Prof. Dr. Hapzi Ali, Ir, CMA, MM, MPM Universitas Mercu Buana (Mercu Buana University), Jakarta Indonesia

1. SINDI NALURITA (43218010018)
Prof. Dr. Hapzi Ali, Ir, CMA, MM, MPM (Dosen Pengampu)
PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI DAN ASING, SERTA PASAR MODAL DI INDONESIA
Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (UUPM), yaitu kegiatan menanam modal untuk melakukan
usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan
menggunakan modal dalam negeri. Pengertian dari Penanam Modal dalam Negeri adalah perseorangan
warga Negara Indonesia, badan usaha Indonesia, Negara Republik Indonesia, atau daerah yang
melakukan penanaman modal di wilayah Negara Republik Indonesia. Badan usaha Indonesia yang
dimaksudkan disini dapat berbentuk Perseroan Terbatas (PT).
Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UUPM, dijelaskan bahwa PMDN dapat dilakukan dalam bentuk
badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum, atau usaha perseorangan, sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 5 ayat (3) UUPM lebih lanjut menjelaskan,
penanam modal dalam negeri dan asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk PT dilakukan
dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:
1. Mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas
2. Membeli saham
3. Melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pengesahan dan Perizinan PMDN
Berdasarkan Pasal 25 ayat (4) UUPM, perusahaan penanam modal, termasuk PMDN, yang
akan melakukan kegiatan usaha wajib memperoleh izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan dari instansi yang memiliki kewenangan. Izin sebagaimana disebutkan sebelumnya diperoleh
melalui pelayanan terpadu satu pintu. Pelayanan terpadu satu pintu ini bertujuan untuk membantu
penanam modal dalam memperoleh kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai
penanaman modal, baik penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing.
Fasilitas Khusus untuk PMDN
Perbedaan mendasar pada perusahaan PMDN dan PT biasa yaitu PMDN mendapatkan fasilitas
dari pemerintah Indonesia dalam menjalankan usahanya dimana fasilitas tersebut tidak didapatkan oleh
PT biasa. Berdasarkan Pasal 18 ayat (2) UUPM dijelaskan bahwa fasilitas penanaman modal tersebut
dapat diberikan kepada penanam modal yang:

2. 1. Melakukan perluasan usaha
2. Melakukan penanaman modal baru.
Lebih lanjut, Pasal 18 ayat (4) UUPM menjelaskan bentuk fasilitas yang diberikan oleh
Pemerintah kepada penanaman modal, termasuk di dalamnya PMDN, dapat berupa:
1. Pajak penghasilan melalui pengurangan penghasilan netto sampai tingkat tertentu terhadap jumlah
penanaman modal yang dilakukan dalam waktu tertentu
2. Pembebasan atau keringanan bea masuk atas impor barang modal, mesin, atau peralatan untuk
keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri
3. Pembebasan atau keringanan bea masuk bahan baku atau bahan penolong untuk keperluan produksi
untuk jangka waktu tertentu dan persyaratan tertentu
4. Pembebasan atau penangguhan Pajak Pertambahan Nilai atas impor barang modal atau mesin atau
peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri selama jangka waktu
tertentu
5. Penyusutan atau amortisasi yang dipercepat, dan
6. Keringanan Pajak Bumi dan Bangunan, khususnya untuk bidang usaha tertentu, pada wilayah atau
daerah atau kawasan tertentu.
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi PMDN
· Potensi dan karakteristik suatu daerah
· Budaya masyarakat
· Pemanfaatan era otonomi daerah secara proposional
· Peta politik daerah dan nasional
· Kecermatan pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan lokal dan peraturan daerah yang
menciptakan iklim yang kondusif bagi dunia bisnis dan investasi.
