SlideShare a Scribd company logo
1 of 15
Hukum dan Peradilan
di Indonesia



A.Hakikat hukum
1. Pengertian Hukum
2. Penggolongan Hukum
Penger tian
Hukum

 Hukum adalah sistem yang terpenting dalam
pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan
kelembagaan. Dari bentuk penyalahgunaan
kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi,
dan masyarakat dalam berbagai cara dan
bertindak, sebagai perantara utama dalam
hubungan sosial antar masyarakat terhadap
kriminalisasi dalam hukum pidana.
Penger tian hukum,
menurut para ahli
hukum

 E. Utrecht
Hukum
adalah
himpunan
peraturan
(perintahdan larangan) yang mengurus tata
tertib masyarakatsehingga harus ditaati.

 J.C.T. Simorangkir
Hukum adalah peraturan yang bersifat
memaksa dan menentukan tingkah laku
manusia dalam lingkungan masyarakat dan
dibuat oleh lembaga berwenang.
 Mr. E.M. Meyers
Hukum adalah semua aturan yang mengandung
pertimbangan kesusilaan.

 S.M. Amin



Hukum dirumuskan sebagai kumpulan-kumpulan
peraturan yang terdiri atas norma dan sanksisanksi. Tujuannya adalah mengadakan ketertiban
dalam pergaulan manusia sehingga keamanan dan
ketertiban terpelihara.

 P. Borst
Hukum adalah keseluruhan peraturan bagi
kelakuan atau perbuatan manusia di dalam
masyarakat.
 Prof. Dr. Van Kan
Hukum adalah keseluruhan peraturan hidup yang
bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan
manusia di dalam masyarakat.



 Mocht ar Kusumaatmaja
Hukum adalah keseluruhan kaidah-kaidah serta asasasas yang mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat
yang bertujuan memelihara ketertiban yang meliputi
lembaga-lembaga dan proses-proses guna mewujudkan
berlakunya kaidah itu sebagai kenyataan dalam
masyarakat.
Beberapa pendapat
dari para ahli hukum



 A . Aristoteles (teori etis dalam buku
The Etchics of Aristoteles.
Tujuan hukum artinya memberika kepada setiap
orang apa yang menjadi haknya disebut teori etis
karena isi hukum semata-mata ditentukan oleh
kesadaran etis mengenai apa yang adil dan apa yang
tidak adil
 Jeremy Bentham (teori Utilitis)
Artinya hukum bertujuan menjamin kebahagiaan
bagi sebanyak-banyaknya orang atau masyarakat
 Geny
Bertujuan untuk mencapai keadilan dan sebagai
unsur keadilan adalah “kepentingan daya guna
dan kemanfaatan”.



 Van Apeldorn
Tujuan hukum ialah mengatur pergaulan hidup
manusia cara damai. perdamaian diantara
manusia dipertahankan oleh hukum dengan
melindungi kepentingan-kepentingan hukum
manusia.
Berdasarkan uraian tersebut
dapat disimpulkan bahwa
hukum memiliki unsur
sebagai berikut :



 Peraturan tentang perilaku manusia dalam
pergaulan di lingkungan masyarakat.
 Peraturan tersebut dibuat oleh lembaga
resmi yang berwenang.
 Peraturan tersebut memiliki sifat memaksa.
 Sanksi atau hukuman pelanggaran bersifat
tegas.
 Berdasarkan
Wujudnya



•Hukum Tertulis, yaitu hukum yang dapat kita
temui dalam bentuk tulisan dan dicantumkan dalam
berbagai peraturan Negara. Contoh: UUD 1945,
Undang-Undang, dan lain-lain.
•Hukum Tidak Tertulis, yaitu hukum yang masih
hidup dan tumbuh dalam keyakinan masyarakat
tertentu
(hukum
adat).
Dalam
praktik
ketatanegaraan, hukum tidak tertulis disebut
konvensi. Contoh: pidato kenegaraan presiden setiap
tanggal 16 Agustus.
Berdasarkan ruang at au
wilayah berlakunya



