1. Profesionalisme dan Kompetensi Dokter Hewan
Mendukung Realisasi MEA Sebagai
Pasar Tunggal dan Basis Produksi
Drh Tri Satya Putri Naipospos MPhil PhD
Kongres Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia ke-17 dan Konferensi Ilmiah Veteriner Nasional ke-13
“Tantangan Profesi Veteriner dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015”
Palembang, 25 November 2014

2. Masyarakat ASEAN 2015: 3 (tiga) pilar
Masyarakat Politik-
Keamanan ASEAN
(APSC)
Meningkatkan
kedamaian, stabilitas,
demokrasi dan
kemakmuran di
wilayah ASEAN
melalui kerjasama
politik dan keamanan
Masyarakat Ekonomi
ASEAN (AEC)
Meningkatkan daya saing
untuk pertumbuhan
ekonomi dan
pembangunan melalui
integrasi ekonomi yang
lebih kuat, dikarakterisasi
oleh pasar tunggal &
basis produksi,
pembangunan ekonomi
merata & integrasi global
Masyarakat Sosio-
Budaya ASEAN
(ASCC)
Pengayoman
manusia, budaya dan
sumberdaya alam
untuk keberlanjutan
pembangunan dalam
suatu ASEAN yang
harmoni dan berpusat
pada manusia

3. Cetak Biru MEA 2015 – disepakati Nov 2007
MASYARAKAT EKONOMI ASEAN
S t r a t e g i t e r j a d w a l
Pasar Tunggal dan
Basis Produksi
Arus bebas barang
Arus bebas jasa
Arus bebas investasi
Arus bebas modal
Arus bebas tenaga
kerja trampil
Prioritas integrasi
sektor
Pangan, Pertanian
dan Kehutanan
Wilayah Ekonomi
Kompetitif
Pembangunan
Ekonomi Merata
Integrasi ke
Ekonomi Global
Pendekatan
Koheren menuju
Hubungan
Ekonomi Eksternal
Peningkatan
partisipasi dalam
Jejaring Suplai
Global
Prioritas integrasi
sektor
Inisiatif untuk
Integrasi ASEAN
Kebijakan kompetitif
Perlindungan
konsumen
Hak Kekayaan
Intelektual
Pembangunan
infrastruktur
Perpajakan
e-niaga

4. Pasar Tunggal dan Basis Produksi
M E A
Pasar Tunggal
dan Basis
Produksi
karakteristik
Menciptakan wilayah
ekonomi ASEAN yang
stabil, makmur dan
berdaya saing tinggi
tujuan ▪Arus bebas barang
▪Arus bebas jasa layanan
▪Arus bebas investasi
▪Arus bebas tenaga kerja trampil
▪Arus modal yang lebih bebas

5. ASEAN Pasar Tunggal (Single Market)
ASEAN Pasar Tunggal
• Simplifikasi, harmonisasi dan
standarisasi perdagangan dan
beacukai
• Proses, prosedur dan aplikasi
Teknologi Informasi & Komunikasi
(ICT) di semua bidang
Fasilitasi perdagangan
ASEAN Single Window Gateway
Mutual Recognition Agreement
Harmonisasi Standar & Regulasi
Arus bebas barang

6. ASEAN Pasar Tunggal (Single Market)
ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS)
Arus bebas
tenaga kerja trampil
dan tenaga profesional
- Ditandatangani di
Bangkok, Des 1995
• Penguatan kerjasama antar penyedia jasa
layanan di ASEAN
• Penghilangan hambatan substansial
terhadap perdagangan jasa layanan
• Liberalisasi secara progresif perdagangan
jasa layanan di luar yang sudah ditetapkan
GATS - WTO
• Penyediaan pengenalan bersama
kualifikasi dan pengalaman tenaga kerja
trampil & tenaga profesional melalui MRA
Tujuan