Syarat-syarat PMDN
1. Permodalan: Menggunakan modal yang merupakan kekayaan masyarakat Indonesia (Ps 1(1) UU No.
6/1968) baik langsung maupun tidak langsung
2. Pelaku Investasi: Negara dan swasta. Pihak swasta dapat terdiri dari orang dan atau badan hukum
yang didirikan berdasarkan hukum di Indonesia
3. Bidang usaha: Semua bidang yang terbuka bagi swasta, yang dibina, dipelopori atau dirintis oleh
pemerintah
4. Perizinan dan perpajakan: Memenuhi perizinan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Antara lain:
Izin usaha, lokasi, pertanahan, perairan, eksplorasi, hak-hak khusus, dll

3. 5. Batas waktu berusaha : Merujuk kepada peraturan dan kebijakan masing-masing daerah
6. Tenaga kerja: Wajib menggunakan tenaga ahli bangsa Indonesia, kecuali apabila jabatan-jabatan
tertentu belum dapat diisi dengan tenaga bangsa Indonesia. Mematuhi ketentuan UU ketenagakerjaan
(merupakan hak dari karyawan).
Penanaman Modal Asing (PMA)
Penanaman Modal Asing (PMA) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di
wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik dengan modal asing
sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri (Pasal 1 Undang-Undang
Nomor 25 tahun 2007 Tentang Penanaman Modal).
Penanaman Modal Asing (PMA) lebih banyak mempunyai kelebihan diantaranya sifatnya jangka
panjang, banyak memberikan adil (andil) dalam alih teknologi, alih keterampilan manajemen, membuka
lapangan kerja baru. Lapangan kerja ini, sangat penting bagi negara sedang berkembang mengingat
terbatasnya kemampuan pemerintah untuk penyediaan lapangan kerja.
Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1967 ditegaskan bahwa pengertian Penanaman Modal
Asing di dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1967 hanyalah meliputi penanaman modal asing secara
langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan-ketentuan Undang-undang No. 1 Tahun
1967 dan yang digunakan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia, dalam arti bahwa pemilik modal
secara langsung menanggung risiko dari penanaman modal tersebut.
Pengertian modal asing dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1967 menurut pasal 2 ialah:
a. Alat pembayaran luar negeri yang tidak merupakan bagian dari kekayaan devisa Indonesia, yang
dengan persetujuan Pemerintah digunakan untuk pembiayaan perusahaan di Indonesia.
b. Alat-alat untuk perusahaan, termasuk penemuan-penemuan baru milik orang asing dan bahan-bahan,
yang dimasukkan dari luar ke dalam wilayah Indonesia, selama alat-alat tersebut tidak dibiayai dari
kekayaan devisa Indonesia.
c. Bagian dari hasil perusahaan yang berdasarkan Undang-undang ini diperkenankan ditransfer, tetapi
dipergunakan untuk membiayai perusahaan di Indonesia.
Adapun modal asing dalam Undang-undang ini tidak hanya berbentuk valuta asing, tetapi
meliputi pula alat-alat perlengkapan tetap yang diperlukan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia,
penemuan-penemuan milik orang/badan asing yang dipergunakan dalam perusahaan di Indonesia dan
keuntungan yang boleh ditransfer ke luar negeri tetapi dipergunakan kembali di Indonesia.
Perusahaan Dapat dikatakan Perusahaan PMA

4. Mengacu pada ketentuan yang terdapat dalam UU Penanaman Modal No. 25 Tahun 2007,
maka yang disebut sebagai “Penanaman Modal Asing”, harus memenuhi beberapa unsur berikut (Ps.
1(3)):
a. Merupakan kegiatan menanam modal
b. Untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia
c. Dilakukan oleh Penanam Modal Asing
d. Menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam
negeri.
Berdasarkan pengertian ini, maka dapat disimpulkan bahwa setiap Perusahaan yang
didalamnya terdapat Modal Asing, tanpa melihat batasan jumlah modal tersebut dapat dikategorikan
sebagai PMA.
Usaha-usaha yang tertutup dari PMA
Bidang-bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal asing secara penguasaan penuh
ialah bidang-bidang yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup rakyat banyak menurut pasal 6
UPMA adalah sebagai berikut :
- Pelabuhan-pelabuhan - Air Minum
- Produksi, transmisi dan distribusi tenaga listrik untuk umum - Kereta Api Umum
- Telekomunikasi - Pembangkit Tenaga
Atom
- Pelayaran - Media Massa
- Penerbangan
PMA Ditinjau dari Segi Hukum
Sebenarnya perkembangan penanaman modal asing di Indonesia telah dimulai sejak
Indonesia merdeka. Rancangan Undang-undang penanaman modal asing pertama kali diajukan pada
tahun 1952 pada masa kabinet Ali Sastro Amidjojo, tetapi belum sempat diajukan ke parlemen karena
jatuhnya kabinet ini. Secara resmi Undang-undang yang mengatur mengenai penanaman modal asing
untuk pertama kalinya adalah UU Nomor 78 Tahun 1958, akan tetapi karena pelaksanaan Undang-
undang ini banyak mengalami hambatan, UU Nomor 78 Tahun 1958 tersebut pada tahun 1960
diperbaharui dengan UU Nomor 15 Tahun 1960.
