Tugas Hukum Bisnis dan Lingkungan

1. MODUL PERKULIAHAN
HUKUM BISNIS DAN LINGKUNGAN
Penanaman Modal Dalam Negeri dan Asing,
Pasar Modal
Fakultas
Program
Studi
Tatap
Muka
Kode MK Disusun Oleh
Dosen
Pengampu :
Ekonomi dan
Bisnis
Akuntansi S1
01
F041700009 Bella Tri
Oktaviana
Prof. Dr. Hapzi
Ali, CMA
Abstract : Kompetensi
Mampu mengetahui tentang
penanaman modal
Mahasiswa mampu menjelaskan
Penanaman Modal

2. 2 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA http://www.mercubuana.ac.id
Dafar Isi
 Penanaman Modal
 Pengertian Penanaman Modal
Penanaman modal diartikan sebagai kegiatan pemanfaatan dana yang dimiliki dengan
menanamkannya ke usaha/proyek yang produktif baik secara langsung maupun tidak
langsung, dengan harapan selain mendapatkan pengembalian modal awalnya dikemudian
hari, tentunya pemilik modal juga akan mendapatkan sejumlah keuntungan dari penanaman
modal dimaksud.
Penanaman modal langsung (direct investment) dilakukan oleh para pemilik modal
dengan cara membentuk perusahaan sendiri, menyediakan dana, dan menjalankan usaha
tersebut, sedangkan penanaman modal tidak langsung dilakukan oleh pemilik modal dengan
cara membeli saham atau obligasi yang diterbitkan oleh suatu perusahaan atau unit
pemerintah.
 Penanaman Modal Dalam Negeri
 Pengertian Penanaman Modal Dalam Negeri
Pengertian penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan penanaman modal untuk
melakukan usaha diwilayah negara RI oleh penanam modal dalam negeri
dengan menggunakan modal dalam negeri. Modal dalam negeri adalah modal yang dimiliki
oleh negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha
yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
Jika dilihat dari pengertian diatas maka terdapat dua unsur utama penanaman modal
dalam negeri yaitu :
1. Penanam modal harus berasal dari dalam negeri (domestic investor)
2. Sumber modal (source of funds) tersebut harus berasal dari dalam negeri pula (domestic
fund)
Penetapan kedua unsur tersebut erat kaitannya dengan upaya untuk mendapatkan
kepastian bahwa penanaman modal yang dalam catatan administrasi tergolong sebagai
penanaman modal dalam negeri memang benar-benar murni sebagai penanaman modal dalam
negeri, dan tidak berasal dari sumber-sumber lain.
 Fasilitas Penanaman Modal Dalam Negeri
Perbedaan mendasar pada perusahaan PMDN dan PT biasa yaitu PMDN mendapatkan
fasilitas dari pemerintah Indonesia dalam menjalankan usahanya dimana fasilitas tersebut
tidak didapatkan oleh PT biasa. Berdasarkan Pasal 18 ayat (2) UUPM dijelaskan bahwa
fasilitas penanaman modal tersebut dapat diberikan kepada penanaman modal yang:
1. melakukan perluasan usaha; atau
2. melakukan penanaman modal baru.

3. 3 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA http://www.mercubuana.ac.id
Dalam rangka merangsang penanaman modal di Indonesia, pemerintah memberikan
berbagai kemudahan dan fasilitas kepada para penanaman modal, baik bagi penanaman
modal baru maupun bagi penanaman modal yang akan melakukan perluasan usaha.
Pemerintah menetapkan bahwa badan usaha dalam negeri yang akan melakukan penanaman
modal dapat berbentuk badan hukum ataupun bukan badan hukum, sedang untuk penanaman
modal asing wajib diwujudkan dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum
Indonesia, dan berkedudukan di dalam wilayah Negara RI.
Serangkaian aturan telah ditetapkan untuk dipenuhi oleh para penanam modal baru yang
ingin mendapatkan kemudahan-kemudahan. Penanam modal baru tersebut setidak-tidaknya
harus memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:
1. menyerap banyak tenaga kerja
2. termasuk skala prioritas tinggi
3. termasuk pembangunan infrastruktur
4. melakukan alih teknologi
5. melakukan industri pionir
6. berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan, atau daerah lain yang
dianggap perlu
7. menjaga kelestarian lingkungan hidup
8. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi
9. bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah atau koperasi atau
10. industri yang menggunakan barang modal atau mesin atau peralatan yang diproduksi di
dalam negeri
 Bidang Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri
UU No.25 tahun 2007 menetapkan bahwa setiap penanam modal berhak mendapatkan
kepastian hak, perlindungan hukum, informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang
akan/telah dijalankannya, hak pelayanan serta berbagai bentuk fasilitas kemudahan lainnya.
Untuk penanaman modal dalam negeri, pemerintah juga telah menetapkan bahwa semua
bidang/jenis usaha dinyatakan terbuka, kecuali bidang/jenis usaha yang dinyatakan tertutup.
Penetapan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal dalam negeri maupun bagi
penanaman modal asing dilakukan berdasarkan kriteria tertentu seperti kriteria kesehatan,
moral, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan nasional. Sedang penetapan
bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan tertentu dilakukan berdasarkan kriteria
kepentingan nasional, yaitu perlindungan sumber daya alam, perlindungan dan
pengembangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi, peningkatan kapasitas teknologi,
serta kerja sama dengan badan usaha yang ditunjuk oleh pemerintah.
 Pengesahan, Perizinan dan Tata Cara PMDN
Berdasarkan Pasal 25 ayat (4) UUPM, perusahaan penanam modal, termasuk PMDN,
yang akan melakukan kegiatan usaha wajib memperoleh izin sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan dari instansi yang memiliki kewenangan. Izin sebagaimana

