Penanaman Modal Dalam Negri Dan Luar Negri

1. HUKUM BISNIS DAN LINGKUNGAN
Disusun Oleh : Ferdy Caturangga (43216010261)
Dosen Pengampu : Prof. Dr. Hapzi Ali, ir, CMA, MM, MPM
PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI DAN LUAR NEGRI
A. Definisi Penanaman Modal Dalam Negri (PMDN)
pengertian, Penanaman Modal Dalam Negeri (selanjutnya disebut sebagai “PMDN”)
berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
(“UUPM”), yaitu kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik
Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam
negeri. Pengertian dari penanam modal dalam negeri adalah perseorangan warga Negara
Indonesia, badan usaha Indonesia, Negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan
penanaman modal di wilayah Negara Republik Indonesia. Badan usaha Indonesia yang
dimaksudkan disini dapat berbentuk perseroan terbatas (“PT”) Berdasarkan Pasal 5 ayat (1)
UUPM, dijelaskan bahwa PMDN dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk
badan hukum, tidak berbadan hukum, atau usaha perseorangan, sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan. Pasal 5 ayat (3) UUPM lebih lanjut menjelaskan, penanam
modal dalam negeri dan asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk PT dilakukan
dengan melakukan hal-hal sebagai berikut: 1. mengambil bagian saham pada saat pendirian
perseroan terbatas; 2. membeli saham; dan 3. melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan

2. B. Penanaman Modal Asing (PMA)
Penanaman Modal Asing (PMA) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan
usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik
dengan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal asing.
Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1967 ditegaskan bahwa pengertian penanaman
modal asing di dalam Undang-undang No.1 Tahun 1967 hanyalah meliputi penanaman modal
asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan-ketentuan Undang-
undang No.1 Tahun 1967 dan yang digunakan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia,
dalam arti bahwa pemilik modal secara langsung menanggung risiko dari penanaman modal
tersebut.
Pengertian modal asing dalam Undang-undang No.1 Tahun1967 menurut pasal 2 ialah :
a. alat pembayaran luar negeri yang tidak merupakan bagian dari kekayaan devisa
Indonesia, yang dengan persetujuan Pemerintah digunakan untuk pembiayaan
perusahaan di Indonesia.
b. alat-alat untuk perusahaan, termasuk penemuan-penemuan baru milik orang asing
dan bahanbahan, yang dimasukkan dari luar ke dalam wilayah Indonesia, selama
alat-alat tersebut tidak dibiayai dari kekayaan devisa Indonesia.
c. bagian dari hasil perusahaan yang berdasarkan Undang-undang ini diperkenankan di
transfer, tetapi dipergunakan untuk membiayai perusahaan di Indonesia
C. Pengesahan Dan Perizinan PMDN
Berdasarkan Pasal 25 ayat (4) UUPM, perusahaan penanam modal, termasuk PMDN, yang akan
melakukan kegiatan usaha wajib memperoleh izin sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangundangandari instansi yangmemiliki kewenangan.Izinsebagaimanadisebutkansebelumnya
diperoleh melalui pelayanan terpadu satu pintu. Pelayananan terpadu satu pintu ini bertujuan untuk
membantu penanam modal dalam memperoleh kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi
mengenai penanamanmodal, baik penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing.

3. D. Fasilitas Khusus PMDN
Perbedaan mendasar pada perusahaan PMDN dan PT biasa yaitu PMDN mendapatkan
fasilitas dari pemerintah Indonesia dalam menjalankan usahanya dimana fasilitas tersebut tidak
didapatkan oleh PT biasa. Berdasarkan Pasal 18 ayat (2) UUPM dijelaskan bahwa fasilitas
penanaman modal tersebut dapat diberikan kepada penanaman modal yang:
1. melakukan perluasan usaha; atau
2. melakukan penanaman modal baru. Lebih lanjut, Pasal 18 ayat (4) UUPM menjelaskan bentuk
fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah kepada penanaman modal, termasuk di dalamnya
PMDN, dapat berupa:
1. pajak penghasilan melalui pengurangan penghasilan netto sampai tingkat tertentu t
erhadap jumlah penanaman modal yang dilakukan dalam waktu tertentu;
2. pembebasan atau keringanan bea masuk atas impor barang modal, mesin, atau
peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri;
3. pembebasan atau keringanan bea masuk bahan baku atau bahan penolong untuk keperluan
produksi untuk jangka waktu tertentu dan persyaratan tertentu;
4. pembebasan atau penangguhan Pajak Pertambahan Nilai atas impor barang modal atau mesin
atau peralatn untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri selama
jangka waktu tertentu;
5. penyusutan atau amortisasi yang dipercepat; dan 6. keringanan Pajak Bumi dan Bangunan,
khususnya untuk bidang usaha tertentu, pada wilayah atau daerah atau kawasan tertentu.
E. Implementasi Penanaman Modal
KONTAN.CO.ID - KUALA LUMPUR. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia terus
membenahi infrastruktur untuk mengembangkan pasar modal Indonesia. Tercatat pada akhir
Januari 2019, jumlah investor di pasar modal Indonesia telah mencapai 1.676.606. Jumlah
tersebut telah meningkat 3,53% bila dibandingkan pada akhir tahun 2018 yang mencapai 1,61
juta investor. Atau selama Januari jumlah investor bertambah sebanyak 57.234 orang.