Pada perkembangan selanjutnya, karena adanya anggapan bahwa penanaman modal asing
merupakan penghisapan kepada rakyat serta menghambat jalannya revolusi Indonesia, maka UU Nomor
15 Tahun 1960 ini dicabut dengan UU Nomor 16 Tahun 1965. Sehingga mulai tahun 1965 sampai dengan

5. tahun 1967 terdapat kekosongan hukum (rechts vacuum) dalam bidang penanaman modal asing. Baru
pada Tahun 1967, pemerintah Indonesia mempunyai Undang-undang penanaman modal asing dengan
diundangkannya UU Nomor 1 Tahun 1967, yang disahkan oleh Presiden Republik Indonesia pada
Tanggal 10 Januari 1967 dan kemudian mengalami perubahan dan penambahan yang diatur dalam UU
Nomor 11 Tahun 1970. Perkembangan selanjutnya, pada tahun 1986, Pemerintah mengeluarkan PP
Nomor 24 Tahun 1986 yang diikuti dengan dikeluarkannya SK Ketua BKPM Nomor 12 Tahun 1986 disusul
dengan dikeluarkan Keppres Nomor 17 Tahun 1986.
Kemudian pada tahun 1987, Pemerintah merubah Keppres Nomor 17 Tahun 1986 tersebut,
diubah dengan Keppres Nomor 50 Tahun 1987 demikian pula Ketua BKPM mencabut SK Ketua BKPM
Nomor 12 Tahun 1986 dicabut dan diganti dengan SK Ketua BKPM Nomor 5 Tahun 1987, yang pada
prinsipnya sama dengan Keppres Nomor 50 Tahun 1987. Selanjutnya, Ketua BKPM sebagai pelaksana
teknis penanaman modal asing di Indonesia, mengeluarkan Keputusan sebagaimana ternyata dalam
Surat Keputusan Ketua BKPM Nomor 09/SK/1989.
Perkembangan selanjutnya dapat dilihat dengan dikeluarkannya PP Nomor 17 Tahun 1992
yang antara lain mengatur mengenai Penanaman Modal Asing di kawasan Indonesia Bagian Timur.
Perkembangan terakhir dalam bidang penanaman modal ini adalah dengan dikeluarkannya PP Nomor 24
Tahun 1994. PP Nomor 20 Tahun 1994 ini memberikan kemungkinan bagi investor asing untuk memiliki
100% saham dari perusahaan asing serta membuka peluang untuk berusaha pada bidang-bidang yang
sebelumnya tertutup sebagaimana diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1967.
PMA kehadirannya cukup membantu di negara kita ini karena PMA merupakan kegiatan
menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh
penanam modal asing. Tetapi tetap saja harus ada peraturan-peraturan yang berlaku bagi si penanam
modal agar terjadi keharmonisan antara pemberi maupun si penerima. Beberapa ketentuan yang
diberikan adalah:
a. Jenis usaha yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh sebuah Perusahaan PMA
Adapun jenis usaha yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh sebuah Perusahaan PMA diatur
dalam Perpres No. 76 Tahun 2007 dan Perpres No. 77 Tahun 2007 jo. Perpres No. 111 Tahun 2007.
Adapun klasifikasi daftar bidang usaha dalam rangka penanaman modal terbagi atas:
1. Daftar bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal, seperti Perjudian/Kasino, Peninggalan
Sejarah dan Purbakala (candi, keratin, prasasti, pertilasan, bangunan kuno, dll), Museum Pemerintah,
Pemukiman/Lingkungan Adat, Monumen, Objek Ziarah, Pemanfaatan Koral Alam serta bidang-bidang
usaha lain sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Perpres No.111 Tahun 2007.

