1. Profesionalisme dan Kompetensi Dokter Hewan
dalam Mendukung Realisasi MEA 2015
Dr h Tri Satya Putri Naipospos MPhil PhD
Seminar memperingati Ulang Tahun ke-9 CIVAS
Tema: “MEA 2015: Siapkan Profesi Veteriner Indonesia?
Gedung Kusnoto, 28 Februari 2015

2. Masa depan DOKTER HEWAN di
dunia yang terus berubah
 Praktek kedokteran hewan harus tetap relevan dengan
kebutuhan perubahan yang ada di masyarakat
 Pendidikan kedokteran hewan harus mereflesikan
diversitas yang ada di masyarakat saat ini maupun
antisipasi yang akan terjadi ke depan
 Respon profesi hanya dimungkinkan lewat penciptaan
fokus area profesional (spesialisasi)
 Kolaborasi dan kerjasama yang lebih besar dengan
sektor kesehatan di bidang kesehatan masyarakat
 Lisensi dokter hewan tidak dapat mencakup semua
fokus area profesional tetapi lebih pada jaminan
kepada publik untuk ilmu kedokteran hewan tertentu
Sumber: Veterinary Education in SADC Region: Challenges and Future
Perspectives (2009)

3. FAO – 250th Anniversary of Veterinary
Education and Profession (2011)
“The roles of veterinarians in
meeting the challenges of
health and welfare of livestock
and global food security”

4. Arti profesionalisme dan
kompetensi
 Profesionalisme artinya sifat-sifat (kemampuan,
kemahiran, cara pelaksanaan sesuatu dan lain-lain)
sebagaimana yang sewajarnya terdapat pada atau
dilakukan oleh seorang profesional
(sumber: Wikipedia)
 Kompetensi artinya kewenangan (kekuasaan)
untuk memutuskan (menetapkan) sesuatu
(sumber: KBBI)
“Profesionalisme tidak bersifat statis, tetapi
dinamis, sehingga implikasinya seorang profesional
perlu senantiasa meningkatkan kompetensinya”

5. Dokter hewan yang kompeten.....
(A competent veterinarian…)
“menerapkan pengetahuan, ketrampilan, perilaku,
komunikasi dan penilaian dalam penyampaian
pelayanan veteriner yang memadai sesuai dengan
bidang praktek veteriner yang dikuasainya”
“applies knowledge, skills, attitudes, communication and
judgement to the delivery of appropriate veterinary
services in accordance with their field of veterinary
practice” (Veterinary Council of New Zealand)
Pertimbangan diberikan kepada hasil kinerja yang
memenuhi standar secara konsisten
Consideration is given to performance of tasks to an
acceptable standard on a consistent basis
Sumber: Liz Norman (2014). The concept of veterinary competence : perspectives
and challenges. Massey University

6. Kompetensi esensial untuk
DOKTER HEWAN*
 Pengetahuan & pemahaman (knowledge & understanding)
 Ketrampilan (skills)
– Pengumpulan informasi
– Analisis dan penilaian (judgement)
– Ketrampilan klinik
– Komunikasi dan kerjasama tim (teamwork)
– Belas kasih, sopan santun, rasa hormat, kejujuran, adil
– Pengetahuan bisnis
– Manajemen diri dan kepemimpinan kelompok
 Perilaku (attitude)
– Etik dan nilai budaya (cultural values)
– Kesejahteraan hewan
– Komunikasi dengan masyarakat/klien
– Rujukan (referral)
– Kerjasama tim (teamwork)
– Keseimbangan kebutuhan klien
– Peranan dalam biosekuriti
* Australian Veterinary Board Council Inc.

