Aspek Hukum Bentuk Badan Usaha

1. HUKUM BISNIS DAN LINGKUNGAN
Disusun Oleh : Ferdy Caturangga (43216010261)
Dosen Pengampu : Prof. Dr. Hapzi Ali, ir, CMA, MM, MPM
ASPEK HUKUM BENTUK BADAN USAHA
A. Definisi Badan Usaha
Badan usaha adalah kesatuan yuridis (hukum), teknis, dan ekonomis yang bertujuan
mencari laba atau keuntungan. Badan Usaha seringkali disamakan dengan perusahaan, walaupun
pada kenyataannya berbeda. Perbedaan utamanya, Badan Usaha adalah lembaga sementara
perusahaan adalah tempat di mana Badan Usaha itu mengelola faktor-faktor produksi. (Wikipedia )
B. Bentuk – Bentuk Badan Usaha
1. Perusahaan Perseorangan
Perusahaan perseorangan adalah bentuk usaha yang paling sederhana, karena
kepemilikannya dimiliki oleh satu orang. Semua orang bebas membuat bisnis personal tanpa
adanya batasan untuk mendirikannya. Biasanya perusahaan perseorangan dibuat oleh seorang
pengusaha yang bermodal kecil dengan sumber daya yang ada, kuantitas produksi yang terbatas,
juga penggunaan alat produksi teknologi sederhana.
Bentuk usaha ini pembentukannya tanpa izin dan tanpa tata cara tertentu, oleh karena itu
bentuk usaha ini jenis yang paling mudah didirikan tapi pembubarannya juga sangat mudah
dilakukan, karena tidak memerlukan persetujuan pihak lain karena pemiliknya hanya seorang

2. 2. Persekutuan Perdata
Dalam persekutuan perdata, Anda memiliki partner bisnis baru yang biasanya memiliki
profesi yang sama dan berkeinginan untuk berhimpun dengan menggunakan nama bersama.
Menurut pengertian KUH Perdata pasal 1618, persekutuan perdata merupakan suatu perjanjian di
mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan
dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya.
Dari pengertian pasal syarat dari persekutuan perdata tersebut adanya pembagian hasil
keuntungan bersama yang disebabkan oleh aktivitas yang dilakukan bersama. Persekutuan
perdata dibuat sesuai perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang mendirikannya. Dalam
perjanjian tersebut berisi tentang pembagian jumlah modal yang dikeluarkan oleh beberapa
pihak, pembagian hasil dari usaha yang dijalankan (profit), kemudian dibagi ke beberapa pihak
sesuai perjanjian atau akad di awal.
3. Persekutuan Firma
Persekutuan firma memiliki pengertian yang hampir sama dengan persekutuan perdata,
namun dalam bentuk yang lebih khusus, yaitu bentuk persekutuan yang didirikan untuk
menjalankan perusahaan, antara dua orang atau lebih dengan memakai nama bersama dan
tanggung jawab para pemilik firma yang biasa disebut sekutu yang bersifat tanggung rentang.
Maksud dari tanggung rentang di sini adalah jika utang yang dibuat oleh salah satu sekutu
akan mengikat sekutu lain dan demikian sebaliknya. Tanggung jawab dari bentuk persekutuan
firma tidak hanya sebatas modal yang disetorkan ke dalam firma, tapi juga meliputi seluruh harta
kekayaan pribadi para sekutu.
4. Persekutan Komanditer
Persekutuan komanditer adalah perkembangan dari persekutuan firma. Jika persekutuan
firma hanya terdiri dari para sekutu yang aktif menjalankan perusahaan, maka dalam komanditer
terdapat sekutu pasif yang hanya memasukkan modal. Maksudnya, jika di dalam firma yang tadi
disebutkan semua berperan aktif dalam memasukkan modal dan menjalankan usahanya, tapi di
dalam persekutuan komanditer terdapat sekutu yang hanya memasukkan modalnya tanpa ikut
aktif menjalankan perusahaan. Jadi di dalam komanditer terdapat dua sekutu, yaitu sekutu aktif

