Dokumen tersebut membahas tentang tindak pidana pencucian uang, termasuk definisi, unsur-unsur, dan kasus terkait. Secara ringkas, pencucian uang adalah upaya menyembunyikan asal usul harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana. Terdapat tiga tahapan yaitu placement, layering, dan integration untuk menyembunyikan jejak uang kotor. Muhammad Nazaruddin dituntut 7 tahun penjara karena terbukti mel

1. HUKUM BISNIS DAN LINGKUNGAN
Disusun Oleh : Ferdy Caturangga (43216010261)
Dosen Pengampu : Prof. Dr. Hapzi Ali, ir, CMA, MM, MPM
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
A. Definisi Pencucian Uang
Upaya untuk mengaburkan asal usul harta kekayaan dari hasil tindak pidana sehingga
harta kekayaan tersebut seolah-olah berasal dari aktivitas yang sah.
Definisi Yuridis pencucian uang
Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana
sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.” (Pasal 1 angka 1 UU No. 8/2010).
B. Kriminalisasi Pencucian Uang
PASAL 3 UU NO. 8 TAHUN 2010: Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer,
mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar
negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain
atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau
menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan
pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00
(sepuluh miliar rupiah).

2. PASAL 4 UU NO. 8 TAHUN 2010: Setiap Orang yang menyembunyikan atau
menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang
sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak
pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana pencucian
uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
PASAL 5 UU NO. 8 TAHUN 2010: Setiap Orang yang menerima atau menguasai
penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau
menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak
pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling
lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
C. Tahap Tahap Pencucian Uang
 Tahap Placement: tahap dimana menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu aktivitas
kriminal, misalnya dengan mendepositkan uang kotor tersebut ke dalam sistem keuangan.
Sejumlah uang yang ditempatkan dalam suatu bank, akan kemudian uang tersebut akan
masuk ke dalam sistem keuangan negara yang bersangkutan. Jadi misalnaya melalui
penyelundupan, ada penempatan dari uang tunai dari suatu negara ke negara lain,
menggabungkan antara uang tunai yang bersifat ilegal itu dengan uang diperoleh secara
legal. Variasi lain dengan menempatkan uang giral ke dalam deposito bank, ke dalam
saham, mengkonversi dan mentransfer ke dalam valuta asing.
 Tahap Layering: yang dimaksud dengan tahap layering ialah tahap dengan cara
pelapisan. Berbagai cara dapat dilakukan melalui tahap ini yang tujuannya
menghilangkan jejak, baik ciri-ciri aslinya ataupun asal-usul dari uang tersebut. Misalnya
melakukan transfer dana dari beberapa rekening ke lokasi lainnya atau dari satu negara ke
negara lain dan dapat dilakukan berkali-kali, memecah-mecah jumlah dananya di bank
dengan maksud mengaburkan asal usulnya, mentransfer dalam bentuk valuta asing,
membeli saham, melakukan transaksi derivatif, dan lain-lain. Seringkali kali pula terjadi
bahwa si penyimpan dana itu sudah merupakan lapis-lapis yang jauh, karena sudah
diupayakan berkali-kali simpan menyimpan sebelumnya. Bisa juga cara ini dilakukan

3. misalnya si pemilik uang kotor meminta kredit di bank dan dengan uang kotornya dipakai
untuk membiayai suatu kegiatan usaha secara legal. Dengan melakukan cara seperti ini,
maka kelihatan bahwa kegiatan usahanya yang secara legal tersebut tidak merupakan
hasil dari uang kotor itu melainkan dari perolehan kredit bank tadi.
 Tahap Integration: merupakan tahap menyatukan kembali uang-uang kotor tersebut
setelah melalui tahap-tahap placement atau layering di atas, yang untuk selanjutnya uang
tersebut dipergunakan dalam berbagai kegiatan-kegiatan legal. Dengan cara ini akan
tampak bahwa aktivitas yang dilakukan sekarang tidak berkaitan dengan kegiatan-
kegiatan ilegal sebelumnya, dan dalam tahap inilah kemudian uang kotor itu telah tercuci
D. Unsur –Unsur Pidana Pencucian Uang
 pelaku
 perbuatan (transaksi keuangan atau financial) dengan maksud untuk menyembunyikan
atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dari bentuknya yang tidak sah (ilegal) .
 merupakan hasil tindak pidana
E. Kasus Terkait Tindak Pidana Pencucian Uang
TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad
Nazaruddin, dituntut 7 tahun penjara dalam kasus tindak pidana pencucian uang.
"Kami menuntut agar majelis menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dengan pidana penjara
selama 7 tahun," ujar jaksa penuntut umum KPK, Kresno Anto Wibowo, di ruang sidang
Kartika 2, Pengadilan Tipikor, Rabu, 11 Mei 2016.
Kresno mengatakan, terdakwa juga dikenai denda sebanyak Rp 1 miliar subsider 1 tahun
kurungan penjara. Nazaruddin tidak dikenai biaya pengganti, namun hanya membayar biaya
perkara sebesar Rp 10 ribu.
Adapun yang memberatkan Nazaruddin adalah ia memanfaatkan kekuatan politik untuk
mempermudahnya melakukan korupsi. "Sehingga bisa dikategorikan sebagai perbuatan grand
corruption," ujarnya

4. Sedangkan yang meringankannya adalah, Nazaruddin dianggap bertindak baik selama
persidangan dan membantu penyelidikan penegak hukum dalam membongkar beberapa kasus
korupsi.
Kresno menganggap Nazaruddin secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan pencucian
uang senilai Rp 580 miliar. Sebagian uang itu merupakan gratifikasi dari PT Duta Graha
Indonesia (DGI) sebesar Rp 23,1 miliar melalui 19 lembar cek yang diserahkan oleh Direktut
PT DGI, Mohamad El Idris.
Selain itu, kata Kresno, Nazaruddin menerima hadiah atau gratifikasi dari PT Nindya Karya
sebesar Rp 17,25 miliar melalui Heru Sulaksono.
"Nazaruddin, yang saat itu masih menjabat anggota DPR, diduga menerima hadiah dari PT
DGI dan PT Nindya Karya karena telah membantu kedua perusahaan tersebut mendapatkan
sejumlah proyek," ujar Kresna

5. Daftar Pustaka
Ali, HBL. Modul HBL 6, Tindak Pidana Pencucian Uang
Hidayat,2016. https://nasional.tempo.co/read/770111/kasus-pencucian-uang-nazaruddin-dituntut-
7-tahun-penjara/full&view=ok (Diakses 14 July 2019, 13.30)
Supriadi, 2012. http://www.negarahukum.com/hukum/1562.html (akses 14 april 2019 ,22.42)