SlideShare a Scribd company logo
1 of 29
Pedoman untuk ‘self declaration’
bebas penyakit ke OIE
Komisi Ahli Kesehatan Hewan, Kesehatan
Masyarakat Veteriner dan Karantina Hewan
Rapat Direktorat Kesehatan Hewan – 14 Januari 2021
Prosedur ‘Self-declaration’
• Bebas penyakit dari suatu negara, zona atau kompartemen
• Salah satu penyakit dalam ‘OIE isted diseases’
• Tidak ada pengakuan resmi dari OIE (no OIE official
recognition)
• Berdasarkan persyaratan yang ada dalam Terrestrial Animal
Health Code (TAHC)
• Berdasarkan persyaratan yang ada
dalam Terrestrial Animal Health Code
Contoh: Publikasi OIE dari klaim Negara
Anggota dalam OIE Bulletin
Kecuali untuk 6 penyakit
dimana suatu pengakuan
resmi akan diberikan
Publikasi tidak berarti
persetujuan atas klaim
Negara Anggota
Standar Operasional Prosedur(SOP) ‘self
declaration’ bebas penyakit menurut OIE
Bagian A: Pengajuan ‘self-declaration’ oleh Negara
Anggota
Bagian B: Skrining dan publikasi oleh OIE dari
‘self-declaration’ yang diajukan oleh
Negara Anggota
Bagian C: Kehilangan ‘self-declared’ bebas
penyakit
Bagian D: Pemulihan ‘self-declared’ bebas
penyakit
A. Pengajuan suatu ‘self-declaration’
oleh Negara Anggota
• Ketika merencanakan untuk ‘self-declare’ suatu negara, zona atau
kompartemen bebas dari penyakit tertentu, Delegate OIE harus
merujuk kepada ketentuan dalam Chapter penyakit yang spesifik
dalam Terrestrial Code atau Aquatic Code.
• Dengan tidak adanya persyaratan khusus untuk kebebasan
penyakit tertentu, kepatuhan terhadap Chapter horizontal yang
relevan dari Code harus diaplikasikan.
• Untuk publikasi, ‘self-declaration’ harus memberikan bukti
kepatuhan yang didokumentasikan yang relevan dengan
ketentuan-ketentuan pada Chapter-Chapter yang relevan dalam
Code, untuk mendukung kebebasan penyakit (disease freedom)
yang diklaim dan setiap perjanjian bilateral dengan mitra dagang
yang potensial.
A2. Struktur ‘self-declaration’
• Muatan (Content)
Setiap dokumen ‘self-declaration’ harus memuat hal-hal berikut:
a) Pendahuluan – termasuk permintaan resmi ke OIE untuk
mempublikasikan ‘self-declaration’ tersebut;
• Denominasi penyakit yang tepat dimana kebebasan itu akan
‘self-declared’ (misalnya highly pathogenic avian influenza atau
avian influenza pada unggas; infeksi dengan virus rabies atau
dog-mediated rabies; infeksi dengan virus nekrosis hypodermal
dan haematopoietic menular);
• Referensi ke Chapter-Chapter dan Artikel-Artikel yang relevan
dari Terrestrial Code atau Aquatic Code;
A2. Struktur ‘self-declaration’ (lanjutan)
• Ruang lingkup ‘self-declaration’ dalam hal:
• Deklarasi bebas pertama (apakah berdasarkan
kebebasan historis dari penyakit atau tidak sesuai
dengan Article 1.4.6.) atau pemulihan dari ‘self-
declared’ bebas penyakit;
• Perbatasan geografis (misalnya seluruh negara, satu
atau lebih zona atau suatu kompartemen);
• spesies dan target subpopulasi, jika relevan;
• Tanggal dimulainya deklarasi bebas;
• Suatu pernyataan bahwa Delegate bertanggungjawab
untuk ‘self-declaration’ (Annex I).
A2. Informasi yang harus disediakan
dalam dokumen
• Bukti bahwa penyakit adalah penyakit yang wajib
dilaporkan (notifiable disease) di seluruh wilayah negara
• Sejarah dari tidak adanya atau eradikasi dari penyakit di
negara, zona atau kompartemen
• Surveilans termasuk sistim peringatan dini untuk
seluruh spesies yang relevan di negara, zona atau
kompartemen
• Tindakan-tindakan yang diimplementasikan untuk
mempertahankan kebebasan di negara, zona atau
kompartemen
A2. Informasi yang harus disediakan dalam
dokumen (untuk Terrestrial animal diseases)
• Bukti bahwa penyakit adalah penyakit yang wajib dilaporkan
(notifiable disease) di seluruh wilayah negara:
Ini harus dirujuk secara jelas ke legislasi nasional, regulasi dan Keputusan
Otoritas Veteriner menyangkut penyakit tersebut.
• Sejarah dari tidak adanya atau eradikasi dari penyakit di negara,
zona atau kompartemen:
‘Self-declaration’ harus secara jelas dinyatakan apakah negara
mengklaim kebebasan untuk pertama kali atau pemulihan dari
kebebasan.
Suatu ringkasan (summary) dari sejarah penyakit, termasuk deskripsi dari
populasi hewan yang rentan di negara tersebut, tanggal kejadian terakhir
dari penyakit, di negara, zona atau kompartemen harus diberikan. Peta
harus disediakan, apabila memungkinkan.
A2. Informasi yang harus disediakan dalam
dokumen (untuk Terrestrial animal diseases)
• Apabila relevan, deskripsi dari tindakan-tindakan yang mengarah pada
pengendalian dan eradikasi penyakit di negara, zona dan
kompartemen harus disediakan.
• Informasi yang disediakan dalam ‘self-declaration’ dan melalui WAHIS
(misal: tanggal dan jumlah kasus/wabah yang dilaporkan, tindakan-
tindakan pengendalian, dlsbnya) harus konsisten.
• Harus ditentukan, apabila relevan, jika vaksin pernah digunakan di
negara, zona atau kompartemen untuk eradikasi penyakit yang
kebebasannya dideklarasikan dan kapan vaksinasi terakhir dilakukan.
• Jika vaksinasi masih diterapkan, maka harus jelas ditentukan dalam
keadaan apa, bagaimana hal ini sejalan dengan ketentuan OIE
Terrestrial Code dan Terrestrial Manual, dan bagaimana risiko
diperhitungkan dalam program surveilans.
A2. Informasi yang harus disediakan dalam
dokumen (untuk Terrestrial animal diseases)
• Surveilans termasuk sistim peringatan dini untuk seluruh
spesies yang relevan di negara, zona atau kompartemen:
• Bukti yang sahih harus dapat disediakan bahwa surveilans
sudah sesuai dengan ketentuan artikel-artikel yang relevan
dari Chapter spesifik penyakit dari Terrestrial Code (untuk
‘OIE listed diseases’), atau dengan Chapter 1.4. (termasuk
untuk ‘non-listed diseases’), yang menguatkan kebebasan
‘self-declared’.
• Surveilans termasuk suatu sistim peringatan dini harus
digambarkan secara jelas dan didukung dengan data.
A2. Informasi yang harus disediakan dalam
dokumen (untuk Terrestrial animal diseases)
• Suatu ‘self-declaration’ berdasarkan bebas historis harus juga mengikuti
ketentuan yang dinyatakan dalam Chapter spesifik penyakit yang relevan,
atau kalau tidak ada, ‘self-declaration’ harus menyediakan bukti bahwa
program surveilans sesuai dengan Article 1.4.6. dari Terrestrial Code.
• Jika tidak ada aplikasi resmi surveilans spesifik patogen, ‘self-declaration’
harus dijustifikasi melalui gambaran kepatuhan terhadap ketentuan
Article 1.4.6. paragraph 2, termasuk bahwa agen patogen cenderung
menghasilkan gejala klinis atau patologis yang dapat diidentifikasi pada
hewan yang rentan.
• Pada kasus ‘self-declaration’ untuk pemulihan bebas penyakit, bukti
harus disediakan berupa kepatuhan terhadap ketentuan artikel-artikel
yang relevan dalam pemulihan bebas penyakit begitu juga setiap
surveilans tambahan atau tindakan pengendalian yang telah
diimplementasikan untuk mengendalikan dan memberantas wabah.
A2. Informasi yang harus disediakan dalam
dokumen (untuk Terrestrial animal diseases)
• Tindakan-tindakan yang diimplementasikan untuk
mempertahankan kebebasan di negara, zona atau
kompartemen:
• Bukti harus diberikan bahwa persyaratan-persyaratan untuk
mempertahankan kebebasan dipenuhi sesuai dengan Chapter
spesifik penyakit yang relevan (untuk ‘listed diseases’).
• Sebagai contoh, tindakan-tindakan yang diberlakukan untuk
mencegah re-introduksi penyakit di negara, zona atau
kompartemen harus dijelaskan.
A2. Struktur ‘self-declaration’
• Ukuran (Size)
• Setiap ‘self-declaration’ harus dibatasi dengan suatu dokumen
tidak lebih dari 5 halaman per penyakit dalam format A4, spasi
tunggal menggunakan Times New Roman font size 10pt.
• Apendiks yang relevan dapat dilampirkan ke dokumen inti dan
harus secara jelas di referensi silang (cross-referenced).
• Referensi ke informasi yang lebih detil untuk mendukung ‘self-
declaration’ didorong untuk dilakukan, misalnya ke publikasi
dalam literatur ilmiah atau informasi lain di website Otoritas
Kompeten.
• Bahasa (Language)
• Dokumen dan setiap apendiks harus disiapkan dalam salah satu
Bahasa resmi OIE (Inggris, Perancis atau Spanyol).
A2. Struktur ‘self-declaration’ (Lanj.)
• Kompatabilitas file (File compatability)
• Untuk tujuan revisi, pengeditan dan penterjemahan For
revision, ‘self-declaration’ harus disediakan dalam format
Word.
• Tabel dan grafik harus dapat diedit dan disediakan dalam file
asli.
• Peta dan gambar lain harus disediakan dengan resolusi
setidaknya 300 dpi.
• Transformasi format (Transformation format)
• Dokumen harus disediakan dalam format elektronik ke Disease
Status Department OIE (menggunakan email berikut: self-
declaration@oie.int).
A2. Struktur ‘self-declaration’ (lanjutan)
b) Informasi terdokumentasi berikut yang mendukung kepatuhan
terhadap persyaratan Terrestrial dan Aquatic Code; pda keadaan
tidak adanya persyaratan spesifik untuk kebebasan dari penyakit
tertentu, kepatuhan dengan Chapter-Chapter horizontal yang
relevan dari Code harus dipertimbangkan.
B1. Review oleh DSD
• Pemberitahuan dari DSD dalam waktu 24 jam setelah
menerima ‘self declaration’
• Kalau tidak menerima dalam waktu 24 jam, negara yang
mengirimkan dapat minta verifikasi ke DSD
• DSD memerlukan waktu 2 minggu untuk melakukan analisis:
• Skrining administratif – apakah pengajuan ‘self
declaration’ sudah sesuai dengan SOP
• Skrining teknis – apakah ‘self declaration’ sudah
berdasarkan WAHIS dan Chapter yang relevan dalam OIE
TAHC
B1. Review oleh DSD (lanjutan)
• Kalau diidentifikasi ada gap-gap, DSD memerlukan untuk
kontak dengan negara yang bersangkutan dengan
mengirimkan email ke Delegate atau ke contact point yang
dinominasi untuk meminta informasi tambahan dan klarifikasi
untuk disediakan sebelum batas waktu akhir (deadline).
• Negara Anggota harus menyediakan klarifikasi atau informasi
tambahan dalam jangka waktu yang dialokasikan.
• Begitu informasi tersedia, DSD akan mengirimkan versi yang
sudah diedit dari dokumen ‘self-declaration’ kepada Delegate
atau contact point yang dinominasi.
B1. Review oleh DSD (lanjutan)
• DSD akan mengirimkan dua kali peringatan kepada Delegate
atai contact point untuk mengirimkan informasi yang diminta
dalam jangka waktu yang telah dialokasikan.
• Jika tidak ada ‘feedback’ yang diterima pada saat ‘deadline’
pada peringatan ke-dua. OIE akan mempertimbangkan bahwa
proses publikasi dari ‘self-declaration’ tidak dilanjutkan.
• Negara Anggota harus memvalidasi atau menyediakan
komentar terhadap versi final dari ‘self-declaration’ ke OIE
sebelum ‘deadline’ yang diindikasikan dalam rangka
menindaklanjuti langkah-langkah untuk publikasi di website
OIE.
B2. Publikasi di website OIE
• Versi final dari dokumen ‘self-declaration’ yang telah
divalidasi oleh Negara Anggota akan dikaji ulang oleh
Deputy Director General OIE sebelum dipublikasikan di
website OIE.
• Dokumen ‘self-declaration’ kemudian akan
diterjemahkan ke dalam bahasa resmi lainnya yang ada di
OIE dan diunggah ke website OIE di bagian yang relevan.
• Delegates atau contact points mengirimkan konfirmasi
dari publikasi dari ‘self-declaration’ yang diminta.
B2. Publikasi di website OIE (lanjutan)
• OIE akan mempublikasikan dokumen ‘self-declaration’ jika
memenuhi sesuai dengan bagian A “Submission of self-
declarations by Members” dari prosedur ini.
• Dalam kasus dimana ‘self-declaration’ tidak memenuhi syarat
meskipun klarifikasi dan tambahan informasi telah disediakan
oleh Delegate, ini tidak akan dipublikasikan oleh OIE.
• Delegate akan menerima surat resmi yang ditandatangani
oleh Director General OIE yang mengindikasikan gap-gap
yangakan diisi untuk setiap ‘self-declaration’ di masa depan.
• Publikasi ‘self-declaration’ akan diumumkan dalam Bulletin
OIE untuk informasi seluruh Negara Anggota OIE.
C. Kehilangan status ‘self-declared’
bebas penyakit
• Wabah yang terjadi di suatu negara, zona atau kompartemen
yang memiliki ‘self-declared’ bebas penyakit harus dinotifikasi
ke OIE melalui notifikasi segera (immediate notification) di
WAHIS.
• Departemen ‘World Animal Health Information and Analysis’
OIE bekerja sama setiap hari untuk mengidentifikasi semua
notifikasi yang dapat berdampak terhadap ‘self-declaration’
bebas penyakit.
• Setiap kehilangan ‘self-declared’ bebas penyakit
dikomunikasikan ke Negara Anggota dan terrefleksikan di
website OIE, termasuk via tautan ke notifikasi WAHIS.
D. ‘Self-declaration’ pemulihan
bebas penyakit
• Delegate dari Negara Anggota yang bersangkutan yang
menginginkan untuk memperoleh kembali bebas
penyakit harus menyampaikan dokumen ‘self-
declaration’ yang baru ke OIE (self-declaration@oie.int),
dengan memberikan bukti yang didokumentasikan
bahwa negara, zona atau kompartemen telah
memulihkan ‘self-declared’ bebas penyakit sesuai
dengan ketentuan yang relevan dalam Terrestrial atau
Aquatic Code, mengikuti langkah-langkah untuk ‘self-
declaration’ yang pertama.
Determinasi status avian influenza dari
suatu negara, zona atau kompartemen
Article 10.4.2.
1. Avian influenza adalah wajib dilaporkan (notifiable) di seluruh
negara, suatu program kesadaran masyarakat diberlakukan, dan
terhadap seluruh kejadian terduga avian influenza yang
dilaporkan dilakukan investigasi lapangan, dan jika diperlukan
investigasi laboratorium;
2. Surveilans yang tepat diberlakukan untuk menunjukkan adanya
infeksi tanpa adanya gejala-gejala klinis pada unggas, dan risiko
yang ditimbulkan oleh unggas selain ayam; hal ini dapat dicapai
melalui program surveilans avian influenza sesuai dengan Artikel
10.4.27. dan 10.4.33.;
3. Pertimbangan semua faktor epidemiologi untuk kejadian avian
influenza dan perspektif historisnya.
Negara, zona atau kompartemen
bebas avian influenza
Article 10.4.3.
• Suatu negara, zona atau kompartemen dapat
dipertimbangkan bebas avian influenza Ketika telah
ditunjukkan bahwa infeksi dengan virus avian influenza
pada unggas tidak ada di negara, zona atau
kompartemen dalam 12 bulan terakhir, berdasarkan
surveilans sesuai dengan Artikel 10.4.27. - 10.4.33.
Negara, zona atau kompartemen
bebas infeksi virus HPAI pada ayam
Article 10.4.4.
1. Telah dtunjukkan bahwa infeksi dengan virus high
pathogenicity avian influenza (HPAI) pada ayam tidak
ada di negara, zona atau kompartemen selama 12
bulan, meskipun status berkaitan dengan virus low
pathogenicity avian influenza (LPAI) mungkin tidak
diketahui; atau
2. Ketika, berdasarkan surveilans sesuai dengan Artikel
10.4.27. – 10.4.33., tidak memenuhi kriteria bebas
avian influenza tetapi setiap virus yang terdeteksi tidak
teridentifikasi sebagai virus high pathogenicity avian
influenza.
Negara, zona atau kompartemen
bebas infeksi virus HPAI pada ayam
Article 10.4.4. (lanjutan)
• Surveilans mungkin perlu disesuaikan dengan bagian-bagian
negara atau zona atau kompartemen yang ada tergantung pada
faktor-faktor historis atau geografis, struktur industri, data
populasi, atau kedekatan dengan waktu kejadian wabah
terbaru.
• Jika infeksi dilakukan pada ayam di suatu negara, zona atau
kompartemen yang sebelumnya bebas, status bebas dapat
diperoleh kembali 3 bulan setelah kebijakan ‘stamping-out’
(termasuk disinfeksi dari seluruh peternakan yang terdampak)
telah diterapkan, asalkan surveilans sesuai dengan Artikel
10.4.27. – 10.4.33. telah dilakukan selama periode 3 bulan
tersebut.
Jumlah ‘self-declaration’ per penyakit di dunia
Terima kasih

