HBL,Mei Ika Sihombing, Hapzi Ali.Hukum bisnis dan lingkungan yang benar

MODUL PERKULIAHAN
Penanaman Modal Asing dan
Penanaman Modal dalam Negeri
MEI IKA D SIHOMBING
43217010188
Modul Standar untuk digunakan dalam Perkuliahan
di Universitas Mercu Buana
Fakultas Program Studi
Tatap
Muka
Kode MK Disusun Oleh
FEB Akuntansi
01
…. Dhaifina Fathihah

2 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA http://www.mercubuana.ac.id
Dafar Isi
DAFTAR ISI……………………………………………………………………………2
BAB I PENDAHULUAN
1. Latar Belakang………………………………………………………………………3
2. Rumusan
Masalah……………………………………………………………………3
3. Tujuan dan Manfaat………………………………………………………………3
BAB II PEMBAHASAN
1. Penanaman Modal Asing ………………………………………………………… 4
2. Penanaman Modal Dalam Negeri ……………………………………………. 15
3. Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal …………………………………..
18
4. Kasus ……………………………………………………………………………. 27
BAB III PENUTUP
1. Kesimpulan ………………………………………………………………………. 32
2. Saran …………………………………………………………………………….. 33
Dafar Pustaka
Ismail Suny dan Rochmat Rudiro, Tinjauan dan Pembahasan Undang-Undang
Penanaman Modal Asing dan Kredit Luar Negeri, (Jakarta: Pradjna Paramita, 1998)
Aminuddin Ilmar, Hukum Penanaman Modal di Indonesia, (Jakarta: Prenada Media,
2004)
Ida Bagus Rahmdi Supancana, Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi
Langsung di Indonesia, (Jakarta: PT. Ghalia Indonesia, 2006)

A. PENANAMAN MODAL ASING
1. Pengertian dan Dasar Hukum Penanaman Modal Asing di Indonesia
Penanaman modal asing merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh pihak
asing dalam rangka menanamkan modalnya disuatu negara dengan tujuan untuk
mendapatkan laba melalui penciptaan suatu produksi atau jasa.Undang – undang
nomor 11 tahun 1970 tentang Penanaman Modal Asing menyebutkan bahwa
: “pengertian penanaman modal dalam undang – undang ini hanyalah meliputi
penanaman modal asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan
ketentuan – ketentuan undang – undang ini dan yang digunakan untuk
menjalankan perusahaan di Indonesia, dalam artian bahwa pemilik modal secara
langsung menanggung risiko dari penanaman modal tersebut”.
Sedangkan pengertian modal asing dalam undang – undang tersebut adalah:
a) Alat pembayaran luar negeri yang tidak merupakan bagian dari kekayaan
devisa Indonesia, yang dengan persetujuan pemerintah digunakan untuk
pembiayaan perusahaan di Indonesia.
b) Alat-alat untuk perusahaan, termasuk penemuan-penemuan baru milik orang
asing dan bahan-bahan, yang dimasukkan dari luar ke dalam wilayah
Indonesia, selama alat-alat tersebut tidak dibiayai dari kekayaan devisa Indonesia.
c) Bagian dari hasil perusahaan yang berdasarkan undang – undang ini
keuntungan yang diperkenankan ditransfer, tetapi dipergunakan untuk membiayai
perusahaan di Indonesia.
Aliran modal dari suatu negara ke negara lainnya bertujuan untuk memperoleh
pendapatan yang lebih tinggi, yang lebih produktif dan juga sebagai diversifikasi
usaha. Hasil yang diharapkan dari aliran modal internasional adalah meningkatnya
output dan kesejahteraan dunia. Disamping peningkatan income dan output,
keuntungan bagi negara tujuan dari aliran modal asing adalah :

a) Investasi asing membawa teknologi yang lebih mutakhir. Besar kecilnya
keuntungan bagi negara tujuan tergantung pada kemungkinan penyebaran teknologi
yang bebas bagi perusahaan.
b) Investasi asing meningkatkan kompetisi di negara tujuan. Masuknya
perusahaan baru dalam sektor yang tidak diperdagangkan (non tradable sector)
meningkatkan output industri dan menurunkan harga domestik, sehingga pada
akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan.
c) Investasi asing dapat berperan dalam mengatasi kesenjangan nilai tukar
dengan negara tujuan (investment gap).
Investasi asing di Indonesia dapat dilakukan dalam dua bentuk investasi, yaitu
(Pandji Anoraga, 1995: 46) :
1) Investasi Portofolio
Investasi portofolio dilakukan melalui pasar modal dengan instrumen surat berharga
seperti saham dan obligasi. Dalam investasi portofolio, dana yang masuk ke
perusahaan yang menerbitkan surat berharga (emiten), belum tentu membuka
lapangan kerja baru. Sekalipun ada emiten yang setelah mendapat dana dari pasar
modal untuk memperluas usahanya atau membuka usaha baru, hal ini berarti pula
membuka lapangan kerja. Tidak sedikit pula dana yang masuk ke emiten hanya
untuk memperkuat struktur modal atau mungkin malah untuk membayar hutang
bank. Selain itu, dalam proses ini tidak terjadi alih teknologi atau alih
keterampilan manajemen
2) Investasi Langsung
Investasi langsung atau disebut juga dengan penanaman modal asing (PMA)
merupakan bentuk investasi dengan jalan membangun, membeli total atau
mengakuisisi perusahaan. Penanaman modal asing (PMA) atau Foreign direct
investment (FDI) lebih banyak mempunyai kelebihan. Selain sifatnya yang
permanen/ jangka panjang, penanaman modal asing memberi andil dalam alih
teknologi, alih keterampilan manajemen dan membuka lapangan kerja baru.
Lapangan kerja ini penting diperhatikan, mengingat bahwa masalah menyediakan
lapangan kerja merupakan masalah yang cukup memusingkan pemerintah.

