Dokumen tersebut merupakan CV dari Dr. Emi Nurjasmi, M.Kes yang mencakup riwayat pendidikan, pengalaman kerja, jabatan organisasi, dan penjelasan singkat tentang Ikatan Bidan Indonesia (IBI).

1. Dr. Emi Nurjasmi, M.Kes
Pengurus Pusat Ikatan Bidan Indonesia
2016

2. CURICULUM VITAE
NAMA : Dr. Emi Nurjasmi, M.Kes
TEMPAT/TGL LAHIR : Sawahlunto, 10 Juni
TEMPAT TUGAS : Poltekes Jakarta III, Kemenkes RI
GOL / N I P : Pembina Tkt I Gol IV/b, 195506101980032004
JABATAN SAAT INI 1. Dosen Poltekes Jakarta III
2. Ketua Umum Pengurus Pusat IBI
3. Wakil Direktur Yayasan Pendidikan Kesehatan Perempuan (YPKP)
4. Tim Ahli Bidang Sos, Kes & Kesejahteraan Kel, Dewan Pengurus KOWANI
5. Asesor BAN-PT
6. Dewan Pendiri LAM-PTKes
7. Vice President of Midwives Alliance of Asia (MAA)
ALAMAT KANTOR/TLP: 1. Direktorat Poltekes Jkt III, Jln Jati Warna Pondok Gede
2. Ktr PP IBI, Jln. Johar Baru V/D13 Jakarta Pusat
ALAMAT RUMAH/TLP : Cinere
RIWAYAT PEKERJAAN: Dosen Poltekes Jakarta III: Juli 2011 - Sekarang
Kasubdit Bina Pelayanan Kebidanan, Kemenkes R I: 2006 – 2011
Kasubid Pendidikan Keperawatan&Kebidanan, Pusdiknakes, Depkes: 93-2006
Dinkes Prop. DI Aceh 1988 – 1993
Staf Sudin KIA & KB Dinkes Prop. Jawa Tengah 1982 – 1988
Bidan Puskesmas Oransbari Kab Manokwari Irian Jaya 1979 – 1982
Bidan RSU Bukit Tinggi 1976 – 1979
RIWAYAT PENDIDIKAN: S 3 - Pendidikan
S 2 – Kesehatan Masyarakat
S 1 - ADM Negara
D3 Keb. ( AmKeb)

3. Struktur Organisasi – Berdiri 24 Juni 1951
- PP : 1 di Jakarta
- PD : 34 Propinsi
- PC : 497 di Kabupaten / Kota
- PR : 2562 Kecamatan, institusi
pelayanan/ pendidikan
- Jumlah Bidan : > 353.003 (MTKI Nov.2015)
- Jumlah BPM : >40.000

4. VISI IBI
2013-2018
MISI IBI 2013 - 2018
Meningkatkan kekuatan organisasi
Meningkatkan peran IBI dalam
meningkatkan mutu pendidikan bidan
Meningkatkan peran IBI dalam
meningkatkan mutu pelayanan
Meningkatkan kesejahteraan anggota
Mewujudkan kerjasama dengan
jejaring kerja
RENSTRA IBI 2013 – 2018
Mewujudkan bidan
profesional
berstandar global

5. Pengembangan standar pendidikan kebidanan
Peningkatan pelatihan bagi anggota IBI
Membangun kerjasama dan kepercayaan dari donor dan mitra OP IBI
Peningkatan advokasi kepada pemerintah untuk mendukung
pengembangan profesi bidan
Peningkatan pembinaan terhadap anggota berkaitan dengan
peningkatan kompetensi, profesionalisme dan aspek hukum
Peningkatan pengumpulan data dasar ( Data Base )
Peningkatan akses OP IBI terhadap pelayanan dan pendidikan kebidanan
Peningkatan capacity building bagi pengurus IBI
Peningkatan pengadaan sarana prasarana (multi media)
Membangun kepercayaan anggota IBI, donor dan mitra dengan
tetap menjaga mutu pengelolaan keuangan yang accountable
S
T
R
A
T
E
G
I
I
B
I