More Related Content

What's hot

Aspek Legalitas Internasional dan Nasional Notifiable Diseases - Ditkeswan-AI...
Aspek Legalitas Internasional dan Nasional Notifiable Diseases - Ditkeswan-AI...Aspek Legalitas Internasional dan Nasional Notifiable Diseases - Ditkeswan-AI...
Aspek Legalitas Internasional dan Nasional Notifiable Diseases - Ditkeswan-AI...Tata Naipospos
 
Kesiagaan Darurat Wabah Penyakit Hewan - Australia Indonesia Partnership Emer...
Kesiagaan Darurat Wabah Penyakit Hewan - Australia Indonesia Partnership Emer...Kesiagaan Darurat Wabah Penyakit Hewan - Australia Indonesia Partnership Emer...
Kesiagaan Darurat Wabah Penyakit Hewan - Australia Indonesia Partnership Emer...Tata Naipospos
 
Persyaratan Pemasukan Sapi Dari Negara Berisiko Tinggi PMK - Pusat KH dan Keh...
Persyaratan Pemasukan Sapi Dari Negara Berisiko Tinggi PMK - Pusat KH dan Keh...Persyaratan Pemasukan Sapi Dari Negara Berisiko Tinggi PMK - Pusat KH dan Keh...
Persyaratan Pemasukan Sapi Dari Negara Berisiko Tinggi PMK - Pusat KH dan Keh...Tata Naipospos
 
Mempertahankan Indonesia Bebas PMK Sesuai Kaidah OIE TAHC - Ditkeswan, Denpas...
Mempertahankan Indonesia Bebas PMK Sesuai Kaidah OIE TAHC - Ditkeswan, Denpas...Mempertahankan Indonesia Bebas PMK Sesuai Kaidah OIE TAHC - Ditkeswan, Denpas...
Mempertahankan Indonesia Bebas PMK Sesuai Kaidah OIE TAHC - Ditkeswan, Denpas...Tata Naipospos
 
Workshop Kurikulum Legislasi dan Etika Veteriner - FKH UGM, 25 November 2021
Workshop Kurikulum Legislasi dan Etika Veteriner - FKH UGM, 25 November 2021Workshop Kurikulum Legislasi dan Etika Veteriner - FKH UGM, 25 November 2021
Workshop Kurikulum Legislasi dan Etika Veteriner - FKH UGM, 25 November 2021Tata Naipospos
 
Penggolongan Penyakit Hewan Karantina - Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Ha...
Penggolongan Penyakit Hewan Karantina - Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Ha...Penggolongan Penyakit Hewan Karantina - Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Ha...
Penggolongan Penyakit Hewan Karantina - Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Ha...Tata Naipospos
 
Biosekuriti di Pulau Karantina - Pusat KH dan Kehani, BARANTAN, Bogor, 8-10 J...
Biosekuriti di Pulau Karantina - Pusat KH dan Kehani, BARANTAN, Bogor, 8-10 J...Biosekuriti di Pulau Karantina - Pusat KH dan Kehani, BARANTAN, Bogor, 8-10 J...
Biosekuriti di Pulau Karantina - Pusat KH dan Kehani, BARANTAN, Bogor, 8-10 J...Tata Naipospos
 