• Hukum Lokal, yaitu hukum yang hanya berlaku
di daerah tertentu saja (hukum adat ManggaraiFlores, hukum adat Batak, Jawa, Minangkabau,
dan sebagainya).
• Hukum Nasional, yaitu hukum yang berlaku di
negara tertentu (hukum Indonesia, Malaysia,
Mesir, dan sebagainya).
• Hukum Internasional, yaitu hukum yang
mengatur hubungan antara dua negara atau
lebih
(hukum
perang,
hukum
perdata
internasional dan sebagainya).
Berdasarkan
waktu yang

diaturnya

• Hukum yang berlaku saat ini (ius constitutum);
disebut juga hukum positif.
• Hukum yang berlaku pada waktu yang akan
datang (ius constituendum).
• Hukum antar waktu, yaitu hukum yang
mengatur suatu peristiwa yang menyangkut
hukum yang berlaku saat ini dan hukum yang
berlaku pada masa lalu.
 Berdasarkan pribadi 
yang diaturnya


 Hukum satu golongan, yaitu hukum yang
mengatur dan berlaku hanya bagi golongan
tertentu saja.
 Hukum semua golongan, yaitu hukum yang
mengatur dan berlaku bagi semua golongan.
 Hukum antar golongan, yaitu hukum yang
mengatur dua orang atau lebih yang masingmasing tunduk pada hukum yang berbeda.
Berdasarkan isi 
yang diaturnya

Berdasarkan isi masalah yang
diaturnya, hukum dapat dibedakan
menjadi hukum publik dan hukum
privat.


SEKIAN
TERIMA KASIH


More Related Content

What's hot

SIstem Hukum Indonesia
SIstem Hukum IndonesiaSIstem Hukum Indonesia
SIstem Hukum Indonesiafeggyernes
 
pengertian hukum,tujuan hukum,jenis jenis hukum dan macam macam pembagian hukum
pengertian hukum,tujuan hukum,jenis jenis hukum dan macam macam pembagian hukumpengertian hukum,tujuan hukum,jenis jenis hukum dan macam macam pembagian hukum
pengertian hukum,tujuan hukum,jenis jenis hukum dan macam macam pembagian hukumRifa Ramadhani
 
ppkn tentang : Hukum di indonesia
ppkn tentang : Hukum di indonesia ppkn tentang : Hukum di indonesia
ppkn tentang : Hukum di indonesia Yogi andreansyah
 
Makalah kedudukan dan fungsi hukum
Makalah kedudukan dan fungsi hukumMakalah kedudukan dan fungsi hukum
Makalah kedudukan dan fungsi hukumInternet Explorer
 
Resume Hukum Tata Negara
Resume Hukum Tata NegaraResume Hukum Tata Negara
Resume Hukum Tata NegaraIca Diennissa
 
Hukum di indonesia part 2
Hukum di indonesia part 2Hukum di indonesia part 2
Hukum di indonesia part 2Agnas Setiawan
 
ppkn tentang : Hukum di indonesia
ppkn tentang : Hukum di indonesiappkn tentang : Hukum di indonesia
ppkn tentang : Hukum di indonesiaYogi andreansyah
 
Makalah hukum tata pemerintahan
Makalah hukum tata pemerintahanMakalah hukum tata pemerintahan
Makalah hukum tata pemerintahanRoberto Pecah
 
Sistem hukum
Sistem hukumSistem hukum
Sistem hukumdimahana
 
Pengantar hukum perdata
Pengantar hukum perdataPengantar hukum perdata
Pengantar hukum perdataNeyna Fazadiq
 
Hukum perdata devin
Hukum perdata devinHukum perdata devin
Hukum perdata devindevinparera
 
Aspek Hukum dalam Ekonomi
Aspek Hukum dalam EkonomiAspek Hukum dalam Ekonomi
Aspek Hukum dalam EkonomiEga Jalaludin
 
Pengantar ilmu hukum
Pengantar ilmu hukumPengantar ilmu hukum
Pengantar ilmu hukumAndrew Fritz
 
PENGANTAR ILMU HUKUM PERTEMUAN 1
PENGANTAR ILMU HUKUM PERTEMUAN 1PENGANTAR ILMU HUKUM PERTEMUAN 1
PENGANTAR ILMU HUKUM PERTEMUAN 1dina susiani
 

What's hot (20)

SIstem Hukum Indonesia
SIstem Hukum IndonesiaSIstem Hukum Indonesia
SIstem Hukum Indonesia
 
Undang-undang hukum ekonomi
Undang-undang hukum ekonomiUndang-undang hukum ekonomi
Undang-undang hukum ekonomi
 
pengertian hukum,tujuan hukum,jenis jenis hukum dan macam macam pembagian hukum
pengertian hukum,tujuan hukum,jenis jenis hukum dan macam macam pembagian hukumpengertian hukum,tujuan hukum,jenis jenis hukum dan macam macam pembagian hukum
pengertian hukum,tujuan hukum,jenis jenis hukum dan macam macam pembagian hukum
 
ppkn tentang : Hukum di indonesia
ppkn tentang : Hukum di indonesia ppkn tentang : Hukum di indonesia
ppkn tentang : Hukum di indonesia
 