Penanaman Modal Asing hanya meliputi PMA secara langsung (foreign direct
investment/FDI) berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 1970 maka pemilik
modal secara langsung menanggung risiko dari investasi tersebut.
Dikalangan masyarakat, kata investasi memiliki pengertian yang lebih luas karena
dapat mencakup baik investasi langsung (direct investment) maupun investasi tidak
langsung (portfolio investment), sedangkan kata penanaman modal lebih
mempunyai konotasi kepada investasi langsung. Penanaman modal baik
langsung atau tidak langsung memiliki unsur-unsur, adanya motif untuk
meningkatkan atau setidak-tidaknya mempertahankan nilai modalnya.[1]
Dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal telah ditentukan secara jelas tentang bentuk hukum perusahaan
penanaman modal asing. Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan
terbatas. Secara lengkap, bunyi Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2007 tentang Penanaman modal:
“penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan
hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah negara Republik
Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.”[2]
Unsur yang melekat dalam ketentuan ini meliputi:
1. bentuk hukum dari perusahaan penanaman modal asing adalah perseroan
terbatas (PT);
2. didasarkan pada hukum Indonesia;
3. berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia.
Penanaman modal asing di Indonesia dapat dilakukan oleh pihak asing/perorangan
atau badan hukum ke dalam suatu perusahaan yang seratus persen diusahakan
oleh pihak asing atau dengan menggabungkan modal asing itu dengan modal
nasional.
Menurut Ismail Suny ada 3 (tiga) macam kerjasama antara modal asing
dengan modal nasional berdasarkan undang-undang penanaman modal asing No. 1
Tahun 1967 yaitu joint venture, joint enterprise dan kontrak karya.[3]
a.Joint Venture
Joint venture merupakan kerjasama antara pemilik modal asing dengan pemilik
modal nasional semata-mata berdasarkan suatu perjanjian belaka (contractual).

Misalnya bentuk kerjasama antara Van Sickle Associates Inc.,(suatu badan
hukum yang berkedudukan di Delaware, AmerikaSerikat) dengan PT
Kalimantan Plywood Factory (suatu badan hukum Indonesia) untuk bersama-sama
mengolah kayu di Kalimantan Selatan. Kerjasama ini juga biasa disebut dengan
“Contract of Cooperation” yang tidak membentuk suatu badan hukum Indonesia
seperti yang dipersyaratkan dalam Pasal 3 UU PMA.[4]
Berbagai macam corak atau variasi dari joint venture yang ditemukan dalam praktik
aplikasi penanaman modal asing dikemukakan sebagai berikut:
1) Technical Assistance (service) Contract : suatu bentuk kerjasama yang
dilakukan antara pihak modal asing dengan modal nasional sepanjang yang
bersangkut paut dengan skill atau cara kerja (method) misalnya; suatu perusahaan
modal nasional yang ingin memajukan atau meningkatkan produksinya.
Membutuhkan suatu peralatan baru disertai cara kerja atau metode kerja. Dalam hal
demikian, maka dibutuhkan (diperlukan) technical assistance dari perusahaan modal
asing di luar negeri dengan cara pembayaran sejumlah uang tertentu yang dapat
diambilkan dari penjualan produksi perusahaan yang bersangkutan.
2) Franchise and brand-use Agreement : suatu bentuk usaha kerjasama
yang digunakan, apabila suatu perusahaan nasional atau dalam negeri hendak
memproduksi suatu barang yang telah mempunyai merek terkenal seperti: Coca-
Cola, Pepsi-Cola, Van Houten, Mc’ Donalds, Kentucky Fried Chicken, dan
sebagainya.
3) Management Contract: suatu bentuk usaha kerjasama antara pihak modal
asing dengan modal nasional menyangkut pengelolaan suatu perusahaan
khusunya dalam hal pengelolaan manajemen oleh pihak modal asing terhadap suatu
perusahaan nasional. Misalnya yang lazim dipergunakan dalam pembuatan
maupun pengelolaan hotel yang bertaraf internasional oleh pihak Indonesia
diserahkan kepada swasta luar negeri seperti; Hilton International Hotel,
Mandarin International Hotel, dan sebagainya.
4) Build, Operation, and Transfer (B.O.T) : suatu bentuk kerjasama yang relatif
baru dikenal yang pada pokoknya merupakan suatu kerjasama antara para
pihak, dimana suatu objek dibangun, dikelola, atau dioperasikan selama jangka
waktu tertentu diserahkan kepada pemilik asli.