Menyikapi Pemasukan Ternak/Produk Hewan Berbasis Zona - Puslitbangnak, Bogor,...
Menyikapi Pemasukan Ternak/Produk Hewan Berbasis Zona - Puslitbangnak, Bogor,...Menyikapi Pemasukan Ternak/Produk Hewan Berbasis Zona - Puslitbangnak, Bogor,...
Menyikapi Pemasukan Ternak/Produk Hewan Berbasis Zona - Puslitbangnak, Bogor,...Tata Naipospos
 
Kerja Sama Koordinasi Antar Instansi Dalam Pembebasan Penyakit Hewan - Pusat ...
Kerja Sama Koordinasi Antar Instansi Dalam Pembebasan Penyakit Hewan - Pusat ...Kerja Sama Koordinasi Antar Instansi Dalam Pembebasan Penyakit Hewan - Pusat ...
Kerja Sama Koordinasi Antar Instansi Dalam Pembebasan Penyakit Hewan - Pusat ...Tata Naipospos
 
Rencana Pemasukan Bibit dan Bakalan Sapi Potong serta Daging Sapi dari Mexico...
Rencana Pemasukan Bibit dan Bakalan Sapi Potong serta Daging Sapi dari Mexico...Rencana Pemasukan Bibit dan Bakalan Sapi Potong serta Daging Sapi dari Mexico...
Rencana Pemasukan Bibit dan Bakalan Sapi Potong serta Daging Sapi dari Mexico...Tata Naipospos
 
International Health Regulations dan Performance of Veterinary Services - FKF...
International Health Regulations dan Performance of Veterinary Services - FKF...International Health Regulations dan Performance of Veterinary Services - FKF...
International Health Regulations dan Performance of Veterinary Services - FKF...Tata Naipospos
 
Pembahasan Rencana Importasi Daging Kerbau Dari India (Nov 2015 - Jan 2016) -...
Pembahasan Rencana Importasi Daging Kerbau Dari India (Nov 2015 - Jan 2016) -...Pembahasan Rencana Importasi Daging Kerbau Dari India (Nov 2015 - Jan 2016) -...
Pembahasan Rencana Importasi Daging Kerbau Dari India (Nov 2015 - Jan 2016) -...Tata Naipospos
 
Peluang dan Risiko Impor Ternak dan Produk Hewan Dari Zona Bebas PMK - Pusli...
Peluang dan Risiko Impor Ternak dan Produk Hewan Dari Zona Bebas  PMK - Pusli...Peluang dan Risiko Impor Ternak dan Produk Hewan Dari Zona Bebas  PMK - Pusli...
Peluang dan Risiko Impor Ternak dan Produk Hewan Dari Zona Bebas PMK - Pusli...Tata Naipospos
 
Implementasi Standar Kesehatan Hewan Akuatik OIE - BKIPM, KKP, Jakarta, 12 Ju...
Implementasi Standar Kesehatan Hewan Akuatik OIE - BKIPM, KKP, Jakarta, 12 Ju...Implementasi Standar Kesehatan Hewan Akuatik OIE - BKIPM, KKP, Jakarta, 12 Ju...
Implementasi Standar Kesehatan Hewan Akuatik OIE - BKIPM, KKP, Jakarta, 12 Ju...Tata Naipospos
 
Pembangunan Kerangka Sistim Kesehatan Hewan Akuatik - Direktorat Kesehatan Ik...
Pembangunan Kerangka Sistim Kesehatan Hewan Akuatik - Direktorat Kesehatan Ik...Pembangunan Kerangka Sistim Kesehatan Hewan Akuatik - Direktorat Kesehatan Ik...
Pembangunan Kerangka Sistim Kesehatan Hewan Akuatik - Direktorat Kesehatan Ik...Tata Naipospos
 
Kajian Singkat Importasi Bahan Pakan Asal Hewan Dari Brazil ke Indonesia - Di...
Kajian Singkat Importasi Bahan Pakan Asal Hewan Dari Brazil ke Indonesia - Di...Kajian Singkat Importasi Bahan Pakan Asal Hewan Dari Brazil ke Indonesia - Di...
Kajian Singkat Importasi Bahan Pakan Asal Hewan Dari Brazil ke Indonesia - Di...Tata Naipospos
 
Kajian Importasi Sapi Indukan dan Bakalan dari Mexico - Ditkesmavet, Ditjen P...
Kajian Importasi Sapi Indukan dan Bakalan dari Mexico - Ditkesmavet, Ditjen P...Kajian Importasi Sapi Indukan dan Bakalan dari Mexico - Ditkesmavet, Ditjen P...
Kajian Importasi Sapi Indukan dan Bakalan dari Mexico - Ditkesmavet, Ditjen P...Tata Naipospos
 
Dokumentasi dan Kategorisasi Penggunaan Antimikroba di Sektor Peternakan - CI...
Dokumentasi dan Kategorisasi Penggunaan Antimikroba di Sektor Peternakan - CI...Dokumentasi dan Kategorisasi Penggunaan Antimikroba di Sektor Peternakan - CI...
Dokumentasi dan Kategorisasi Penggunaan Antimikroba di Sektor Peternakan - CI...Tata Naipospos
 
Pengelolaan Sistim Kesehatan Hewan Akuatik - Dukungan Kerjasama PDHI dan KKP,...
Pengelolaan Sistim Kesehatan Hewan Akuatik - Dukungan Kerjasama PDHI dan KKP,...Pengelolaan Sistim Kesehatan Hewan Akuatik - Dukungan Kerjasama PDHI dan KKP,...
Pengelolaan Sistim Kesehatan Hewan Akuatik - Dukungan Kerjasama PDHI dan KKP,...Tata Naipospos
 
Kompartemen Bebas Penyakit Hewan Menular - Ditkeswan - Presentasi Zoom, 8 Mar...
Kompartemen Bebas Penyakit Hewan Menular - Ditkeswan - Presentasi Zoom, 8 Mar...Kompartemen Bebas Penyakit Hewan Menular - Ditkeswan - Presentasi Zoom, 8 Mar...
Kompartemen Bebas Penyakit Hewan Menular - Ditkeswan - Presentasi Zoom, 8 Mar...Tata Naipospos
 

What's hot (20)

Aspek Legalitas Internasional dan Nasional Notifiable Diseases - Ditkeswan-AI...
Aspek Legalitas Internasional dan Nasional Notifiable Diseases - Ditkeswan-AI...Aspek Legalitas Internasional dan Nasional Notifiable Diseases - Ditkeswan-AI...
Aspek Legalitas Internasional dan Nasional Notifiable Diseases - Ditkeswan-AI...
 
Kesiagaan Darurat Wabah Penyakit Hewan - Australia Indonesia Partnership Emer...
Kesiagaan Darurat Wabah Penyakit Hewan - Australia Indonesia Partnership Emer...Kesiagaan Darurat Wabah Penyakit Hewan - Australia Indonesia Partnership Emer...
Kesiagaan Darurat Wabah Penyakit Hewan - Australia Indonesia Partnership Emer...
 
Persyaratan Pemasukan Sapi Dari Negara Berisiko Tinggi PMK - Pusat KH dan Keh...
Persyaratan Pemasukan Sapi Dari Negara Berisiko Tinggi PMK - Pusat KH dan Keh...Persyaratan Pemasukan Sapi Dari Negara Berisiko Tinggi PMK - Pusat KH dan Keh...
Persyaratan Pemasukan Sapi Dari Negara Berisiko Tinggi PMK - Pusat KH dan Keh...
 
Mempertahankan Indonesia Bebas PMK Sesuai Kaidah OIE TAHC - Ditkeswan, Denpas...
Mempertahankan Indonesia Bebas PMK Sesuai Kaidah OIE TAHC - Ditkeswan, Denpas...Mempertahankan Indonesia Bebas PMK Sesuai Kaidah OIE TAHC - Ditkeswan, Denpas...
Mempertahankan Indonesia Bebas PMK Sesuai Kaidah OIE TAHC - Ditkeswan, Denpas...
 
Workshop Kurikulum Legislasi dan Etika Veteriner - FKH UGM, 25 November 2021
Workshop Kurikulum Legislasi dan Etika Veteriner - FKH UGM, 25 November 2021Workshop Kurikulum Legislasi dan Etika Veteriner - FKH UGM, 25 November 2021
Workshop Kurikulum Legislasi dan Etika Veteriner - FKH UGM, 25 November 2021
 
Penggolongan Penyakit Hewan Karantina - Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Ha...
Penggolongan Penyakit Hewan Karantina - Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Ha...Penggolongan Penyakit Hewan Karantina - Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Ha...
Penggolongan Penyakit Hewan Karantina - Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Ha...
 
Biosekuriti di Pulau Karantina - Pusat KH dan Kehani, BARANTAN, Bogor, 8-10 J...
Biosekuriti di Pulau Karantina - Pusat KH dan Kehani, BARANTAN, Bogor, 8-10 J...Biosekuriti di Pulau Karantina - Pusat KH dan Kehani, BARANTAN, Bogor, 8-10 J...
Biosekuriti di Pulau Karantina - Pusat KH dan Kehani, BARANTAN, Bogor, 8-10 J...
 
Menyikapi Pemasukan Ternak/Produk Hewan Berbasis Zona - Puslitbangnak, Bogor,...
Menyikapi Pemasukan Ternak/Produk Hewan Berbasis Zona - Puslitbangnak, Bogor,...Menyikapi Pemasukan Ternak/Produk Hewan Berbasis Zona - Puslitbangnak, Bogor,...
Menyikapi Pemasukan Ternak/Produk Hewan Berbasis Zona - Puslitbangnak, Bogor,...
 
Kerja Sama Koordinasi Antar Instansi Dalam Pembebasan Penyakit Hewan - Pusat ...
Kerja Sama Koordinasi Antar Instansi Dalam Pembebasan Penyakit Hewan - Pusat ...Kerja Sama Koordinasi Antar Instansi Dalam Pembebasan Penyakit Hewan - Pusat ...
Kerja Sama Koordinasi Antar Instansi Dalam Pembebasan Penyakit Hewan - Pusat ...
 
Rencana Pemasukan Bibit dan Bakalan Sapi Potong serta Daging Sapi dari Mexico...
Rencana Pemasukan Bibit dan Bakalan Sapi Potong serta Daging Sapi dari Mexico...Rencana Pemasukan Bibit dan Bakalan Sapi Potong serta Daging Sapi dari Mexico...
Rencana Pemasukan Bibit dan Bakalan Sapi Potong serta Daging Sapi dari Mexico...
 