Makalah kedudukan dan fungsi hukum
Makalah kedudukan dan fungsi hukumMakalah kedudukan dan fungsi hukum
Makalah kedudukan dan fungsi hukum
 
Resume Hukum Tata Negara
Resume Hukum Tata NegaraResume Hukum Tata Negara
Resume Hukum Tata Negara
 
Hukum di indonesia part 2
Hukum di indonesia part 2Hukum di indonesia part 2
Hukum di indonesia part 2
 
ppkn tentang : Hukum di indonesia
ppkn tentang : Hukum di indonesiappkn tentang : Hukum di indonesia
ppkn tentang : Hukum di indonesia
 
Makalah hukum tata pemerintahan
Makalah hukum tata pemerintahanMakalah hukum tata pemerintahan
Makalah hukum tata pemerintahan
 
Sistem hukum
Sistem hukumSistem hukum
Sistem hukum
 
Mengarungi bahtera keadilan bangsa indonesia2
Mengarungi bahtera keadilan bangsa indonesia2Mengarungi bahtera keadilan bangsa indonesia2
Mengarungi bahtera keadilan bangsa indonesia2
 
Hukum tata negara
Hukum tata negaraHukum tata negara
Hukum tata negara
 
Pengantar hukum perdata
Pengantar hukum perdataPengantar hukum perdata
Pengantar hukum perdata
 
Penggolongan hukum
Penggolongan hukumPenggolongan hukum
Penggolongan hukum
 
Hukum perdata devin
Hukum perdata devinHukum perdata devin
Hukum perdata devin
 
Aspek Hukum dalam Ekonomi
Aspek Hukum dalam EkonomiAspek Hukum dalam Ekonomi
Aspek Hukum dalam Ekonomi
 
Pengertian hukum
Pengertian hukumPengertian hukum
Pengertian hukum
 
Pengantar ilmu hukum
Pengantar ilmu hukumPengantar ilmu hukum
Pengantar ilmu hukum
 
KEWARGANEGARAAN DAN NEGARA
KEWARGANEGARAAN DAN NEGARAKEWARGANEGARAAN DAN NEGARA
KEWARGANEGARAAN DAN NEGARA
 
PENGANTAR ILMU HUKUM PERTEMUAN 1
PENGANTAR ILMU HUKUM PERTEMUAN 1PENGANTAR ILMU HUKUM PERTEMUAN 1
PENGANTAR ILMU HUKUM PERTEMUAN 1
 

Similar to HUKUM DI INDONESIA

Pengertian dan pentingnya perlindungan serta penegakan hukum
Pengertian dan pentingnya perlindungan serta penegakan hukumPengertian dan pentingnya perlindungan serta penegakan hukum
Pengertian dan pentingnya perlindungan serta penegakan hukumFN223
 
Pentingnya Perlindungan Hukum
Pentingnya Perlindungan HukumPentingnya Perlindungan Hukum
Pentingnya Perlindungan HukumFN223
 
Pengertian dan pentingnya perlindungan serta penegakan hukum
Pengertian dan pentingnya perlindungan serta penegakan hukumPengertian dan pentingnya perlindungan serta penegakan hukum
Pengertian dan pentingnya perlindungan serta penegakan hukumFN223
 
Penghantar ilmu hukum-phpapp01.pdf
Penghantar ilmu hukum-phpapp01.pdfPenghantar ilmu hukum-phpapp01.pdf
Penghantar ilmu hukum-phpapp01.pdfBayuSurya11
 
6. Pengertian Hukum dan Hukum Kesehatan.ppt
6. Pengertian Hukum dan Hukum Kesehatan.ppt6. Pengertian Hukum dan Hukum Kesehatan.ppt
6. Pengertian Hukum dan Hukum Kesehatan.pptPerryBoyChandraSiaha1
 
Pengertian dan penggolongan
Pengertian dan penggolonganPengertian dan penggolongan
Pengertian dan penggolonganwnanang28
 
Bab 5 menegakan keadilan bagi bangsa indonesia
Bab 5 menegakan keadilan bagi bangsa indonesiaBab 5 menegakan keadilan bagi bangsa indonesia
Bab 5 menegakan keadilan bagi bangsa indonesiaermisetyawati
 