Menurut Ismail Suny ada 3 (tiga) macam kerjasama antara modal asing
dengan modal nasional berdasarkan undang-undang penanaman modal asing No. 1
Tahun 1967 yaitu joint venture, joint enterprise dan kontrak karya.[3]
a.Joint Venture
Joint venture merupakan kerjasama antara pemilik modal asing dengan pemilik
modal nasional semata-mata berdasarkan suatu perjanjian belaka (contractual).
Misalnya bentuk kerjasama antara Van Sickle Associates Inc.,(suatu badan
hukum yang berkedudukan di Delaware, AmerikaSerikat) dengan PT
Kalimantan Plywood Factory (suatu badan hukum Indonesia) untuk bersama-sama
mengolah kayu di Kalimantan Selatan. Kerjasama ini juga biasa disebut dengan
“Contract of Cooperation” yang tidak membentuk suatu badan hukum Indonesia
seperti yang dipersyaratkan dalam Pasal 3 UU PMA.[4]
Berbagai macam corak atau variasi dari joint venture yang ditemukan dalam praktik
aplikasi penanaman modal asing dikemukakan sebagai berikut:
1) Technical Assistance (service) Contract : suatu bentuk kerjasama yang
dilakukan antara pihak modal asing dengan modal nasional sepanjang yang
bersangkut paut dengan skill atau cara kerja (method) misalnya; suatu perusahaan
modal nasional yang ingin memajukan atau meningkatkan produksinya.
Membutuhkan suatu peralatan baru disertai cara kerja atau metode kerja. Dalam hal
demikian, maka dibutuhkan (diperlukan) technical assistance dari perusahaan modal
asing di luar negeri dengan cara pembayaran sejumlah uang tertentu yang dapat
diambilkan dari penjualan produksi perusahaan yang bersangkutan.
2) Franchise and brand-use Agreement : suatu bentuk usaha kerjasama
yang digunakan, apabila suatu perusahaan nasional atau dalam negeri hendak
memproduksi suatu barang yang telah mempunyai merek terkenal seperti: Coca-
Cola, Pepsi-Cola, Van Houten, Mc’ Donalds, Kentucky Fried Chicken, dan
sebagainya.
3) Management Contract: suatu bentuk usaha kerjasama antara pihak modal
asing dengan modal nasional menyangkut pengelolaan suatu perusahaan
khusunya dalam hal pengelolaan manajemen oleh pihak modal asing terhadap suatu
perusahaan nasional. Misalnya yang lazim dipergunakan dalam pembuatan
maupun pengelolaan hotel yang bertaraf internasional oleh pihak Indonesia

diserahkan kepada swasta luar negeri seperti; Hilton International Hotel,
Mandarin International Hotel, dan sebagainya.
4) Build, Operation, and Transfer (B.O.T) : suatu bentuk kerjasama yang relatif
baru dikenal yang pada pokoknya merupakan suatu kerjasama antara para
pihak, dimana suatu objek dibangun, dikelola, atau dioperasikan selama jangka
waktu tertentu diserahkan kepada pemilik asli.
b. Joint Enterprise
Joint enterprise merupakan suatu kerjasama antara penanaman modal asing
dengan penanaman modal dalam negeri dengan membentuk suatu perusahaan atau
badan hukum baru sesuai dengan yang diisyaratkan dalam Pasal 3 UU PMA. Joint
Enterprise merupakan suatu perusahaan terbatas, yang modalnya terdiri dari modal
dalam nilai rupiah maupun dengan modal yang dinyatakan dalam valuta asing.[5]
c. Kontrak Karya
Pengertian kontrak karya (contract of work) sebagai suatu bentuk usaha kerjasama
antara penanaman modal asing dengan modal nasional terjadi apabila penanam
modal asing membentuk badan hukum Indonesia dan badan hukum ini
mengadakan perjanjian kerja sama dengan suatu badan hukum yang
mempergunakan modal nasional. Bentuk kerjasama kontrak karya ini hanya terdapat
dalam perjanjian kerja sama antara badan hukum milik negara (BUMN) seperti;
Kontrak karya antara PN. Pertamina dengan PT. Caltex International Petroleum
yang berkedudukan di Amerika Serikat.
Disamping ketiga bentuk kerjasama di atas masih terdapat bentuk kerjasama yang
lain seperti production sharing, management contract, penanaman modal asing
dengan disc-rupiah dan kredit untuk proyek (barang modal).
Keberadaan penanaman modal asing secara langsung (foreign direct
investment) tidak dapat dipungkiri telah memberi banyak manfaat bagi negara
penerima modal (host country), begitu pula bagi investor maupun bagi negara asal
(home country).