7. ASEAN Pasar Tunggal (Single Market)
ASEAN Agreement on the Movement of Natural Persons (MNP)
• Menjadi kerangka legal dalam memfasilitasi perpindahan lintas batas orang
yang bekerja secara temporer dalam pelaksanaan perdagangan barang, jasa
layanan dan investasi – ditandatangani di Kamboja, Nov 2012
Arus bebas
tenaga trampil dan tenaga profesional
Mutual Recognition Agreement Profesionals

8. Pendidikan kedokteran hewan di ASEAN
Negara Mulai
dirintis
Jumlah
FKH
Lama
studi
(tahun)
Keterangan
Brunei Darussalam - - - -
Kamboja 2014 1 6
Indonesia 1907 10 5
Laos 2012 - 4 Program akademi
Malaysia 1972 2 5
Myanmar 1957 1 6
Filippina 1908 20 6
Singapura - - - -
Thailand 1930-an 6 6
Vietnam 1956 6 5
Sumber: Sailasuta A./Thai J Vet Med. 2014. 44(1): 1-4

9. Jumlah Dokter hewan di ASEAN
Negara ASEAN Dokter hewan
pemerintah
Dokter
hewan
swasta
Dokter
hewan
Perguruan
Tinggi
Total
dokter
hewan
Ranking Rasio Dokter
hewan
pemerintah :
swasta
Brunei Darussalam 7 17 - 24 8 1 : 1,4
Kamboja TAD TAD - TAD TAD TAD
Indonesia 3.940 5.174 793 9.907 1 1 : 1,3
Laos TAD TAD - TAD TAD TAD
Malaysia 272 1.125 184 1.581 6 1 : 4,1
Myanmar 946 500 282 1.728 5 1 : 0,5
Filippina 1.625 3.560 335 5.520 4 1 : 2,2
Singapura 52 198 - 250 7 1 : 3,8
Thailand 804 6.260 354 7.418 2 1 : 7,8
Vietnam 4.250 1.890 140 6.280 3 1 : 0,4
Sumber: OIE website (http://www.oie.int/)

10. Standar ASEAN di bidang veteriner
• Koordinasi dan kerjasama kesehatan hewan di
ASEAN di bawah ASEAN Sectoral Working Group
on Livestock (ASWGL)
• Standar yang sudah ada:
– ASEAN Animal Standard Vaccine (49 vaksin)
– ASEAN Standards on Accreditation of Livestock
Establishment (13 kriteria)
– ASEAN Standards on Accreditation of Livestock Products
Establishment (3 kriteria)
• ASEAN Coordination Center on Animal Health and
Zoonoses (ACCAHZ)

11. Kerjasama ASEAN – OIE, FAO
• ASEAN Regional Animal Health Information System
(ARAHIS)
• ASEAN Animal Health Trust Fund
• FMD Regional Reference Laboratory (Pakchong,
Thailand)
• ASEAN Field Epidemiology Training Program for
Veterinarians (FETPV)
• A Roadmap to Prevent, Control and Eradicate FMD by
2020 in South-East Asia and China
• ASEAN HPAI Task-force
• Roadmap for an HPAI-Free ASEAN Community by 2020
• Towards the Elimination of Rabies in the ASEAN
Member States and the Plus Three Countries by 2020
• The South‐East Asia Dog Rabies Elimination Strategy

12. Liberalisasi AFAS
• 11 Sektor, 155 subsektor yang diliberalisasi
(5 subsektor layanan kesehatan):
– Layanan medis dan gigi
– Layanan veteriner
– Layanan keperawatan, kebidanan
– Layanan rumah sakit
– Layanan kesehatan manusia lainnya
(ambulans, morfologik, patologi kimia)

13. ASEAN Mutual Recognition Agreement (MRA)
1) MRA on Engineering Services – Malaysia, 9 Desember 2005
2) MRA on Nursing Services – Filippina, 8 Desember 2006
3) MRA on Surveying Qualifications – Singapura, 19 November 2007
4) MRA on Architectural Services – Singapura, 19 November 2007
5) MRA on Medical Practitioners – Singapura, 25 Agustus 2008
6) MRA on Framework Accountancy – Singapura, 26 Agustus 2008
7) MRA on Dental Practitioners – Thailand, February 26, 2009