II. Pengertian Hukum.pptx
II. Pengertian Hukum.pptxII. Pengertian Hukum.pptx
II. Pengertian Hukum.pptxdonihasmanto
 
Pancasila sebagai-sumber-dari-segala-sember-hukum-ppt
Pancasila sebagai-sumber-dari-segala-sember-hukum-pptPancasila sebagai-sumber-dari-segala-sember-hukum-ppt
Pancasila sebagai-sumber-dari-segala-sember-hukum-pptandhika perceka
 
Aturan hukum dalam masyarakat
Aturan hukum dalam masyarakatAturan hukum dalam masyarakat
Aturan hukum dalam masyarakatJojo Junghead
 
SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL
SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONALSISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL
SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONALZainal Abidin
 
Pkn sistem hukum_Hasil Presentasi Siswa
Pkn sistem hukum_Hasil Presentasi SiswaPkn sistem hukum_Hasil Presentasi Siswa
Pkn sistem hukum_Hasil Presentasi SiswaHernaWati14
 
Sistem hukum dan peradilan
Sistem hukum dan peradilanSistem hukum dan peradilan
Sistem hukum dan peradilanPoetra Poernama
 
Bab 2 kelas x sikap positif thd sistem & peradilan nas
Bab 2  kelas x sikap positif thd sistem & peradilan nasBab 2  kelas x sikap positif thd sistem & peradilan nas
Bab 2 kelas x sikap positif thd sistem & peradilan nasHendrastuti Retno
 
Mengarungi Bahtera Keadilan Bangsa Indonesia
Mengarungi Bahtera Keadilan Bangsa IndonesiaMengarungi Bahtera Keadilan Bangsa Indonesia
Mengarungi Bahtera Keadilan Bangsa IndonesiaAmmara Fathina
 

Similar to HUKUM DI INDONESIA (20)

Pengertian dan pentingnya perlindungan serta penegakan hukum
Pengertian dan pentingnya perlindungan serta penegakan hukumPengertian dan pentingnya perlindungan serta penegakan hukum
Pengertian dan pentingnya perlindungan serta penegakan hukum
 
Pentingnya Perlindungan Hukum
Pentingnya Perlindungan HukumPentingnya Perlindungan Hukum
Pentingnya Perlindungan Hukum
 
Pengertian dan pentingnya perlindungan serta penegakan hukum
Pengertian dan pentingnya perlindungan serta penegakan hukumPengertian dan pentingnya perlindungan serta penegakan hukum
Pengertian dan pentingnya perlindungan serta penegakan hukum
 
Penghantar ilmu hukum-phpapp01.pdf
Penghantar ilmu hukum-phpapp01.pdfPenghantar ilmu hukum-phpapp01.pdf
Penghantar ilmu hukum-phpapp01.pdf
 
6. Pengertian Hukum dan Hukum Kesehatan.ppt
6. Pengertian Hukum dan Hukum Kesehatan.ppt6. Pengertian Hukum dan Hukum Kesehatan.ppt
6. Pengertian Hukum dan Hukum Kesehatan.ppt
 
Pengertian dan penggolongan
Pengertian dan penggolonganPengertian dan penggolongan
Pengertian dan penggolongan
 
Bab 5 menegakan keadilan bagi bangsa indonesia
Bab 5 menegakan keadilan bagi bangsa indonesiaBab 5 menegakan keadilan bagi bangsa indonesia
Bab 5 menegakan keadilan bagi bangsa indonesia
 
Pengertian hukum dan hukum ekonomi
Pengertian hukum dan hukum ekonomiPengertian hukum dan hukum ekonomi
Pengertian hukum dan hukum ekonomi
 
II. Pengertian Hukum.pptx
II. Pengertian Hukum.pptxII. Pengertian Hukum.pptx
II. Pengertian Hukum.pptx
 
Pancasila sebagai-sumber-dari-segala-sember-hukum-ppt
Pancasila sebagai-sumber-dari-segala-sember-hukum-pptPancasila sebagai-sumber-dari-segala-sember-hukum-ppt
Pancasila sebagai-sumber-dari-segala-sember-hukum-ppt
 
Aturan hukum dalam masyarakat
Aturan hukum dalam masyarakatAturan hukum dalam masyarakat
Aturan hukum dalam masyarakat
 