Bagi negara penerima modal (host country) keberadaaan investasi yang
ditanamkan oleh investor, khususnya penanaman modal asing secara langsung
(foreign direct investment), ternyata telah memberikan dampak positif atau manfaat
di dalam pembangunan.
2. Kontrak Penanaman Modal Asing
Sebagaimana diketahui, penanaman modal asing di Indonesia dapat dilakukan :
a) Oleh pihak asing (perorangan atau badan hukum), ke dalam suatu perusahaan
yang seratus persen diusahakan oleh pihak asing.
b) Dengan menggabungkan modal asing itu dengan modal nasional.
Secara yuridis hal yang pertama itu tidak menimbulkan persoalan yang terlalu
rumit, karena sudah jelas bahwa bukan hanya modal akan tetapi kekuasaan dan
pengambilan keputusan (decision making) dilakukan oleh pihak asing, sepanjang
segala sesuatu itu memperoleh persetujuan dari pemerintah Indonesia atau selama
kebijakan -kebijakannya tidak melanggar hukum dan ketertiban umum yang
berlaku di Indonesia. Yang lebih sulit diatur adalah berbagai – bagai bentuk
kerjasama antara modal asing dan modal nasional. Sebab disini kita benar-benar
harus menghadapi berbagai variasi antara perimbangan modal dan kekuasaan
(management) yang sesungguhnya. Sehingga disini kita harus lebih
memperhatikan keadaan perusahaan yang sebenar -benarnya daripada dalam hal
perusahaan yang semata-mata bekerja dengan modal asing saja.
3. Teori Penanaman Modal Asing
a) Teori R. Vernon
Vernon (1966) menjelaskan penanaman modal asing dengan model yang disebut
Model Siklus Produk (Pandji Anoraga, 1995: 53). Dalam model ini, introduksi dan
pengembangan produk baru di pasar mengikuti tiga tahap. Pendorong untuk
mengembangkan produk baru diberikan oleh kebutuhan dan peluang pasar. Dalam
tahap satu, pada waktu produk pertama kali dikembangkan dan dipasarkan,
diperlukan suatu hubungan yang erat antara kelompok desain, produksi dan

pemasaran dari perusahaan dan pasar yang akan dilayani oleh produk itu.
Untuk itu produksi dan penjualan perlu dilakukan di dalam negeri. Tahap kedua
yakni perusahaan mulai memikirkan kemungkinan mencari pasar – pasar baru di
negara – negara yang relatif maju dan ekspor pun mulai dilakukan dengan tujuan
negara dunia ketiga. Keuntungan perusahaan terletak pada skala ekonomi dalam
produksi, pengangkutan dan pemasaran. Strategi – strategi penentuan harga dan
lokasi didasarkan atas aksi dan reaksi multinational corporation yang lain dan bukan
pada biaya komperatif. Tahap ketiga atau tahap terakhir yakni dimana produk
telah terbuat dengan baik dengan desain yang distandarisasi, sehingga risetan
keterampilan manajemen tidak lagi penting. Tenaga kerja yang tidak terampil dan
setengah terampil mulai mendapat tempat dan konsekuensinya, produk bergerak ke
negara-negara yang sedang berkembang, dimana ongkos tenaga kerjanya masih
lebih rendah. Produk – produk yang dihasilkan di negara berkembang tersebut akan
diimpor kembali ke negara asal dan juga ke pasar negara yang lebih maju. Oleh
karena itu, lokasi produksi akan lebih ditentukan oleh perbedaan biaya dari jarak
pasar. Investasi luar negeri akan dilihat sebagai suatu cara untuk dapat
mempertahankan daya saing perusahaan dalam produk-produk inovatifnya.
b) Teori J.H Dunning
John Dunning (1977) dalam menjelaskan faktor – faktor yang mempengaruhi
penanaman modal asing melalui teori ancangan eklektis (Pandji Anoraga, 1995: 57).
Teori eklektis menetapkan suatu set yang terdiri dari tiga persyaratan yang
diperlukan bila sebuah perusahaan akan berkecimpung dalam penanaman modal
asing. Yang pertama adalah adanya keunggulan spesifik perusahaan. Rentang
keunggulan yang dapat menumbuhkan FDI adalah :
1) Teknologi pemilikan disebabkan karena kegiatan penelitian dan
pengembangan.
2) Keterampilan manajerial, pemasaran, atau lainnya yang spesifik untuk fungsi
organisasi perusahaan.
3) Deferensiasi produk, merk dagang atau nama cap. d. Ukuran besar, yang
mencerminkan skala ekonomi.
4) Keperluan modal yang besar untuk pabrik dengan ukuran efisien minimum.

Yang kedua adalah keunggulan internalisasi. Kondisi yang menyokong internalisasi
meliputi :
1) Biaya tinggi dalam membuat dan melaksanakan kontrak.
2) Ketidakpastian pembeli tentang nilai teknologi yang dijual.
3) Kebutuhan untuk mengendalikan penggunaan atau penjualan kembali produk.
4) Keunggulan untuk menggunakan diskriminasi harga atau subsidi ulang (cross-
subsidization).
Yang ketiga adalah keunggulan spesifik negara. Keunggulan spesifik lokasi dari
negara tuan rumah dapat meliputi :
1) Sumber daya alami.
2) Kekuatan tenaga kerja biaya rendah yang efisien dan terampil.
3) Rintangan perdagangan membatasi impor.
c) Teori David K. Eiteman
Menurut David K. Eiteman (1989), motif yang mendasari penanaman modal asing
ada tiga, yaitu : motif strategis, motif perilaku dan motif ekonomi. Dalam motif
strategis dibedakan dalam :
1) Mencari pasar
2) Mencari bahan baku
3) Mencari efisiensi produks
4) Mencari pengetahuan
5) Mencari keamanan politik.

