Dokumen tersebut membahas mengenai instrumen hukum HAM internasional dan nasional yang digunakan untuk perlindungan HAM. Beberapa instrumen hukum internasional yang disebutkan antara lain Deklarasi Umum HAM PBB, Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, serta Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Sedangkan instrumen hukum nasional Indonesia yang disebutkan meliputi Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No. 39

1. Anggota:
1. Cahyo Alfani
2. Clara Laelia Cahyani
3. Denni Irawan
4. Destri Nurul Fatin Zannah
5. Dewi Ontro Wulan

3. Instrumen Hukum HAM Internasional
Dalam upaya perlindungan terhadap HAM,
PBB membuat kebijakan universal melalui beberapa
instrumennya untuk memberi kewenangan kepada PBB
terlibat mengenai HAM secara langsung dalam negara
yang berdaulat.
Negara yang telah melalukan pelanggaran
HAM berat, oleh Komisi HAM PBB dianggap tidak
mampu menyelesaikan hak asasi wargana sendiri, maka
komisi tersebut akan merekomendasikan campur
tangan PBB.
Tindakan tersebut memenuhi kebutuhan
nasional, sekaligus tuntutan masyarakat internasional,
bagi pelanggar HAM. Contohnya PBB telah campur
tangan di Bosnia, Kosovo, Serbia dan Rwanda.
Beberapa instrumen HAM internasional yang
mendukung penggerakan HAM diseluruh dunia:
1. Universal
Declaration of Human
Right
2. International covenant
on Economic, Social and
Cultural Right
3. International
Covenant on Civil and
Political Right

4. Instrumen Hukum HAM Internasional
1. Universal Declaration of Human Right
Keputusannya menjelaskan hak-hak sipil, politik,
ekonomi, sosial dan hak kebudayaan harus dapat
dinikmati manusia disetiap negara.
Tahun 1975 dibuat 3 perjanjian, yaitu international
covenant on economic, social and cultural right,
international covenant on civil and political right, dan
optional protocol to the international covenant on civil
and political right.
Kemudian tanggal 16 Desember 1966, dokumen
tersebut diterima sidang umum PBB.
Konsep yang berkembang adalah perjanjian
(covenant) yang mengikat secara hukum. Dan hal
tersebut disetujui secara aklamasi pada tahun 1966 di
PBB.
1. Universal
Declaration of Human
Right
2. International covenant
on Economic, Social and
Cultural Right
3. International
Covenant on Civil and
Political Right

5. Instrumen Hukum HAM Internasional
2. International covenant on Economic, Social
and Cultural Right
Artinya Perjanjian Internasional tentang hak
asasi manusia dibidang ekonomi, sosial dan budaya.
Perjanjian ini memerlukan verivikasi oleh negara-negara
anggotanya. Pasal 29 perjanjian ini menjelaskan bahwa
negara-negara anggota PBB yang hendak meratifikasi
perjanjian ini dapat mengajukan amandemen terhadap
bagian-bagian tertentu dengan memberitahukan
kehendaknya kepada sekjen PBB.
Konsekuensi dari penandatanganan perjanjian
ini adalah negara penandatanganan wajib menyampaikan
laporan berkala kepada The Human Right Commision
PBB serta kesediaan untuk ditinjau bila perlu.
1. Universal
Declaration of Human
Right
2. International covenant
on Economic, Social and
Cultural Right
3. International
Covenant on Civil and
Political Right

6. Instrumen Hukum HAM Internasional
3. International Covenant on Civil and Political
Right
Arti dari perjanjian ini adalah Perjanjian
Internasional tentang Hak Asasi Manusia dalam
Bidang Kehidupan Bermasyarakat dan Bernegara.
Perjanjian ini terdiri atas 53 pasal, serta memelukan
ratifikasi dan aksesi oleh negara-negara anggota
PBB.
Perjanjian ini meliputi jaminan terhadap
hak-hak manusia perseorangan, baik pria maupun
wanita, dewasa maupun anak-anak, masyarakat,
bangsa serta kelompok-kelompok mayoritas etnik
agama ataupun bahasa.
Hak-hak, antara lain sebagai berikut
1. Universal
Declaration of Human
Right
2. International covenant
on Economic, Social and
Cultural Right
3. International
Covenant on Civil and
Political Right