Ppt ppkn
Ppt ppknPpt ppkn
Ppt ppkn
 
SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL
SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONALSISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL
SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL
 
ilmu hukum
ilmu hukumilmu hukum
ilmu hukum
 
Pkn sistem hukum_Hasil Presentasi Siswa
Pkn sistem hukum_Hasil Presentasi SiswaPkn sistem hukum_Hasil Presentasi Siswa
Pkn sistem hukum_Hasil Presentasi Siswa
 
Sistem hukum dan peradilan
Sistem hukum dan peradilanSistem hukum dan peradilan
Sistem hukum dan peradilan
 
SISTEM HUMUN INDONESIA
SISTEM HUMUN INDONESIASISTEM HUMUN INDONESIA
SISTEM HUMUN INDONESIA
 
Bab 2 kelas x sikap positif thd sistem & peradilan nas
Bab 2  kelas x sikap positif thd sistem & peradilan nasBab 2  kelas x sikap positif thd sistem & peradilan nas
Bab 2 kelas x sikap positif thd sistem & peradilan nas
 
Mengarungi Bahtera Keadilan Bangsa Indonesia
Mengarungi Bahtera Keadilan Bangsa IndonesiaMengarungi Bahtera Keadilan Bangsa Indonesia
Mengarungi Bahtera Keadilan Bangsa Indonesia
 
Hukum dan peradilan nasional
Hukum dan peradilan nasionalHukum dan peradilan nasional
Hukum dan peradilan nasional
 

More from Titania Intan Permatasari

Standardisasi Keselamatan Kerja Studi Kasus Kebakaran
Standardisasi Keselamatan Kerja Studi Kasus KebakaranStandardisasi Keselamatan Kerja Studi Kasus Kebakaran
Standardisasi Keselamatan Kerja Studi Kasus KebakaranTitania Intan Permatasari
 
Memahami Struktur dan Kaidah Kebahasaan Teks Opini atau Editorial
Memahami Struktur dan Kaidah Kebahasaan Teks Opini atau EditorialMemahami Struktur dan Kaidah Kebahasaan Teks Opini atau Editorial
Memahami Struktur dan Kaidah Kebahasaan Teks Opini atau EditorialTitania Intan Permatasari
 
Pengertian bangsa, unsur terbentuknya  bangsa, pengertian negara, unsur terbe...
Pengertian bangsa, unsur terbentuknya  bangsa, pengertian negara, unsur terbe...Pengertian bangsa, unsur terbentuknya  bangsa, pengertian negara, unsur terbe...
Pengertian bangsa, unsur terbentuknya  bangsa, pengertian negara, unsur terbe...Titania Intan Permatasari
 
Membandingkan Teks Negosiasi dengan Teks Drama
Membandingkan Teks Negosiasi dengan Teks DramaMembandingkan Teks Negosiasi dengan Teks Drama
Membandingkan Teks Negosiasi dengan Teks DramaTitania Intan Permatasari
 
Penerapan fungsi manajemen dalam kegiatan sekolah di bidang osis
Penerapan fungsi manajemen dalam kegiatan sekolah di bidang osisPenerapan fungsi manajemen dalam kegiatan sekolah di bidang osis
Penerapan fungsi manajemen dalam kegiatan sekolah di bidang osisTitania Intan Permatasari
 
Hubugan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah menurut UUD 1945
Hubugan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah menurut UUD 1945Hubugan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah menurut UUD 1945
Hubugan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah menurut UUD 1945Titania Intan Permatasari
 

More from Titania Intan Permatasari (20)

Penerapan K3 pada Perusahan PT Pertamina
Penerapan K3 pada Perusahan PT PertaminaPenerapan K3 pada Perusahan PT Pertamina
Penerapan K3 pada Perusahan PT Pertamina
 
Standardisasi Keselamatan Kerja Studi Kasus Kebakaran
Standardisasi Keselamatan Kerja Studi Kasus KebakaranStandardisasi Keselamatan Kerja Studi Kasus Kebakaran
Standardisasi Keselamatan Kerja Studi Kasus Kebakaran
 
Memahami Struktur dan Kaidah Kebahasaan Teks Opini atau Editorial
Memahami Struktur dan Kaidah Kebahasaan Teks Opini atau EditorialMemahami Struktur dan Kaidah Kebahasaan Teks Opini atau Editorial
Memahami Struktur dan Kaidah Kebahasaan Teks Opini atau Editorial
 
Pengertian bangsa, unsur terbentuknya  bangsa, pengertian negara, unsur terbe...
Pengertian bangsa, unsur terbentuknya  bangsa, pengertian negara, unsur terbe...Pengertian bangsa, unsur terbentuknya  bangsa, pengertian negara, unsur terbe...
Pengertian bangsa, unsur terbentuknya  bangsa, pengertian negara, unsur terbe...
 