d) Teori Robock & Simmonds
Teori PMA yang lain dijelaskan oleh Robock & Simmonds (1989), melalui
pendekatan global, pendekatan pasar yang tidak sempurna, pendekatan
internalisasi, model siklus produk, produksi internasional dan model imperalisasi
marxis. Pendekatan Global. Menurut pendekatan global, kekuatan intern yang
mempengaruhi PMA yaitu pengembangan teknologi/ produk baru, ketergantungan
pada sumber – sumber bahan baku, memanfaatkan mesin – mesin yang sudah
usang, mencari pasar yang lebih besar. Sedangkan kekuatan eksternal yang
mempengaruhi PMA yaitu pelanggan, pemerintah, ekspansi ke luar negeri dari
pesaing dan pembentukan Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE).
e) Teori Stephen Hymer
Investasi langsung merupakan persoalan yang kompleks dan sulit
dijelaskan dengan cara yang sederhana, namun Stephen Hymer telah
mengembangkan suatu teori yang cukup kuat untuk menjelaskan cara bekerja
internasional dari perusahaan – perusahaan nasional. Menurut Hymer, invetasi
langsung termasuk dalam teori persaingan tidak sempurna, dan bukan dalam teori
persaingan biasa atau teori mengenai pergerakan modal secara internasional.
Hymer mengemukakan bahwa inti pokok dari penanaman modal secara langsung
adalah meratakan beberapa keuntungan monopolistik yang dinikmati oleh
perusahaan induk
B. PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI
1. Pengertian dan Dasar Hukum
Dalam Undang-Undang no 6 tahun 1968 dan Undang-Undang nomor 12
tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), disebutkan
terlebih dulu definisi modal dalam negeri pada pasal 1, yaitu sebagai berikut :
a) Undang-undang ini dengan “modal dalam negeri” adalah : bagian dari
kekayaan masyarakat Indonesia termasuk hak-hak dan benda-benda, baik yang
dimiliki Negara maupun swasta asing yang berdomosili di Indonesia yang

disisihkan atau disediakan guna menjalankan suatu usaha sepanjang modal
tersebut tidak diatur oleh ketentuan-ketentuan pasal 2 UU No. 12 tahun 1970
tentang penanaman modal asing.
b) Pihak swasta yang memiliki modal dalam negeri tersebut dalam ayat 1 pasal
ini dapat terdiri atas perorangan dan/ atau badan hukum yang didirikan berdasarkan
hukum yang berlaku di Indonesia. Kemudian dalam Pasal 2 disebutkan bahwa, Yang
dimaksud dalam Undang- Undang ini dengan “Penanaman Modal Dalam
Negeri” ialah penggunaan daripada kekayaan seperti tersebut dalam pasal 1, baik
secara langsung atau tidak langsung untuk menjalankan usaha menurut atau
berdasarkan ketentuanketentuan Undang-Undang ini.
Penyelenggaraan pembangunan ekonomi nasional adalah untuk
mempertinggi kemakmuran rakyat, modal merupakan factor yang sangat penting
dan menentukan Perlu diselenggarakan pemupukan dan pemanfaatan modal dalam
negeri dengan cara rehabilitasi pembaharuan, perluasan, pemnbangunan dalam
bidang produksi barang dan jasa. Perlu diciptakan iklim yang baik, dan
ditetapkan ketentuan-ketentuan yang mendorong investor dalam negeri untuk
menanamkan modalnya di Indonesia. Dibukanya bidang-bidang usaha yang
diperuntukan bagi sector swasta. Pembangunan ekonomi selayaknya
disandarkan pada kemampuan rakyat Indonesia sendiri. Untuk memanfaatkan
modal dalam negeri yang dimiliki oleh orang asing
Pasal 1 angka 2 UUPM meneyebutkan bahwa PMDN adalah kegiatan
menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia
yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal
dalam negeri Sedangkan yang dimaksud dengan penanam modal dalam negeri
adalah perseorangan WNI, badan usaha Indonesia, Negara RI, atau daerah yang
melakukan penanaman modal di wilayah Negara RI (Pasal 1 angka 5 UUPM)
Kriteria Perusahaan Penanaman Modal Negeri yang mendapatkan fasilitas antara
lain:
a) Menyerap banyak tenaga kerja
b) Termasuk skala prioritas tertinggi

c) Melakukan alih teknologi
d) Melakukan industri pionir
e) Menjaga kelestarian lingkungan hidup
2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penanaman Modal Dalam Neegeri
Faktor-faktor yang mempengaruhi Penanaman Modal Dalam Negeri adalah sebagai
berikut:
a) Potensi dan karakteristik suatu daerah
b) Budaya masyarakat
c) Pemanfaatan era otonomi daerah secara proposional
d) Peta politik daerah dan nasional
e) Kecermatan pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan local dan
peraturan daerah yang menciptakan iklim yang kondusif bagi dunia bisnis dan
investasi
3. Syarat-Syarat Melakukan Penanaman Modal Dalam Negeri
1) Permodalan: menggunakan modal yang merupakan kekayaan masyarakat
Indonesia baik langsung maupun tidak langsung
2) Pelaku Investasi : Negara dan swasta Pihak swasta dapat terdiri dari orang
dan atau badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum di Indonesia
3) Bidang usaha : semua bidang yang terbuka bagi swasta, yang dibina,
dipelopori atau dirintis oleh pemerintah.
4) Perizinan dan perpajakan : memenuhi perizinan yang ditetapkan oleh
pemerintah daerah. Antara lain : izin usaha, lokasi, pertanahan, perairan, eksplorasi,
hak-hak khusus, dll.
5) Batas waktu berusaha : merujuk kepada peraturan dan kebijakan masing-
masing daerah

