KESIAPAN IDI DALAM IMPLEMENTASI JKN

Oleh
ZAENAL ABIDIN
Ketua Umum PB IDI
Disampaikan pada acara PIT VI IDI Kota Bogor
9 N...
HAK
&
KEBEBASAN
BERUSAHA

SETIAP
WARGA
NEGARA

FASILITASI

PEMERINTA
H
INTERVENSI

JAMINAN
SOSIAL
(JKN)

HIDUP
SEHAT &
SEJ...
Peran IDI dalam SJSN (UU Pradok)
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

Pembinaan etik bersama Konsil Kedokteran Indonesia (KKI);
Me...
Faktor penentu keberhasilan JKN al:
1. Ketersediaan Point of care (POC) pelayanan primer yang
merata di seluruh wilayah NK...
Siapa Providernya?
Layanan Sekunder:
 RS pemerintah/Swasta
Layanan primer:
1. Puskesmas (pemerintah) : 9.419 (2012)
2. Pr...
Premi/iuran yang pantas
Syarat premi/iuran yang pantas, al:
1. Tidak mengganggu subsidi silang antar peserta
2. Dapat mend...
Rekomendasi IDI kepada DPR/Pemerintah
REKOMENDASI IDI

1. Political will Pemerintah untuk menggunakan
BEST-PRACTICE PT ASKES selama puluhan tahun
PESERTA JKN

B...
REKOMENDASI IDI
2. Menata ulang sistem pelayanan kesehatan
agar sejalan dengan JKN
TOP REFERRAL
NATIONAL

Tipe I
Tipe II

...
REKOMENDASI IDI

3. Mengembangkan pelayanan primer dengan
mewajibkan BPJS mengalokasikan 40-50%
dana untuk pelayanan prime...
REKOMENDASI IDI

4. Mendorong persebaran DPP ke seluruh wilayah
NKRI dengan pendekatan Public-Private Partnership
• Menghe...
Mempersiapkan Konsep Pelayanan IDI: Kerja
Kolektif dan Berjejaring dengan Layanan Primer
sebagai Garda Terdepan
Usul: Sekali-sekali
piramida ini dimiringkan

“Dokter ”,

“Doter Gigi”,
“Bidan”,
“Perawat”,
“Apoteker”
“Administrasi/
Keua...
Kolektifitas Kesejawatan: Sebagai Kekuatan Utama
Definisi Sejawat
Peer,
Sepekerjaan; sejabatan;
teman,
Teman, sahabat, ...
Contoh: Kolektifitas Kesejawatan Dokter - Apoteker
Interaksi timbal balik
 Anamnes
Dokter
a
 Pemeriksa
an Fisik
 Pemeri...
Contoh: Kolektifitas Jejaring dan Kepemilikan
Fasiltitas
Contoh: Kolektifitas Jejaring dan Kepemilikan
Fasiltitas dalam Satu Kota
1.
2.
3.
4.

Prof Dr. Zubairi D, Sp.PD(K)
Prof Dr. Ilham OM, Sp.OG(K)
Prof Dr. Hasbullah T, MPH, DR(PH)
Prof Dr. Amal CS, ...
ROAD MAP MENUJU SISTEM PELAYANAN KESEHATAN
BERBASIS PELAYANAN PRIMER
TERSIE
R

Population

Regulasi untuk menata ulang sis...
ROAD MAP MENUJU SISTEM PELAYANAN KESEHATAN
BERBASIS PELAYANAN PRIMER
TERSIE
R

Population

Regulasi untuk menata ulang sis...
Buku IDI
INTEGRASI MODEL PDM DENGAN UKP
STRATA SEKUNDER (RS)
IMPLEMENTASI KJS
“self-employed job”

Telah dibentuk Sekber (IDI +
Din...
Kolektifitas dalam Gerakan Koperasi
Koperasi Dokter: Soko Guru Pelayanan Kesehatan
• Di Indonesia: Pelaku ekonomi  (Pemerintah; BMUN; dan
swasta)
• Pelaku us...
Jajaring sebagai Kekuatan
• Dengan jejaring Praktik Dokter Mandiri di Layanan Primer
dan RS, tidak akan terjadi persaingan...
Harapan IDI terhadap JKN
Bila JKN berjalan ideal
• JKN adalah salah program negara untuk menjanin kesehatan rakyat
• JKN d...
kesiapan idi dalam implementasi jkn
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

kesiapan idi dalam implementasi jkn

1,189 views

Published on

KESIAPAN IDI DALAM IMPLEMENTASI JKN
Dr. Zaenal Abidin | Ketua Umum PB IDI
Disampaikan pada acara PIT VI IDI Kota Bogor
9 Nopember 2013