4. 4 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA http://www.mercubuana.ac.id
disebutkan sebelumnya diperoleh melalui pelayanan terpadu satu pintu. Pelayananan terpadu
satu pintu ini bertujuan untuk membantu penanam modal dalam memperoleh kemudahan
pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal, baik penanaman
modal dalam negeri maupun penanaman modal asing.
 Tata Cara Penanaman Modal Dalam Negeri
Tata cara Penanaman Modal Dalam Negeri yaitu :
Keppres No. 29/2004 tentang penyelenggaraan penanam modal dalam rangka PMA dan
PMDN melalui sistem pelayanan satu atap :
1. Meningkatkan efektivitas dalam menarik investor, maka perlu menyederhanakan sistem
pelayanan penyelenggaraan penanaman modal dengan metode pelayanan satu atap.
2. Diundangkan peraturan perundang-undnagan yang berkaitan dengan otonomi daerah,
maka perlu ada kejelasan prosedur pelayanan PMA dan PMDN.
3. BKPM. Instansi pemerintah yang menangani kegiatan penanaman modal dalam rangka
PMA dan PMDN.
4. Pelayanan persetujuan, perizinan, fasilitas penanaman modal dalam rangka PMA dan
PMDN dilaksanakan oleh BKPM berdasarkan pelimpahan kewenangan dari Menteri/Kepala
Lembaga Pemerintah Non Dept yang membina bidang-bidang usaha investasi yang
bersangkutan melalui pelayanan satu atap.
5. Gubernur/bupati/walikota sesuai kewenangannya dapat melimpahkan kewenangan
pelayanan persetujuan, perizinan dan fasilitas penanaman modal kepada BKPM melalui
sistem pelayanan satu atap.
6. Kepala BKPM dalam melaksanakan sistem pelayanan satu atap berkoordinasi dengan
instansi yang membina bidang usaha penanaman modal.
7. Segala penerimaan yang timbul dari pemberian pelayanan persetujuan, perizinan dan
fasilitas penanaman modal oleh BKPM diserahkan kepada instansi yang membidangi usaha
penanaman modal.
 Penanaman Modal Asing
 Pengertian Penanaman Modal Asing
Penanam modal asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing,
dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik
Indonesia. Modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga
negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang
sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
Menurut Hukum Indonesia, badan hukum di bidang usaha ada 2 macam yaitu :
1. PT (perseroan terbatas)
2. Koperasi