6) Tenaga kerja: wajib menggunakan tenaga ahli bangsa Indonesia, kecuali
apabila jabatan-jabatan tertentu belum dapat diisi dengan tenaga bangsa Indonesia.
Mematuhi ketentuan UU ketenagakerjaan (merupakan hak dari karyawan)
4. Tata Cara Penanamam Modal Dalam Negeri
Keppres No. 29/2004 ttg penyelenggaraan penanam modal dalam rangka PMA dan
PMDN melalui system pelayanan satu atap. Meningkatkan efektivitas dalam menarik
investor, maka perlu menyederhanakan system pelayanan penyelenggaraan
penanaman modal dengan metode pelayanan satu atap. Diundangkan peraturan
perundang-undnagan yang berkaitan dengan otonomi daerah, maka perlu ada
kejelasan prosedur pelayanan PMA dan PMDN
1. Instansi pemerintah yang menangani kegiatan penanaman modal dalam
rangka PMA dan PMDN Pelayanan persetujuan, perizinan, fasilitas penanaman
modal dalam rangka PMA dan PMDN dilaksanakan oleh BKPM berdasarkan
pelimpahan kewenagan dari Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Dept
yang membina bidang-bidang usaha investasi yang bersangkutan melalui
pelayanan satu atap.
C. PENYELESAIAN SENGKETA PENANAMAN MODAL
Pada prinsipnya, investor yang menanamkan investasi selalu mengharapkan
bahwa investasi yang ditanamkan dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya tanpa
menimbulkan sengketa/konflik. Akan tetapi tidak dapat dipungkiri pula bahwa di
dalam menjalankan usahanya tidak tertutup kemungkinan terjadinya suatu
sengketa/konflik antara investor dengan pemerintah serta masyarakat sekitarnya.
Apabila kita perhatikan pengertian penanaman modal yang termuat
dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal, dapat sangat jelas dilihat bahwa investor yang menanamkan
modalnya di Indonesia dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu investor domestik
dan investor asing.
Maka yang menjadi pertanyaan kini adalah hukum dan cara apakah
yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antara investor dengan
pihak pemerintah, terlebih mengingat bahwa investor yang menanamkan modalnya

di Indonesia dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu investor domestik dan investor
asing. Dimana pembagian jenis investor tersebut tentunya membawa
perbedaan dalam hukum dan cara yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa
yang terjadi antara investor dengan pihak pemerintah. Oleh karena itu,
penyelesaian sengketa penanaman modal tersebut dapat dibagi menjadi:
1) Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal yang Timbul antara
Pemerintah dengan Investor Domestik.
Apabila sengketa yang terjadi antara investor domestik dengan pihak Pemerintah
Indonesia dan masyarakat sekitarnya, hukum yang digunakan adalah hukum
Indonesia.
Dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
telah ditentukan cara penyelesaian sengketa yang timbul dalam penanaman modal
antara pemerintah dengan investor domestik. Dalam ketentuan itu, ditentukan empat
cara dalam penyelesaian sengketa dalam penanaman modal. Keempat cara itu,
antara lain
1) Musyawarah dan mufakat;
2) Arbitrase;
3) Alternatif penyelesaian sengketa; dan
4) Pengadilan.
Penyelesaian dengan musyawarah dan mufakat merupakan cara untuk
mengakhiri sengketa yang timbul antara pemerintah dengan investor domestik,
dimana di dalam penyelesaian itu dilakukan pembahasan bersama dengan maksud
untuk mencapai keputusan dan kesepakatan atas penyelesaian sengketa
secara bersama-sama.
Penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase merupakan cara untuk
mengakhiri sengketa dalam penanaman modal antara pemerintah Indonesia dengan
investor domestik, dimana dalam penyelesaian sengketa itu menggunakan jasa

arbiter atau majelis arbiter. Arbiter atau majelis arbiterlah yang menyelesaikan
sengketa penanaman modal tersebut.
Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau
beda pendapat melalui prosedur yang disepakati antara pemerintah Indonesia
dengan investor domestik, yaitu penyelesaian di luar pengadilan dengan cara
konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Ada lima cara
penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa, yaitu:120
1) konsultasi;
2) negosiasi;
3) mediasi;
4) konsiliasi;
5) penilaian ahli.
Penyelesaian sengeta melalui pengadilan merupakan cara untuk mengakhiri
sengketa yang timbul antar penyelesaian itu dilakukan di muka dan dihadapan
pengadilan. Dan pengadilan lah yang nantinya akan memutuskan tentang
perselisihan tersebut. Ada tiga tingkatan pengadilan yang harus diikuti oleh salah
satu pihak, apakah pemerintah Indonesia atau investor domestik, yaitu Pengadilan
Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.
2) Penyelesaian Sengketa Penanam Modal yang Timbul Antara Pemerintah
dengan Investor Asing
Dalam Pasal 32 ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal dikatakan bahwa:[8]
“Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah dengan
penanam modal asing, para pihak akan menyelesaikan sengketa tersebut melalui
arbitrase internasional yang harus disepakati oleh para pihak.”