0 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,189
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
19
Actions
Shares
0
Downloads
45
Comments
0
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
  • Dalam era JAMKESNAS, perluintegrasi horizontal danvertikal agar berbagaifasilitaskesehatan yang tumpangtindihdantidakterstruktursepertisaatmembentukstruktur yang sejalandenganJamkesnasDalamsistem yang terstrukturini, tatacaramasyarakatmengunakanpelayanankesehatandiatur agar setiapwargadapatmemilih 1 basik unit yang dekatdengantempattinggalnya.Setiapbasik unit dirancanguntukmampumengatasisebagianbesarmasalahkesehatansehari-hari yang dibutuhkanindividu/keluarga, danpelayanankesehatanolehtimmultidisiplin (dokter, doktergigi, bidan, perawat, apoteker, dll) sesuaikondisisetempat.Sistemrujukandiawalidengankeharusansetiapwargamemilih 1 basic unit yang akandikunjungimanakalaiamembutuhkanpelayanankesehatanPerluklasifikasibarufasilitaskesehatanberdasarkanfungsidankompetensinya. Satuklasifikasiuntukfasilitasrawatjalandanrawatinap.
  • kesiapan idi dalam implementasi jkn

    1. 1. KESIAPAN IDI DALAM IMPLEMENTASI JKN Oleh ZAENAL ABIDIN Ketua Umum PB IDI Disampaikan pada acara PIT VI IDI Kota Bogor 9 Nopember 2013
    2. 2. HAK & KEBEBASAN BERUSAHA SETIAP WARGA NEGARA FASILITASI PEMERINTA H INTERVENSI JAMINAN SOSIAL (JKN) HIDUP SEHAT & SEJAHTERA
    3. 3. Peran IDI dalam SJSN (UU Pradok) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Pembinaan etik bersama Konsil Kedokteran Indonesia (KKI); Melaporkan dokter yang melanggar etika ke KKI (untuk dicatat oleh KKI); Memberi masukan (koordinasi) dalam penyusunan standar pendidikan dokter/dokter spesialis; Menyelenggarakan pendidikan kedokteran berkelanjutan (PKB/CPD) dan mengakreditasi lembaga penyelenggara PKB; Metetapkan standar PKB; Menerbitkan rekomendasi izin praktik; Pembinaan dan pengawasan terselenggaranya kendali mutu dan kendali biaya dokter yang berpraktik; Membuat standar profesi (Muktamar IDI 2006, std: etika, kompetensi, pendidikan, pelayanan) Menerima terusan pengaduan dari Majelis Kehormatan Disipilin Kedokteran (MKDKI) yang menyangkut soal pelanggaran etika.
    4. 4. Faktor penentu keberhasilan JKN al: 1. Ketersediaan Point of care (POC) pelayanan primer yang merata di seluruh wilayah NKRI 2. Ketersediaan Dokter Pelayanan Primer (DPP) yang handal dan tersebar merata di seluruh wilayah NKRI 3. Rayonisasi/Regionalisasi Fasilitas Kesehatan 4. Premi yang memenuhi azas keekonomian
    5. 5. Siapa Providernya? Layanan Sekunder:  RS pemerintah/Swasta Layanan primer: 1. Puskesmas (pemerintah) : 9.419 (2012) 2. Praktik dokter mandiri/Klinik swasta Untuk 240 juta penduduk dibutuhkan: + 80.000 Dokter Pelayanan Primer + 40.000 faskes primer
    6. 6. Premi/iuran yang pantas Syarat premi/iuran yang pantas, al: 1. Tidak mengganggu subsidi silang antar peserta 2. Dapat mendorong pertumbuhan dan persebaran provider (sisi suplai) 3. Mempertimbangkan siapa yang dijamin, manfaat apa saja yang dijamin dan proporsi biaya yang dijamin (akses, mutu dan berkeadilan)
    7. 7. Rekomendasi IDI kepada DPR/Pemerintah
    8. 8. REKOMENDASI IDI 1. Political will Pemerintah untuk menggunakan BEST-PRACTICE PT ASKES selama puluhan tahun PESERTA JKN Biaya per orang per bulan PNS (III-IV) 53.526 PNS (I-II) 38.231 Sektor informal ??? Pemberi kerja/ Pekerja 28.000 PBI (DJSN) 27.000 PBI (KemKes) 22.201 PBI (KemKeu) 15.483 Kepantasan premi PBI • Atraktif untuk mendorong pertumbuhan dan persebaran layanan primer dengan pendekatan PublicPrivate Partnership. • PBI sebagai porsi terbesar kas BPJS (70%), tidak disubsidi peserta lain Bila dana tidak cukup  kurangi jenis manfaat, kurangi jumlah peserta (sesuai logical framework WHO). Bukan mengurangi mutu layanan medis.