14. AFAS: 4 (empat) modus suplai
• Modus 1 Suplai jasa layanan lintas-batas
(Cross-border supply)
• Modus 2 Konsumsi jasa layanan di luar negeri
(Consumption abroad)
• Modus 3 Kehadiran jasa layanan komersial
(Commercial presence)
• Modus 4 Kehadiran orang pribadi
(Presence of natural persons)

15. Modus 1 – Suplai jasa layanan lintas-batas
“Suplai suatu jasa layanan dari wilayah satu
Negara Anggota ke wilayah Negara Anggota lain”
Contoh:
Tele-diagnosis/tele-radiologi seekor
pasien anjing di Jakarta oleh
seorang dokter hewan di Singapura

16. Modus 2 – Konsumsi jasa layanan di luar negeri
“Suplai suatu jasa layanan dari wilayah satu
Negara Anggota ke jasa layanan konsumen di
Negara Anggota lain”
Contoh:
Pasien kuda dari Indonesia
diterbangkan ke Thailand untuk
mendapatkan layanan rumah sakit
di Thailand

17. Modus 3 – Kehadiran jasa layanan komersial
“Suplai suatu jasa layanan oleh suatu penyedia jasa
layanan dari satu Negara Anggota, melalui kehadiran
komersial, di wilayah Negara Anggota lain”
Contoh:
Rumah Sakit Hewan UPM di
Kuala Lumpur mendirikan
cabangnya di Jakarta

18. Modus 4 – Kehadiran orang pribadi
“Suatu penyedia jasa layanan dari satu Negara Anggota
melalui kehadiran orang pribadi dari Negara Anggota
tersebut ke wilayah Negara Anggota lain”
Contoh:
Seorang dokter hewan Filippina
membuka praktek di Medan
Dalam kapasitasnya sendiri sebagai penyedia jasa layanan,
profesor, dokter, perawat, dokter hewan, tenaga trampil dan tenaga
profesional dimungkinkan untuk bekerja di Negara Anggota lain.

19. • Sedang dikembangkan (under development)
• MRA mengenal adanya “Professional Regulatory Authority”
dari suatu Negara Anggota, ekuivalen dengan VSB dari OIE
• Tujuan:
– Memfasilitasi mobilitas Dokter Hewan antar negara ASEAN
– Tukar menukar informasi dan meningkatkan kerjasama dalam
upaya menghormati ‘mutual recognition’ profesi Dokter Hewan
– Promosi adopsi praktek-praktek Dokter Hewan yang baik
tentang standar-standar dan kualifikasi-kualifikasi
– Menyediakan kesempatan untuk penguatan kapasitas dan
pelatihan bagi Dokter Hewan negara ASEAN
ASEAN MRA untuk profesi Dokter Hewan ???
VSB = Veterinary Statutory Body

20. Association/Societies
Veterinary Medical
Professionals
Pengaturan kompetensi dokter hewan
KONSIL
KEDOKTERAN
HEWAN
INDONESIA
PERHIMPUNAN DOKTER
HEWAN INDONESIA (PDHI)
ASOSIASI
FAKULTAS
KEDOKTERAN HEWAN
INDONESIA
PRA = Veterinary
Statutory Body
(terminologi OIE)
*
*Belum dibentuk

21. Pertukaran informasi dalam kerangka MRA
• Kualifikasi (teknis, etik, & legal)
• Perundangan dan regulasi domestik
• Kompetensi inti (Core Competencies)
• Code of Professional Conduct
• CPD (Continuing Professional Development)
• Proses registrasi
• Proses lisensi
• Rekognisi tenaga Dokter Hewan Asing
• Institusi yang dikenal
• Database tenaga Dokter Hewan Asing
Praktik yang baik
(best practice)
Prosedur
standar