7. Kompetensi ‘dilihat” berbeda
oleh orang yang berbeda
Ada perbedaan nyata antara pelayanan
menurut jenis spesies dan jenis pekerjaan,
contohnya:
 Ketrampilan komunikasi: hewan kecil vs kuda
 Pemikiran kritis dan kreatif: kuda vs hewan
pangan
 Empati: hewan kecil vs hewan pangan
 Penilaian yang valid: kuda vs hewan kecil
Competency “seen” differently by different people
Sumber: Liz Norman (2014). The concept of veterinary competence : perspectives
and challenges. Massey University

8. •Pangan
•Serat
•Bahan
•Hewan
kecil
•Hewan
eksotik
•Kuda
•Hewan
pacu:
kuda,
anjing,
unta,
merpati
•Hewan
buru
•Satwa
liar hasil
penangka
-ran
•Satwa
liar di
alam
bebas
•Hewan
laborato-
rium
tradisionil
•Berbagai
spesies
lain dari
amfibi
sampai
primata
Hewanpertanian
Hewankesayangan
Hewanolahraga
Satwakebunbinatangdansatwaliar
Hewanlaboratorium
(a) Fungsi profesi dokter hewan
menurut jenis spesies
Sumber: Samantha E. J. Gibbs and E. Paul J. Gibbs (2012). The Historical, Present, and
Future Role of Veterinarians in One Health. Current Topics in Microbiology and
Immunology (2012) 365: 31–47.

9. (b) Fungsi profesi dokter hewan
menurut jenis pekerjaan
•Hewan
kecil
•Hewan
pangan
•Kuda
•Pengujian
farmaseti-
kal dan
laborato-
rium
•Desain
produk dan
pemasaran
•Praktek
klinik
waralaba
•Nasional,
provinsi,
kabupaten
/kota
•Internasio-
nal
•Regulasi
& kebija-
kan
•Keseha-
tan masya-
rakat
•Surveilans
penyakit
•Forensik
•Hewan
laborato-
rium
•Penyakit
menular
•Aplikasi
klinis
•Pengem-
bangan
•Penelitian
•Training
klinik dan
pelayanan
•Adminis-
trasi
•Pengaja-
ran
Praktekhewan
Praktekkoorporasi
Pemerintah
Penelitianbiomedis
Universitas
Sumber: Samantha E. J. Gibbs and E. Paul J. Gibbs (2012). The Historical, Present, and
Future Role of Veterinarians in One Health. Current Topics in Microbiology and
Immunology (2012) 365: 31–47.

11. Indikator ekonomi ASEAN (2014)
Negara
Luas
areaa Populasib GDP per
kapitaC
Tingkat
penganggurand
Brunei Darussalam 5,8 0,4 39.678,7 1,7
Filippina 300,0 99,4 2.706,9 6,4
Indonesia 1.860,4 248,8 3.459,8 6,2
Kamboja 181,0 14,9 1.036,7 0,3
Laos 236,8 6,6 1.547,7 1,9
Malaysia 330,3 29,9 10.420,5 3,1
Myanmar 676,6 61,7 887,8 4,0
Singapura 0,7 5,4 55.182,5 2,9
Thailand 513,1 68,2 5.678,7 0,7
Vietnam 330,9 89,7 1.908,6 3,6
a = ribu kilometer persegi
b = juta orang
c = US $
d = %

12. Human Development Index (2013)
di ASEAN
Ranking HDI Negara HDI skor
9 Singapura 0,967
30 Brunei Darussalam 0,981
62 Malaysia 0,773
89 Thailand 0,722
108 Indonesia 0,684
117 Filippina 0,660
121 Vietnam 0,638
136 Kamboja 0,584
139 Laos 0,569
150 Myanmar 0,524
Sumber: UNDP (2014). Human Development Report 2014
HDI adalah
ukuran untuk
menilai kemajuan
jangka panjang
dalam tiga
dimensi dasar
pembangunan
manusia: angka
harapan hidup,
akses terhadap
pengetahuan dan
standar hidup
yang layak.

13. Persaingan global Pendidikan Tinggi
dan Pelatihan di ASEAN (2014)
Negara Ranking
(dari 144 negara)
Skor
(1 – 7)
Singapura 2 6,09
Malaysia 46 4,80
Thailand 59 4,58
Indonesia 61 4,53
Filippina 64 4,45
Vietnam 96 3,74
Laos 110 3,28
Kamboja 123 2,92
Myanmar 135 2,44
Sumber: WEF (2014). The Global Competitiveness Report 2014–2015

