan, kemakmuran, kebahagiaan,
dan kebenaran
3. menjaga jangan sampai terjadi perbuatan “main hakim sendiri” dalam masyarakat
• penggolongan hukum :
1. BERDASARKAN SUMBERNYA
hukum undang-undang, yaitu hukum yang terdapat di undang-undang
hukum kebiasaan, yaitu hukum yang terletak dalam aturan kebiasaan
hukum traktat, yaitu hukum yang ditetapkan oleh negara dalam perjanjian antar negara(traktat)
hukum yurisprudensi, yaitu hukum berdasarkan keputusan hakim.
4. 2. berdasarkan tempat berlakunya
hukum nasional, yaitu hukum yang berlaku di wilayah atau negara tertentu
hukum internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan hukumantarnegara dalam
dunia internasional dan sifatnya universal
hukum asing, yaitu hukum yang berlaku di negara atau wilayah lain.
hukum gereja, yaitu kumpulan-kumpulan norma yang ditetapkan oleh gereja untuk anggotanya
3. BERDAARKAN BENTUKNYA
hukum tertulis yang dikodifikasikan, yaitu hukum yang disusun secara lengkap, sistematis,
teratur, dan dibukukan sehingga tidak perlu lagi peraturan pelaksanaan. misalnya KUH pidana.
hukum tertulis yang tidak dikodifikasikan, yaitu hukum yang tidak disusun secara sistematis, tidak
lengkap, dan terpisah-pisah sehingga diperlukan peraturan pelaksanaan dalam penerapannya
misalnya keputusan presiden
hukum tidak tertulis, yaitu hukum yang hidup, diyakini, dipatuhi oleh warga masyarakat dan tidak
dibentuk oleh prosedur formal
4 BERDASARKAN WAKTU
ius constitutum(hukum positif), yaitu hukum yang berlaku sekarang di daerah tertentu. misalnya
UUD 1945
ius constituendum(hukum negatif), yaitu hukum yang berlaku di masa yang akan datang. misalnya
RUU
5. 5. berdasarkan cara mempertahankannya
hukum material, yaitu hukum yang mengatur tentang hal-hal yang dilarang dan diperbolehkan
untuk dilakukan dalam masyarakat. misalnya hukum dagang
hukum formal, yaitu hukum yang mengatur bagaimana cara mempertahankan dan
melaksanakan hukum material. misalnya hukum acara pidana (KUHAP)
6. BERDASARKAN SIFATNYA
hukum yang memaksa, yaitu hukum yang mempunyai paksaan mutlak. misalnya melakukan
pembunuhan maka sanksinya wajib dilaksanakan
hukum yang mengatur, yaitu hukum yang dapat dikesampingkan apabila pihak bersangkutan
telah membuat peraturan sendiri. misalnya ketentuan pewarisan ab-intesto(pewarisan
berdasarkan UU) bisa dilaksanakan jika tidak ada surat wasiat(testamen)
7. BERDASARKAN WUJUDNYA
hukum objektif, yaitu hukum yang berlaku umum dan tidak mengenai orang atau golongan
tertentu
hukum subjektif, yaitu hukum yang berlaku terhadap seorang atau lebih. sering juga disebut
hak
6. 8. berdasarkan isinya
hukum publik, yaitu hukum menyangkut kepentingan umum, terbagi atas
hukum pidana, yaitu mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan, memuat larangan dan sanksi
hukum tata negara, yaitu mengatur hubungan antar negara dengan bagian-bagiannya
hukum tata usaha negara(administratif), yaitu mengatur tugas kewajiban pejabat negara
hukum internasional, yaitu mengatur hubungan antar negara. misalnya hukum perang internasional
hukum privat(sipil), yaitu hukum yang mengatur hubungan individu satu dengan lainnya, terbagi
atas
hukum perdata, yaitu hukum yang mengatur hubungan antarindividu secara umum. misalnya hukum
waris
hukum perniagaan(dagang), yaitu hukum yang mengatur hubungan antarindividu dalam perdagangan.
misalnya hukum jual-beli
• tujuan hukum
untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, mencegah tindakan yang sewenang-
wenang, melindungi hak asasi manusia, serta menciptakan suasana yang tertib,
tenteram aman, dan damai.
7. 1. Lembaga Peradilan
• makna lembaga peradilan
lembaga yang dibentuk oleh negara sebagai bagian dari otoritas negara di bidang
kekuasaan kehakiman dengan sumber hukumnya peraturan perundang-undangan yang
berlaku di dalam negara.