6. 6
PEREMPUAN
LULUS PENDIDIKAN BIDAN
Memiliki kompetensi dan kualifikasi untuk
diregister, sertifikasi, lisensi untuk praktek
PROFESIONAL AKUNTABEL & BERTANGGUNGJAWAB
MITRA
PEREMPUAN
Pemberdayaan, dukungan,
nasehat, sepanjang siklus
Kes reproduksi perempuan
PROVIDER
Pencegahan, Promotif,
pelayanan esensial normal
Deteksi dini komplikasi
Melaksanakan Tindakan
Kegawat daruratan &
merujuk
TUGAS
PENTING Konseling dan Pendidikan
Kesehatan
SIAPA BIDAN

7. Keunikan profesi bidan
memberi pelayanan kepada ibu dan anak sebagai satu
kesatuan sejak masa pra kosepsi sampai masa balita
Asuhan kebidanan berfokus pada siklus kehidupan
perempuan yang normal dan alamiah dan berfokus
pada “childbearing dan childrearing”

8. Standar Profesi Bidan
☞ STANDAR KOMPETENSI BIDAN
☞ STANDAR PENDIDIKAN KEBIDANAN
☞STANDAR PELAYANAN KEBIDANAN
☞ STANDAR PRAKTEK KEBIDANAN
☞ STANDAR ASUHAN KEBIDANAN
☞ STANDAR ETIKA DAN KODE ETIK BIDAN
Kepmenkes 367/2007, Standar Profesi Bidan

9. Kongres IBI ke XIII/ 2013 merumuskan tujuh (7) area
kompetensi Bidan Indonesia (D3 dan Profesi)

10. Sekolah
Tinggi
Politeknik
Perguruan Tinggi
Universitas Institut
Akademi.
8. Sarana Prasarana:
Wahana Pendidikan
dan Kerjasama
• Dosen
• Tenaga
kependdk
Manajemen&
Kepemimpinan
1. Visi & Misi
2. Pengelolaan
3. Mahasiswa
Dan Lulusan
Tridarma
Perguruan
Tinggi
5. Pembelajaran
6. Pengabmas
7.Penelitian
9. Pembiayaan
STANDAR PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN KEBIDANAN

11.  PENGEMBANGAN PENDIDIKAN KEBIDANAN
 Pendidikan kebidanan terdiri dari:
- pendidikan vokasi
- pendidikan profesi
- pendidikan akademik (S2 dan S3)
 Pengembangan pendidikan jalur profesi diperlukan untuk
meningkatkan kemampuan praktik yang membutuhkan
kemampuan kritis dan analisis serta pengambilan keputusan
yang tepat dalam melakukan praktik kebidanan
 Pengembangan pendidikan Jalur akademik diperlukan untuk
memberikan kemampuan pengembangan keilmuan,
penelitian, pendidikan dan manajemen untuk meningkatkan
kualitas pelayanan dan pengembangan profesi bidan .

12. Diploma 3
•Sarjana,
•Magister,
•Doktor
•S1+ Profesi
•D4+Profesi
JENIS
BIDAN
Bidan
VOKASI
Bidan
PROFESI
PENDIDIKAN
BIDAN
Pendidikan
VOKASI
Pendidikan
AKADEMIK
Pendidikan
PROFESI
Pengurus Pusat Ikatan Bidan Indonesia (PPIBI)

13. Standar Pelayanan Kebidanan:
1. Standar Pengelolaan Penyelenggaraan
Pelayanan Kebidanan
2. Standar Asuhan Kebidanan
3. Standar Praktik Bidan
4. Standar Kinerja Bidan
5. Pengendalian mutu
6. Standar Operating Procedure

14. a. Pelayanan Umum (2 standar)
b. Pelayanan Antenatal (6 standar)
c. Pertolongan Persalinan (4 standar)
d. Pelayanan Nifas (5 standar)
e. Standar Pelayanan Neonatus Sakit (4 standar)
f. Penanganan Kegawatan Obstetri-Neonatal (10
standar)
Standar Praktek Kebidanan

15. Standar I : Pengkajian
Standar II : Perumusan Diagnosa dan
atau Masalah Kebidanan
Standar III : Perencanaan
Standar IV : Implementasi
Standar V : Evaluasi
Standar VI : Pencatatan Asuhan
Kebidanan

16. Kode etik bidan Indonesia mencakup kewajiban bidan
(Kepmenkes 369/MENKES/SK/III/2007 )
klien dan
masyarakat
tugasnya
sebagai bidan
sejawat dan
tenaga
kesehatan
lainnya
profesi
diri sendiri
pemerintah,
nusa, bangsa
dan tanah air

