Dokumen tersebut membahas tentang pengaturan modal asing di Indonesia. Terdapat ketentuan bahwa perusahaan modal asing harus berbentuk badan hukum Indonesia dan wajib menyediakan pelatihan bagi tenaga kerja lokal. Modal asing diberikan izin selama 30 tahun dan dilarang beroperasi dalam sektor-sektor tertentu seperti pertahanan. Dokumen juga membahas tentang utang luar negeri Indonesia pada tahun 2011 yang mencapai Rp1

1. NAMA: FAHMI
NIM : 12140388
KLS : 5P-AK

2. MODAL SAING
• Penanaman Modal Asing  Penanaman modal asing
yang dilakukan untuk menjalankan perusahaan di
Indonesia dan menanggung segala resiko penanaman
modal tersebut secara langsung. (Pasal 1)
• Sedangkan Modal Asing itu sendiri adalah Alat
pembayaran luar negeri yang tidak berasal dari kekayaan
devisa Indonesia. Termasuk alat-alat perusahaan dan
penemuan baru milik orang asing yang diimpor. (Pasal 2)

3. KETENTUAN-KETENTUAN MODAL
ASING
• Perusahaan yang dimaksud harus berbentuk Badan
Hukum Indonesia yang seluruhnya berada di Indonesia
atau sebagian besar berada di Indonesia (Pasal 3)
• Perusahaan asing wajib menyelenggarakan atau
menyediakan fasilitas pelatihan untuk tenaga kerja WNI
dengan tujuan suatu saat tenaga kerja WNA dapat
digantikan oleh tenaga kerja WNI (Pasal 12)
• Izin penanaman modal asing jangka waktu berlakunya
maksimal 30 tahun (Pasal 18). Kalo ini sudah berakhir,
maka perusahaan asing ybs harus melanjutkan usahanya
di bidang yang lain atau mengadakan usaha gabungan
dengan perusahaan nasional. (Pasal 7 UU No.6/1968)

4.  Investor diberikan hak transfer yaitu hak untuk mengkonversi
nilai suatu barang dengan mata uang asli dengan nilai tukar
rupiah pada saat itu. Untuk akun-akun seperti :
1. Laba Bersih
2. Biaya tenaga kerja asing
3. Penyusutan aktiva tetap
4. Lain-lain
(Pasal 19)
 Dalam penanaman modal dapat dilakukan kerjasama antara
modal asing dan dalam negeri (Pasal 23)
 Perusahaan wajib menjalankan perusahaannya dengan azas-
azas ekonomi yang tidak merugikan kepentingan negara
(Pasal 26)
 Perusahaan – perusahaan yang seluruh modalnya adalah
modal asing wajib memberi kesempatan bagi modal dalam
negeri untuk masuk setelah jangka waktu tertentu dan
menurut imbangan yang telah ditentukan pemerintah (Pasal
27)

5. LARANGAN-LARANGAN INVESTOR
 Investor modal asing dilarang untuk menjalankan perusahaannya
pada bidang-bidang tertentu, seperti :
1. Pelabuhan
2. Produksi, Transmisi, dan distribusi listrik
3. Telekomunikasi
4. Pelajaran
5. Penerbangan
6. Air minum
7. Kereta Api Umum
8. Pembangkitan Tenaga Atom
9. Mass Media
10. Bidang Pertahanan Negara. Mis: Produksi Senjata, Peledak, dsb
(Pasal 6)
Perusahaan asing tidak boleh melakukan usaha gabungan dengan modal
asing (Pasal 23 UU No.6/1968)

6. Revisi Undang-Undang
Penanaman Modal Asing
• Pasal 15 UU No. 6/1968 dirubah bunyinya
seluruhnya, namun untuk isinya yang
berubah hanya:
– Ada tambahan pembebasan bea balik nama
untuk kapal-kapal yang baru mendaftarkan
untuk pertama kalinya, selama 2 tahun
setelah perusahaan ybs. mulai berproduksi.
– Pembebasan pajak dividen selama 2 tahun
pertama selama di negara si penerima
dividen tidak dikenakan pajak dividen.