International Health Regulations dan Performance of Veterinary Services - FKF...
International Health Regulations dan Performance of Veterinary Services - FKF...International Health Regulations dan Performance of Veterinary Services - FKF...
International Health Regulations dan Performance of Veterinary Services - FKF...
 
Pembahasan Rencana Importasi Daging Kerbau Dari India (Nov 2015 - Jan 2016) -...
Pembahasan Rencana Importasi Daging Kerbau Dari India (Nov 2015 - Jan 2016) -...Pembahasan Rencana Importasi Daging Kerbau Dari India (Nov 2015 - Jan 2016) -...
Pembahasan Rencana Importasi Daging Kerbau Dari India (Nov 2015 - Jan 2016) -...
 
Peluang dan Risiko Impor Ternak dan Produk Hewan Dari Zona Bebas PMK - Pusli...
Peluang dan Risiko Impor Ternak dan Produk Hewan Dari Zona Bebas  PMK - Pusli...Peluang dan Risiko Impor Ternak dan Produk Hewan Dari Zona Bebas  PMK - Pusli...
Peluang dan Risiko Impor Ternak dan Produk Hewan Dari Zona Bebas PMK - Pusli...
 
Implementasi Standar Kesehatan Hewan Akuatik OIE - BKIPM, KKP, Jakarta, 12 Ju...
Implementasi Standar Kesehatan Hewan Akuatik OIE - BKIPM, KKP, Jakarta, 12 Ju...Implementasi Standar Kesehatan Hewan Akuatik OIE - BKIPM, KKP, Jakarta, 12 Ju...
Implementasi Standar Kesehatan Hewan Akuatik OIE - BKIPM, KKP, Jakarta, 12 Ju...
 
Pembangunan Kerangka Sistim Kesehatan Hewan Akuatik - Direktorat Kesehatan Ik...
Pembangunan Kerangka Sistim Kesehatan Hewan Akuatik - Direktorat Kesehatan Ik...Pembangunan Kerangka Sistim Kesehatan Hewan Akuatik - Direktorat Kesehatan Ik...
Pembangunan Kerangka Sistim Kesehatan Hewan Akuatik - Direktorat Kesehatan Ik...
 
Kajian Singkat Importasi Bahan Pakan Asal Hewan Dari Brazil ke Indonesia - Di...
Kajian Singkat Importasi Bahan Pakan Asal Hewan Dari Brazil ke Indonesia - Di...Kajian Singkat Importasi Bahan Pakan Asal Hewan Dari Brazil ke Indonesia - Di...
Kajian Singkat Importasi Bahan Pakan Asal Hewan Dari Brazil ke Indonesia - Di...
 
Kajian Importasi Sapi Indukan dan Bakalan dari Mexico - Ditkesmavet, Ditjen P...
Kajian Importasi Sapi Indukan dan Bakalan dari Mexico - Ditkesmavet, Ditjen P...Kajian Importasi Sapi Indukan dan Bakalan dari Mexico - Ditkesmavet, Ditjen P...
Kajian Importasi Sapi Indukan dan Bakalan dari Mexico - Ditkesmavet, Ditjen P...
 
Dokumentasi dan Kategorisasi Penggunaan Antimikroba di Sektor Peternakan - CI...
Dokumentasi dan Kategorisasi Penggunaan Antimikroba di Sektor Peternakan - CI...Dokumentasi dan Kategorisasi Penggunaan Antimikroba di Sektor Peternakan - CI...
Dokumentasi dan Kategorisasi Penggunaan Antimikroba di Sektor Peternakan - CI...
 
Pengelolaan Sistim Kesehatan Hewan Akuatik - Dukungan Kerjasama PDHI dan KKP,...
Pengelolaan Sistim Kesehatan Hewan Akuatik - Dukungan Kerjasama PDHI dan KKP,...Pengelolaan Sistim Kesehatan Hewan Akuatik - Dukungan Kerjasama PDHI dan KKP,...
Pengelolaan Sistim Kesehatan Hewan Akuatik - Dukungan Kerjasama PDHI dan KKP,...
 
Kompartemen Bebas Penyakit Hewan Menular - Ditkeswan - Presentasi Zoom, 8 Mar...
Kompartemen Bebas Penyakit Hewan Menular - Ditkeswan - Presentasi Zoom, 8 Mar...Kompartemen Bebas Penyakit Hewan Menular - Ditkeswan - Presentasi Zoom, 8 Mar...
Kompartemen Bebas Penyakit Hewan Menular - Ditkeswan - Presentasi Zoom, 8 Mar...
 

Similar to OIE-SelfDeclaration

Tinjauan Prinsip dan Pedoman Kompartemen Bebas AI Sesuai Standar Internasiona...
Tinjauan Prinsip dan Pedoman Kompartemen Bebas AI Sesuai Standar Internasiona...Tinjauan Prinsip dan Pedoman Kompartemen Bebas AI Sesuai Standar Internasiona...
Tinjauan Prinsip dan Pedoman Kompartemen Bebas AI Sesuai Standar Internasiona...Tata Naipospos
 
Persyaratan Negara atau Zona Bebas PMK Menurut WOAH - Ditkeswan-AIHSP, Bogor,...
Persyaratan Negara atau Zona Bebas PMK Menurut WOAH - Ditkeswan-AIHSP, Bogor,...Persyaratan Negara atau Zona Bebas PMK Menurut WOAH - Ditkeswan-AIHSP, Bogor,...
Persyaratan Negara atau Zona Bebas PMK Menurut WOAH - Ditkeswan-AIHSP, Bogor,...Tata Naipospos
 
Prinsip-prinsip Kompartementalisasi - DItkeswan - Presentasi Zoom, 5 Oktober ...
Prinsip-prinsip Kompartementalisasi - DItkeswan - Presentasi Zoom, 5 Oktober ...Prinsip-prinsip Kompartementalisasi - DItkeswan - Presentasi Zoom, 5 Oktober ...
Prinsip-prinsip Kompartementalisasi - DItkeswan - Presentasi Zoom, 5 Oktober ...Tata Naipospos
 
MATERI INVESTIGASILANGKAH WABAH MAYA.ppt
MATERI INVESTIGASILANGKAH WABAH MAYA.pptMATERI INVESTIGASILANGKAH WABAH MAYA.ppt
MATERI INVESTIGASILANGKAH WABAH MAYA.pptSITIYURIAH
 
format-pemantauan-harian-pasien-terkonfirmasi.pdf
format-pemantauan-harian-pasien-terkonfirmasi.pdfformat-pemantauan-harian-pasien-terkonfirmasi.pdf
format-pemantauan-harian-pasien-terkonfirmasi.pdfCristy665562
 
Surat Edaran Tengtang Kewaspadaan Terhadap Lonjakan Kasus Covid 19.pdf
Surat Edaran Tengtang Kewaspadaan Terhadap Lonjakan Kasus Covid 19.pdfSurat Edaran Tengtang Kewaspadaan Terhadap Lonjakan Kasus Covid 19.pdf
Surat Edaran Tengtang Kewaspadaan Terhadap Lonjakan Kasus Covid 19.pdfssuser75ed35
 

Similar to OIE-SelfDeclaration (6)

Tinjauan Prinsip dan Pedoman Kompartemen Bebas AI Sesuai Standar Internasiona...
Tinjauan Prinsip dan Pedoman Kompartemen Bebas AI Sesuai Standar Internasiona...Tinjauan Prinsip dan Pedoman Kompartemen Bebas AI Sesuai Standar Internasiona...
Tinjauan Prinsip dan Pedoman Kompartemen Bebas AI Sesuai Standar Internasiona...
 
Persyaratan Negara atau Zona Bebas PMK Menurut WOAH - Ditkeswan-AIHSP, Bogor,...
Persyaratan Negara atau Zona Bebas PMK Menurut WOAH - Ditkeswan-AIHSP, Bogor,...Persyaratan Negara atau Zona Bebas PMK Menurut WOAH - Ditkeswan-AIHSP, Bogor,...
Persyaratan Negara atau Zona Bebas PMK Menurut WOAH - Ditkeswan-AIHSP, Bogor,...
 
Prinsip-prinsip Kompartementalisasi - DItkeswan - Presentasi Zoom, 5 Oktober ...
Prinsip-prinsip Kompartementalisasi - DItkeswan - Presentasi Zoom, 5 Oktober ...Prinsip-prinsip Kompartementalisasi - DItkeswan - Presentasi Zoom, 5 Oktober ...
Prinsip-prinsip Kompartementalisasi - DItkeswan - Presentasi Zoom, 5 Oktober ...
 
MATERI INVESTIGASILANGKAH WABAH MAYA.ppt
MATERI INVESTIGASILANGKAH WABAH MAYA.pptMATERI INVESTIGASILANGKAH WABAH MAYA.ppt
MATERI INVESTIGASILANGKAH WABAH MAYA.ppt
 
format-pemantauan-harian-pasien-terkonfirmasi.pdf
format-pemantauan-harian-pasien-terkonfirmasi.pdfformat-pemantauan-harian-pasien-terkonfirmasi.pdf
format-pemantauan-harian-pasien-terkonfirmasi.pdf
 
Surat Edaran Tengtang Kewaspadaan Terhadap Lonjakan Kasus Covid 19.pdf
Surat Edaran Tengtang Kewaspadaan Terhadap Lonjakan Kasus Covid 19.pdfSurat Edaran Tengtang Kewaspadaan Terhadap Lonjakan Kasus Covid 19.pdf
Surat Edaran Tengtang Kewaspadaan Terhadap Lonjakan Kasus Covid 19.pdf
 

More from Tata Naipospos

Usulan Konsepsi SISKESWANNAS - Ditkeswan dan AIHSP - 15 Maret 2024
Usulan Konsepsi SISKESWANNAS - Ditkeswan dan AIHSP - 15 Maret 2024Usulan Konsepsi SISKESWANNAS - Ditkeswan dan AIHSP - 15 Maret 2024
Usulan Konsepsi SISKESWANNAS - Ditkeswan dan AIHSP - 15 Maret 2024Tata Naipospos
 
Vaksinasi PMK dan Masa Kadaluwarsa Vaksin - Ditkeswan dan AIHSP - 29-30 Janua...
Vaksinasi PMK dan Masa Kadaluwarsa Vaksin - Ditkeswan dan AIHSP - 29-30 Janua...Vaksinasi PMK dan Masa Kadaluwarsa Vaksin - Ditkeswan dan AIHSP - 29-30 Janua...
Vaksinasi PMK dan Masa Kadaluwarsa Vaksin - Ditkeswan dan AIHSP - 29-30 Janua...Tata Naipospos
 