18. Pembangunan kesehatan bertujuan:
 Untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan
kemampuan hidup sehat agar peningkatan
derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-
tingginya dapat terwujud.
 Penyelenggaraan pembangunan kesehatan
berdasarkan perikemanusiaan, keseimbangan,
manfaat, perlindungan, penghormatan
terhadap hak dan kewajiban, keadilan,
kesetaraan gender, non diskriminatif dan
kesesuaian dengan norma-norma agama, serta
pengutamaan dan manfaat dengan perhatian
pada penduduk rentan, antara lain ibu, bayi,
anak dan usia lanjut, dan keluarga miskin.

19. Ps 1.
1. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang
mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta
memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan
melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk
jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk
melakukan upaya kesehatan
Perubahan Kebijakan dalam
Pelayanan Kesehatan

20. LINGKUP KEWENANGAN BIDAN
Permenkes 1464 tentang
Izin dan Penyelenggaraan Praktek Bidan
 Pelayanan Kesehatan ibu
 Pelayanan Kes anak balita & pra sekolah
 Pelayanan Kesehatan Reproduksi & KB
PERAN BIDAN
Sebagai Pelaksana Pelayanan
Sebagai Pengelola Pelayanan
Sebagai Pendidik
Sebagai Peneliti
Bidan dapat praktek
di setiap tatanan
pelayanan kesehatan
(Mandiri, Kolaborasi
Tim kes
KEPMENKES
369/2007 ttg
Standar Profesi
Kepmenpan
001/2007 ttg
Jafung
Bidan Terampil
&AhliUU Nakes
36/2014

21. 6. Uji kompetensi adalah proses pengukuran
pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional
untuk dapat menjalankan praktek.
7. Sertifikat kompetensi adalah surat tanda
pengakuan terhadap kompetensi tenaga
kesehatan utk dapat menjalankan praktik
diseluruh Indonesia setelah lulus uji kompetensi.

22. 9. Registrasi adalah pencatatan resmi terhadap nakes
yg telah memiliki sertifikat kompetensi atau
sertifikat profesi dan telah mempunyai kualifikasi
tertentu serta mempunyai pengakuan secara hukum
untuk menjalankan praktek.
10. STR adalah bukti tertulis yg diberikan oleh konsil
masing – masing Tenaga Kesehatan kepada Nakes yg
telah diregistrasi
11. SIP adalah bukti tertulis yg diberikan oleh
pemerintah daerah kab/kota kepada nakes sebagai
pemberian kewenangan untuk menjalankan
praktek.

23. Ps 11.
 Tenaga Kesehatan dikelompokkan kedalam:
a. Tenaga Medis ( dokter dan dokter gigi)
b. Tenaga Psikologi Klinik
c. Tenaga Keperawatan (teridiri dari berbagai jenis Perawat)
d. Tenaga Kebidanan
e. Tenaga Kefarmasian
f. Tenaga Kesehatan Masyarakat
g. Tenaga Kesling
h. Tenaga Gizi
i. Tenaga Keterapian fisik
j. Tenaga Keteknisian Medik
k. Tenaga Teknik Biomedika
l. Tenaga Kesehatan Tradisional
m. Tenaga Kesehatan lain

24.  Ps. 21
 Mahasiswa bidang kesehatan pada akhir masa pendidikan
vokasi dan profesi harus mengikuti uji kompetensi secara
nasional
 Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pd ayat (1)
diselenggarakan oleh perguruan tinggi bekerjasama dgn
OP, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang
terakreditasi.
 Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pd ayat (2) ditujukan
untuk mencapai standar kompetensi lulusan yg memenuhi
standar kompetensi kerja.