3. dan sekutu pasif. Untuk pembagian hasil (keuntungan atau kerugian) ditentukan pada saat
perjanjian di awal.
5. Perseroan Terbatas
Perseroan terbatas (PT) adalah suatu badan hukum untuk menjalankan usaha yang
memiliki modal yang terdiri dari saham-saham, di mana pemiliknya memiliki bagian sebanyak
saham yang dimilikinya. Artinya di dalam persekutuan ini, beberapa pendiri dari sebuah PT
masing-masing memasukkan modal berdasarkan perjanjian, dan modal tersebut terbagi ke dalam
bentuk saham yang masing-masing saham mempunyai nilai dan secara keseluruhan menjadi
modal perusahaan. Besarnya modal menentukan besarnya saham kepemilikan dari perusahaan
tersebut
C. Aspek Hukum Bentuk Badan Usaha, Perseroan Terbatas
PERSEROAN TERBATAS (PT)
• Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan
persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal
dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam
UndangUndang ini serta peraturan pelaksanaannya.
• adalah suatu badan hukum untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham-
saham, yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Karena modalnya
terdiri dari saham-saham yang dapat diperjualbelikan, perubahan kepemilikan perusahaan bisa
dilakukan tanpa perlu membubarkan perusahaan.
• Perseroan terbatas merupakan badan usaha dan besarnya modal perseroan tercantum dalam
anggaran dasar. Kekayaan perusahaan terpisah dari kekayaan pribadi pemilik perusahaan
sehingga memiliki harta kekayaan sendiri. Setiap orang dapat memiliki lebih dari satu saham
yang menjadi bukti pemilikan perusahaan. Pemilik saham mempunyai tanggung jawab yang
terbatas, yaitu sebanyak saham yang dimiliki. Apabila utang perusahaan melebihi kekayaan
perusahaan, maka kelebihan utang tersebut tidak menjadi tanggung jawab para pemegang saham.
Apabila perusahaan mendapat keuntungan maka keuntungan tersebut dibagikan sesuai dengan
ketentuan yang ditetapkan. Pemilik saham akan memperoleh bagian keuntungan yang disebut

4. dividen yang besarnya tergantung pada besar-kecilnya keuntungan yang diperoleh perseroan
terbatas.
• Selain berasal dari saham, modal PT dapat pula berasal dari obligasi. Keuntungan yang
diperoleh para pemilik obligasi adalah mereka mendapatkan bunga tetap tanpa menghiraukan
untung atau ruginya perseroan terbatas tersebut.
D. Aspek Hukum PT Sesuai UU NO 40 Tahun 2007
• Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris.
• Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta
dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan
lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun
masyarakat pada umumnya
. • Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan.
• Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat
atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang
dimiliki.
• Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam
bahasa Indonesia.
E. Ciri dan Sifat PT
:• Kewajiban terbatas pada modal tanpa melibatkan harta pribad
i • Modal dan ukuran perusahaan yang besar
• Kelangsungan hidup perusahaan PT ada di tangan pemilik satuan
• Dapat dipimpin oleh orang yang tidak memiliki bagian saham
• Kepemilikan mudah berpindah tangan