14. Persaingan PendidikanTinggi dan
Pelatihan di ASEAN menurut kategori
Kategori
Camboja
Filippina
Indonesia
Laos
Malaysia
Myanmar
Singapura
Thailand
Vietnam
Kualitas sistem pendidikan 3,2 4,5 4,5 3,8 5,3 2,7 5,8 3,4 3,3
Kualitas pendidikan matematika
dan sains
3,2 4,1 4,6 3,9 5,2 2,7 6,3 3,9 3,9
Kualitas manajemen sekolah 3,3 4,7 4,6 4,1 5,1 2,6 5,8 4,1 3,4
Akses internet di sekolah 3,6 4,3 4,9 3,8 5,4 2,1 6,4 4,6 5,0
Ketersediaan layanan
penelitian dan pelatihan
3,6 4,4 4,4 3,9 5,4 2,9 5,5 4,2 3,3
Keluasan pelatihan staf 3,9 4,6 4,7 4,3 5,3 2,9 5,3 4,4 3,9
Sumber: WEF (2014). The Global Competitiveness Report 2014–2015

15. Animal Protection Index 2014
Kriteria
Filippina
Indonesia
Malaysia
Myanmar
Thailand
Vietnam
Formal recognition of animale sentienceFormal recognition of animale sentience B C C G D E
Support for Universal Declaration on Animal WelfareSupport for Universal Declaration on Animal Welfare D D B G D G
Protecting animals in farmingProtecting animals in farming B C B B C G
Protecting animals in captivityProtecting animals in captivity C C C D C D
Laws against causing animal sufferingLaws against causing animal suffering D D B G D E
Protecting companion animalsProtecting companion animals B D D D D G
Protecting animals used for draught and recreationProtecting animals used for draught and recreation C D D G D G
Protecting animal used in scientific researchProtecting animal used in scientific research B E C D D G
Protecting the welfare of wild animalsProtecting the welfare of wild animals B C B D C D
GovernmentGovernment accountability for animal welfareaccountability for animal welfare B D D F D E
Engagement with the World Organization for Animal HealthEngagement with the World Organization for Animal Health C D D D D D
OIE animal welfare standardsOIE animal welfare standards C D C G E G
Reporting on progressReporting on progress C E E G G G
Education on animalEducation on animal protection and protectionprotection and protection D D D E E E
Consultation with stakeholdersConsultation with stakeholders A C C E D E
Sumber: World Animal Protection (2014)
(A – G)

16. Legislasi bidang veteriner di
ASEAN
Negara Kesehatan hewan
Brunei Darussalam Quarantine & Prevention of Disease (Animals), Section 91 &
92 Laws of Brunei Revised Edition 1984, Chapter 47
Filippina Livestock and Poultry Feed Act 2013
Anti Rabies Act 2007
Meat Inspection Code Act 2004
Indonesia Peternakan dan Kesehatan Hewan No. 18/2009 (perubahan
No. 41/2014)
Kamboja [draf]
Laos Livestock Production and Veterinary Matters 2008
Malaysia Animal Act 1953 (all amendments up to 2006)
Myanmar Animal Health and Development Law 1993
Singapura Animals & Birds Act 1965 (all amendments up to 2014)
Agri-food and Veterinary Authority Act No. 16/2000
Thailand Animal Epidemic s Act B.E. 2499 1956
Vietnam Ordinance of Veterinary Medicine 2004

17. Legislasi khusus di ASEAN terkait
bidang veteriner
Negara Kesejahteraan Hewan Praktek Kedokteran Hewan
Brunei Darussalam Veterinary Surgeons Order 2005
Filippina Animal Welfare Act 1998 Veterinary Medicine Act 2004
Indonesia
Kamboja
Laos
Malaysia Animal Welfare Bill 2012* Veterinary Surgeons Act 1974
Myanmar
Singapura Animals & Birds Act 2007
Thailand Animal Welfare Act 2014 Veterinary Professional Act 2012
Vietnam
* target perubahan akan dilakukan pada tahun 2015 ini

18. Pendidikan kedokteran hewanPendidikan kedokteran hewan
di ASEANdi ASEAN
Negara Mulai
dirintis
Jumlah
FKH
Lama
studi
(tahun)
Keterangan
Brunei Darussalam - - - -
Kamboja 2014 1 6
Indonesia 1907 10 5
Laos 2012 - 4 Program akademi
Malaysia 1972 2 5
Myanmar 1957 1 6
Filippina 1908 20 6 Swasta lebih banyak
Singapura - - - -
Thailand 1930-an 6 6
Vietnam 1956 6 5
Sumber: Sailasuta A./Thai J Vet Med. 2014. 44(1): 1-4