25. Ps. 44
(1) Tenaga Kesehatan yg menjalankan praktik wajib memiliki STR;
(2) STR diberikan oleh konsil masing-masing tenaga kesehatan
setelah memenuhi persyaratan;
(3) Persyaratan utk mendapat STR
a. Memiliki Ijazah
b. Sertifikat Kompetensi atau sertifikat Profesi
c. Surat keterangan sehat fisik dan mental
d. Surat pernyataan telah mengucapkan sumpah/janji profesi
e. Membuat pernyataan mematuhi dan melaksanakan ketentuan
etika profesi
(4) STR berlaku 5 th dan dapat direregistrasi ulang setelah
memenuhi persyaratan. ( IBI = 25 SKP)

26. Ps. 46
(1) Setiap nakes yg menjalankan praktik di bidang
yankes wajib memiliki izin
(2) Izin diberikan dalam bentuk SIP
(3) Izin diberikan oleh pemda kab/kota atas
rekomendasi pejabat kes yg berwenang di
kab/kota tempat menjalankan praktik
(4) Utk mendapatkan SIP harus memiliki :
a. STR yg masih berlaku,
b. Rekomendasi OP
c. Tempat Praktik
(5) SIP hanya berlaku untuk 1 tempat praktik

27. Pasal 58
- Nakes dalam melakukan praktik wajib:
(1) Memberikan yankes sesuai standar profesi,
standar Pelayanan Profesi, SPO, Etika Profesi
Pasal 62
(1) Nakes dlm menjalankan praktik harus dilakukan
sesuai dg kewenangan yg didasarkan pada
kompetensi yg dimiliki;
(3) Ketentuan mengenai kewenangan profesi diatur
dgn peraturan menteri

28.  Para lulusan pendidikan kebidanan diberikan Ijazah
Bidan sebagai tanda lulus dan diwajibkan
mengucapkan sumpah atau Janji Bidan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku. Lafal sumpah atau janji
Bidan adalah sebagai berikut :
 Pengucapan sumpah profesi atau janji bidan
dilakukan pada waktu wisuda/ setelah wisuda
dibimbing oleh Ketua Organisasi Profesi atau Wali
Profesi yang ada di Institusi Pendidikan yang
bersangkutan.

29.  Wali Profesi adalah Anggota IBI (Seorang Bidan)
yang ada di Institusi tersebut (Pimpinan Institusi
Pendidikan antara lain Direktur, Kajur, Kaprodi atau
Dosen)
 Sumpah profesi dapat dilakukan pada hari wisuda,
atau setelah wisuda (dilakukan secara terpisah).
 Naskah Sumpah Profesi ditanda tangani oleh yang
membacakan naskah sumpah, Wisudawati dan
Rohaniawan sebagai saksi.

31. 1. Pelayanan kebidanan essensial
2. Promotif dan Preventif
3. Deteksi dini Resti Maternal
Neonatal
4. PPGDON (Stabilisasi pra
rujukan & rujukan)
5. Kebidanan Komunitas
6. Pembina Posyandu & UKBM
7. KolaborasiTIM PONED
(Interprofesional)
1. Penapisan (skrining) awal
kasus & Stabilisasi
2. Kolaborasi penanganan
komplikasi dan
kegawatdaruratan maternal
neonatal (TIM PONEK)
3. Asuhan lanjut paska tindakan
medik pada kasus komplikasi
maternal neonatal
(interprofessional health care)
Peran dan Fungsi Bidan di Fasilitas Pelayanan
JAGA KESEHATAN MASYARAKAT
LAYANAN KESEHATAN PRIMER
LAYANAN
KESEHATAN
TERSIER
LAYANAN
KESEHATAN SEKUNDER
PROMOTIF
1. Penapisan (skrining) awal kasus &
Stabilisasi
2. Kolaborasi penanganan komplikasi dan
kegawatdaruratan maternal neonatal
kompleks (TIM PONEK)
3. Asuhan lanjut paska tindakan medik
pada kasus komplikasi maternal
neonatal yang kompleks
(interprofessional health care)

32. 4
Target RPJMN thn 2019 : 306/100,000 KH
JUMLAH SAMPEL
92 KEMATIAN IBU

33. Penduduk
Indonesia
bertambah
sekitar 5 juta
orang per tahun
Populasi dunia saat
ini mencapai 7
Milyar.
Indonesia 
terbanyak ke-5
Estimasi penduduk Indonesia
tahun 2014 mencapai
252.124.458  kepadatan
penduduk 132 jiwa per km2
Source: Profil Kesehatan Indonesia tahun 2014
2 ibu hamil meninggal
dalam satu jamnya
karena komplikasi
kehamilan, persalinan,
dan nifas.
Berdasarkan
perkiraan terdapat
15.000-17.000 ibu
meninggal dalam
setiap tahun.
Dan pada tahun 2012
AKI meningkat menjadi
359 per 100.000KH
(SDKI, 2012)