5. • Mudah mencari tenaga kerja untuk karyawan / pegawai
• Keuntungan dibagikan kepada pemilik modal / saham dalam bentuk dividen
• Kekuatan dewan direksi lebih besar daripada kekuatan pemegang saham
• Sulit untuk membubarkan PT
• Pajak berganda pada pajak penghasilan / pph dan pajak deviden Pembagian Perseroan Terbatas:
• PT. Terbuka Perseroan terbuka adalah yang menjual sahamnya kepada masyarakat melalui
pasar modal (go public).
• PT. Tertutup Perseroan terbatas tertutup adalah perseroan terbatas yang modalnya berasal dari
kalangan tertentu misalnya pemegang sahamnya hanya dari kerabat dan keluarga saja atau
kalangan terbatas dan tidak dijual kepada umum.
• PT. Kosong Perseroan terbatas Kosong adalah perseroan terbatas yang sudah tidak aktif
menjalankan usahanya dan hanya tinggal nama saja.
F. Implementasi Badan Usaha Pada Prusahaan
BUMN (Badan Usaha Milik Negara)
1. Perjan Contoh Perjan misalnya seperti: PJKA yang sekarang sudah berganti menjadi PT. KAI
(PT Kereta Api Indonesia).
2. Perum Contohnya: Perum Pegadaian, Perum Jasatirta, Perum DAMRI, Perum Peruri, Perum
Perhutani.
3. Persero Beberapa contoh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) saat ini, misalnya seperti: PT
Jasa Raharja, PT Telekomunikasi Indonesia, PT Bank Negara Indonesia, PT Bank Rakyat
Indonesia dan lain-lain.
BUMS (Badan Usaha Milik Swasta) Perseorangan Bentuk ini merupakan bentuk yang
pertama kali muncul di bidang bisnis yang paling sederhana, dimana dalam hal ini tidak terdapat
pembedaan pemilikan antara hal milik pribadi dengan milik perusahaan. Harta benda yang
merupakan kekayaan pribadi sekaligus juga merupakan kekayaan perusahaan yang setiap saat
harus menanggung utang. Utang dari perusahaan itu. Bentuk badan usaha semacam ini pada
umumnya terjadi pada perusahaan-perusahaan kecil, misalnya bengkel kecil, toko pengecer
kecil, kerajinan, serta jasa dll.

6. 1. Firma (Fa) Firma Dagang (Trading Partnership ) Firma dagang didirikan dan bergerak dalam
industri perdagangan. Dimana kegiatannya berfokus pada membeli dan menjual barang
dagangan. Contohnya adalah vans , Nike , Diadora dan Crocs.
Firma Non Dagang / Jasa Firma non dagang bergerak dalam industri jasa. Dimana kegiatannya
berfokus pada penjualan produk jasa yang berdasarkan keahlian. Sebagai contoh firma jasa di
Indonesia adalah Firma Hukum , Firma Akuntansi , Konsultan manajemen Dll.
Firma Umum (General Partnership) Firma umum atau general merupakan firma dimana semua
anggota / sekutu yang berada didalamnya memiliki kekuasaan yang tidak terbatas. Setiap
anggota bertanggung jawab terhadap jalannya operasional perusahaan. Serta segala bentuk
kewajiban baik hutang maupun piutang juga termasuk didalamnya.
Firma Terbatas (Limited Partnership) Sedangkan firma terbatas memiliki definisi dimana setiap
anggota/sekutu yang berada didalamnya tidak leluasa dan tidak memiliki kekuasaan yang bebas
terhadap perusahaan. Tanggung jawab dan kewajiban setiap anggota dibatasi. Contoh dari firma
ini adalah Firma Panghudi Luhur , Firma Sumber Rezeki , Firma Multi Marketing , Firma Indo
Eternity.
2. PT (Perseroan Terbatas) Beberapa contoh Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) saat ini,
misalnya seperti: PT Pupuk Kaltim, PT Union Metal, PT Djarum, PT Holcim, PT Karakatau
Steel dan lain-lain.
3. Koperasi Menurut UU No. 25 tahun 1992, koperasi adalah bentuk badan usaha yang
beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya pada
prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi raktyat yang berdasar atas azas
kekeluargaan.
4. Yayasan adalah bentuk organisasi swasta yang didirikan untuk tujuan sosial kemasyarakatan
yang tidak berorientasi pada keuntungan. Misalnya Yayasan Panti Asuhan,Yayasan yang
mengelola Sekolahan Swasta, Yayasan Penderita Anak Cacat dll

7. DAFTAR PUSTAKA
Niamora, 2015 . https://niamoraa.wordpress.com/2015/11/05/jenis-jenis-badan-usaha/. (Diakses 13
July 2019, 23. 55)
Utami. https://www.jurnal.id/id/blog/2017-5-bentuk-bentuk-badan-usaha-di-indonesia/. (Diakses
13 July 2019, 23.50)
Ali, Modul 3 HBL, Bentuk – Bentuk Badan Usaha, Perseroan Terbatas
https://www.academia.edu/6192636/Bentuk_usaha_di_indonesia. (Diakses 13 July 2019, 23.55)
https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_usaha. (Diakses 13 july 2019, 23.30)