7. Beberapa Teori Tentang Hutang
Luar Negeri Dalam Pembangunan
Ekonomi
• Model Pertumbuhan ekonomi linier
(Rostow dan Harrod-Domar)
• Teori Ketergantungan

8. HUTANG LUAR NEGRI
• Hutang luar negeri bertujuan untuk
mengatasi kesenjangan tabungan
(saving gap) yaitu lebih kecilnya nilai
tabungan dari nilai investasi

9. Kondisi utang Indonesia tahun
2011
Jumlah utang pemerintah tahun 2011
diproyeksi sekitar Rp 1.807,5 triliun atau
naik sebesar Rp 119,2 triliun dibanding
posisi 2010 senilai Rp 1.688,3 triliun.
Jumlah utang ini terdiri atas penerbitan
surat berharga negara (SBN) sebesar Rp
1.197,09 triliun dan pinjaman luar negeri
(PLN) Rp 610,38 triliun. Demikian
headline news salah satu berita di
bataviase.co.id, Jakarta, 20 Agustus 2010.

10. Dengan utang sebanyak itu, rakyat indonesia
yang berjumlah hampir 238 juta jiwa pada
sensus tahun 2010 masing-masing
menanggung Rp. 7,6 juta. Seandainya jika
rakyat Indonesia patungan untuk membayar
utang itu, maka diperlukan sekitar 7 bulan
bagi tiap orang untuk dipotong seluruh
pendapatannya. (Asumsi pendapatan rata-
rata penduduk Indonesia sekitar Rp. 1, 17 juta :
www.christianpost.co.id).

11. Macam dan Ciri dari Utang
Negara
• Reproductive Debt  dijamin
seluruhnya oleh kekayaan negara dan
sama besarnya
• Dead Weight Debt  Utang tanpa
jaminan kekayaan.
• Pinjaman Sukarela dan Pinjaman Paksa
• Pinjaman Dalam Negeri dan Pinjaman
Luar Negeri
• Suku Bunga Pinjaman

12. Sumber Pinjaman Negara
• Para Individu sebagai Kreditur
• Lembaga Keuangan Bukan Bank
Sebagai Kreditur
• Bank-Bank Umum Sebagai Kreditur
• Bank Sentral Sebagai Kreditur

13. Sifat Bantuan Lembaga
Keuangan Internasional
(a) Pinjaman luar negeri (Loan),
yaitu setiap penerimaan negara
dalam bentuk devisa dan/atau
devisa yang dirupiahkan, rupiah,
maupun dalam bentuk barang
dan/atau jasa yang diperoleh dari
Pemberi Pinjaman Luar Negeri yang
harus dibayar kembali sesuai dengan

14. • (b)Hibah (Grant), yaitu setiap
penerimaan negara dalam bentuk
devisa dan/atau devisa yang
dirupiahkan, rupiah, maupun dalam
bentuk barang dan/atau jasa
(termasuk tenaga ahli dan
pelatihan) yang diperoleh dari
Pemberi Hibah Luar Negeri yang
tidak perlu dibayar kembali.

15. Dasar Hukum Pelaksanaan
Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN),
a. PP No. 2/2006 tentang Tata Cara Pengadanaan Pinjaman
dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman
dan/atau Hibah Luar Negeri;
b. Permenneg PPN/Kepala Bappenas No. 5/2006 tentang Tata
Cara Perencanaan dan Pengusulan serta Penilaian Kegiatan
yang dibiayai dari Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri;
c. Permenkeu No. 53/2006 tentang Tata Cara
Pemberian Pinjaman Daerah dari Pemerintah yang
Dananya Bersumber dari Pinjaman Luar Negeri; dan
d. Permendagri No. 3/2007 tentang Pedoman
Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Departemen
Dalam Negeri.

16. The End….
The End….