34. Medis/
Klinis
Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari
beragam suku, budaya serta agamahal ini sangat
berkontribusi terhadap Kematian Perempuan di Indonesia
KEMATIAN
IBU
DISEBABKAN
OLEH BEBERAPA
FAKTOR
Non-
Klinis
3 Penyebab utama:
1. Perdarahan pasca
persalinan,
2. pre-eklamsia/eklamsia,
3. infeksi nifas
1. Keadaan sosial
2. Ekonomi
3. Diskriminasi gender
4. Pendidikan
5. Geografis dan,
6. Sosial budaya
Tiga terlambat :
Mengambil keputusan
Merujuk ( transportasi)
Mendapat penanganan di
fasilitas rujukan

35. Risiko Kehamilan Usia Remaja
Kehamilan remaja 4,5 kali berpeluangterjadinya kehamilan risiko tinggi
Preeklamsia 2-5 kali lebih berpeluang terjadi
Kerusakan otak janin dan gangguan tumbuh kembang bayi
akibat kekurangan yodium
Partus macet (“Obstucted Labor”)
Disproporsi panggul dengan kepala janin
(“Cephalo pelvic disproportion”)
Kontraksi rahim tidak optimal
Kelahiran Prematur lebih banyak terjadi pada remaja
Bayi lahir dengan berat lahir rendah (dibawah 2.500 gr)
Risiko kematian saat melahirkan 2 kali lebih besar
Pernikahan anak usia <19 tahun mempunyai risiko
2-8 x lebih besar untuk tertular penyakit menular
seksual
Malposisi Janin
Sumber Direktorat Bina Kesehatan Ibu Kementerian Kesehatan
Survey Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2012
Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2010
46,7 %
Kelompok umur 10-14 tahun
5 %
Angka kematian ibu 359 per 100.000 kelahiran
hidup

36. PROPORSI ANEMIA
PADA IBU HAMIL
MENURUT
TEMPAT TINGGAL
TAHUN 2013
Dibanding tahun 2007 terjadi peningkatan bumil KEK

37. 37
Kualitas pelayanan kesehatan
ibu di fasyankes (RS,
Puskesmas, BPM) secara
umum masih rendah
Kemenkes, WHO & HOGSI, 2012

38. 38
25
70
35
45
88
60
54
77
57,5
0
20
40
60
80
100
Melengkapi
partograf
Menyuntikkan 10 U
oksitosin IM segera
setelah bayi lahir
Pemantauan
kontraksi dan Cegah
Pendarahan
Pervaginam
RS
PKM
KB
Sumber: Kajian Kualitas Kesehatan Ibu dan Bayi, Kemenkes, WHO & HOGSI, 2012

40. 8/8/2016 40
Yan Kebidanan & Neonatal - Non Kapitasi
PKM

41. BAB II Ps 3
(1)Fasilitas Kesehatan tingkat pertama yang bekerja
sama dengan BPJS Kesehatan harus
menyelenggarakan pelayanan kesehatan
komprehensif.
(2)Pelayanan kesehatan komprehensif berupa
pelayanan kesehatan promotif, preventif kuratif,
rehabilitatif, pelayanan kebidanan dan Pelayanan
Kesehatan Darurat Medis, termasuk pelayanan
penunjang yang meliputi pemeriksaan laboratorium
sederhana dan pelayanan kefarmasian sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Catatan :
Bidan dapat bekerjasama dengan BPJS melalui jejaring pelayanan kesehatan
TINGKAT PERTAMA (klinik pratama atau puskesmas) - Pelayanan yang diberikan
mengacu pada kompetensi dan kewenangan sesuai ketentuan
Bidan & JKN (Permenkes no. 71/2013)

42. Pasal 8
(1) Dalam hal di suatu kecamatan tidak terdapat dokter
berdasarkan penetapan Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota setempat, BPJS Kesehatan dapat bekerja
sama dengan praktik bidan dan/atau praktik perawat
untuk memberikan Pelayanan Kesehatan Tingkat
Pertama sesuai dengan kewenangan yang ditentukan
dalam peraturan perundang-undangan.
(2) Dalam rangka pemberian pelayanan kebidanan di suatu
wilayah tertentu, BPJS Kesehatan dapat bekerja sama
dengan praktik bidan.
(3) Persyaratan bagi praktik bidan dan/atau praktik perawat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri
atas:
a. Surat Ijin Praktik (SIP);
b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
c. perjanjian kerja sama dengan dokter atau puskesmas
pembinanya; dan
d. surat pernyataan kesediaan mematuhi ketentuan yang
terkait dengan Jaminan Kesehatan Nasional.