6. 2. Daftar bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan (Sebagaimana tercantum dalam Lampiran II
Perpres No.111 Tahun 2007) yaitu:
- Dicadangkan untuk UMKMK - Modal dalam negeri 100%
- Kemitraan - Kepemilikan modal serta lokasi
- Kepemilikan modal - Perizinan khusus dan kepemilikan modal
- Lokasi Tertentu - Modal dalam negeri 100% dan perizinan khusus.
- Perizinan khusus
Jangka Waktu Penanaman Modal Asing, Hak Transfer dan Repatriasi Pasal 18 UPMA
menegaskan, bahwa dalam setiap izin penanaman modal asing ditentukan jangka waktu berlakunya
yang tidak melebihi 30 (tiga puluh) tahun. Selanjutnya (Menurut Penjelasan Pasal 18 UPMA) diadakan
ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
a. Perusahaan Modal Asing harus mengadakan pembukaan tersendiri dari modal asingnya
b. Untuk menetapkan besarnya modal asing maka jumlahnya harus dikurangi dengan jumlah-jumlah
yang dengan jalan repatriasi telah ditransfer
c. Tiap tahun perusahaan diwajibkan menyampaikan kepada Pemerintah suatu ikhtisar dari modal
asingnya.
Mengenai hak transfer, dalam pasal 19 UPMA ditetapkan sebagai berikut:
1. Kepada perusahaan modal asing diberikan hak transfer dalam valuta asing dari modal atas dasar nilai
tukar yang berlaku untuk:
a. Keuntungan yang diperoleh modal sesudah dikurangi pajak-pajak dan kewajiban-kewajiban
pembayaran lain
b. Biaya-biaya yang berhubungan dengan tenaga asing yang dipekerjakan di Indonesia
c. Biaya-biaya lain yang ditentukan lebih lanjut
d. Penyusutan atas alat-alat perlengkapan tetap
e. Kompensasi dalam hal nasionalisasi.
2. Pelaksanaan transfer ditentukan lebih lanjut oleh Pemerintah modal asing. Dirasakan adil apabila
perusahaan-perusahaan yang menggunakan modal asing tidak diperbolehkan merepatriasi modalnya
mentransfer penyusutan selama perusahaan-perusahaan itu masih memperoleh kelonggaran-
kelonggaran perpajakan dan pungutan-pungutan lain. Perlu diterangkan bahwa transfer keuntungan
modal asing dapat dilakukan juga selama perusahaan itu memperoleh kelonggaran-kelonggaran
perpajakan dan pungutan-pungutan lain.
Fungsi Penanaman Modal Asing bagi Indonesia

7. 1. Sumber dana modal asing dapat dimanfaatkan untuk mempercepat investasi dan pertumbuhan
ekonomi
2. Modal asing dapat berperan penting dalam penggunaan dana untuk perbaikan struktural agar
menjadi lebih baik lagi
3. Membantu dalam proses industrilialisasi yang sedang dilaksanakan.
Tujuan Penanaman Modal Asing
1. Untuk mendapatkan keuntungan berupa biaya produksi yang rendah, manfaat pajak lokal dan lain-
lain
2. Untuk membuat rintangan perdagangan bagi perusahaan-perusahaan lain
3. Untuk mendapatkan return yang lebih tinggi dar ipada di negara sendiri melalui tingkat pertumbuhan
ekonomi yang lebih tinggi, sistem perpajakan yang lebih menguntungkan dan infrastruktur yang lebih
baik
4. Untuk menarik arus modal yang signifikan ke suatu Negara.
Mengenal Sifat Dasar dari Pasar Modal di Indonesia
Undang-Undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995 Tentang Pasar Modal mendefinisikan pasar
modal sebagai “kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek,
Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang
berkaitan dengan Efek”. Sedangkan menurut seorang Pakar Keuangan, pasar modal adalah sebuah pasar
atau instrumen keuangan yang memperjual-belikan surat-surat berharga berupa obligasi dan ekuitas
atau saham untuk jangka panjang yang diterbitkan oleh pemerintah maupun perusahaan swasta, dan
kegiatannya dilaksanakan di bursa dimana tempat bertemunya para pialang yang mewakili investor.
Tidak hanya itu, selain perusahaan atau pialang, di dalamnya juga termasuk lembaga ataupun institusi
yang terkait dengan efek.
