Dokumen tersebut membahas strategi keperawatan Indonesia menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015. Beberapa strategi yang disebutkan antara lain pengembangan sistem data perawat, standar kompetensi, kurikulum pendidikan, kerangka kualifikasi nasional, undang-undang keperawatan, badan regulatori keperawatan, dan pengembangan profesi berkelanjutan.

1. 11
“Strategi Keperawatan Menghadapi
ASEAN Economic Community 2015 di
Indonesia: Suatu Tantangan dan
Peluang”
Prof. Achir Yani S. Hamid, MN, DNScProf. Achir Yani S. Hamid, MN, DNSc
Guru Besar Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas IndonesiaGuru Besar Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia
Disampaikan pada : Kuliah Umum /Studium GeneraleDisampaikan pada : Kuliah Umum /Studium Generale
Prodi Keperawatan Curup Poltekkes kemenkes BengkuluProdi Keperawatan Curup Poltekkes kemenkes Bengkulu
Curup, 09 Juni 2015Curup, 09 Juni 2015

2. Mutual Recognition Arrangement (MRA)Mutual Recognition Arrangement (MRA)
 …… a vehicle for regulatory co-operation, and ita vehicle for regulatory co-operation, and it
may be based on harmonization, equivalence, ormay be based on harmonization, equivalence, or
external criteria such as the host country's standardsexternal criteria such as the host country's standards
or other mutually agreed standards, or internationalor other mutually agreed standards, or international
standards. In a mutual recognition agreement, twostandards. In a mutual recognition agreement, two
or more parties agree to recognize and accept all, oror more parties agree to recognize and accept all, or
selected, aspects of each other’s regulatory resultsselected, aspects of each other’s regulatory results
because they are harmonized or judged to bebecause they are harmonized or judged to be
equivalent, or because they satisfy other agreed-equivalent, or because they satisfy other agreed-
upon external criteria. Results may includeupon external criteria. Results may include
assessment outcomes, qualifications, standards,assessment outcomes, qualifications, standards,
rules, titles, and quality assurance systemrules, titles, and quality assurance system
standards.standards. 22

3. 33
MRA on Nursing ServicesMRA on Nursing Services
 Ditandatangani 8 Desember 2006 di Cebu,Ditandatangani 8 Desember 2006 di Cebu,
PhilippinePhilippine
 TUJUAN:TUJUAN:

Memfasilitasi mobilisasi perawat professionalMemfasilitasi mobilisasi perawat professional
di wilayah ASEANdi wilayah ASEAN

Bertukan informasi dan kepakaran tentangBertukan informasi dan kepakaran tentang
standar dan kualifikasistandar dan kualifikasi

Mempromosikan adopsiMempromosikan adopsi praktik terbaikpraktik terbaik
pelayanan keperawatan professionalpelayanan keperawatan professional

Memberikan peluan untuk membangunMemberikan peluan untuk membangun
kapasitas dan pelatihan bagi perawatkapasitas dan pelatihan bagi perawat

4. Negara-Negara ASEANNegara-Negara ASEAN
 Brunei DarussalamBrunei Darussalam
 IndonesiaIndonesia
 KambojaKamboja
 LaosLaos
 MalaysiMalaysiaa
 MyanmarMyanmar
 PhilippinesPhilippines
 SingaporeSingapore
 ThailandThailand
 VietnamVietnam
44

5. Potensi Keuntungan MRAPotensi Keuntungan MRA
55
• Negara tujuan
akan
memanfaatkan
keterampilan
perawat sebaik
mungkin dan
meningkatkan
bidang profesi
tertentu
Menghemat
waktu dan
sumber, dan
mungkin ada
divisi
ketenagakerjaa
n yang lebih
efektif
berkolaborasi
dengan badan
regulatori
Meningkatkan
pembelajaran
timbal balik &
mengadopsi
praktik terbaik
dalam regulasi,
begitu juga
menstimulasi
reformasi
regulasi.
1 2 3

6. Aspek MRA yang PerluAspek MRA yang Perlu
DiperhatikanDiperhatikan
66
sistem
pendidikan
standar,
pendekatan
terhadap
regulasi,
tingkat
pengemba
ngan,
pihak yang
terlibat

7. Empat Apek Utama MRAs:Empat Apek Utama MRAs:
77

8. SIKAP ICN & PPNI/INNASIKAP ICN & PPNI/INNA
 Hak tiap individu perawat untuk bekerja diHak tiap individu perawat untuk bekerja di
negara manapun dan dihargai samanegara manapun dan dihargai sama
berdasarkan kompetensiberdasarkan kompetensi
 Memperoleh perlindungan hukum danMemperoleh perlindungan hukum dan
pengakuan yang setara dengan yangpengakuan yang setara dengan yang
berlaku di negara lainberlaku di negara lain
 Solusi jangka pendek dan menengah, danSolusi jangka pendek dan menengah, dan
Pemerintah bertanggung jawab untukPemerintah bertanggung jawab untuk
penataan sistem SDM Kesehatan jangkapenataan sistem SDM Kesehatan jangka
panjangpanjang 88