5. 5 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA http://www.mercubuana.ac.id
Sedangkan dalam prakteknya perusahaan Penanaman Modal Asing selalu berbentuk PT.
Menurut Pasal 5 ayat (2) UU No 25 Tahun 2007 tentang PMA :
“Penanaman modal Asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum
Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Indonesia”.
Menurut Pasal 5 ayat (3) PMA dalam bentuk PT itu dilakukan dengan 3 cara,yaitu :
1. Mengambil bagian saham pada saat pendirian PT.
2. Membeli saham
3. Melakukan cara lain sesuai dengan peraturan per-UU-an
 Bidang Usaha Penanaman Modal Asing
Semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali
bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan.
Bidang usaha yang tertutup bagi penanam modal asing adalah:
 produksi senjata, mesiu, alat peledak, dan peralatan perang; dan
 bidang usaha yang secara eksplisit dinyatakan tertutup berdasarkan undang-undang.
Berdasarkan pengaturan pengaturan bidang usaha baik oleh UUPM yang lama maupun
UUPM yang baru kita dapat menyimpulkan adanya 4 kategori bidang usaha PM yaitu :
1. Bidang usaha terbuka bagi seluruh Penanam Modal baik PMA maupun PMDN non
PMA dan non PMDN termasuk usaha mikro, kecil dan menengah
2. Bidang usaha yang tertutup bagi PMA tapi terbuka untuk PMDN non PMDA dan
PMA termasuk pengusaha mikro kecil dan menengah.
3. Bidang Usaha yang tertutup bagi PMA, PMDN tapi hanya terbuka untuk perusahaan
non PMA dan PMDN (Koperasi, pengusaha mikro dan menengah)
4. Bidang usaha yang tertutup sama sekali bagi penanaman modal yaitu bidang usaha
yang berhubungan dengan bidang pertahanan negara.
 Bentuk –bentuk Kerja Sama Usaha
Ada beberapa bentuk kerjasama yang dapat dilakukan dalam rangka kegiatan penanaman
modal asing di Indonesia, yaitu :
1. Joint venture
Kerja sama yang dilakukan penanam modal asing dengan pengusaha nasional yang
semata-mata berdasarkan perjanjian/kontrak saja (contractual) tanpa membentuk suatu badan
hukum baru.
2. Joint enterprise
Kerja sama antara penanam modal nasional dan penanaman modal asing dengan
membentuk perusahaan atau badan hukum baru sesuai dengan hukum Indonesia.
3. Kontrak karya
Kerja sama antara penanam modal asing dengan penanam modal nasional dengan
membentuk badan hukum Indonesia, dan badan hukum ini mengadakan perjanjian kerja sama
dengan badan hukum lain yang menggunakan modal nasional.

6. 6 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA http://www.mercubuana.ac.id
4. Production sharing
Bentuk kerjasama dimana pihak investor asing memberikan kredit kepada pihak nasional,
dan pokok pinjaman dan bunganya dikembalikan dalam bentuk hasil produksi dari
perusahaan yang bersangkutan dan mewajibkan perusahaan nasional tersebut untuk
mengekspor hasilnya ke negara pemberi kredit.
5. Penanaman Modal dengan DISC-RUPIAH (DISC: Debt Investment Convertion Scheme)
Bentuk kerja sama campuran antara kredit dengan penanaman modal. Pengembalian
kredit dikonversi/diubah menjadi penanaman modal asing. Pelunasan utang yang semula
diperhitungkan berdasarkan valuta asing , tetapi dibayar dengan rupiah. Biasanya dilakukan
untuk tagihan-tagihan kreditor asing yang tidak dijamin oleh pemerintah.
6. Penanaman modal dengan kredit investasi
Dalam praktik penanaman modal ini banyak dilakukan oleh para investor nasional untuk
membiayai proyeknya yang ada di Indonesia. Awalnya berupa kredit investasi dari dana-dana
luar negeri, menjadi model nasional melalui joint-venture.
7. Portofolio investment
Investasi yang dilakukan melalui pembelian saham baik melalui pasar modal maupun
melalui penempatan modal pihak ketiga dalam perusahaan.
 Pelayanan Perizinan Penanaman Modal Asing
Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam
modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara
Republik Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, penanaman modal
dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum dan
badan usaha yang tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan.
Pelayanan permohonan perizinan penanaman modal di Indonesia dilakukan oleh
Pelayanan Tepadu Satu Pintu ( PTSP) . Kewenangan pelayanan di tingkat pusat dimiliki oleh
PTSP Badan Koordinasi Penanaman Modal ( BKPM) .
PTSP BKPM melayani penyelenggaraan:
1. penyelenggaraan penanaman modal yang ruang lingkupnya lintas provinsi;
2. kepentingan nasional pemerintahan di bidang penanaman modal
3. penanaman modal asing dan penanam modal yang menggunakan modal asing.
Penyelenggaraan PTSP di tingkat provinsi dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi
bidang Penanaman Modal ( PDPPM) . Sementara itu, penyelenggaraan PTSP di tingkat
kabupaten/ kota dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota bidang Penanaman
Modal ( PDKPM). Lebih lanjut dapat dijelaskan sebagai berikut :
1. Penanam modal asing wajib melakukan Pendaftaran untuk melakukan penanaman modal
sementara penanam modal dalam negeri tidak diwajibkan melakukan Pendaftaran kecuali
memang diperlukan.
2. Penanam modal yang akan melakukan penanaman modal dapat langsung mengajukan
permohonan Pendaftaran ke PTSP untuk mendapatkan izin pendaftaran sebelum berstatus
badan hukum perseroan terbatas dan wajib ditindaklanjuti dengan pembuatan akta pendirian
perseroan terbatas.

