HUKUM BISNIS DAN LINGKUNGAN JEAN CALVIN RUDOLF BAB 11

2. NAMA: JEAN CALVIN RUDOLF
BAB 11
KUIS 11
DEFINISI PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI
· Penanaman Modal Dalam Negeri atau (PMDN) adalah kegiatan menanam
modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan
oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri
· Penanaman Modal Dalam Negeri (selanjutnya disebut sebagai “PMDN”)
berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman
Modal (“UUPM”), yaitu kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah
negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan
menggunakan modal dalam negeri. Pengertian dari penanam modal dalam negeri
adalah perseorangan warga Negara Indonesia, badan usaha Indonesia, Negara
Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah Negara
Republik Indonesia. Badan usaha Indonesia yang dimaksudkan disini dapat berbentuk
perseroan terbatas (“PT”)
· Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UUPM, dijelaskan bahwa PMDN dapat dilakukan
dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum, atau
usaha perseorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal
5 ayat (3) UUPM lebih lanjut menjelaskan, penanam modal dalam negeri dan asing
yang melakukan penanaman modal dalam bentuk PT dilakukan dengan melakukan hal-
hal sebagai berikut:
1. mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas;
2. membeli saham; dan
3. melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
DEFINISI PENANAMAN MODAL ASING
· berdasarkan Undang-undang No. 11 Tahun 1970 tentang Penanam Modal Asing,
adalah sebagai berikut :
“Penanam Modal Asing adalah Penanaman Modal Asing secara langsung yang
dilangsungkan atau berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang No.1 Tahun 1967

3. tentang Penanam Modal Asing dan yang digunakan untuk menjalankan perusahaan di
Indonesia, dalam arti bahwa pemilik modal secara langsung menanggung resiko di
penanaman modal tersebut.”
· berdasarkan Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal,
adalah sebagai berikut :
“Penanam Modal Asing adalah Kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di
wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik
yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan
penanam modal dalam negeri”
DEFINISI PASAR MODAL
· Pasar modal merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum
dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang
diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek Pasar Modal
menyediakan berbagai alternatif bagi para investor selain alternatif investasi lainnya,
seperti: menabung di bank, membeli emas, asuransi, tanah dan bangunan, dan
sebagainya. Pasar Modal bertindak sebagai penghubung. Pasar Modal bertindak
sebagai penghubung antara para investor dengan perusahaan
ataupun institusi pemerintah melalui perdagangan instrumen melalui jangka panjang
seperti obligasi, saham, dan lainnya. Berlangsungnya fungsi pasar modal (Bruce Lliyd,
1976), adalah meningkatkan dan menghubungkan aliran dana jangka panjang dengan
"kriteria pasarnya" secara efisien yang akan menunjang pertumbuhan riil ekonomi
secara keseluruhan.
PRODUK-PRODUK DI PASAR MODAL
1. Reksa Dana
Reksa dana (mutual fund) adalah sertifikat yang menjelaskan bahwa pemiliknya
menitipkan uang kepada pengelola reksa dana (manajer investasi) untuk digunakan
sebagai modal berinvestasi. Melalui dana reksa ini nasihat investasi yang baik “jangan
menaruh semua telur dalam satu keranjang” bisa dilaksanakan. Pada prinsipnya
investasi pada reksa dana adalah melakukan investasi yang menyebar pada sejumlah
alat investasi yang diperdagangkan di pasar modal dan pasar uang.
Adapun sasaran reksa dana diantaranya adalah pendapatan, pertumbuhan, dan
keseimbangan. Keputusan untuk memilih saham yang memberikan dividen/bunga ada
ditangan manajer investasi. Manajer investasi mempunyai hak untuk mendistribusikan
atau tidak dividen/bunga yang diperolehnya kepada pemodal. Jika prospektusnya
menerangkan bahwa dividen/bunga akan didistribusikan maka dalam waktu tertentu
pemodal akan mendapatkan dividen/bunga.
2. Saham