22. PRA Profesi Dokter Hewan di ASEAN
No Negara
ASEAN
Nama PRA/VSB Dasar Legislasi
1. Brunei
Darussalam
Brunei Darussalam Veterinary
Council*
Constitution of Brunei Darussalam
Veterinary Surgeons Order 2005
2. Kamboja - -
3. Indonesia - -
4. Laos - -
5. Malaysia Malaysian Veterinary Council Veterinary Surgeons Act 1974
6. Myanmar Veterinary Council of Myanmar The Veterinary Council Law of
Myanmar 1995
7. Filippina Professional Regulatory Board of
Veterinary Medicine
The Philippine Veterinary Medicine
Act of 2004
8. Singapura - -
9. Thailand Veterinary Council of Thailand Veterinary Professional Act 1992
10. Vietnam - -

23. Tantangan MEA ke depan
• Pemerintah RI telah meratifikasi Piagam ASEAN dalam Undang-
Undang No. 38 Tahun 2008
• AFAS ditargetkan tercapai tahun 2015 – 2020 (bertahap)
• Profesi Dokter Hewan sedang dalam proses untuk diliberalisasi,
akan tetapi 3 jasa profesi jasa layanan kesehatan yang sudah
diliberalisasi yaitu Dokter, Dokter Gigi, dan Perawat
• AFAS subsektor kesehatan diratifikasi dalam Perpres RI No.
36/2012 Bidang Usaha yang Terbuka dan Tertutup. Layanan
veteriner belum ditetapkan dalam Perpres tersebut
• Sesuai tuntutan pasar ASEAN, setiap profesi harus memiliki
“kompetensi yang teregistrasi” di negara asal dan “dikenal” oleh
negara-negara ASEAN

24. Tantangan – Peluang di depan?
• Dokter Hewan WNI/WNA ASEAN
- teregistrasi oleh PRA di negara asal dan negara tujuan
- direkognisi sesuai persyaratan eligibilitas MRA ASEAN
- memenuhi persyaratan regulasi domestik
dapat melakukan kegiatan praktik kedokteran hewan di
Indonesia dan di negara ASEAN
• Persaingan jasa Dokter Hewan ASEAN akan semakin
meningkat karena berbasis kompetensi dan iptek
• Peningkatan kompetensi melalui kegiatan sertifikasi
internasional menjadi suatu “keharusan” untuk bisa eksis
di era global

25. Apa yang bisa kita lakukan sekarang?
1. Bentuk dan formalkan PRA/VSB Indonesia
2. Pelajari secara lebih komprehensif legislasi dan regulasi
domestik kita dan juga yang ada di negara ASEAN lain
3. Libatkan diri secara aktif dalam dialog dan diskusi
4. Aktivasi asosiasi profesi Dokter Hewan nasional/cabang untuk
lebih mengenal mitranya di negara ASEAN lain
5. Identifikasi wakil resmi Indonesia yang akan terlibat dalam
perundingan ASEAN MRA profesi Dokter Hewan
6. Kembangkan formula umum untuk mendeterminasi kompetensi
dan kredensial di antara Negara Anggota ASEAN
7. Dukung perlunya suatu MRA untuk profesi Dokter Hewan ke
Sekretariat ASEAN

26. Saran ke pemerintah dan PDHI
• Perlu adanya penguatan “peraturan perundangan” secara
proporsional, agar bermanfaat bagi jasa layanan veteriner di
Indonesia, tanpa merugikan eksistensi Dokter Hewan (UU Praktik
Kedokteran Hewan/Veterinary Surgeon law)
• Perlu komitmen dan peta jalan bagi terbentuknya:
- UU Praktek Kedokteran Hewan (Naskah Akademi, RUU)
- PRA untuk profesi Dokter Hewan
- ASEAN MRA
• Penjagaan legalitas dan mutu praktik Dokter Hewan ASEAN/non
ASEAN di Indonesia dengan merujuk pada aturan yang ada:
- UU No. 41/2014
- Peraturan Pemerintah No. 95/2012; No. 47/2014
- Peraturan Menteri (Kementan, Kemdikbud, Kemenaker dll)
- Peraturan Organisasi Profesi (PDHI)
- PERDA (kalau ada)