Membandingkan Teks Negosiasi dengan Teks Drama
Membandingkan Teks Negosiasi dengan Teks DramaMembandingkan Teks Negosiasi dengan Teks Drama
Membandingkan Teks Negosiasi dengan Teks Drama
 
Penerapan fungsi manajemen dalam kegiatan sekolah di bidang osis
Penerapan fungsi manajemen dalam kegiatan sekolah di bidang osisPenerapan fungsi manajemen dalam kegiatan sekolah di bidang osis
Penerapan fungsi manajemen dalam kegiatan sekolah di bidang osis
 
Kata Baku dan Kata Tidak Baku
Kata Baku dan Kata Tidak BakuKata Baku dan Kata Tidak Baku
Kata Baku dan Kata Tidak Baku
 
Sistem pembayaran
Sistem pembayaranSistem pembayaran
Sistem pembayaran
 
Majas
MajasMajas
Majas
 
Jamur Merang
Jamur MerangJamur Merang
Jamur Merang
 
Biologi Plantae
Biologi PlantaeBiologi Plantae
Biologi Plantae
 
Cara mengatasi ngantuk di dalam kelas
Cara mengatasi ngantuk di dalam kelasCara mengatasi ngantuk di dalam kelas
Cara mengatasi ngantuk di dalam kelas
 
Proses terjadinya hujan
Proses terjadinya hujanProses terjadinya hujan
Proses terjadinya hujan
 
SPLDV dan SPLTV
SPLDV dan SPLTVSPLDV dan SPLTV
SPLDV dan SPLTV
 
Klasifikasi makhluk hidup
Klasifikasi makhluk hidupKlasifikasi makhluk hidup
Klasifikasi makhluk hidup
 
Hubugan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah menurut UUD 1945
Hubugan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah menurut UUD 1945Hubugan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah menurut UUD 1945
Hubugan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah menurut UUD 1945
 
Lembaga peradilan sebelum amandemen
Lembaga peradilan sebelum amandemenLembaga peradilan sebelum amandemen
Lembaga peradilan sebelum amandemen
 
Manusia purba
Manusia purbaManusia purba
Manusia purba
 
Trigonometri
TrigonometriTrigonometri
Trigonometri
 
Buku paket tugas unjuk pemahaman 3
Buku paket tugas unjuk pemahaman 3Buku paket tugas unjuk pemahaman 3
Buku paket tugas unjuk pemahaman 3
 

Recently uploaded

Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...
Wawasan Nusantara  sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...Wawasan Nusantara  sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...
Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...MarwanAnugrah
 
Paparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptx
Paparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptxPaparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptx
Paparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptxIgitNuryana13
 
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKAMODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKAAndiCoc
 
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 pptppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 pptArkhaRega1
 
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMMLaporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMMmulyadia43
 
KONSEP KEBUTUHAN AKTIVITAS DAN LATIHAN.pptx
KONSEP KEBUTUHAN AKTIVITAS DAN LATIHAN.pptxKONSEP KEBUTUHAN AKTIVITAS DAN LATIHAN.pptx
KONSEP KEBUTUHAN AKTIVITAS DAN LATIHAN.pptxawaldarmawan3
 
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdf
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdfKelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdf
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdfCloverash1
 
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar mata pelajaranPPKn 2024.pdf
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar  mata pelajaranPPKn 2024.pdf2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar  mata pelajaranPPKn 2024.pdf
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar mata pelajaranPPKn 2024.pdfsdn3jatiblora
 
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdfContoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdfCandraMegawati
 
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docx
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docxTugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docx
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docxmawan5982
 
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptx
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptxDESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptx
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptxFuzaAnggriana
 
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptxBAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptxJamhuriIshak
 
Kesebangunan Segitiga matematika kelas 7 kurikulum merdeka.pptx
Kesebangunan Segitiga matematika kelas 7 kurikulum merdeka.pptxKesebangunan Segitiga matematika kelas 7 kurikulum merdeka.pptx
Kesebangunan Segitiga matematika kelas 7 kurikulum merdeka.pptxDwiYuniarti14
 