• dasar hukum lembaga peradilan
a. Pancasila terutama sila kelima, yaitu “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”
b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab IX Pasal 24 Ayat
(2) dan (3)
(1)Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan
yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan
agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan
oleh sebuah Mahkamah Konstitusi
(2)Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman
diatur dalam undang-undang
SISTEM PERADILAN DI INDONESIA
8. c. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
d. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer
e. Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM
f. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
g. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
h. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung
i. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun
1986 Tentang Peradilan Umum
j. Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
k. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1989 Tentang Peradilan Agama
l. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung
m. Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi
n. Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehaki
9. o. Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum
p. Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
q. Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
r. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.
• klasifikasi lembaga peradilan
Dalam pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman disebutkan
Mahkamah Agung dan
bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah
badan peradilan yang berada di bawahnya dalam
lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer,
lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.
10. a. Lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung
1) Peradilan Umum, yang meliputi:
a) Pengadilan Negeri berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota dan
b) Pengadilan Tinggi berkedudukan di ibu kota provinsi.
2) Peradilan Agama yang terdiri atas:
a) Pengadilan Agama yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota.
b) Pengadilan Tinggi Agama yang berkedudukan di ibu kota provinsi.
3) Peradilan Militer, terdiri atas:
a) Pengadilan Militer,
b) Pengadilan Militer Tinggi,
c) Pengadilan Militer Utama, dan
d) Pengadilan Militer Pertempuran.
4) Peradilan Tata Usaha Negara yang terdiri atas:
a) Pengadilan Tata Usaha Negara yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota, dan
b) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang berkedudukan di ibu kota provinsi
11. B. MAHKAMAH KONSTITUSI
Badan-badan peradilan merupakan sarana bagi rakyat pencari keadilan untuk
mendapatkan haknya di dalam lapangan peradilan nasional. Badan-badan tersebut
mempunyai fungsi tersendiri sesuai dengan kompetensinya. Kompetensi sebuah lembaga
peradilan adalah sebagai berikut.
1.Kompetensi relatif, yaitukompetensi yang berkaitan dengan tugas dan
wewenangnya untuk mengadili suatu perkara. Misalnya, penyelesaian perkara
perceraian bagi penduduk yang beragama Islam maka yang berwenang untuk
menyelesaikannya adalah peradilan agama. Tindak pidana yang dilakukan oleh
anggota TNI, disidangkan di pengadilan militer.
2.Kompetensi absolut, yaitu kompetensi yang berkaitan dengan wilayah hukum
atau wilayah tugas suatu badan peradilan. Misalnya, pengadilan negeri, wilayah
hukumnya hanya meliputi satu kabupaten atau kota dan hanya berwenang
menyidangkan perkara hukum yang terjadi di wilayah hukumnya.
12. • perangkat lembaga peradilan
1. peradilan umum
pengadilan negeri
- wilayah dan kedudukannya di ibukota kabupaten/kota
- dibentuk berdasarkan keputusan presiden
- pimpinan(ketua dan wakil ketua), hakim(pejabat pelaksana), panitera(wakil, panitera muda, panitera
muda pengganti),sekretaris juru sita(juru sita pengganti)
pengadilan tinggi(tingkat banding)
- pimpinan(ketua dan wakil), hakim anggota(hakim tinggi), panitera, dan sekretaris.
- dibentuk berdasarkan undang-undang
2. peradilan agama
pengadilan agama(tingkat pertama)
-wilayah dan kedudukannya di ibu kota kabupaten/kota
-dibentuk berdasarkan keputusan presiden
-pimpinan(ketua,wakil ketua), hakim
13. pengadilan tinggi agama(tingkat banding)
-wilayah dan kedudukannya di ibu kota provinsi
-pimpinan(ketua dan wakil), hakim anggota(hakim tinggi), panitera, dan sekretaris
3. peradilan militer
terdapat oditurat yaitu badan yang melakukan kekuasaan kehakiman dibidang penuntunan dan
penyidikan. (oditurat jenderal, oditurat militer, oditurat militer tinggi, oditurat militer pertempuran)
-pengadilan militer
-pengadilan militer tinggi
-pengadilan militer utama
-pengadilan militer pertempuran
4. peradilan tata usaha negara
-pengadilan tata usaha negara
-pengadilan tinggi tata usaha negara
5. mahkamah konstitusi
-9 orang hakim konstitusi (ketua, wakil, 7 anggota)
14. • tingkatan lembaga peradilan
-tingkat pertama
-tingkat kedua
-kasasi MA
• peran lembaga peradilan
• menyelesaikan perkara pidana dan perdata pada tingkat kedua atau banding
• memeriksa, memutus, menyelesaikan perkara di tingkat pertama antar orang-orang beragama
• penyelesaian sengketa tata usaha negara
• menyelenggarakan proses peradilan dalam lapangan hukum pidana
• mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang bersifat final.