Bahan diskusi: Kondisi Peternakan Indonesia - CIVAS - 20 Januari 2024
Bahan diskusi: Kondisi Peternakan Indonesia - CIVAS - 20 Januari 2024Bahan diskusi: Kondisi Peternakan Indonesia - CIVAS - 20 Januari 2024
Bahan diskusi: Kondisi Peternakan Indonesia - CIVAS - 20 Januari 2024Tata Naipospos
 
Analisis Risiko PMK - Pangkal Pinang, Kepulauan Riau, 4-5 Desember 2023
Analisis Risiko PMK - Pangkal Pinang, Kepulauan Riau, 4-5 Desember 2023Analisis Risiko PMK - Pangkal Pinang, Kepulauan Riau, 4-5 Desember 2023
Analisis Risiko PMK - Pangkal Pinang, Kepulauan Riau, 4-5 Desember 2023Tata Naipospos
 
Preparation PVS Evaluation Follow-up INDONESIA 2023
Preparation PVS Evaluation Follow-up INDONESIA 2023Preparation PVS Evaluation Follow-up INDONESIA 2023
Preparation PVS Evaluation Follow-up INDONESIA 2023Tata Naipospos
 
Update situasi epidemiologi Avian Influenza di Indonesia, CEVA Scientific Mee...
Update situasi epidemiologi Avian Influenza di Indonesia, CEVA Scientific Mee...Update situasi epidemiologi Avian Influenza di Indonesia, CEVA Scientific Mee...
Update situasi epidemiologi Avian Influenza di Indonesia, CEVA Scientific Mee...Tata Naipospos
 
Keterlibatan WOAH dalam Peningkatan Kesadaran dan Pengetahun AMR di Indonesia...
Keterlibatan WOAH dalam Peningkatan Kesadaran dan Pengetahun AMR di Indonesia...Keterlibatan WOAH dalam Peningkatan Kesadaran dan Pengetahun AMR di Indonesia...
Keterlibatan WOAH dalam Peningkatan Kesadaran dan Pengetahun AMR di Indonesia...Tata Naipospos
 
Pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku dan Lumpy Skin Disease serta Kewaspadaan...
Pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku dan Lumpy Skin Disease serta Kewaspadaan...Pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku dan Lumpy Skin Disease serta Kewaspadaan...
Pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku dan Lumpy Skin Disease serta Kewaspadaan...Tata Naipospos
 
Keterkaitan UU Pendidikan Kedokteran Hewan, Konsil Kedokteran Hewan dan Kuali...
Keterkaitan UU Pendidikan Kedokteran Hewan, Konsil Kedokteran Hewan dan Kuali...Keterkaitan UU Pendidikan Kedokteran Hewan, Konsil Kedokteran Hewan dan Kuali...
Keterkaitan UU Pendidikan Kedokteran Hewan, Konsil Kedokteran Hewan dan Kuali...Tata Naipospos
 
Dampak Penerapan Kesejahteraan Hewan Terhadap Perdagangan Internasional dan S...
Dampak Penerapan Kesejahteraan Hewan Terhadap Perdagangan Internasional dan S...Dampak Penerapan Kesejahteraan Hewan Terhadap Perdagangan Internasional dan S...
Dampak Penerapan Kesejahteraan Hewan Terhadap Perdagangan Internasional dan S...Tata Naipospos
 
Pengantar: Penilaian Bersama Implementasi Penatagunaan AMU Pada Peternakan U...
Pengantar: Penilaian Bersama Implementasi  Penatagunaan AMU Pada Peternakan U...Pengantar: Penilaian Bersama Implementasi  Penatagunaan AMU Pada Peternakan U...
Pengantar: Penilaian Bersama Implementasi Penatagunaan AMU Pada Peternakan U...Tata Naipospos
 
Kaitan antara Progressive Control Pathways (PCP) untuk PMK dan Performance of...
Kaitan antara Progressive Control Pathways (PCP) untuk PMK dan Performance of...Kaitan antara Progressive Control Pathways (PCP) untuk PMK dan Performance of...
Kaitan antara Progressive Control Pathways (PCP) untuk PMK dan Performance of...Tata Naipospos
 
Pentingnya Veterinary Statutory Body bagi Peningkatan Kualitas Profesi Kedokt...
Pentingnya Veterinary Statutory Body bagi Peningkatan Kualitas Profesi Kedokt...Pentingnya Veterinary Statutory Body bagi Peningkatan Kualitas Profesi Kedokt...
Pentingnya Veterinary Statutory Body bagi Peningkatan Kualitas Profesi Kedokt...Tata Naipospos
 
Kewaspadaan Dini Terhadap Peste des Petits Ruminants - IDHSI, zoom 15 April 2023
Kewaspadaan Dini Terhadap Peste des Petits Ruminants - IDHSI, zoom 15 April 2023Kewaspadaan Dini Terhadap Peste des Petits Ruminants - IDHSI, zoom 15 April 2023
Kewaspadaan Dini Terhadap Peste des Petits Ruminants - IDHSI, zoom 15 April 2023Tata Naipospos
 
Rencana Kontinjensi Pada Unit Kompartemen Bebas Penyakit - Ditkeswan - Bogor,...
Rencana Kontinjensi Pada Unit Kompartemen Bebas Penyakit - Ditkeswan - Bogor,...Rencana Kontinjensi Pada Unit Kompartemen Bebas Penyakit - Ditkeswan - Bogor,...
Rencana Kontinjensi Pada Unit Kompartemen Bebas Penyakit - Ditkeswan - Bogor,...Tata Naipospos
 
A - Z Lumpy Skin Disease - Perspektif Global - Dr. B. Show - 25 Maret 2023
A - Z Lumpy Skin Disease - Perspektif Global - Dr. B. Show - 25 Maret 2023A - Z Lumpy Skin Disease - Perspektif Global - Dr. B. Show - 25 Maret 2023
A - Z Lumpy Skin Disease - Perspektif Global - Dr. B. Show - 25 Maret 2023Tata Naipospos
 
Kompartementalisasi Unit Peternakan Ruminansia Pada Situasi Wabah PMK dan LSD...
Kompartementalisasi Unit Peternakan Ruminansia Pada Situasi Wabah PMK dan LSD...Kompartementalisasi Unit Peternakan Ruminansia Pada Situasi Wabah PMK dan LSD...
Kompartementalisasi Unit Peternakan Ruminansia Pada Situasi Wabah PMK dan LSD...Tata Naipospos
 
Resiliensi SISKESWANNAS Menghadapi Tantangan Wabah Penyakit Yang Berpotensi M...
Resiliensi SISKESWANNAS Menghadapi Tantangan Wabah Penyakit Yang Berpotensi M...Resiliensi SISKESWANNAS Menghadapi Tantangan Wabah Penyakit Yang Berpotensi M...
Resiliensi SISKESWANNAS Menghadapi Tantangan Wabah Penyakit Yang Berpotensi M...Tata Naipospos
 
Pengendalian Lalu Lintas dan Vaksinasi Khususnya di Daerah Bebas PMK - Rakor ...
Pengendalian Lalu Lintas dan Vaksinasi Khususnya di Daerah Bebas PMK - Rakor ...Pengendalian Lalu Lintas dan Vaksinasi Khususnya di Daerah Bebas PMK - Rakor ...
Pengendalian Lalu Lintas dan Vaksinasi Khususnya di Daerah Bebas PMK - Rakor ...Tata Naipospos
 
Kewaspadaan dan Antisipasi Peste des Petits Ruminants - Rakor Balai Veteriner...
Kewaspadaan dan Antisipasi Peste des Petits Ruminants - Rakor Balai Veteriner...Kewaspadaan dan Antisipasi Peste des Petits Ruminants - Rakor Balai Veteriner...
Kewaspadaan dan Antisipasi Peste des Petits Ruminants - Rakor Balai Veteriner...Tata Naipospos
 

More from Tata Naipospos (20)

Usulan Konsepsi SISKESWANNAS - Ditkeswan dan AIHSP - 15 Maret 2024
Usulan Konsepsi SISKESWANNAS - Ditkeswan dan AIHSP - 15 Maret 2024Usulan Konsepsi SISKESWANNAS - Ditkeswan dan AIHSP - 15 Maret 2024
Usulan Konsepsi SISKESWANNAS - Ditkeswan dan AIHSP - 15 Maret 2024
 
Vaksinasi PMK dan Masa Kadaluwarsa Vaksin - Ditkeswan dan AIHSP - 29-30 Janua...
Vaksinasi PMK dan Masa Kadaluwarsa Vaksin - Ditkeswan dan AIHSP - 29-30 Janua...Vaksinasi PMK dan Masa Kadaluwarsa Vaksin - Ditkeswan dan AIHSP - 29-30 Janua...
Vaksinasi PMK dan Masa Kadaluwarsa Vaksin - Ditkeswan dan AIHSP - 29-30 Janua...
 
Bahan diskusi: Kondisi Peternakan Indonesia - CIVAS - 20 Januari 2024
Bahan diskusi: Kondisi Peternakan Indonesia - CIVAS - 20 Januari 2024Bahan diskusi: Kondisi Peternakan Indonesia - CIVAS - 20 Januari 2024
Bahan diskusi: Kondisi Peternakan Indonesia - CIVAS - 20 Januari 2024
 
Analisis Risiko PMK - Pangkal Pinang, Kepulauan Riau, 4-5 Desember 2023
Analisis Risiko PMK - Pangkal Pinang, Kepulauan Riau, 4-5 Desember 2023Analisis Risiko PMK - Pangkal Pinang, Kepulauan Riau, 4-5 Desember 2023
Analisis Risiko PMK - Pangkal Pinang, Kepulauan Riau, 4-5 Desember 2023
 
Preparation PVS Evaluation Follow-up INDONESIA 2023
Preparation PVS Evaluation Follow-up INDONESIA 2023Preparation PVS Evaluation Follow-up INDONESIA 2023
Preparation PVS Evaluation Follow-up INDONESIA 2023
 
Update situasi epidemiologi Avian Influenza di Indonesia, CEVA Scientific Mee...
Update situasi epidemiologi Avian Influenza di Indonesia, CEVA Scientific Mee...Update situasi epidemiologi Avian Influenza di Indonesia, CEVA Scientific Mee...
Update situasi epidemiologi Avian Influenza di Indonesia, CEVA Scientific Mee...
 
Keterlibatan WOAH dalam Peningkatan Kesadaran dan Pengetahun AMR di Indonesia...
Keterlibatan WOAH dalam Peningkatan Kesadaran dan Pengetahun AMR di Indonesia...Keterlibatan WOAH dalam Peningkatan Kesadaran dan Pengetahun AMR di Indonesia...
Keterlibatan WOAH dalam Peningkatan Kesadaran dan Pengetahun AMR di Indonesia...
 
Pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku dan Lumpy Skin Disease serta Kewaspadaan...
Pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku dan Lumpy Skin Disease serta Kewaspadaan...Pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku dan Lumpy Skin Disease serta Kewaspadaan...
Pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku dan Lumpy Skin Disease serta Kewaspadaan...
 
Keterkaitan UU Pendidikan Kedokteran Hewan, Konsil Kedokteran Hewan dan Kuali...
Keterkaitan UU Pendidikan Kedokteran Hewan, Konsil Kedokteran Hewan dan Kuali...Keterkaitan UU Pendidikan Kedokteran Hewan, Konsil Kedokteran Hewan dan Kuali...
Keterkaitan UU Pendidikan Kedokteran Hewan, Konsil Kedokteran Hewan dan Kuali...
 
Dampak Penerapan Kesejahteraan Hewan Terhadap Perdagangan Internasional dan S...
Dampak Penerapan Kesejahteraan Hewan Terhadap Perdagangan Internasional dan S...Dampak Penerapan Kesejahteraan Hewan Terhadap Perdagangan Internasional dan S...
Dampak Penerapan Kesejahteraan Hewan Terhadap Perdagangan Internasional dan S...
 
Pengantar: Penilaian Bersama Implementasi Penatagunaan AMU Pada Peternakan U...
Pengantar: Penilaian Bersama Implementasi  Penatagunaan AMU Pada Peternakan U...Pengantar: Penilaian Bersama Implementasi  Penatagunaan AMU Pada Peternakan U...
Pengantar: Penilaian Bersama Implementasi Penatagunaan AMU Pada Peternakan U...
 
Kaitan antara Progressive Control Pathways (PCP) untuk PMK dan Performance of...
Kaitan antara Progressive Control Pathways (PCP) untuk PMK dan Performance of...Kaitan antara Progressive Control Pathways (PCP) untuk PMK dan Performance of...
Kaitan antara Progressive Control Pathways (PCP) untuk PMK dan Performance of...
 
Pentingnya Veterinary Statutory Body bagi Peningkatan Kualitas Profesi Kedokt...
Pentingnya Veterinary Statutory Body bagi Peningkatan Kualitas Profesi Kedokt...Pentingnya Veterinary Statutory Body bagi Peningkatan Kualitas Profesi Kedokt...
Pentingnya Veterinary Statutory Body bagi Peningkatan Kualitas Profesi Kedokt...
 
Kewaspadaan Dini Terhadap Peste des Petits Ruminants - IDHSI, zoom 15 April 2023
Kewaspadaan Dini Terhadap Peste des Petits Ruminants - IDHSI, zoom 15 April 2023Kewaspadaan Dini Terhadap Peste des Petits Ruminants - IDHSI, zoom 15 April 2023
Kewaspadaan Dini Terhadap Peste des Petits Ruminants - IDHSI, zoom 15 April 2023
 
Rencana Kontinjensi Pada Unit Kompartemen Bebas Penyakit - Ditkeswan - Bogor,...
Rencana Kontinjensi Pada Unit Kompartemen Bebas Penyakit - Ditkeswan - Bogor,...Rencana Kontinjensi Pada Unit Kompartemen Bebas Penyakit - Ditkeswan - Bogor,...
Rencana Kontinjensi Pada Unit Kompartemen Bebas Penyakit - Ditkeswan - Bogor,...
 
A - Z Lumpy Skin Disease - Perspektif Global - Dr. B. Show - 25 Maret 2023
A - Z Lumpy Skin Disease - Perspektif Global - Dr. B. Show - 25 Maret 2023A - Z Lumpy Skin Disease - Perspektif Global - Dr. B. Show - 25 Maret 2023
A - Z Lumpy Skin Disease - Perspektif Global - Dr. B. Show - 25 Maret 2023
 
Kompartementalisasi Unit Peternakan Ruminansia Pada Situasi Wabah PMK dan LSD...
Kompartementalisasi Unit Peternakan Ruminansia Pada Situasi Wabah PMK dan LSD...Kompartementalisasi Unit Peternakan Ruminansia Pada Situasi Wabah PMK dan LSD...
Kompartementalisasi Unit Peternakan Ruminansia Pada Situasi Wabah PMK dan LSD...
 
Resiliensi SISKESWANNAS Menghadapi Tantangan Wabah Penyakit Yang Berpotensi M...
Resiliensi SISKESWANNAS Menghadapi Tantangan Wabah Penyakit Yang Berpotensi M...Resiliensi SISKESWANNAS Menghadapi Tantangan Wabah Penyakit Yang Berpotensi M...
Resiliensi SISKESWANNAS Menghadapi Tantangan Wabah Penyakit Yang Berpotensi M...
 
Pengendalian Lalu Lintas dan Vaksinasi Khususnya di Daerah Bebas PMK - Rakor ...
Pengendalian Lalu Lintas dan Vaksinasi Khususnya di Daerah Bebas PMK - Rakor ...Pengendalian Lalu Lintas dan Vaksinasi Khususnya di Daerah Bebas PMK - Rakor ...
Pengendalian Lalu Lintas dan Vaksinasi Khususnya di Daerah Bebas PMK - Rakor ...
 
Kewaspadaan dan Antisipasi Peste des Petits Ruminants - Rakor Balai Veteriner...
Kewaspadaan dan Antisipasi Peste des Petits Ruminants - Rakor Balai Veteriner...Kewaspadaan dan Antisipasi Peste des Petits Ruminants - Rakor Balai Veteriner...
Kewaspadaan dan Antisipasi Peste des Petits Ruminants - Rakor Balai Veteriner...
 

Recently uploaded

PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptx
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptxPPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptx
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptxdpp11tya
 
Sosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi Selatan
Sosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi SelatanSosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi Selatan
Sosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi Selatanssuser963292
 
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdfContoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdfCandraMegawati
 
PELAKSANAAN + Link-Link MATERI Training_ "Effective INVENTORY & WAREHOUSING M...
PELAKSANAAN + Link-Link MATERI Training_ "Effective INVENTORY & WAREHOUSING M...PELAKSANAAN + Link-Link MATERI Training_ "Effective INVENTORY & WAREHOUSING M...
PELAKSANAAN + Link-Link MATERI Training_ "Effective INVENTORY & WAREHOUSING M...Kanaidi ken
 
tugas karya ilmiah 1 universitas terbuka pembelajaran
tugas karya ilmiah 1 universitas terbuka pembelajarantugas karya ilmiah 1 universitas terbuka pembelajaran
tugas karya ilmiah 1 universitas terbuka pembelajarankeicapmaniez
 
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdf
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdfBab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdf
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdfbibizaenab
 
PEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptx
PEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptxPEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptx
PEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptxsukmakarim1998
 
Keterampilan menyimak kelas bawah tugas UT
Keterampilan menyimak kelas bawah tugas UTKeterampilan menyimak kelas bawah tugas UT
Keterampilan menyimak kelas bawah tugas UTIndraAdm
 
MODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptx
MODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptxMODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptx
MODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptxSlasiWidasmara1
 
Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)
Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)
Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)MustahalMustahal
 
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptx
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptxPendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptx
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptxdeskaputriani1
 
1.3.a.3. Mulai dari Diri - Modul 1.3 Refleksi 1 Imajinasiku tentang Murid di ...
1.3.a.3. Mulai dari Diri - Modul 1.3 Refleksi 1 Imajinasiku tentang Murid di ...1.3.a.3. Mulai dari Diri - Modul 1.3 Refleksi 1 Imajinasiku tentang Murid di ...
1.3.a.3. Mulai dari Diri - Modul 1.3 Refleksi 1 Imajinasiku tentang Murid di ...MetalinaSimanjuntak1
 
Diskusi PPT Sistem Pakar Sesi Ke-4 Simple Naïve Bayesian Classifier .pdf
Diskusi PPT Sistem Pakar Sesi Ke-4 Simple Naïve Bayesian Classifier .pdfDiskusi PPT Sistem Pakar Sesi Ke-4 Simple Naïve Bayesian Classifier .pdf
Diskusi PPT Sistem Pakar Sesi Ke-4 Simple Naïve Bayesian Classifier .pdfHendroGunawan8
 
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 pptppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 pptArkhaRega1
 
Paparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptx
Paparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptxPaparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptx
Paparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptxIgitNuryana13
 
LK.01._LK_Peta_Pikir modul 1.3_Kel1_NURYANTI_101.docx
LK.01._LK_Peta_Pikir modul 1.3_Kel1_NURYANTI_101.docxLK.01._LK_Peta_Pikir modul 1.3_Kel1_NURYANTI_101.docx
LK.01._LK_Peta_Pikir modul 1.3_Kel1_NURYANTI_101.docxPurmiasih
 
UT PGSD PDGK4103 MODUL 2 STRUKTUR TUBUH Pada Makhluk Hidup
UT PGSD PDGK4103 MODUL 2 STRUKTUR TUBUH Pada Makhluk HidupUT PGSD PDGK4103 MODUL 2 STRUKTUR TUBUH Pada Makhluk Hidup
UT PGSD PDGK4103 MODUL 2 STRUKTUR TUBUH Pada Makhluk Hidupfamela161
 
contoh penulisan nomor skl pada surat kelulusan .pptx
contoh penulisan nomor skl pada surat kelulusan  .pptxcontoh penulisan nomor skl pada surat kelulusan  .pptx
contoh penulisan nomor skl pada surat kelulusan .pptxHR MUSLIM
 
Modul Projek - Batik Ecoprint - Fase B.pdf
Modul Projek  - Batik Ecoprint - Fase B.pdfModul Projek  - Batik Ecoprint - Fase B.pdf
Modul Projek - Batik Ecoprint - Fase B.pdfanitanurhidayah51
 
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar mata pelajaranPPKn 2024.pdf
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar  mata pelajaranPPKn 2024.pdf2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar  mata pelajaranPPKn 2024.pdf
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar mata pelajaranPPKn 2024.pdfsdn3jatiblora
 

Recently uploaded (20)

PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptx
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptxPPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptx
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptx
 
Sosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi Selatan
Sosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi SelatanSosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi Selatan
Sosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi Selatan
 
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdfContoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
 
PELAKSANAAN + Link-Link MATERI Training_ "Effective INVENTORY & WAREHOUSING M...
PELAKSANAAN + Link-Link MATERI Training_ "Effective INVENTORY & WAREHOUSING M...PELAKSANAAN + Link-Link MATERI Training_ "Effective INVENTORY & WAREHOUSING M...
PELAKSANAAN + Link-Link MATERI Training_ "Effective INVENTORY & WAREHOUSING M...
 
tugas karya ilmiah 1 universitas terbuka pembelajaran
tugas karya ilmiah 1 universitas terbuka pembelajarantugas karya ilmiah 1 universitas terbuka pembelajaran
tugas karya ilmiah 1 universitas terbuka pembelajaran
 
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdf
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdfBab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdf
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdf
 
PEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptx
PEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptxPEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptx
PEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptx
 
Keterampilan menyimak kelas bawah tugas UT
Keterampilan menyimak kelas bawah tugas UTKeterampilan menyimak kelas bawah tugas UT
Keterampilan menyimak kelas bawah tugas UT
 
MODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptx
MODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptxMODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptx
MODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptx
 
Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)
Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)
Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)
 
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptx
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptxPendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptx
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptx
 
1.3.a.3. Mulai dari Diri - Modul 1.3 Refleksi 1 Imajinasiku tentang Murid di ...
1.3.a.3. Mulai dari Diri - Modul 1.3 Refleksi 1 Imajinasiku tentang Murid di ...1.3.a.3. Mulai dari Diri - Modul 1.3 Refleksi 1 Imajinasiku tentang Murid di ...
1.3.a.3. Mulai dari Diri - Modul 1.3 Refleksi 1 Imajinasiku tentang Murid di ...
 