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptx
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptxAKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptx
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptxWirionSembiring2
 
Lembar Catatan Percakapan Pasca observasidocx
Lembar Catatan Percakapan Pasca observasidocxLembar Catatan Percakapan Pasca observasidocx
Lembar Catatan Percakapan Pasca observasidocxbkandrisaputra
 
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdf
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdfBab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdf
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdfbibizaenab
 
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdf
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdfREFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdf
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdfirwanabidin08
 
soal AKM Mata Pelajaran PPKN kelas .pptx
soal AKM Mata Pelajaran PPKN kelas .pptxsoal AKM Mata Pelajaran PPKN kelas .pptx
soal AKM Mata Pelajaran PPKN kelas .pptxazhari524
 
Lembar Observasi Pembelajaran di Kelas.docx
Lembar Observasi Pembelajaran di  Kelas.docxLembar Observasi Pembelajaran di  Kelas.docx
Lembar Observasi Pembelajaran di Kelas.docxbkandrisaputra
 
Demonstrasi Kontekstual Modul 1.2. pdf
Demonstrasi Kontekstual  Modul 1.2.  pdfDemonstrasi Kontekstual  Modul 1.2.  pdf
Demonstrasi Kontekstual Modul 1.2. pdfvebronialite32
 

Recently uploaded (20)

Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...
Wawasan Nusantara  sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...Wawasan Nusantara  sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...
Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...
 
Paparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptx
Paparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptxPaparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptx
Paparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptx
 
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKAMODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
 
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 pptppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
 
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMMLaporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
 
KONSEP KEBUTUHAN AKTIVITAS DAN LATIHAN.pptx
KONSEP KEBUTUHAN AKTIVITAS DAN LATIHAN.pptxKONSEP KEBUTUHAN AKTIVITAS DAN LATIHAN.pptx
KONSEP KEBUTUHAN AKTIVITAS DAN LATIHAN.pptx
 
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdf
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdfKelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdf
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdf
 
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar mata pelajaranPPKn 2024.pdf
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar  mata pelajaranPPKn 2024.pdf2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar  mata pelajaranPPKn 2024.pdf
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar mata pelajaranPPKn 2024.pdf
 
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdfContoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
 
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docx
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docxTugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docx
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docx
 
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptx
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptxDESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptx
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptx
 
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptxBAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
 
Kesebangunan Segitiga matematika kelas 7 kurikulum merdeka.pptx
Kesebangunan Segitiga matematika kelas 7 kurikulum merdeka.pptxKesebangunan Segitiga matematika kelas 7 kurikulum merdeka.pptx
Kesebangunan Segitiga matematika kelas 7 kurikulum merdeka.pptx
 
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptx
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptxAKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptx
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptx
 
Lembar Catatan Percakapan Pasca observasidocx
Lembar Catatan Percakapan Pasca observasidocxLembar Catatan Percakapan Pasca observasidocx
Lembar Catatan Percakapan Pasca observasidocx
 
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdf
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdfBab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdf
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdf
 
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdf
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdfREFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdf
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdf
 
soal AKM Mata Pelajaran PPKN kelas .pptx
soal AKM Mata Pelajaran PPKN kelas .pptxsoal AKM Mata Pelajaran PPKN kelas .pptx
soal AKM Mata Pelajaran PPKN kelas .pptx
 
Lembar Observasi Pembelajaran di Kelas.docx
Lembar Observasi Pembelajaran di  Kelas.docxLembar Observasi Pembelajaran di  Kelas.docx
Lembar Observasi Pembelajaran di Kelas.docx
 
Demonstrasi Kontekstual Modul 1.2. pdf
Demonstrasi Kontekstual  Modul 1.2.  pdfDemonstrasi Kontekstual  Modul 1.2.  pdf
Demonstrasi Kontekstual Modul 1.2. pdf
 