Pasar modal menawarkan ragam instrumen investasi diluar investasi mainstream seperti
misalnya: Menabung di bank, emas, properti serta asuransi. Pasar modal menjadi satu alternatif
instrumen investasi dengan tujuan untuk mengamankan portofolio aset. Anda tidak perlu khawatir
investasi di pasar modal karena pasar modal diatur dengan peraturan perundang-undangan yang resmi
yaitu Undang-Undang no 8 Tahun 1995 Tentang Pasar modal.
Instrumen keuangan lainnya yang diperdagangkan di pasar modal merupakan instrumen jangka
panjang (jangka waktu lebih dari 1 tahun) seperti: Saham, obligasi, waran, right, reksa dana, dan
berbagai instrumen derivatif seperti option, futures, dan lain-lain.

8. Pasar Modal memiliki peran penting bagi perekonomian suatu negara karena pasar modal
menjalankan dua fungsi, yaitu pertama sebagai sarana bagi pendanaan usaha atau sebagai sarana bagi
perusahaan untuk mendapatkan dana dari masyarakat pemodal (investor). Dana yang diperoleh dari
pasar modal dapat digunakan untuk pengembangan usaha, ekspansi, penambahan modal kerja dan lain-
lain, kedua pasar modal menjadi sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrument keuangan
seperti saham, obligasi, reksa dana, dan lain-lain. Dengan demikian, masyarakat dapat menempatkan
dana yang dimilikinya sesuai dengan karakteristik keuntungan dan risiko masing-masing instrument.
Bila dikaitkan dengan perputaran keuangan, pasar modal bisa dikategorikan berdasarkan
sifatnya sebagai berikut:
1. Mempertemukan Pembeli dan Penjual
Di pasar modal pembeli dan penjual pada dasarnya juga bertemu layaknya pasar tradisional pada
umumnya tetapi melalui jasa perantara pedagang efek.
2. Skema Pasar Modal adalah Perdagangan Modal
Sebagai sebuah pasar, tentunya harus ada yang diperdagangkan. Di dalam pasar modal yang
diperdagangkan adalah surat-surat berharga seperti saham, atau obligasi. Jelas disini mempertemukan
antara perusahaan sebagai pencari modal dengan pemilik modal atau investor.
3. Pasar Modal adalah Sarana Berinvestasi yang Aman dan Legal bagi Investor
Di dalam pasar modal, seorang investor harus bertindak selayaknya seorang pembeli yang harus jeli dan
seksama sebelum memilih untuk menjatuhkan pilihan akan membeli barang yang mana dan dari
pedagang yang mana. Bila terjadi kerugian atau kesalahan, seperti misalnya investasi yang tidak
meningkat atau uang yang tidak berputar, hal ini kembali lagi terletak pada kejelian dan pengalaman
investor itu sendiri. Bila ada pemikiran bahwa saham adalah sebuah modus atau permainan gambling,
maka hal itu sepenuhnya tidak benar.
IMPLEMENTASI KASUS PENANAMAN MODAL ASING DI INDONESIA
Dalam menunjang perkembangan ekonomi di Indonesia, pemerintah saat ini sedang berupaya
untuk menarik lebih banyak minat investor asing untuk menanam modal di Indonesia. Berbagai cara dari
mulai pembangunan infrastruktur hingga fasilitas perizinan dibenahi agar semakin banyak pelaku bisnis
dari luar negeri yang menanamkan modal di Indonesia. Penanaman modal asing di Indonesia pada
umumnya terbagi menjadi beberapa sektor. Secara garis besar, investasi asing tersebut banyak berfokus
pada sektor pembangunan, pariwisata, tambang, transportasi, dan produk. Sebagai negara berkembang,
Indonesia melakukan semua upaya positif untuk bisa mempercepat laju pembangunan. Dapat

9. dipastikan, kematangan perekonomian Indonesia akan berkembang seiring dengan pesatnya
pembangunan. Secara garis besar, berikut adalah pengaruh investasi asing terhadap perekonomian
Indonesia:
· Menciptakan perusahaan baru, mendukung penelitian teknologi, dan memperluas pasar
· Meningkatkan industri ekspor, daya saing pasar, dan merangsang pertumbuhan ekonomi pada
sektor keuangan dan jasa
· Meningkatkan pendapatan negara dari pajak penghasilan perusahaan asing
· Menambah devisa negara
· Meningkatkan taraf ekonomi melalui penyerapan tenaga kerja
· Memacu pembangunan dengan adanya ketersediaan modal dari investor asing
· Meningkatkan peran Indonesia di pasar ekonomi dunia
· Memajukan teknologi yang ada dalam negeri dengan edukasi teknologi maju dari perusahaan
asing.