Diskusi PPT Sistem Pakar Sesi Ke-4 Simple Naïve Bayesian Classifier .pdf
Diskusi PPT Sistem Pakar Sesi Ke-4 Simple Naïve Bayesian Classifier .pdfDiskusi PPT Sistem Pakar Sesi Ke-4 Simple Naïve Bayesian Classifier .pdf
Diskusi PPT Sistem Pakar Sesi Ke-4 Simple Naïve Bayesian Classifier .pdf
 
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 pptppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
 
Paparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptx
Paparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptxPaparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptx
Paparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptx
 
LK.01._LK_Peta_Pikir modul 1.3_Kel1_NURYANTI_101.docx
LK.01._LK_Peta_Pikir modul 1.3_Kel1_NURYANTI_101.docxLK.01._LK_Peta_Pikir modul 1.3_Kel1_NURYANTI_101.docx
LK.01._LK_Peta_Pikir modul 1.3_Kel1_NURYANTI_101.docx
 
UT PGSD PDGK4103 MODUL 2 STRUKTUR TUBUH Pada Makhluk Hidup
UT PGSD PDGK4103 MODUL 2 STRUKTUR TUBUH Pada Makhluk HidupUT PGSD PDGK4103 MODUL 2 STRUKTUR TUBUH Pada Makhluk Hidup
UT PGSD PDGK4103 MODUL 2 STRUKTUR TUBUH Pada Makhluk Hidup
 
contoh penulisan nomor skl pada surat kelulusan .pptx
contoh penulisan nomor skl pada surat kelulusan  .pptxcontoh penulisan nomor skl pada surat kelulusan  .pptx
contoh penulisan nomor skl pada surat kelulusan .pptx
 
Modul Projek - Batik Ecoprint - Fase B.pdf
Modul Projek  - Batik Ecoprint - Fase B.pdfModul Projek  - Batik Ecoprint - Fase B.pdf
Modul Projek - Batik Ecoprint - Fase B.pdf
 
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar mata pelajaranPPKn 2024.pdf
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar  mata pelajaranPPKn 2024.pdf2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar  mata pelajaranPPKn 2024.pdf
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar mata pelajaranPPKn 2024.pdf
 