7. Instrumen Hukum HAM Internasional
Macam-macam Hak:
a. Hak untuk hidup.
b. Menikmati hak milik
c. Larangan perbudakan
d. Jaminan terhadap penangkapan dan penahanan secara
sewenang-wenang
e. Hak berkeluarga
f. Hak atas kehormatan diri
g. Hak perlindungan hukum
h. Hak berorganisasi
i. Hak pribadi
Dan sebagainya.
1. Universal
Declaration of Human
Right
2. International covenant
on Economic, Social and
Cultural Right
3. International
Covenant on Civil and
Political Right
Pelanggaran HAM

8. Instrumen Hukum HAM Internasional
Pelanggaran dan kejahatan HAM dapat diajukan ke
Pengadilan Internasional jika terjadi:
• Act on Commission (tindakan kekerasan) yang dapat
dilakukan oleh
negara/institusi/organisasi/perkumpulan kelompok
(non state actor).
• Act of Omission (tindakan pembicaraan), yang
dilakukan oleh negara.
Pelanggaran HAM berati melanggar hukum
HAM nasional suatu negara, sekaligus pelanggaran
hukum HAM internasional.
1. Universal
Declaration of Human
Right
2. International covenant
on Economic, Social and
Cultural Right
3. International
Covenant on Civil and
Political Right

9. Instrumen Hukum HAM di Indonesia
Sebagai negara hukum, Indonesia
pun memiliki peraturan mengenai HAM.
Instrumen hukum perlindungan,
penghormatan, dan penegakan HAM di
Indonesia antara lain terdapat dalam
Pancasila, UUD 1945, Undang-undang
nomor 39 tahun 1999, Undang-undang
nomor 26 tahun 2000, Ketetapan MPR
RI nomor XVII/MPR/1998, dan
konstitusi lainnya.
1. Pancasila
2. UUD 1945
3. Undang-undang nomor 39
tahun 1999
4. Undang-undang nomor 26
tahun 2000
5. Ketetapan MPR RI
nomor XVII/MPR/1998

10. Instrumen Hukum HAM di Indonesia
1. Pancasila (Sebagai dasar negara)
a. Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila pertama
menghendaki sikap pengabdian terhadap Tuhan Yang
Maha Esa. Dan disini HAM berperan sebagai
jaminan Kebebasan memeluk agama.
b. Kemanusiaan yang adil dan beradap. Sila kedua
menghendaki nilai-nilai kemanusiaan, yaitu
pengakuan martabat, HAM, dan kemerdekaan
masing-masing. Sebagai individu, manusia
mempunyai hak asasi tapi masih berfungsi sosial.
c. Persatuan Indonesia. Persatuan atau kebangsaan
adalah sikap yang mengutamakan kepentingan
bersama. Kesadaran berbangsa timbul karena
keinginan bersatu setiap insan Indonesia. Jadi akan
terbentuk semangat bangsa, jika saling menghormati
antarbangsa.
Lanjutan
1. Pancasila
2. UUD 1945
3. Undang-undang nomor 39
tahun 1999
4. Undang-undang nomor 26
tahun 2000
5. Ketetapan MPR RI
nomor XVII/MPR/1998

11. Instrumen Hukum HAM di Indonesia
d. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat,
Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan.
Kedaulatan berati kekuasaan berada ditangan rakyat.
Kedaulatan disalurkan secara demokratis melelui
perwakilan. Kedaulatan rakyat menjunjung tinggi
segala HAM yang melekat pada masyarakat.
e. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
Sila kelima mengandung makna keadilan bagi semua
rakyat, dan memberi pertimbangan bahwa hak milik
berfungsi sosial. Setiap orang berhak hidup layak,
dan tidak ada kepincanga antara yang kaya dan yang
miskin. Dalam sila kelima dijamin adanya hak
pribadi, tapi tetap memperhatikan keadaan bersama.
1. Pancasila
2. UUD 1945
3. Undang-undang nomor 39
tahun 1999
4. Undang-undang nomor 26
tahun 2000
5. Ketetapan MPR RI
nomor XVII/MPR/1998