4. Secara sederhana saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan atau pemilikan
seseorang atau badan dalam suatu perusahaan. Wujud saham adalah selembar kertas
yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemilik perusahaan yang
menerbitkan kertas tersebut. Membeli saham tidak ubahnya dengan menabung.
Imbalan yang akan diperoleh dengan kepemilikan sahma adalah kemampuannya
memberikan keuntungan yang tidak terhingga. Tidak terhingga ini bukan berarti
keuntungan investasi saham biasa sangat besar, tetapi tergantung pada perkembangan
perusahaan penerbitnya. Bila perusahaan penerbit mampu menghasilkan laba yang
besar maka ada kemungkinan para pemegang sahamnya akan menikmati keuntungan
yang besar pula. Karena laba yang besar tersebut menyediakan dana yang besar untuk
didistribusikan kepada pemegang saham sebagi dividen.
3. Saham Preferen
Saham preferen adalah gabungan (hybrid) antara obligasi dan saham biasa. Artinya
disamping memiliki karakteristik seperti obligasi juga memiliki karakteristik saham biasa.
Karakteristik obligasi misalnya saham preferen memberikan hasil yang tetap seperti
bunga obligasi. Biasanya saham preferen memberikan pilihan tertentu atas hak
pembagian dividen. Ada pembeli saham preferen yang menghendaki penerimaan
dividen yang besarnya tetap setiap tahun, ada pula yang menghendaki didahulukan
dalam pembagian dividen, dan lain sebagainya.
4. Obligasi
Obligasi adalah surat berharga atau sertifikat yang berisi kontrak antara pemberi
pinjaman dengan penerima pinjaman. Surat obligasi adalah selembar kertas yang
menyatakan bahwa pemilik kertas tersebut memberikan pinjaman kepada perusahaan
yang menerbitkan obligasi. Pada dasarnya memiliki obligasi sama persis dengan
memiliki deposito berjangka. Hanya saja obligasi dapat diperdagangkan. Obligasi
memberikan penghasilan yang tetap, yaitu berupa bunga yang dibayarkan dengan
jumlah yang tetap pada waktu yang telah ditetapkan. Obligasi juga memberikan
kemungkinan untuk mendapatkan capital gain, yaitu selisih antara harga penjualan
dengan harga pembelian. Kesulitan untuk menentukan penghasilan obligasi disebabkan
oleh sulitnya memperkirakan perkembangan suku bunga. Padahal harga obligasi
sangat tergantung dari perkembangan suku bunga. Bila suku bunga bank menunjukkan
kecenderungan meningkat, pemegang obligasi akan menderita kerugian.
FORUM 11
Kasus PT.Indosat
Menerima surat resmi dari negara lain (G to G atau government to government) adalah
salah satu indikasi adanya ketidakpercayaan negara lain terhadap proses hukum yang
dijalankan oleh pemerintah Indonesia. Indosat (yang mayoritas sahamnya dimiliki
Qatar) saat ini sedang dikasuskan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia terkait
dugaan penyalahgunaan frekuensi 3G yang melibatkan Indosat dan anak usahanya
Indosat Mega Media (IM2). Sebuah tuduhan yang banyak dibantah oleh berbagai pihak.
Bantahan paling keras dilakukan Masyarakat Telekomunikasi (MasTel) yang
menyatakan bahwa penggunaan frekuensi Indosat oleh IM2 sama sekali tidak
melanggar peraturan.
Menkominfo Tifatul Sembiring juga telah mengirimkan surat ke Presiden SBY
ditembuskan kepada Presiden SBY, Wakil Presiden Boediono, Menkopolhukam, Menko

5. Perekonomian, Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), terkait kasus yang membelit
Indosat dan IM2. Dalam surat bernomor T684/M.KOMINFO/KU.O4.01/11/2012tersebut
ditegaskan bahwa kerjasama Indosat dan IM2 terkait penyelanggaraan internet 3G di
frekuensi 2,1 GHz tidak melanggar aturan.
Padahal dalam UU Telekomunikasi No. 3/1999 Pasal 44 dinyatakan masalah
penyalahgunaan frekuensi diselidiki oleh PPNS Kemenkominfo. Sedangkan di Pasal 36
UU Kejaksaan juga ditegaskan, jaksa harus menghormati instansi lain dalam
melaksanakan kewenangannya.
Bila antar lembaga pemerintah sendiri sudah tidak ada saling percaya terhadap
lembaga pemerintah lainnya, ini preseden buruk bagi negara ini. Wajar bila Qatar
meragukan Indonesia mampu menangani kasus ini dengan baik.
Hingga kini, tidak jelas apa alasan Kejagung seolah memperlambat proses penanganan
kasus IM2. Bahkan untuk tersangka-tersangka yang telah ditetapkan pun Kejagung
masih merahasiakan bukti-bukti yang menunjukkan keterlibatan mereka dalam kasus
ini. Jika bukti sudah ada, kenapa tidak langsung disidangkan agar jelas ‘bersalah atau
tidak’-nya.
Situasi ini jelas membuat industri telekomunikasi berada dalam ketidakpastian
hukum. Jika IM2 & Indosat dinyatakan bersalah, maka seluruh penyedia layanan
internet se-Indonesia juga bisa dinyatakan bersalah. Sebab kerjasama yang
perusahaan-perusahaan ini lakukan untuk menjalankan bisnisnya sama persis dengan
perjanjian bisnis antara Indosat dengan IM2.
Jika diteruskan, efek jangka panjangnya adalah perusahaan-perusahaan asing akan
malas untuk berinvestasi di Indonesia.
Sumber:
https://sereeeias.wordpress.com/2013/05/31/penanaman-modal-asing-dan-penanaman-
modal-dalam-negeri/