    9. 9. REKOMENDASI IDI 2. Menata ulang sistem pelayanan kesehatan agar sejalan dengan JKN TOP REFERRAL NATIONAL Tipe I Tipe II Tipe III Tipe IV Beyond district REGIONAL REFERRAL (20 -40 LOCAL REFERRAL) District SubDistrict POINT OF CARE (2500 people) LOCAL REFERRAL (6 -8 POLYCLINICS) POLYCLINIC (10 -20 BASIC UNITS) POINT OF CARE (2500 people) POINT OF CARE (2500 people) Center of exellence Tertiary care Secondary care • Primary care services • Education & training • Research POINT OF CARE (2500 people) 1 people served by 1 basic unit
    10. 10. REKOMENDASI IDI 3. Mengembangkan pelayanan primer dengan mewajibkan BPJS mengalokasikan 40-50% dana untuk pelayanan primer KEBIJAKAN PUBLIK ALOKASI SUMBER DAYA 40-50% UNTUK PELAYANAN PRIMER PROVIDER BPJS PAYOR • Pemerintah (PBI)  Premi premi, manfaat, III Kontrak, pembayaran, lingkup,risiko, otonomi • Pemberi Kerja  % income II • Pekerja  % income • Informal  Nilai nominal Eligibilitas • Info produk • Kartu POINT OF CARE Biaya tidak langsung Peserta Opp cost Individu I PRIMER 40-50% Transport Makan Akomodasi Pasien Biaya langsung Biaya yanmed Obat2an Retribusi Copayment
    11. 11. REKOMENDASI IDI 4. Mendorong persebaran DPP ke seluruh wilayah NKRI dengan pendekatan Public-Private Partnership • Menghemat dana Pemerintah • Menciptakan lapangan kerja. Dokter adalah self-employed job. Bila kontrak BPJS cukup atraktif, 1 dokter dapat menciptakan 5-6 lapangan kerja bagi nakes di wilayah yang dibutuhkan BPJS N O KETERANGAN MEMBANGUN PUSKESMAS MEMBANGUN PRAKTIK MANDIRI 1 Jumlah POC yang dibutuhkann JKN 40.000 40.000 2 Peran Pemerintah Masyarakat/Swasta (SKN 2004, 2009) 3 Sumber Pembiayaan Pemerintah Public-Private Partnership 4 Biaya investasi + 80 triliun, @2M per puskesmas Investasi beban POC yang dikontrak JKN. Dana 80 triliun dapat digunakan untuk UKM 5 Waktu penganggaran sp operasional ????/tidak pasti, karena skala prioritas tiap pemda/pemkot berbeda Tingkat kepastian tinggi, 3-5 tahun dapat terlaksana karena terikat kontrak dengan BPJS 6 Biaya operasional per tahun + 24 triliun plus biaya kapitasi JKN Sudah tercakup dalam biaya kapitasi. Dana + 24 triliun dapat digunakan untuk peningkatan program UKM
    12. 12. Mempersiapkan Konsep Pelayanan IDI: Kerja Kolektif dan Berjejaring dengan Layanan Primer sebagai Garda Terdepan
    13. 13. Usul: Sekali-sekali piramida ini dimiringkan “Dokter ”, “Doter Gigi”, “Bidan”, “Perawat”, “Apoteker” “Administrasi/ Keuangan” “dll. GATE KEEPER
    14. 14. Kolektifitas Kesejawatan: Sebagai Kekuatan Utama Definisi Sejawat Peer, Sepekerjaan; sejabatan; teman, Teman, sahabat, kawan.  Kode etik profesi kesehatan (IDI, PDGI, IAI, PPNI, IBI, IAKMI): menghormati kesejawatan  Kesejawatan dalam suatu profesi merupakan suatu yang sangat esensi
    15. 15. Contoh: Kolektifitas Kesejawatan Dokter - Apoteker Interaksi timbal balik  Anamnes Dokter a  Pemeriksa an Fisik  Pemeriksa an Penunjan g  Diagnosis  Terapi Resep Concelling Obat Pasien Concelling Apoteker  Interpreta si resep  Meracik obat  KIE Pengobatan yang komprehensif
    16. 16. Contoh: Kolektifitas Jejaring dan Kepemilikan Fasiltitas
    17. 17. Contoh: Kolektifitas Jejaring dan Kepemilikan Fasiltitas dalam Satu Kota