4. Direktur Utama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) Friderica Widyasari Dewi
mengatakan, perkembangan jumlah investor yang cukup signifikan tersebut tak terlepas dari
pengembangan infrastruktur pasar modal yang semakin memudahkan bagi investor.
Ia menguraikan, pada 2018, KSEI telah merealisasikan pengembangan sistem utama The
Central Depository and Book-Entry Settlement System (C-BEST) genarasi terbaru. Kemudian
KSEI juga sukses mempercepat siklus penyelesaikan transaksi dari tiga hari menjadi dua hari
saja.
"Dengan percepatan penyelesaikan transaksi ini, kami menilai, investor akan semakin tertarik
masuk ke pasar modal," ujarnya di Kuala Lumpur, Malaysia, Kamis (21/2).
Selain itu, wanita yang akrap disapa Kiki ini menuturkan, KSEI juga sukses melakukan
simplifikasi pembukaan rekening efek (RE) dan rekening dana nasabah (RDN). Hal ini berkat
kerjasama semua pihak, baik dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sekuritas, dan bank RDN.
"Sekarang membuka refekening efek sudah bisa dalam satu jam saja saja,"ujarnya.
Kemudahan ini, menurut Kiki, akan menarik minat investor dari luar negeri maupun dari dalam
negeri, khususnya di daerah untuk terjun ke pasar modal. Ini juga diharapkan dapat memicu
kenaikan jumlah investor. Apalagi kapasitas sistem KSEI saat ini sudah meningkat enam kali
lipat dan mampu menangani 3 juta investor.
Selain itu, Kiki juga mengatakan, KSEI tengah mengembangkan e-proxy dan e-voting platform.
Pengembangan ini akan memudahkan emiten maupun investor dalam menyelenggarakan Rapat
Umum Pemegang Saham (RUPS). Dengan adanya sistem ini, maka investor dapat memberikan
hak suara mereka.
"Selama ini kerap emiten itu mengeluh, tidak dapat melakukan RUPS karena tidak kuorum,
sementara investor juga kesulitan datang karena tinggal di daerah, atau malah di luar negeri.
Sistem ini akan memudahkan investor mendapatkan hak-hak mereka," terang Kiki. Menurut Kiki
sistem ini sebenarnya sudah lama diterapkan di luar negeri, namun di Indonesia masih baru
dikembangkan.
Selain itu, KSEI juga tengah mengkaji kemungkinan menerapkan full dematerialisasi di pasar
modal. Hal ini mengingat masih banyak investor, khususnya pemilik perusahaan, yang masih
memegang kepemilikan saham dalam bentuk fisik berupa sertifikat.
Hal ini, menurut Kiki membuat transaksi di bursa kurang liquid. Jumlah investor yang masih
memegang bentuk fisik kepemilikan saham ini masih cukup besar.
Ke depan, KSEI berupaya untuk meningkatkan kepercayaan investor sehingga mereka tidak lagi
memegang bukti kepemilikan saham dalam bentuk seritfikat, namun sudah online dan semuanya
tercatat di KSEI.

5. Daftar Pustaka
Ali, HBL, Modul 11 HBL, Penanaman Modal Dalam Negri Dan Asing
Laoli, 2019. https://investasi.kontan.co.id/news/jumlah-investor-baru-di-pasar-modal-indonesia-
bertambah-57234-di-januari-2019 (Diakses 15 July 2019, 23.00)