Selain hal-hal di atas, perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia juga diharapkan bisa
memberikan perlindungan politik jika terjadi konflik internasional. Dengan kata lain, para investor asing
akan berusaha untuk melindungi Indonesia sebagai tempat operasional bisnis perusahaannya.
Dampak yang Mungkin Terjadi dari Masuknya Investasi Asing
Sewajarnya setiap hal, dampak negatif dari investasi asing mungkin saja terjadi. Walaupun
begitu, peluang berkembangnya dampak negatif atau kerugian sudah dipertimbangkan dengan matang
oleh pemerintah. Hal ini dilaksanakan melalui peraturan ketat yang diterapkan pada Undang-undang
Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Beberapa dampak negatif yang mungkin terjadi
adalah eksploitasi bahan baku atau sumber daya alam, diskriminasi upah antara tenaga kerja asing
dan Indonesia, serta hilangnya industri kecil dan menengah yang tidak kuat bersaing dengan
perusahaan asing. Untuk menanggulangi hal tersebut, Kementerian Perindustrian perlu bergerak aktif
dalam merangkul industri kecil dan menengah. Tujuannya agar industri lokal bisa bekerja sama dengan
perusahaan asing. Jadi, industri lokal dapat menjadi pemasok bahan baku bagi perusahaan asing yang
beroperasi di Indonesia. Namun tidak semua hal memberikan dampak yang buruk bagi Indonesia.
Dengan dilakukannya penanaman modal oleh investor asing, melakukan usaha di wilayah Indonesia dan
dengan diperbolehkannya pelaku usaha domestik melakukan kerjasama juga dapat mempertahankan
eksistensinya dalam dunia bisnis dan memberikan dampak yang baik untuk perekonomian di Indonesia.
Menyikapi Investasi Asing di Indonesia

10. Sebagai warga negara yang baik, upaya yang bisa kita lakukan untuk mendukung pembangunan
nasional adalah dengan mengawal jalannya pembangunan serta investasi di Indonesia. Di bidang
teknologi, tidak ada salahnya Indonesia banyak mempelajari sistem dan teknologi yang digunakan
perusahaan asing untuk beroperasi di Indonesia. Bukan tidak mungkin, di kemudian hari perusahaan
tersebut tidak perlu mengimpor mesin, material, atau bahan baku dari luar negeri. Dengan begitu,
potensi dari dalam negeri bisa dimanfaatkan secara maksimal. Di era globalisasi ini, investasi asing tidak
perlu lagi dilihat sebagai ancaman. Sebaliknya, investasi asing bisa dianggap sebagai motor penggerak
pembangunan nasional. Dengan dukungan dan keterlibatan yang positif dari pemerintah, masyarakat,
serta pelaku industri dalam negeri, investasi asing bisa dikelola menjadi sesuatu yang menguntungkan
bagi negara.
DAFTAR PUSTAKA:
1. Ali, Hapzi. 2019. Modul 11. Penanaman Modal Dalam Negeri dan Asing, Pasar Modal.
2. Anonym1. 2017. https://id.wikipedia.org/wiki/Penanaman_Modal_Dalam_Negeri
3. Anonym2. 2017. https://id.wikipedia.org/wiki/Penanaman_Modal_Asing
4. Danaraji. 2013. https://danarajis.wordpress.com/2013/06/15/penanaman-modal-dalam-
negeri-pmdn/
5. Anonym3. 2018. https://www.idx.co.id/investor/pengantar-pasar-modal/
6. Anonym4. 2016. https://muda.kompas.id/baca/2016/09/13/investasi-asing-di-indonesia/
7. Anonym5. 2017. https://bplawyers.co.id/2017/09/08/perkembangan-manfaat-investasi-asing-
di-indonesia/ (Diakses 05 Juni 2019, 21:49).