19. JumlahJumlah DDokterokter hewanhewan
didi ASEANASEAN
Negara ASEAN Dokter hewan
pemerintah
Dokter
hewan
swasta
Dokter
hewan
Perguruan
Tinggi
Total
dokter
hewan
Ranking Rasio Dokter
hewan
pemerintah :
swasta
Brunei Darussalam 7 17 - 24 8 1 : 1,4
Kamboja TAD TAD - TAD TAD TAD
Indonesia 3.940 5.174 793 9.907 1 1 : 1,3
Laos TAD TAD - TAD TAD TAD
Malaysia 272 1.125 184 1.581 6 1 : 4,1
Myanmar 946 500 282 1.728 5 1 : 0,5
Filippina 1.625 3.560 335 5.520 4 1 : 2,2
Singapura 52 198 - 250 7 1 : 3,8
Thailand 804 6.260 354 7.418 2 1 : 7,8
Vietnam 4.250 1.890 140 6.280 3 1 : 0,4
Sumber: OIE website (http://www.oie.int/ ) – diakses Oktober 2014

20. Brunei Darussalam
Cambodia
Indonesia
Lao PDR
Malaysia
Myanmar
Philippines
Singapore
Thailand
Viet Nam

21. Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)
Arus bebas
investasi
Arus bebas
modal
Arus bebas
tenaga terampil
Arus bebas
barang
Arus bebas
jasa layanan
 Apa yang harus dipersiapkan profesi veteriner dan
bagaimana kita mengharmonisasikan standar ASEAN?
PASAR TUNGGAL DAN BASIS PRODUKSI

22. ASEAN Framework Agreement on
Services (AFAS) – Artikel V
“Each Member State may recognize the EDUCATIONEDUCATION or
EXPERIENCEEXPERIENCE obtained, REQUIREMENTSREQUIREMENTS met, or LICENSESLICENSES
or CERTIFICATIONSCERTIFICATIONS granted in another ASEAN Member
State, for the purpose of licensing or certification of service
suppliers. Such recognition may be based upon an agreement
or arrangement with the Member State concerned or may be
accorded autonomously.”
“Setiap Negara Anggota dapat mengakui PENDIDIKANPENDIDIKAN atau
PENGALAMANPENGALAMAN yang diperoleh, PERSYARATANPERSYARATAN yang
dipenuhi, atau LISENSILISENSI atau SERTIFIKATSERTIFIKAT yang diberikan oleh
Negara Anggota ASEAN lain, untuk tujuan lisensi atau
sertifikasi dari jasa layanan yang diberikan. Pengakuan harus
didasarkan atas perjanjian atau pengaturan dengan Negara
Anggota dimaksud atau dapat diberikan secara otonom.”

23. Liberalisasi sektor jasa di
ASEAN
 Dalam upaya mendukung liberalisasi sektor jasa,
negara-negara anggota ASEAN menandatangani
MRA (Mutual Recognition Agreement) pada tanggal
19 November 2007
 11 Sektor, 155 subsektor yang diliberalisasi (5
subsektor layanan kesehatan):
– Layanan medis dan gigi
– Layanan veteriner
– Layanan keperawatan, kebidanan
– Layanan rumah sakit
– Layanan kesehatan manusia lainnya (ambulans,
morfologik, patologi kimia)
 MRA menjadi hal mutlak yang dilakukan liberalisasi
sektor jasa yang berasaskan keadilan

24. Hakikat Mutual Recognition
Agreement (MRA)
1. Negara tujuan atau negara penerima mengakui
kualifikasi profesional dan pelatihan yang diperoleh
dari negara pengirim atau negara asal tenaga kerja
terampil
2. Negara asal diberikan otoritas untuk mengesahkan
kualifikasi profesional dan pelatihan dengan cara
memberikan ijazah atau sertifikat
3. Pengakuan tidak bersifat otomatis (tidak langsung
memberikan hak untuk melaksanakan suatu profesi).
Ada proses untuk penentuan standar dan
persyaratan lainnya yang diterapkan baik di negara
penerima maupun di negara asal
Sumber: Pemetaan Pekerja Trampil Indonesia dan Liberalisasi Jasa ASEAN (2013).
Kerjasama ASEAN Study Center Universitas Indonesia dan Kemenlu RI