43. (1) Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 16 untuk pelayanan medis mencakup:
 kasus medis yang dapat diselesaikan secara tuntas di Pelayanan
Kesehatan Tingkat Pertama;
 kasus medis yang membutuhkan penanganan awal sebelum
dilakukan rujukan;
 kasus medis rujuk balik;
 pemeriksaan, pengobatan, dan tindakan pelayanan kesehatan gigi
tingkat pertama;
 pemeriksaan ibu hamil, nifas, ibu menyusui, bayi dan anak
balita oleh bidan atau dokter; dan
 rehabilitasi medik dasar.
(2) Pelayanan kesehatan dilakukan sesuai dengan panduan klinis.
(3) Panduan klinis pelayanan kesehatan ditetapkan oleh Menteri.
Ps. 17

44. SE Menkes No 31 / Jan – 2014
2. Tarif Pelayanan Kesehatan Kebidanan dan Neonatal
yang dilakukan oleh bidan sebagaimana dimaksud pada
angka 1 (ANC), angka 4 (PNC, dan angka 7 (pelayanan
KB dalam lampiran I angka II huruf B Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013, hanya berlaku untuk
pelayanan kesehatan kebidanan dan neonatal diluar
Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang
bekerjasama dengan BPJS Kesehatan
Pertmenkes No 99/2015 (Revisi PMK 71/2013)Ps 32A:
Tterhadap pelayanan non kapitasi yg diberikan oleh
jejaring faskes, BPJS membayarkan langsung klaim
pembiayaanpelayanan tsbkepada jejaring faskes

45. TARIF PELAYANAN KEBIDANAN DAN NEONATUS
NON KAPITASI , Permenkes 59/2014 (Revisi69/2013)
PELAYANAN KESEHATAN TARIF
1 Pemeriksaan ANC ( Paket Min 4 kali ) 200.000
2 Persalinan Normal 600.000
3 Penanganan perdarahan paska keguguran, persalinan pervaginam
dan emergency dasar 750.000
4 Pemeriksaan PNC/neonatus 25.000
5 Pelayanan tindakan paska persalinan (mis placenta manual)
175.000
6 Pelayanan pra rujukan pd komplikasi kebid & neonatal 125.000
7 Pelayanan KB pemasangan IUD/Implant dan
Suntik
100.000
15.000
8 Penanganan komplikasi KB paska persalinan 125.000
9 MOW / MOP 350.000
45

46. 1. Peningkatan kualitas pendidikan kebidanan :
● Mereview standar profesi – Proyek HPEQ
- Standar kompetensi
- Standar Pendidikan bidan
- Pedoman pendidikan berkelanjutan (CPD)
● Mengembangkan pola pendidikan bidan - Diploma,
Akademik dan Profesi ( D3, S1/DIV Profesi dan S2 Keb)
● Mengembangkan Sistem Uji Kompetensi bidan
Uji kompetensi nasional sejak 2013
● Mengembangkan Sistem Akreditasi Pendidikan -
Lembaga Akreditasi Mandiri –PTKes dengan BAN-PT
UPAYA YANG DILAKUKAN IBI

47. 2. Peningkatan kualitas pelayanan kebidanan:
● Standarisasi bpm – Program Bidan Delima
- Review standar Bidel
- Rekruitmen BIdel
- Pelatihan Bidan Delima, asesor dan fasilitator
- Program Bidan Delima Award
● Penyusunan standar pelayanan bersama mitra
● Pelatihan yan-kesrep dan KB
- APN, Resusitasi, Konselor ASI
- ABPK – CTU – KRR - KIP/K, dll
• ● Evaluasi Pelayanan Bidel

48. 3. Advokasi
* Pengembangan & Penguatan pendidikan
kebidanan
* Dukungan regulasi yang jelas terhadap
pelayanan kebidanan (primer, sekunder,
tersier
* Advokasi JKN – MOU & Perubahan Tarif
* Pendayagunaan dan pengembangan
karir bidan ( PTT + PNS)
* Peningkatan kesejahteraan bidan
* RUU Kebidanan