12. Instrumen Hukum HAM di Indonesia
2. UUD 1945
Prinsip-prinsip HAM berdasarkan UUD 1945 sebagai
berikut:
a. Kemerdekaan adalah berkat rahmat Tuhan YME
b. Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh
tumpah darah Indonesia.
c. Negara memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan
kehidupan bangsa.
d. Negara ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
e. Negara Indonesia adalah negara hukum berdasarkan
pancasila.
Berdasarkan Amandemen ke-2 UUD 1945, jaminan
HAM dalam konstitusi negara Indonesi awalnya hanya
tercantum dalam pasal 26 sampai pasal 34, kini dilengkapi
pasal 28A s.d pasal 28J UUD 1945. artinya konstitusi kita
memenuhi standar konstitusi negara modern setara dengan
konstitusi negara-negara besar dunia lainnya.
1. Pancasila
2. UUD 1945
3. Undang-undang nomor 39
tahun 1999
4. Undang-undang nomor 26
tahun 2000
5. Ketetapan MPR RI
nomor XVII/MPR/1998

13. Instrumen Hukum HAM di Indonesia
3. Undang-undang nomor 39 Tahun 1999
Peraturan perundangan tentang HAM di Indonesia
diwujudkan dalam UU no. 39/1999 tentang HAM. UU
no. 39/1999 yang terdiri atas 150 pasal meliputi HAM,
perlindungan HAM, pembatasan terhadap kewenangan
pemerintah, serta Komnas HAM.
Macam-macam HAM, menurut UU no. 39/1999
meliputi hak hidup, berkeluarga, mengembangkan diri,
keadilan, kebebasan pribadi, rasa aman, kesejahteraan,
hak ikut serta dalam pemerintahan, hak wanita dan anak.
Undang-undang tersebut juga mengatur tentang
kewajiban dasar manusia (menghormati hak orang lain,
dan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang
berlaku), termasuk materi tentang kewajiban dan
tanggung jawab pemerintah untuk menghormati,
melindungi, menegakkan serta memajukan hak-hak
asasi manusia tersebut yang diatur dalam peraturan
Republik Indonesia.
1. Pancasila
2. UUD 1945
3. Undang-undang nomor 39
tahun 1999
4. Undang-undang nomor 26
tahun 2000
5. Ketetapan MPR RI
nomor XVII/MPR/1998

14. Instrumen Hukum HAM di Indonesia
4. Undang-undang nomor 26 tahun 2000
Undang-undang tersebut tentang Pengadilan HAM,
merupakan alternatif penyelesaian pelanggaran HAM
yang berat diluar pengadilan HAM.
Menurut undang-undang tersebut, penyelesaian
kasus pelanggaran HAM yang berat tidak berlaku sifat
kedakwaan.
Tugas dan wewenang pengadilan HAM yaitu
memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM,
termasuk HAM berat, seperti kejahatan genosida dan
kejahatan terhadap kemanusiaan. Jika pengadilan HAM
ini tidak sanggup menyelesaikan, dapat dlimpahkan ke
pengadilan yang lebih tinggi, yaitu pengadilan HAM ad
hoc atas usul DPR dan dengan keputusan presiden.
Jika pengadilan HAM ad hoc tidak dapat
menyelesaikan juga, masalah tersebut dapat
dilimpahkan kepada komisi kebenaran dan rekonsiliasi
yang pembentukannya sesuai dengan undang-undang.
1. Pancasila
2. UUD 1945
3. Undang-undang nomor 39
tahun 1999
4. Undang-undang nomor 26
tahun 2000
5. Ketetapan MPR RI
nomor XVII/MPR/1998

15. Instrumen Hukum HAM di Indonesia
5. Ketetapan MPR RI nomor XVII/MPR/1998
Secara konkret untuk pertama kali HAM dituangkan
dalam Piagam Hak Asasi Manusia sebagai lampiran
ketetapan MPR RI Nomor XVII/MPR/1998, susunan
sebagai berikut:
a. Hak untuk Hidup
1. Berhak untuk hidup.
2. Mempertahankan hidup.
3. Kehidupan (Pasal 1).
b. Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan
1. Membentuk Keluarga.
2. melanjutkan keturunan melalui perkawinan (Pasal 2).
c. Hak Mengembangkan Diri
1. Berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk
tumbuh berkembang secara layak (Pasal 3).
2. Berhak atas perlindungan dan kasih sayang untuk
pengembangan pribadinya, memperoleh dan
mengembangkan pendidikan untuk meningkatkan kualitas
hidupnya (Pasal 4).
1. Pancasila
2. UUD 1945
3. Undang-undang nomor 39
tahun 1999
4. Undang-undang nomor 26
tahun 2000
5. Ketetapan MPR RI
nomor XVII/MPR/1998
Lanjutan