7. 7 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA http://www.mercubuana.ac.id
3. Penanam modal yang akan melakukan penanaman modal dapat mengajukan permohonan
Pendaftaran ke PTSP untuk mendapatkan izin pendaftaran sebelum berstatus badan hukum
perseroan terbatas apabila memiliki akta pendirian perusahaan dari notaris.
4. Penanam modal yang telah disahkan sebagai badan hukum perseroan terbatas oleh
Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia yang akan melakukan penanaman modal dapat
mengajukan permohonan Pendaftaran ke PTSP untuk mendapatkan izin pendaftaran.
5. Penanam modal yang sudah mendapatkan izin pendaftaran dapat mengajukan Izin
Pelaksanaan konstruksi perusahaan sebelum melakukan kegiatan produksi atau
komersialisasi.
6. Penanam modal yang sudah mendapatkan izin pendaftaran dapat menerima fasilitas non
fiskal seperti :
 Angka Pengenal Importir Produsen ( API-P)
 Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing ( RPTKA)
 Rekomendasi Visa Untuk Bekerja
 Izin Mempekerjakan Tenaga kerja Asing ( IMTA)
7. Perusahaan penanaman modal asing yang telah berstatus badan hukum perseroan terbatas
yang bidang usahanya dapat memperoleh fasilitas dan dalam pelaksanaan penanaman
modalnya membutuhkan fasilitas fiskal, wajib mengajukan permohonan kepemilikan Izin
Prinsip Penanaman Modal. Perusahaan penanaman modal asing yang belum melakukan
Pendaftaran, dapat langsung mengajukan permohonan Izin Prinsip.
8. Perusahaan penanaman modal yang dalam pelaksanaan penanaman modalnya telah siap
melakukan kegiatan/ berproduksi komersial, wajib mengajukan permohonan Izin Usaha
Tertap (IUT) ke PTSP.
 Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal
Apabila sengketa yang terjadi antara investor domestik dengan pihak Pemerintah
Indonesia dan masyarakat sekitarnya, hukum yang digunakan adalah hukum Indonesia.
Dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal telah
ditentukan cara penyelesaian sengketa yang timbul dalam penanaman modal antara
pemerintah dengan investor domestik. Dalam ketentuan itu, ditentukan empat cara dalam
penyelesaian sengketa dalam penanaman modal. Keempat cara itu, antara lain:
1) Musyawarah dan mufakat;
2) Arbitrase;
3) Alternatif penyelesaian sengketa; dan
4) Pengadilan.
Penyelesaian dengan musyawarah dan mufakat merupakan cara untuk mengakhiri
sengketa yang timbul antara pemerintah dengan investor domestik, dimana di dalam
penyelesaian itu dilakukan pembahasan bersama dengan maksud untuk mencapai keputusan
dan kesepakatan atas penyelesaian sengketa secara bersama-sama.

8. 8 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA http://www.mercubuana.ac.id
Penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase merupakan cara untuk mengakhiri
sengketa dalam penanaman modal antara pemerintah Indonesia dengan investor domestik,
dimana dalam penyelesaian sengketa itu menggunakan jasa arbiter atau majelis arbiter.
Arbiter atau majelis arbiterlah yang menyelesaikan sengketa penanaman modal tersebut.
Penyelesaian Sengketa Penanam Modal yang Timbul Antara Pemerintah dengan Investor
Asing dalam Pasal 32 ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal dikatakan bahwa:
“Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah dengan
penanam modal asing, para pihak akan menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase
internasional yang harus disepakati oleh para pihak.”
Penyelesaian sengketa melalui arbitrase internasional merupakan cara untuk mengakhiri
perselisihan yang timbul antara Pemerintah Indonesia dengan investor asing, dimana kedua
belah pihak sepakat menggunakan lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah
hukum Republik Indonesia. Dalam rangka penyelesaian sengketa oleh arbitrase telah
ditetapkan bahwa hukum yang berlaku dan yang menjadi dasar pemakaian oleh dewan wasit
dalam menyelesaikan sengketa tersebut adalah hukum yang dipilih oleh para pihak.
Republik Indonesia meratifikasi Konvensi ICSID dengan Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1968 (Lembaran Negara No. 32 Tahun 1968) yakni undang-undang persetujuan atas
konvensi tentang penyelesaian perselisihan antara negara dan warga negara asing mengenai
penanaman modal. Dengan telah diratifikasinya konvensi tersebut, secara yuridis
Indonesia terikat dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam konvensi tersebut,
sehingga setiap penyelesaian perselisihan atau penyelesaian sengketa penanaman modal
asing akan dilakukan menurut tata cara dan prosedur yang diatur dalam International
Centre for the Settlement of Investment Dispute (ICSID).

9. 9 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA http://www.mercubuana.ac.id
Dafar Pustaka
http://alympredator.blogspot.co.id/2015/03/makalah-
penanaman-modal.html