HUKUM DI INDONESIA

  • 1.
  • 2. Hukum dan Peradilan di Indonesia  A.Hakikat hukum 1. Pengertian Hukum 2. Penggolongan Hukum
  • 3. Penger tian Hukum   Hukum adalah sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan. Dari bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi, dan masyarakat dalam berbagai cara dan bertindak, sebagai perantara utama dalam hubungan sosial antar masyarakat terhadap kriminalisasi dalam hukum pidana.
  • 4. Penger tian hukum, menurut para ahli hukum   E. Utrecht Hukum adalah himpunan peraturan (perintahdan larangan) yang mengurus tata tertib masyarakatsehingga harus ditaati.  J.C.T. Simorangkir Hukum adalah peraturan yang bersifat memaksa dan menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat dan dibuat oleh lembaga berwenang.
  • 5.  Mr. E.M. Meyers Hukum adalah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan.  S.M. Amin  Hukum dirumuskan sebagai kumpulan-kumpulan peraturan yang terdiri atas norma dan sanksisanksi. Tujuannya adalah mengadakan ketertiban dalam pergaulan manusia sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara.  P. Borst Hukum adalah keseluruhan peraturan bagi kelakuan atau perbuatan manusia di dalam masyarakat.
  • 6.  Prof. Dr. Van Kan Hukum adalah keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia di dalam masyarakat.   Mocht ar Kusumaatmaja Hukum adalah keseluruhan kaidah-kaidah serta asasasas yang mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat yang bertujuan memelihara ketertiban yang meliputi lembaga-lembaga dan proses-proses guna mewujudkan berlakunya kaidah itu sebagai kenyataan dalam masyarakat.
  • 7. Beberapa pendapat dari para ahli hukum   A . Aristoteles (teori etis dalam buku The Etchics of Aristoteles. Tujuan hukum artinya memberika kepada setiap orang apa yang menjadi haknya disebut teori etis karena isi hukum semata-mata ditentukan oleh kesadaran etis mengenai apa yang adil dan apa yang tidak adil  Jeremy Bentham (teori Utilitis) Artinya hukum bertujuan menjamin kebahagiaan bagi sebanyak-banyaknya orang atau masyarakat
  • 8.  Geny Bertujuan untuk mencapai keadilan dan sebagai unsur keadilan adalah “kepentingan daya guna dan kemanfaatan”.   Van Apeldorn Tujuan hukum ialah mengatur pergaulan hidup manusia cara damai. perdamaian diantara manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan hukum manusia.
  • 9. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum memiliki unsur sebagai berikut :   Peraturan tentang perilaku manusia dalam pergaulan di lingkungan masyarakat.  Peraturan tersebut dibuat oleh lembaga resmi yang berwenang.  Peraturan tersebut memiliki sifat memaksa.  Sanksi atau hukuman pelanggaran bersifat tegas.
  • 10.  Berdasarkan Wujudnya  •Hukum Tertulis, yaitu hukum yang dapat kita temui dalam bentuk tulisan dan dicantumkan dalam berbagai peraturan Negara. Contoh: UUD 1945, Undang-Undang, dan lain-lain. •Hukum Tidak Tertulis, yaitu hukum yang masih hidup dan tumbuh dalam keyakinan masyarakat tertentu (hukum adat). Dalam praktik ketatanegaraan, hukum tidak tertulis disebut konvensi. Contoh: pidato kenegaraan presiden setiap tanggal 16 Agustus.
  • 11. Berdasarkan ruang at au wilayah berlakunya  • Hukum Lokal, yaitu hukum yang hanya berlaku di daerah tertentu saja (hukum adat ManggaraiFlores, hukum adat Batak, Jawa, Minangkabau, dan sebagainya). • Hukum Nasional, yaitu hukum yang berlaku di negara tertentu (hukum Indonesia, Malaysia, Mesir, dan sebagainya). • Hukum Internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara dua negara atau lebih (hukum perang, hukum perdata internasional dan sebagainya).
  • 12. Berdasarkan waktu yang  diaturnya • Hukum yang berlaku saat ini (ius constitutum); disebut juga hukum positif. • Hukum yang berlaku pada waktu yang akan datang (ius constituendum). • Hukum antar waktu, yaitu hukum yang mengatur suatu peristiwa yang menyangkut hukum yang berlaku saat ini dan hukum yang berlaku pada masa lalu.
  • 13.  Berdasarkan pribadi  yang diaturnya   Hukum satu golongan, yaitu hukum yang mengatur dan berlaku hanya bagi golongan tertentu saja.  Hukum semua golongan, yaitu hukum yang mengatur dan berlaku bagi semua golongan.  Hukum antar golongan, yaitu hukum yang mengatur dua orang atau lebih yang masingmasing tunduk pada hukum yang berbeda.
  • 14. Berdasarkan isi  yang diaturnya  Berdasarkan isi masalah yang diaturnya, hukum dapat dibedakan menjadi hukum publik dan hukum privat.