25. ASEAN Mutual RecognitionASEAN Mutual Recognition
Agreement (MRA)Agreement (MRA)
1) MRA on Engineering Services – Malaysia, 9 Des 2005
2) MRA on Nursing Services – Filippina, 8 Des 2006
3) MRA on Surveying Qualifications – Singapura, 19 Nov 2007
4) MRA on Architectural Services – Singapura, 19 Nov 2007
5) MRA on Medical Practitioners – Singapura, 25 Aug 2008
6) MRA on Framework Accountancy – Singapura, 26 Aug 2008
7) MRA on Dental Practitioners – Thailand, 26 Feb 2009
8) MRA on Tourism Professionals - 2009

26. ASEAN MRAASEAN MRA untuk layananuntuk layanan
veterinerveteriner
 Sedang dikembangkan (under development)
 MRA mengenal adanya “Professional RegulatoryProfessional Regulatory
AuthorityAuthority” dari suatu Negara Anggota, ekuivalen dengan
VSB dari OIE
 Tujuan MRA:
– Memfasilitasi mobilitas Dokter Hewan antar negara
ASEAN
– Tukar menukar informasi dan meningkatkan kerjasama
dalam upaya menghormati ‘mutual recognition’ profesi
Dokter Hewan
– Promosi adopsi praktek-praktek Dokter Hewan yang baik
tentang standar-standar dan kualifikasi-kualifikasi
– Menyediakan kesempatan untuk penguatan kapasitas
dan pelatihan bagi Dokter Hewan negara ASEAN
VSB = Veterinary Statutory Body

27. Keberhasilan sistem kesehatan
hewan nasional bergantung pada:
 kontribusi dan interaksi berbagai pemangku
kepentingan yang terlibat dalam pendidikan dan
pengembangan profesi berkelanjutan (Continuing
Professional Development) dokter hewan;
 adanya suatu Professional Regulatory Authority (PRA)
yang dinamis yang diperlukan untuk mengawasi dan
membimbing etik dan praktek dokter hewan;
 penyediaan jasa layanan dokter hewan pemerintah
dan swasta; dan
 berbagai kelembagaan atau asosiasi yang menangani
secara berkelanjutan profesionalisme dokter hewan
dalam memenuhi kepentingan masyarakat/klien
Sumber: Malaysian Veterinary Council Unit , Department of Veterinary Services

28. Brunei Darussalam
Cambodia
Indonesia
Lao PDR
Malaysia
Myanmar
Philippines
Singapore
Thailand
Viet Nam

29. Pemeran kunci dalam
menentukan profesi veteriner
 Veterinary Statutory Body (VSB): RegulatorRegulator
 Veterinary Education (VE): ProduProduccerer
 Veterinary Services (VS): UserUser
(pemerintah dan non-pemerintah)
 Veterinary Associations (VA): PromoterPromoter
Sumber: Ratanakon P. et al and Tiensin T. (2014).
Faculty of Veterinary Science, Mahidol University ,
Department of Livestock Development , Ministry of
Agriculture and Cooperatives Thailand
VSB
VAVS VE

30. Apa perbedaan antara PRA/VSB
dengan Asosiasi Dokter Hewan?
PRA/VSB ASOSIASI DOKTER HEWAN
Fokus primernya adalah kepentingan publik Fokus primernya adalah kepentingan
profesi veteriner
Didirikan berdasarkan Undang-undang Didirikan berdasarkan keanggotaan untuk
mendukung kepentingan profesi
Regulator untuk seluruh profesi veteriner Keanggotaannya adalah aktif
Mengembangkan, menetapkan dan
mengawasi standar profesional
Membantu anggota untuk memenuhi
standar profesional yang diperlukan
Menetapkan persyaratan minimum untuk
pengembangan profesional berkelanjutan
Mempromosikan kesempatan
pengembangan profesional berkelanjutan
Meregistrasi dokter hewan Menghubungkan anggota dengan
sejawatnya (nasional dan internasional)
Menerima dan mempertimbangkan keluhan
dan keprihatinan tentang malapraktek jasa
layanan dokter hewan
Menawarkan akses kepada jaminan ganti
rugi dan menyediakan advis dan dukungan
bagi anggota yang menerima keluhan
Memiliki kekuasaan berdasarkan UU untuk
mencabut registrasi atau praktek
Dapat menolak atau mencabut
keanggotaan apabila diperlukan
Sumber: Veterinary Council of New Zealand (http://www.vetcouncil.org.nz)