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase internasional merupakan cara untuk
mengakhiri perselisihan yang timbul antara Pemerintah Indonesia dengan investor
asing, dimana kedua belah pihak sepakat menggunakan lembaga arbitrase atau
arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia.
Penyelesaian dengan menggunakan arbitrase diatur dalam Artikel 36 sampai
dengan Artikel 55 ICSID. Sementara itu, tata cara pengajuan permohonan sampai
dengan pengambilan putusan disajikan berikut ini:
1) Tata Cara Pengajuan Permohonan Arbitrase
Dalam Artikel 36 ICSID telah ditentukan tata cara pengajuan permohonan
penyelesaian sengketa kepada Centre, melalui forum Arbitrase (Arbitral tribunals).
Dalam ketentuan itu, ditentukan tata cara sebagai berikut:
i. Pengajuan permohonan disampaikan kepada Sekretaris Jenderal
Dewan Administratif Centre.
ii. Permohonan diajukan secara tertulis,
iii. Permohonan membuat penjelasan tentang:
ü pokok-pokok perselisihan;
ü identitas para pihak; dan
ü mengenai adanya persetujuan mereka mengajukan perselisihan yang timbul
menurut ketentuan Centre.
Setelah menerima permohonan tersebut, Sekretaris Jenderal mendaftar
permohonan, kecuali dia menemukan dalam penjelasan permohonan
bahwa perselisihan yang timbul nyata-nyata berada di luar yuridiksi Centre, Dalam
hal perselisihan yang diajukan berada di luar yuridiksi Centre, Sekretaris
Jenderal menolak untuk mendaftar. Untuk itu, Sekretaris Jenderal membuat
dan menyampaikan penolakan dalam bentuk “pemberitahuan” atau notice kepada
para pihak. Dalam permohonan memenuhi syarat, dan permohonan telah didaftar,

maka Sekretaris Jenderal menyampaikan “pemberitahuan” kepada para pihak dan
salinan permohonan kepada pihak lain.
2) Pembentukan Tribunal Arbitrase
Apabila Sekretaris Jenderal telah menerima dan mendaftar permohonan
perselisihan yang diajukan salah satu pihak, Centre harus sesegera mungkin
membentuk Mahkamah Arbitrase (Tribunal Arbitral).Menurut Artikel 37 ayat (2)
ICSID, telah ditentukan pembentukan Mahkamah Arbitrase yang dilakukan Centre.
Mahkamah Arbitrase:
a) boleh hanya terdiri dari seorang arbiter (arbitrator) saja;
b) tetapi boleh juga arbiternya terdiri dari beberapa orang yang jumlahnya ganjil
(any uneven number of arbitrator).
Jika para pihak menyetujui jumlah arbiter yang ditunjuk atau mereka tidak dapat
menerima tata cara penunjukkan yang dilakukan Centre, cara lain penunjukan
arbiter merujuk kepada ketentuan Artikel 37 ayat (2) huruf b ICSID, dengan acuan
penerapan:
a) anggota harus terdiri dari tiga orang arbiter;
b) masing-masing menunjuk seorang arbiter; dan
c) anggota yang ketiga ini, langsung mutlak menjadi ketua (presiden) dari tribunal
arbitrase yang bersangkutan.
3) Kewenangan dan Fungsi Tribunal Arbitrase
Arbitrase Centre merupakan mahkamah yang bersifat internasional.
Kewenangan dari Arbitrase Centre adalah untuk mengadili atau memutus
perselisihan sesuai dengan kompetensinya (Artikel 40 ICSID). Berarti, selama apa
yang disengketakan para pihak masih termasauk yuridiksi yang ditentukan Pasal
32 dan Artikel 25 ICSID. Para anggota arbiter sepenuhnya berwenang untuk
memutus perselisihan.

Sehubungan dengan kewenangan dan fungsi memutus perselisihan
yang terjadi, lebih lanjut diuraikan dalam hal-hal di bawah ini:
a) Memutus sengketa menurut hukum
Menurut Artikel 42 Konvensi, arbitrase Centre terikat pada ketentuan
hukum (rules of law) dalam memutus perselisihan yang terjadi. Prinsip ini
merupakan patokan utama yang acuan penerapannya dapat dijabarkan secara
ringkas, sebagai berikut:
ü Centre harus memutus berdasarkan hukum yang telah disepakati para pihak
dalam perjanjian.
ü Dalam perjanjian tidak menentukan tata hukum mana yang akan diterapkan,
Centre menerapkan tata hukum dari negara peserta yang sedang berselisih.
ü Centre dilarang menerapkan hukum yang tidak dikenal oleh para pihak-pihak
yang berselisih.
ü Akan tetapi Centre dapat memutus perselisihan berdasar “kepatutan” atau “ex
aequo et bono”, jika hal itu disepakati para pihak dalam perjanjian.
b) Memanggil dan melakukan pemeriksaan setempat
Dalam Artikel 43 ICSID telah ditentukan kewenangan Tribunal. Kewenangan
itu meliputi:
ü memanggil atau meminta pihak-pihak untuk menyerahkan dokumen atau alat
bukti yang dianggap penting,
ü melakukan pemeriksaan setempat atau memeriksa langsung barang, orang,
serta mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dianggap patut dan bermanfaat
dalam penyelesaian perselisihan. Kewenangan itu akan gugur jika hal para pihak
menentukan lain dalam perjanjian.
ü Putusan Provisi