9. MRA Disepakati 10 Negara ASEAN
termasuk Indonesia, 8 Desember 2006
 Pengakuan bahwa keperawatan adalah profesi
sama dengan kedudukan kedokteran dan
kedokteran gigi
 Kedokteran dan kedokteran gigi sudah ada UUPK
2004, keperawatan tidak ada
 Posisi Indonesia sama dengan Laos dan Vietnam
tidak ada UU Keperawatan (akhirnya disahkan 25
September 2014 di Sidang Paripurna)

10. 1010
StrategiStrategi
Pengembangan, penguatan dan pemberlakuan:Pengembangan, penguatan dan pemberlakuan:
1.1. Sistem Data Dasar bagi Perawat Indonesia danSistem Data Dasar bagi Perawat Indonesia dan
Perawat AsingPerawat Asing
2.2. Standar Kompetensi yang setaraStandar Kompetensi yang setara
3.3. Kurikulum Pendidikan KeperawatanKurikulum Pendidikan Keperawatan
4.4. Kerangka Kualifikasi Nasional IndonesiaKerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
((Indonesian National Qualification Framework)Indonesian National Qualification Framework)
5.5. UU Keperawatan untuk implementasi sistemUU Keperawatan untuk implementasi sistem
credentialingcredentialing ((Board Exam, certification ofBoard Exam, certification of
competences, registration and licensingcompetences, registration and licensing))
6.6. Badan Regulatori Keperawatan (KonsilBadan Regulatori Keperawatan (Konsil
Keperawatn)Keperawatn)
7.7. Pengembangan Professional BerkelanjutanPengembangan Professional Berkelanjutan
8.8. Kebijakan pendukung pengembangan pelayananKebijakan pendukung pengembangan pelayanan
keperawatan, pendidik dan profesikeperawatan, pendidik dan profesi

11. Sistem data dasar bagi PerawatSistem data dasar bagi Perawat
Indonesia dan Perawat AsingIndonesia dan Perawat Asing
 Telaah peraturan-peraturan yang terkaitTelaah peraturan-peraturan yang terkait
 Menyusun data dasar perawat dalam dan luarMenyusun data dasar perawat dalam dan luar
negerinegeri
 Menetapkan pusat informasi dan dataMenetapkan pusat informasi dan data sharingsharing
antara PPNI dan perangkatnya (Ikatan, Himpunan,antara PPNI dan perangkatnya (Ikatan, Himpunan,
Kolegium), AIPNI dan Pemerintah dll membangunKolegium), AIPNI dan Pemerintah dll membangun
sistem pendataan terintegrasisistem pendataan terintegrasi
 Cross ASEAN Countries Nursing WebsiteCross ASEAN Countries Nursing Website
 Konsil keperawatan berperan penting dalamKonsil keperawatan berperan penting dalam
pendataan terkait dengan registrasi dan lisensipendataan terkait dengan registrasi dan lisensi
1111

12. Standar Kompetensi yang SetaraStandar Kompetensi yang Setara
 Menetapkan standar kompetensi danMenetapkan standar kompetensi dan
kode etik perawat sesuai UU No.36/2009kode etik perawat sesuai UU No.36/2009
tentang Kesehatan yang disahkan olehtentang Kesehatan yang disahkan oleh
Konsil KeperawatanKonsil Keperawatan
 Standar kompetensi untuk semua jenjangStandar kompetensi untuk semua jenjang
perawat meliputi vokasi dan profesi (ners,perawat meliputi vokasi dan profesi (ners,
ners spesialis dan ners konsultan)ners spesialis dan ners konsultan)
 Sosialisasi dan dijadikan sebagai acuanSosialisasi dan dijadikan sebagai acuan
utama dalam pengembanganutama dalam pengembangan
1212

13. Kurikulum Pendidikan KeperawatanKurikulum Pendidikan Keperawatan
 Kurikulum berbasis kompetensiKurikulum berbasis kompetensi
 MemperhatikanMemperhatikan skill mix competenciesskill mix competencies
yang diperlukan di tempat dan situasiyang diperlukan di tempat dan situasi
tertentutertentu
 Cross countries curriculum matchingCross countries curriculum matching
 Standar pendidikan disahkan oleh KonsilStandar pendidikan disahkan oleh Konsil
Keperawatan tertuang di RUUKeperawatan tertuang di RUU
KeperawatanKeperawatan
1313

14. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia/KKNIKerangka Kualifikasi Nasional Indonesia/KKNI
(Indonesian National Qualification Framework(Indonesian National Qualification Framework))
 Difasilitasi oleh HPEQ disebut KKNIDifasilitasi oleh HPEQ disebut KKNI
(Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia)(Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia)
 Terdiri dari 9 level:Terdiri dari 9 level:
D3 : level 5D3 : level 5
Ners : level 7Ners : level 7
Spesialis : level 8Spesialis : level 8
Konsultan: level 9Konsultan: level 9
 Lintas disiplin, tapi level samaLintas disiplin, tapi level sama
1414

15. Arah Perkembangan Pendidikan &
Sistem Ketenagaan Keperawatan
Vokasional
SPK
D III Vokasional
Spesialis
Konsultan
Professional
S1/Ners
Sp1 S2
Sp2 S3
SMA
2015
DIII
S1/Ners
S2/
Sp 1 & Sp2

16. HPEQ Project Dikti
(Health Professional Education Quality)
 Menata sistem akreditasi pendidikan dan
sertifikasi lulusan
 Mengharmonisasikan dan
mensinkronisasikan sistem pendidikan
tinggi kesehatan dan kebijakan, peraturan
dan perundang undangan
 Menata: kedokteran, kedokteran gigi,
keperawatan dan bidan.

17. Nursing Acts for implementation ofNursing Acts for implementation of
credentialing system (Board Exam, certificationcredentialing system (Board Exam, certification
of competences, registration and licensing)of competences, registration and licensing)
 RUU Keperawatan sudah disahkan 25RUU Keperawatan sudah disahkan 25
September 2014September 2014
 Substansi a.l mengatur sistemSubstansi a.l mengatur sistem credentialingcredentialing
perawat Indonesia dan asingperawat Indonesia dan asing
 Uji kompetensi, sertifikasi kompetensi,Uji kompetensi, sertifikasi kompetensi,
registrasi dan lisensi serta reregistrasiregistrasi dan lisensi serta reregistrasi
 Lingkup praktik perawatLingkup praktik perawat
 Standar pendidikan, profesi dan pelayananStandar pendidikan, profesi dan pelayanan
1717

18. Nursing Regulatory AuthorityNursing Regulatory Authority
(Konsil Keperawatan)(Konsil Keperawatan)
 Konsil Keperawatan Indonesia dibentuk danKonsil Keperawatan Indonesia dibentuk dan
berfungsi untuk mengatur praktik danberfungsi untuk mengatur praktik dan
pendidikan keperawatan yg tertuang dipendidikan keperawatan yg tertuang di UUUU
No.38 tahun 2014 tentang KeperawatanNo.38 tahun 2014 tentang Keperawatan
 Konsil sebagai badan regulatori independenKonsil sebagai badan regulatori independen
bertanggungjawab pada presiden melaluibertanggungjawab pada presiden melalui
menterimenteri
 Berwenang mengesahkan berbagai produkBerwenang mengesahkan berbagai produk
terkait keperawatan: standar, peraturan konsilterkait keperawatan: standar, peraturan konsil
sistem jenjang karir dan penghargaansistem jenjang karir dan penghargaan 1818

19. Pengembangan Profesional BerkelanjutanPengembangan Profesional Berkelanjutan
((ContinuingContinuing Professional Development)Professional Development)
 PPNI bersama Dityanwat menetapkan sistemPPNI bersama Dityanwat menetapkan sistem
jenjang karir professional perawatjenjang karir professional perawat
 Menetapkan standar CPD & CNEMenetapkan standar CPD & CNE
 Membentuk 15 Ikatan dan HimpunanMembentuk 15 Ikatan dan Himpunan
berdasarkan bidang keilmuan dan peminatan,berdasarkan bidang keilmuan dan peminatan,
Kolegium Profesi (Ners) dan Kolegium NersKolegium Profesi (Ners) dan Kolegium Ners
Spesialis (15) yang dideklarasikan danSpesialis (15) yang dideklarasikan dan
dikukuhkan saat MUNAS PPNI, 27 Mei 2010dikukuhkan saat MUNAS PPNI, 27 Mei 2010
 Mengakreditasi program dan kurikulumMengakreditasi program dan kurikulum
CPD/CNECPD/CNE
1919

20. 2020
 Menetapkan standar profesi keperawatanMenetapkan standar profesi keperawatan
(oleh PPNI)(oleh PPNI)
 Menetapkan standar pelayanan keperawatanMenetapkan standar pelayanan keperawatan
sampai SOPsampai SOP
 Menyusun pedoman penyelenggaraanMenyusun pedoman penyelenggaraan
pelayanan keperawatan di sarana pelayananpelayanan keperawatan di sarana pelayanan
kesehatankesehatan
 Menyusun pedoman praktik mandiriMenyusun pedoman praktik mandiri
keperawatankeperawatan
 Menyusun pedoman monitoring dan evaluasiMenyusun pedoman monitoring dan evaluasi
praktik keperawatanpraktik keperawatan
Meningkatkan Mutu Praktik KeperawatanMeningkatkan Mutu Praktik Keperawatan