31. Persyaratan PRA/VSB
(Artikel 3.1.12 OIE Code)
 Didasarkan atas suatu legislasi/perundangan
 Suatu badan otonom yang bebas dari kepentingan
politik dan komersial
 Kebijakan dan tujuan PRA/VSB:
– Lisensi atau registrasi dokter hewan dan para-profesional
veteriner dalam melakukan kegiatan yang berkaitan
dengan kedokteran/sains veteriner;
– Standar minimum pendidikan (dasar dan lanjutan) yang
diperlukan untuk gelar, diploma dan sertifikat yang
memberi kuasa kepada pemegangnya sebagai dokter
hewan atau para-profesional veteriner teregister atau
berlisensi; dan
– Standar perilaku profesional dan kompetensi dokter
hewan dan para-profesional veteriner dan memastikan
bahwa standar tersebut telah dipenuhi

32. Association/Societies
Veterinary Medical
Professionals
Pengaturan kompetensiPengaturan kompetensi
dokter hewandokter hewan
KONSIL
KEDOKTERAN
HEWAN
INDONESIA
PERHIMPUNAN DOKTER
HEWAN INDONESIA (PDHI)
ASOSIASI
FAKULTAS
KEDOKTERAN HEWAN
INDONESIA
Keanggotaan PRA/VSB:
•diseleksi dari berbagai bidang
keahlian profesional veteriner
•representasi institusional dari
pemerintah & swasta, Perguruan
tinggi dan Asosiasi dokter hewan
•anggota pilihan
•ditunjuk oleh Kementerian
Pertanian/Otoritas Veteriner
*
*Belum dibentuk

33. PRA (VSB) Profesi Dokter
Hewan di ASEAN
Negara ASEAN Nama PRA/VSB Dasar Legislasi
Brunei
Darussalam
Brunei Darussalam Veterinary
Council*
Constitution of Brunei
Darussalam Veterinary
Surgeons Order 2005
Kamboja - -
Indonesia Perhimpunan Dokter Hewan
Indonesia (PDHI)
?
Laos - -
Malaysia Malaysian Veterinary Council Veterinary Surgeons Act 1974
Myanmar Veterinary Council of
Myanmar
The Veterinary Council Law of
Myanmar 1995
Filippina Professional Regulatory Board
of Veterinary Medicine
The Philippine Veterinary
Medicine Act of 2004
Singapura - -
Thailand Veterinary Council of Thailand Veterinary Professional Act 1992
Vietnam - -
? UU No. 18/2009 (pasal 71 ayat 3) mengatur bahwa sertifikat kompetensi diperoleh
dari organisasi kedokteran hewan dan/atau sertifikasi yang diakui pemerintah

34. Apakah diperlukan bagi profesi
dalam menghadapi MEA?
 PPenguatanenguatan ““peraturan perundangan”peraturan perundangan” yaitu dengan
mewujudkan adanya Undang-Undang Praktik
Kedokteran Hewan (Veterinary Professional Act/
Veterinary Medicine Law) seperti di negara anggota
ASEAN lainnya sebagai landasan terbentuknya
PRA/VSB (Konsil Kedokteran Hewan Indonesia)
(Catatan: Konsil Kedokteran Indonesia dibentuk berdasarkan
UU Praktek Kedokteran No. 29/2004 pada tanggal 29 April
2005 di Jakarta)
 Peta jalanPeta jalan ((roadmaproadmap)) bagi terbentuknya:
- PRA/VSB untuk profesi Dokter Hewan
- ASEAN MRA untuk layanan veteriner

35. Referensi
Australian Veterinary Board Council Inc.

36. “Veterinarians are proactive
leaders in the profession and are
recognized voices of authority in
important areas, such as animal
welfare and One Health medicine”
(North America Veterinary Medical
Education Consortium, 2011).