Dalam Artikel 47 ICSID telah ditentukan kewenangan dari Centre.
Kewenangan itu adalah menjatuhkan:
1) putusan pendahuluan; atau
2) putusan provisi; maupun
3) tindakan sementara.
. 4) Putusan Arbitrase Centre
Tujuan utama arbitrase Centre ialah memutus perselisihan yang timbul
apabila perselisihan itu telah diajukan kepadanya. Dalam Artikel 48 ICSID telah
ditentukan tata cara pengambilan putusan. Tata cara pengambilan keputusan
oleh Arbitrase Centre disajikan berikut ini
a) Putusan diambil berdasar suara mayoritas anggota arbiter.
b) Putusan arbiter yang sah ialah:
ü dituangkan dalam putusan secara tertulis; dan
ü ditandatangani oleh anggota arbiter yang menyetujui putusan.
ü Putusan memuat segala segi permasalahan serta alasan-alasan yang
menyangkut dasar pertimbangan putusan.
c) Setiap anggota arbiter dibenarkan mencantumkan pendapat pribadi
(individual opinion) dalam putusan, meskipun pendapat tersebut berbeda dan
menyimpang dari pendapat mayoritas anggota. Bahkan, boleh juga seorang anggota
mencantumkan suatu pernyataan mengapa dia berbeda pendapat dengan
mayoritas anggota arbiter.
d) Centre tidak boleh memublikasi putusan, tanpa persetujuan para pihak.

Selanjutnya, Sekretaris Jenderal harus segera mengirimkan salinan putusan
kepada para pihak. Putusan dianggap memiliki daya mengikat atau binding terhitung
dari tanggal pengiriman salinan. Selama dalam jangka waktu 45 hari dari tanggal
dimaksud, para pihak dapat mengajukan pertanyaan yang berkenaan
dengan kesalahan pengetikan, perhitungan atau kekeliruan lain yang sejenis.
Walaupun putusan itu telah diputuskan oleh Centre, namun para pihak atau salah
satu pihak diperkenankan melakukan:
a) interprestasi putusan;
b) revisi putusan; atau
c) pembatalan putusan.
BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
a)Undang – undang nomor 11 tahun 1970 tentang Penanaman Modal Asing
menyebutkan bahwa :“pengertian penanaman modal dalam undang – undang ini
hanyalah meliputi penanaman modal asing secara langsung yang dilakukan menurut
atau berdasarkan ketentuan – ketentuan undang – undang ini dan yang digunakan
untuk menjalankan perusahaan di Indonesia, dalam artian bahwa pemilik modal
secara langsung menanggung risiko dari penanaman modal tersebut”
b) Dalam Undang-Undang no 6 tahun 1968 dan Undang-Undang nomor 12 tahun
1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), disebutkan terlebih
dulu definisi modal dalam negeri pada pasal 1, yaitu sebagai berikut :
c)Undang-undang ini dengan “modal dalam negeri” adalah : bagian dari kekayaan
masyarakat Indonesia termasuk hak-hak dan benda-benda, baik yang dimiliki
Negara maupun swasta asing yang berdomosili di Indonesia yang disisihkan atau
disediakan guna menjalankan suatu usaha sepanjang modal tersebut tidak diatur
oleh ketentuan-ketentuan pasal 2 UU No. 12 tahun 1970 tentang penanaman modal
asing.
Penyelesaian sengketa penanaman modal dibagi menjadi:
1. Penyelesaian sengketa penanaman modal antara pemerintah dengan
investor asing

2. Penyelesaian sengketa penanaman modal antara pemerintah dengan
investor Domestik
2. Ada beberapa kasus yang berkaitan dengan penanaman modal di Indonesia.
Salah satunya adalah kasus PT.Indosat. dan jika dilihat dari sebagian besar
kasus yang ada, maka permasalahan dalam bidang penanaman modal adalah
karena kurangnya kepastian hukum bagi para investor, khususnya investor
asing di Indonesia.
1. Saran
1. Dalam jangka pendek, pemerintah harus segera memperbaiki iklim
investasi. Untuk memperbaiki iklim investasi tersebut, pemerintah perlu
melakukan beberapa tindakan nyata, antara lain segera menerbitkan
undang-undang investasi yang baru, menetapkan batas waktu pemberian
perizinan investasi, dan menerbitkan peraturan pelaksanaan UU
Pemerintahan Daerah yang dapat menjamin kepastian hukum.
2. Membenahi tatanan hukum, khususnya dalam hal penegakan hukum.

HBL,Mei Ika Sihombing, Hapzi Ali.Hukum bisnis dan lingkungan yang benar

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (15)

Similar to HBL,Mei Ika Sihombing, Hapzi Ali.Hukum bisnis dan lingkungan yang benar

Similar to HBL,Mei Ika Sihombing, Hapzi Ali.Hukum bisnis dan lingkungan yang benar (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (20)

HBL,Mei Ika Sihombing, Hapzi Ali.Hukum bisnis dan lingkungan yang benar