    18. 18. 1. 2. 3. 4. Prof Dr. Zubairi D, Sp.PD(K) Prof Dr. Ilham OM, Sp.OG(K) Prof Dr. Hasbullah T, MPH, DR(PH) Prof Dr. Amal CS, MPH, DR(PH) 5. Prof Dr. Errol UH, Sp.B.SP.OT (K) 6. DR.Dr. Fachmi Idris, M.Kes 7. Dr. Pranawa, Sp.PD, KGH 8. Dr. Prijo Sidipratomo, Sp.Rad 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Dr. Gatot Soetono, MPH Dr. Abraham AP. Patarai, Mkes Dr. Andi Alfian Z., M.KM Dr. E. Sutarto, SKM Dr. Darwis Hartono, MHA Dr. Dya A. Waluyo Dr. Ari Fahrial Syam, Sp.PD Dr. Daeng M. Faqih, MH Dr. Djoni Darmadjaja, Sp.B 10. Dr. Zulkifli Amin, Sp.PD 11. Dr. Moh Adib K., Sp.OT 12. Dr. H.N. Nazar, Sp.B. MH Kes 13. Dr. Kadarsyah, MS 14. Dr. Mahesa Paranadipa, MH 15. Dr. Yuyun Grahnawati 16. Dr. Dien Kurtanty, M.KM 17. Dr. Abdul Halik Malik 18. Dr. Suyuti Syamsul
    19. 19. ROAD MAP MENUJU SISTEM PELAYANAN KESEHATAN BERBASIS PELAYANAN PRIMER TERSIE R Population Regulasi untuk menata ulang sistem pelayanan kesehatan nasional SEKUNDER 2012 2013 SEKUND ER PRIMER Defined population 2014 2015 2016 2017 2018 2019 INTERNAL 1. 2. 3. 4. Booklet FAQ tentang BPJS/SJSN Pemetaan dan formasi DPP dan DSP Model entitas pelayanan primer Panduan Kompensasi DPP (sistem campuran) 5. Panduan Praktik DPP 6.Kredensialing DPP 7. Menyusun Indeks Geografi Praktek (IGP) 8. Menyusun INA- CPT (Current Procedure Terminology) 9. Program peningkatan kompetensi DPP 1. Profil dokter Indonesia 2. Panduan menerbitkan Surat Rekomendasi Praktik Dokter 3. Pedoman pengawasan dan audit pelayanan kedokteran 4. Panduan Kompensasi DSP (RBRVS) 5. Pedoman pelayanan medik 6. Pedoman praktik kedokteran MENGUBAH IDI MENJADI ORGANISASI MODERN
    20. 20. ROAD MAP MENUJU SISTEM PELAYANAN KESEHATAN BERBASIS PELAYANAN PRIMER TERSIE R Population Regulasi untuk menata ulang sistem pelayanan kesehatan nasional SEKUNDER 2012 2013 SEKUND ER PRIMER Defined population 2014 2015 2016 EKSTERNAL 1. Advokasi sistem pelayanan kesehatan berbasis pelayanan primer 2. Advokasi RUU Pendidikan Dokter 3. Advokasi rayonisasi persebaran & pemerataan dokter 4. Advokasi mutu pelayanan kedokteran 5. Advokasi dokter sebagai profesi strategis 1. Ujicoba model KJS di 1 kecamatan DKI 2. Pemetaan 4000 DPP di DKI 2017 2018 2019
    21. 21. Buku IDI
    22. 22. INTEGRASI MODEL PDM DENGAN UKP STRATA SEKUNDER (RS) IMPLEMENTASI KJS “self-employed job” Telah dibentuk Sekber (IDI + Dinkes+Askes+Kemkes /BUK+FKUI+PERSI)
    23. 23. Kolektifitas dalam Gerakan Koperasi
    24. 24. Koperasi Dokter: Soko Guru Pelayanan Kesehatan • Di Indonesia: Pelaku ekonomi  (Pemerintah; BMUN; dan swasta) • Pelaku usaha fasilitas kesehatan  (Pemerintah, TNI/Polri, BUMN, dan Swasta) • Kita berharap Praktik Dokter Mandiri di Layanan Primer / RS (swasta) itu digerakkan oleh semangat Koperasi IDI. • Kolaborasi dokter dalam jejaring pelayanan (Primer – Sekunder – Tertier) dalam gerakan koperasi  Upaya keluar dari HIMPITAN RAKSASA (Pemodal Industri Faskes)
    25. 25. Jajaring sebagai Kekuatan • Dengan jejaring Praktik Dokter Mandiri di Layanan Primer dan RS, tidak akan terjadi persaingan tidak sehat, bahkan saling mendukung
    26. 26. Harapan IDI terhadap JKN Bila JKN berjalan ideal • JKN adalah salah program negara untuk menjanin kesehatan rakyat • JKN diharapkan dapat menjamin terjaganya keluhuran profesi kesehatan  penataan praktik profesi. • Menjamin terwujudnya pelayanan kesehatan yang berkeadikan  distribusi profesional medis lebih adil dan merata. • Terimplementasinya sistem rujukan dalam sistem pelayanan terpadu

    ×