21. Kebijakan pendukung pengembanganKebijakan pendukung pengembangan
pelayanan keperawatan, pendidik dan profesipelayanan keperawatan, pendidik dan profesi
 Harmonisasi kebijakan yang dikeluarkanHarmonisasi kebijakan yang dikeluarkan
pemerintahpemerintah
 UU Keperawatan sebagai pengaturanUU Keperawatan sebagai pengaturan
spesifik tentang keperawatan sebagai acuanspesifik tentang keperawatan sebagai acuan
hukum utamahukum utama
 Peraturan Pemerintah dan Peraturan KonsilPeraturan Pemerintah dan Peraturan Konsil
memfasilitasi pengembangan pendidikan,memfasilitasi pengembangan pendidikan,
praktik dan pengembangan profesipraktik dan pengembangan profesi
2121

22. Strategi Sosialisasi Penataan SistemStrategi Sosialisasi Penataan Sistem
KeperawatanKeperawatan
Nasional: Pusat-DaerahNasional: Pusat-Daerah
MenggunakanMenggunakan networknetwork PPNI pada semua tingkatPPNI pada semua tingkat
(Pengurus Pusat, 33 Pengurus Provinsi, 392(Pengurus Pusat, 33 Pengurus Provinsi, 392
Pengurus Kab/Kota, dan lebih 2000 KomisariatPengurus Kab/Kota, dan lebih 2000 Komisariat
PPNI di tempat kerja;PPNI di tempat kerja;
 Bekerjasama dengan Direktorat keperawatanBekerjasama dengan Direktorat keperawatan
dengan sarana pelayanan di RS dan Komunitas;dengan sarana pelayanan di RS dan Komunitas;
 Bekerjasama dengan Forum pendidikan (AIPNI,Bekerjasama dengan Forum pendidikan (AIPNI,
Forum Akper, dll)Forum Akper, dll)
 Menggunakan network PERSI, ARSADA,Menggunakan network PERSI, ARSADA,
ADINKES, KIKI, elemen masyarakatADINKES, KIKI, elemen masyarakat
 Menggunakan media cetak dan elektronikMenggunakan media cetak dan elektronik 2222

23. Strategi Sosialisasi PenataanStrategi Sosialisasi Penataan
Sistem KeperawatanSistem Keperawatan
Internasional:Internasional:
 WHO-SEAROWHO-SEARO
 World Health Professionals AssociationsWorld Health Professionals Associations
 International Council of NursesInternational Council of Nurses
 National Nurses AssociationsNational Nurses Associations
 International Forum lainInternational Forum lain
2323

24. Caring Economics: A Global Agenda
CARING is big business!
Caring is marketing…
Caring & outcomes…
Caring takes time…
Caring is a basic human
need…
(Eisler, R., 2007, Creating a Caring Economics:
The Real Wealth of Nations)

25. Jakarta Declaration (10 Asian Nurses Associations:Jakarta Declaration (10 Asian Nurses Associations:
Hongkong, Japan, Macau, Malaysia, Philippines, Taiwan,Hongkong, Japan, Macau, Malaysia, Philippines, Taiwan,
Thailand, Singapore, South Korea )Thailand, Singapore, South Korea )
25 November 200925 November 2009
 The Nursing Act is urgently needed to regulateThe Nursing Act is urgently needed to regulate
the nursing system, to set the requiredthe nursing system, to set the required
competences, to protect the individual as thecompetences, to protect the individual as the
recipient of nursing care, and to direct therecipient of nursing care, and to direct the
nurses as a caring profession.nurses as a caring profession.
 The Nursing Act provides the basis forThe Nursing Act provides the basis for
recognition of the profession across countriesrecognition of the profession across countries
and ensures accurate data on the numbers andand ensures accurate data on the numbers and
competencies of those registeredcompetencies of those registered
2525

26. Together we makeTogether we make
a differencea difference
Thank youThank you

27. Selamat DatangSelamat Datang
di Kampus Prodi Keperawatandi Kampus Prodi Keperawatan
Curup Poltekkes kemenkesCurup Poltekkes kemenkes
Bengkulu Prof.DR.Achir YaniBengkulu Prof.DR.Achir Yani
2727

28. Kuliah Umum/ Studium GeneraleKuliah Umum/ Studium Generale
Kata Kuncinya :Kata Kuncinya :
1.Kesetaraan1.Kesetaraan
2.Harmonisasi2.Harmonisasi
2828

29. SekianSekian
www.mataharidibukitkaba.blogspot.comwww.mataharidibukitkaba.blogspot.com
2929