OIE-SelfDeclaration

  • 1. Pedoman untuk ‘self declaration’ bebas penyakit ke OIE Komisi Ahli Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Karantina Hewan Rapat Direktorat Kesehatan Hewan – 14 Januari 2021
  • 2. Prosedur ‘Self-declaration’ • Bebas penyakit dari suatu negara, zona atau kompartemen • Salah satu penyakit dalam ‘OIE isted diseases’ • Tidak ada pengakuan resmi dari OIE (no OIE official recognition) • Berdasarkan persyaratan yang ada dalam Terrestrial Animal Health Code (TAHC) • Berdasarkan persyaratan yang ada dalam Terrestrial Animal Health Code
  • 3. Contoh: Publikasi OIE dari klaim Negara Anggota dalam OIE Bulletin Kecuali untuk 6 penyakit dimana suatu pengakuan resmi akan diberikan Publikasi tidak berarti persetujuan atas klaim Negara Anggota
  • 4. Standar Operasional Prosedur(SOP) ‘self declaration’ bebas penyakit menurut OIE Bagian A: Pengajuan ‘self-declaration’ oleh Negara Anggota Bagian B: Skrining dan publikasi oleh OIE dari ‘self-declaration’ yang diajukan oleh Negara Anggota Bagian C: Kehilangan ‘self-declared’ bebas penyakit Bagian D: Pemulihan ‘self-declared’ bebas penyakit
  • 5. A. Pengajuan suatu ‘self-declaration’ oleh Negara Anggota • Ketika merencanakan untuk ‘self-declare’ suatu negara, zona atau kompartemen bebas dari penyakit tertentu, Delegate OIE harus merujuk kepada ketentuan dalam Chapter penyakit yang spesifik dalam Terrestrial Code atau Aquatic Code. • Dengan tidak adanya persyaratan khusus untuk kebebasan penyakit tertentu, kepatuhan terhadap Chapter horizontal yang relevan dari Code harus diaplikasikan. • Untuk publikasi, ‘self-declaration’ harus memberikan bukti kepatuhan yang didokumentasikan yang relevan dengan ketentuan-ketentuan pada Chapter-Chapter yang relevan dalam Code, untuk mendukung kebebasan penyakit (disease freedom) yang diklaim dan setiap perjanjian bilateral dengan mitra dagang yang potensial.
  • 6. A2. Struktur ‘self-declaration’ • Muatan (Content) Setiap dokumen ‘self-declaration’ harus memuat hal-hal berikut: a) Pendahuluan – termasuk permintaan resmi ke OIE untuk mempublikasikan ‘self-declaration’ tersebut; • Denominasi penyakit yang tepat dimana kebebasan itu akan ‘self-declared’ (misalnya highly pathogenic avian influenza atau avian influenza pada unggas; infeksi dengan virus rabies atau dog-mediated rabies; infeksi dengan virus nekrosis hypodermal dan haematopoietic menular); • Referensi ke Chapter-Chapter dan Artikel-Artikel yang relevan dari Terrestrial Code atau Aquatic Code;
  • 7. A2. Struktur ‘self-declaration’ (lanjutan) • Ruang lingkup ‘self-declaration’ dalam hal: • Deklarasi bebas pertama (apakah berdasarkan kebebasan historis dari penyakit atau tidak sesuai dengan Article 1.4.6.) atau pemulihan dari ‘self- declared’ bebas penyakit; • Perbatasan geografis (misalnya seluruh negara, satu atau lebih zona atau suatu kompartemen); • spesies dan target subpopulasi, jika relevan; • Tanggal dimulainya deklarasi bebas; • Suatu pernyataan bahwa Delegate bertanggungjawab untuk ‘self-declaration’ (Annex I).
  • 8. A2. Informasi yang harus disediakan dalam dokumen • Bukti bahwa penyakit adalah penyakit yang wajib dilaporkan (notifiable disease) di seluruh wilayah negara • Sejarah dari tidak adanya atau eradikasi dari penyakit di negara, zona atau kompartemen • Surveilans termasuk sistim peringatan dini untuk seluruh spesies yang relevan di negara, zona atau kompartemen • Tindakan-tindakan yang diimplementasikan untuk mempertahankan kebebasan di negara, zona atau kompartemen
  • 9. A2. Informasi yang harus disediakan dalam dokumen (untuk Terrestrial animal diseases) • Bukti bahwa penyakit adalah penyakit yang wajib dilaporkan (notifiable disease) di seluruh wilayah negara: Ini harus dirujuk secara jelas ke legislasi nasional, regulasi dan Keputusan Otoritas Veteriner menyangkut penyakit tersebut. • Sejarah dari tidak adanya atau eradikasi dari penyakit di negara, zona atau kompartemen: ‘Self-declaration’ harus secara jelas dinyatakan apakah negara mengklaim kebebasan untuk pertama kali atau pemulihan dari kebebasan. Suatu ringkasan (summary) dari sejarah penyakit, termasuk deskripsi dari populasi hewan yang rentan di negara tersebut, tanggal kejadian terakhir dari penyakit, di negara, zona atau kompartemen harus diberikan. Peta harus disediakan, apabila memungkinkan.
  • 10. A2. Informasi yang harus disediakan dalam dokumen (untuk Terrestrial animal diseases) • Apabila relevan, deskripsi dari tindakan-tindakan yang mengarah pada pengendalian dan eradikasi penyakit di negara, zona dan kompartemen harus disediakan. • Informasi yang disediakan dalam ‘self-declaration’ dan melalui WAHIS (misal: tanggal dan jumlah kasus/wabah yang dilaporkan, tindakan- tindakan pengendalian, dlsbnya) harus konsisten. • Harus ditentukan, apabila relevan, jika vaksin pernah digunakan di negara, zona atau kompartemen untuk eradikasi penyakit yang kebebasannya dideklarasikan dan kapan vaksinasi terakhir dilakukan. • Jika vaksinasi masih diterapkan, maka harus jelas ditentukan dalam keadaan apa, bagaimana hal ini sejalan dengan ketentuan OIE Terrestrial Code dan Terrestrial Manual, dan bagaimana risiko diperhitungkan dalam program surveilans.
  • 11. A2. Informasi yang harus disediakan dalam dokumen (untuk Terrestrial animal diseases) • Surveilans termasuk sistim peringatan dini untuk seluruh spesies yang relevan di negara, zona atau kompartemen: • Bukti yang sahih harus dapat disediakan bahwa surveilans sudah sesuai dengan ketentuan artikel-artikel yang relevan dari Chapter spesifik penyakit dari Terrestrial Code (untuk ‘OIE listed diseases’), atau dengan Chapter 1.4. (termasuk untuk ‘non-listed diseases’), yang menguatkan kebebasan ‘self-declared’. • Surveilans termasuk suatu sistim peringatan dini harus digambarkan secara jelas dan didukung dengan data.
  • 12. A2. Informasi yang harus disediakan dalam dokumen (untuk Terrestrial animal diseases) • Suatu ‘self-declaration’ berdasarkan bebas historis harus juga mengikuti ketentuan yang dinyatakan dalam Chapter spesifik penyakit yang relevan, atau kalau tidak ada, ‘self-declaration’ harus menyediakan bukti bahwa program surveilans sesuai dengan Article 1.4.6. dari Terrestrial Code. • Jika tidak ada aplikasi resmi surveilans spesifik patogen, ‘self-declaration’ harus dijustifikasi melalui gambaran kepatuhan terhadap ketentuan Article 1.4.6. paragraph 2, termasuk bahwa agen patogen cenderung menghasilkan gejala klinis atau patologis yang dapat diidentifikasi pada hewan yang rentan. • Pada kasus ‘self-declaration’ untuk pemulihan bebas penyakit, bukti harus disediakan berupa kepatuhan terhadap ketentuan artikel-artikel yang relevan dalam pemulihan bebas penyakit begitu juga setiap surveilans tambahan atau tindakan pengendalian yang telah diimplementasikan untuk mengendalikan dan memberantas wabah.
  • 13. A2. Informasi yang harus disediakan dalam dokumen (untuk Terrestrial animal diseases) • Tindakan-tindakan yang diimplementasikan untuk mempertahankan kebebasan di negara, zona atau kompartemen: • Bukti harus diberikan bahwa persyaratan-persyaratan untuk mempertahankan kebebasan dipenuhi sesuai dengan Chapter spesifik penyakit yang relevan (untuk ‘listed diseases’). • Sebagai contoh, tindakan-tindakan yang diberlakukan untuk mencegah re-introduksi penyakit di negara, zona atau kompartemen harus dijelaskan.
  • 14. A2. Struktur ‘self-declaration’ • Ukuran (Size) • Setiap ‘self-declaration’ harus dibatasi dengan suatu dokumen tidak lebih dari 5 halaman per penyakit dalam format A4, spasi tunggal menggunakan Times New Roman font size 10pt. • Apendiks yang relevan dapat dilampirkan ke dokumen inti dan harus secara jelas di referensi silang (cross-referenced). • Referensi ke informasi yang lebih detil untuk mendukung ‘self- declaration’ didorong untuk dilakukan, misalnya ke publikasi dalam literatur ilmiah atau informasi lain di website Otoritas Kompeten. • Bahasa (Language) • Dokumen dan setiap apendiks harus disiapkan dalam salah satu Bahasa resmi OIE (Inggris, Perancis atau Spanyol).
  • 15. A2. Struktur ‘self-declaration’ (Lanj.) • Kompatabilitas file (File compatability) • Untuk tujuan revisi, pengeditan dan penterjemahan For revision, ‘self-declaration’ harus disediakan dalam format Word. • Tabel dan grafik harus dapat diedit dan disediakan dalam file asli. • Peta dan gambar lain harus disediakan dengan resolusi setidaknya 300 dpi. • Transformasi format (Transformation format) • Dokumen harus disediakan dalam format elektronik ke Disease Status Department OIE (menggunakan email berikut: self- declaration@oie.int).
  • 16. A2. Struktur ‘self-declaration’ (lanjutan) b) Informasi terdokumentasi berikut yang mendukung kepatuhan terhadap persyaratan Terrestrial dan Aquatic Code; pda keadaan tidak adanya persyaratan spesifik untuk kebebasan dari penyakit tertentu, kepatuhan dengan Chapter-Chapter horizontal yang relevan dari Code harus dipertimbangkan.
  • 17. B1. Review oleh DSD • Pemberitahuan dari DSD dalam waktu 24 jam setelah menerima ‘self declaration’ • Kalau tidak menerima dalam waktu 24 jam, negara yang mengirimkan dapat minta verifikasi ke DSD • DSD memerlukan waktu 2 minggu untuk melakukan analisis: • Skrining administratif – apakah pengajuan ‘self declaration’ sudah sesuai dengan SOP • Skrining teknis – apakah ‘self declaration’ sudah berdasarkan WAHIS dan Chapter yang relevan dalam OIE TAHC
  • 18. B1. Review oleh DSD (lanjutan) • Kalau diidentifikasi ada gap-gap, DSD memerlukan untuk kontak dengan negara yang bersangkutan dengan mengirimkan email ke Delegate atau ke contact point yang dinominasi untuk meminta informasi tambahan dan klarifikasi untuk disediakan sebelum batas waktu akhir (deadline). • Negara Anggota harus menyediakan klarifikasi atau informasi tambahan dalam jangka waktu yang dialokasikan. • Begitu informasi tersedia, DSD akan mengirimkan versi yang sudah diedit dari dokumen ‘self-declaration’ kepada Delegate atau contact point yang dinominasi.
  • 19. B1. Review oleh DSD (lanjutan) • DSD akan mengirimkan dua kali peringatan kepada Delegate atai contact point untuk mengirimkan informasi yang diminta dalam jangka waktu yang telah dialokasikan. • Jika tidak ada ‘feedback’ yang diterima pada saat ‘deadline’ pada peringatan ke-dua. OIE akan mempertimbangkan bahwa proses publikasi dari ‘self-declaration’ tidak dilanjutkan. • Negara Anggota harus memvalidasi atau menyediakan komentar terhadap versi final dari ‘self-declaration’ ke OIE sebelum ‘deadline’ yang diindikasikan dalam rangka menindaklanjuti langkah-langkah untuk publikasi di website OIE.
  • 20. B2. Publikasi di website OIE • Versi final dari dokumen ‘self-declaration’ yang telah divalidasi oleh Negara Anggota akan dikaji ulang oleh Deputy Director General OIE sebelum dipublikasikan di website OIE. • Dokumen ‘self-declaration’ kemudian akan diterjemahkan ke dalam bahasa resmi lainnya yang ada di OIE dan diunggah ke website OIE di bagian yang relevan. • Delegates atau contact points mengirimkan konfirmasi dari publikasi dari ‘self-declaration’ yang diminta.
  • 21. B2. Publikasi di website OIE (lanjutan) • OIE akan mempublikasikan dokumen ‘self-declaration’ jika memenuhi sesuai dengan bagian A “Submission of self- declarations by Members” dari prosedur ini. • Dalam kasus dimana ‘self-declaration’ tidak memenuhi syarat meskipun klarifikasi dan tambahan informasi telah disediakan oleh Delegate, ini tidak akan dipublikasikan oleh OIE. • Delegate akan menerima surat resmi yang ditandatangani oleh Director General OIE yang mengindikasikan gap-gap yangakan diisi untuk setiap ‘self-declaration’ di masa depan. • Publikasi ‘self-declaration’ akan diumumkan dalam Bulletin OIE untuk informasi seluruh Negara Anggota OIE.
  • 22. C. Kehilangan status ‘self-declared’ bebas penyakit • Wabah yang terjadi di suatu negara, zona atau kompartemen yang memiliki ‘self-declared’ bebas penyakit harus dinotifikasi ke OIE melalui notifikasi segera (immediate notification) di WAHIS. • Departemen ‘World Animal Health Information and Analysis’ OIE bekerja sama setiap hari untuk mengidentifikasi semua notifikasi yang dapat berdampak terhadap ‘self-declaration’ bebas penyakit. • Setiap kehilangan ‘self-declared’ bebas penyakit dikomunikasikan ke Negara Anggota dan terrefleksikan di website OIE, termasuk via tautan ke notifikasi WAHIS.
  • 23. D. ‘Self-declaration’ pemulihan bebas penyakit • Delegate dari Negara Anggota yang bersangkutan yang menginginkan untuk memperoleh kembali bebas penyakit harus menyampaikan dokumen ‘self- declaration’ yang baru ke OIE (self-declaration@oie.int), dengan memberikan bukti yang didokumentasikan bahwa negara, zona atau kompartemen telah memulihkan ‘self-declared’ bebas penyakit sesuai dengan ketentuan yang relevan dalam Terrestrial atau Aquatic Code, mengikuti langkah-langkah untuk ‘self- declaration’ yang pertama.
  • 24. Determinasi status avian influenza dari suatu negara, zona atau kompartemen Article 10.4.2. 1. Avian influenza adalah wajib dilaporkan (notifiable) di seluruh negara, suatu program kesadaran masyarakat diberlakukan, dan terhadap seluruh kejadian terduga avian influenza yang dilaporkan dilakukan investigasi lapangan, dan jika diperlukan investigasi laboratorium; 2. Surveilans yang tepat diberlakukan untuk menunjukkan adanya infeksi tanpa adanya gejala-gejala klinis pada unggas, dan risiko yang ditimbulkan oleh unggas selain ayam; hal ini dapat dicapai melalui program surveilans avian influenza sesuai dengan Artikel 10.4.27. dan 10.4.33.; 3. Pertimbangan semua faktor epidemiologi untuk kejadian avian influenza dan perspektif historisnya.
  • 25. Negara, zona atau kompartemen bebas avian influenza Article 10.4.3. • Suatu negara, zona atau kompartemen dapat dipertimbangkan bebas avian influenza Ketika telah ditunjukkan bahwa infeksi dengan virus avian influenza pada unggas tidak ada di negara, zona atau kompartemen dalam 12 bulan terakhir, berdasarkan surveilans sesuai dengan Artikel 10.4.27. - 10.4.33.
  • 26. Negara, zona atau kompartemen bebas infeksi virus HPAI pada ayam Article 10.4.4. 1. Telah dtunjukkan bahwa infeksi dengan virus high pathogenicity avian influenza (HPAI) pada ayam tidak ada di negara, zona atau kompartemen selama 12 bulan, meskipun status berkaitan dengan virus low pathogenicity avian influenza (LPAI) mungkin tidak diketahui; atau 2. Ketika, berdasarkan surveilans sesuai dengan Artikel 10.4.27. – 10.4.33., tidak memenuhi kriteria bebas avian influenza tetapi setiap virus yang terdeteksi tidak teridentifikasi sebagai virus high pathogenicity avian influenza.
  • 27. Negara, zona atau kompartemen bebas infeksi virus HPAI pada ayam Article 10.4.4. (lanjutan) • Surveilans mungkin perlu disesuaikan dengan bagian-bagian negara atau zona atau kompartemen yang ada tergantung pada faktor-faktor historis atau geografis, struktur industri, data populasi, atau kedekatan dengan waktu kejadian wabah terbaru. • Jika infeksi dilakukan pada ayam di suatu negara, zona atau kompartemen yang sebelumnya bebas, status bebas dapat diperoleh kembali 3 bulan setelah kebijakan ‘stamping-out’ (termasuk disinfeksi dari seluruh peternakan yang terdampak) telah diterapkan, asalkan surveilans sesuai dengan Artikel 10.4.27. – 10.4.33. telah dilakukan selama periode 3 bulan tersebut.