16. Instrumen Hukum HAM di Indonesia
Lanjutan...
3. Berhak untuk mengembangkan dan memperoleh manfaat
dari ilmu pengetahuan, dan teknologi, seni dan budaya
demi kesejahteraan umat manusia (Pasal 5).
4. Berhak untuk memajukan dirinya dengan
memperjuangkan hak-haknya secara kolektif serta
membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya (Pasal 6).
d. Hak Keadilan
1. Berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan dan
perlakuan hukum yang adil (Pasal 7).
2. Berhak mendapat kepstian hukum dan perlakuan yang
sama dihadapan hukum (Pasal 8).
3. Dalam hubungan kerja berhak mendapat imbalan dan
perlakuan yang adil dan layak (Pasal 9).
4. Berhak atas status kewarganegaraan (Pasal 10).
5. berhak atas kesempatan yang sama untuk bekerja
(Pasal 11).
6. Berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam
pemerintahan (Pasal 12).
1. Pancasila
2. UUD 1945
3. Undang-undang nomor 39
tahun 1999
4. Undang-undang nomor 26
tahun 2000
5. Ketetapan MPR RI
nomor XVII/MPR/1998
Lanjutan

17. Instrumen Hukum HAM di Indonesia
Lanjutan...
e. Hak Kemerdekaan
1. Berhak memeluk agamanya masing-masing dan
beribadah menurut agama dan kepercayaan itu (Pasal 13).
2. Berhak atas kebebasan menyatakan pikiran dan sikap
sesuai nurani (Pasal 14).
3. Bebas memilih pendidikan dan pengajaran (Pasal 15).
4. Bebas memilih pekerjaan (Pasal 16).
5. Bebas memilih kewarganegaraan (Pasal 17).
6. Bebas bertempat tinggal di wilayah negara,
meninggalkannya dan berhak untuk kembali (Pasal 18).
7. Berhak atas kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan
mengeluarkan pendapat (Pasal 19).
f. Hak atas Kebebasan Informasi
1. Berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi
untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya
(Pasal 20).
2. Berhak untuk mencari, memperoleh, dan menyampaikan
informasi dengan menggunakan segala saluran yang
tersedia (Pasal 21).
1. Pancasila
2. UUD 1945
3. Undang-undang nomor 39
tahun 1999
4. Undang-undang nomor 26
tahun 2000
5. Ketetapan MPR RI
nomor XVII/MPR/1998
Lanjutan

18. Instrumen Hukum HAM di Indonesia
Lanjutan...
g. Hak Keamanan
1. Berhak atas rasa aman dan perlindungan terhadap
ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat
sesuatu yang merupakan hak asasi (Pasal 22).
2. Berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga,
kehormatan, martabat, dan hak miliknya (Pasal 23).
3. Berhak mencari suaka untuk memperoleh perlindungan
politik dari negara lain (Pasal 24).
4. Berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang
merendahkan derajat martabat manusia (Pasal 25).
5. Berhak ikut serta dalam upaya pembelaan negara
(Pasal 26).
h. Hak Kesejahteraan
1. Berhak hidup sejahtera lahir dan batin (Pasal 27).
2. Berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat
(Pasal 28).
3. Berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang
layak (Pasal 29).
1. Pancasila
2. UUD 1945
3. Undang-undang nomor 39
tahun 1999
4. Undang-undang nomor 26
tahun 2000
5. Ketetapan MPR RI
nomor XVII/MPR/1998
Lanjutan

19. Instrumen Hukum HAM di Indonesia
Lanjutan...
4. Berhak memperoleh kemudahan perlakuan khusus
dimasa kanak-kanak, di hari tua, dan apabila menyandang
cacat (Pasal 30).
5. Berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan
pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia
bermartabat (Pasal 31).
6. Berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik
tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang
oleh siapapun (Pasal 23).
7. Berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi
kemanusiaan (Pasal 33).
Selain mengatur tentang Ham, Ketetapan MPR RI
nomor XVII/MPR/1998 itu juga mengatur kewajiban setiap
orang untuk menghormati hak asasi orang lain dalam tata
tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
(Pasal 35).
1. Pancasila
2. UUD 1945
3. Undang-undang nomor 39
tahun 1999
4. Undang-undang nomor 26
tahun 2000
5. Ketetapan MPR RI
nomor XVII/MPR/1998

20. THANKS FOR YOUR
NICE ATTENTION
WASSALAMU’ALAIKUM
WR. WB