Penanaman Modal dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing

1. 1. Penanaman Modal Dalam Negeri dan Asing, Pasar Modal
2. Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing
Fakultas Program Studi Kode MK Disusun Oleh
Ekonomi Dan Bisnis S1 Akuntansi F041700009 Bella Tri Oktaviana 43216010022

2. 2018
3
HUKUM BISNIS DAN LINGKUNGAN
Bella Tri Oktaviana 43216010022
PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI DAN ASING
a. Pengertian
Penanaman Modal Dalam Negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha
di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri
dengan menggunakan modal dalam negeri.
Ketentuan mengenai Penanaman Modal diatur didalam Undang-undang No. 25 Tahun
2005 tentang Penanaman Modal.
Penanam modal Dalam Negeri dapat dilakukan oleh perseorangan WNI, badan usaha
Negeri, dan/atau pemerintah Negeri yang melakukan penanaman modal di wilayah negara
Republik Indonesia. Kegiatan usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal,
kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan
dan batasan kepemilikan modal Negeri atas bidang usaha perusahaan diatur didalam Peraturan
Presiden No. 36 Tahun 2010 Tentang Perubahan Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan
Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.
b. Latar Belakang PMDN
Penyelenggaraan pembangunan ekonomi nasional adalah untuk mempertinggi
kemakmuran rakyat, modal merupakan factor yang sangat penting dan menentukan
Perlu diselenggarakan pemupukan dan pemanfaatan modal dalam negeri dengan cara
rehabilitasi pembaharuan, perluasan , pembangunan dalam bidang produksi barang dan jasa
Perlu diciptakan iklim yang baik, dan ditetapkan ketentuan-ketentuan yang mendorong investor
dalam negeri untuk menanamkan modalnya di Indonesia
- Dibukanya bidang-bidang usaha yang diperuntukan bagi sektor swasta Pembangunan
ekonomi selayaknya disandarkan pada kemampuan rakyat Indonesia sendiri
untuk memanfaatkan modal dalam negeri yang dimiliki oleh orang asing. Penanaman modal
(investment), penanaman uang atau modal dalam suatu usaha dengan tujuan memperoleh
keuntungan dari usaha tsb. Investasi sebagai wahana dimana dana ditempatkan dengan harapan
untuk dapat memelihara atau menaikkan nilai atau memberikan hasil yang positif
Pasal 1 angka 2 UUPM meneyebutkan bahwa PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk
melakukan usaha di wilayah Negara RI yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri
dengan menggunakan modal dalam negeri
Sedangkan yang dimaksud dengan penanam modal dalam negeri adalah perseorangan WNI,
badan usaha Indonesia, Negara RI, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah
Negara RI (Pasal 1 angka 5 UUPM)

3. 2018
3
HUKUM BISNIS DAN LINGKUNGAN
Bella Tri Oktaviana 43216010022
PASAR MODAL
Pasar modal adalah instrumen keuangan yang memperjual belikan surat-surat berharga
berupa obligasi dan equitas atau saham untuk jangka panjang yang diterbitkan oleh pemerintah
maupun perusahaan swasta, dan kegiatannya dilaksanakan di bursa dimana tempat bertemunya
para pialang yang mewakili investor

4. 2018
3
HUKUM BISNIS DAN LINGKUNGAN
Bella Tri Oktaviana 43216010022
Contoh Kasus Penanaman Modal Asing
“Penanaman Modal Asing PT Indosat”
Dalam konteks perdagangan bebas, kepastian hukum dalam kegiatan FDI merupakan
salah satu faktor yang sangat penting. Hal ini dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa kebijakan
investasi suatu negara dapat mempengaruhi perdagangan, terutama pada era globalisasi
perdagangan dan investasi. Kegiatan investasi akan mendorong peningkatan aktivitas
perdagangan, dan sebaliknya perdagangan akan mendorong investasi lebih lanjut.
Faktor ketidakpastian hukum, antara lain :
1) Berlakunya otonomi daerah. Sesuai dengan ketentuan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah tersebut bahwa penanaman modal merupakan salah satu bidang
pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh daerah. Hal ini menyebabkan banyak daerah
kabupaten atau kota yang menerbitkan peraturan daerah untuk mengatur investasi,
sehingga terjadi tumpang tindih regulasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah
daerah serta antara pemerintah daerah yang satu dengan pemerintah daerah lainnya. Pada
gilirannya, keadaan tersebut justeru membingungkan investor asing karena tidak ada
kepastian hukum.
2) Tidak konsistennya penegakan hukum. Hal ini tampak jelas dalam kasus PT. Asuransi
Jiwa Manulife Indonesia (PT. AJMI). Duta Besar Perancis untuk Indonesia, Herve
Ladseus mengatakan, kasus PT. AJMI merupakan suatu preseden buruk terhadap iklim
investasi di Indonesia, sehingga investor asing akan semakin enggan menginvestasikan
modalnya di Indonesia.
3) Lambannya pemerintah melakukan reformasi hukum investasi. Sebagai contoh: sampai
saat ini, Indonesia masih membedakan investasi domestik dan investasi asing, padahal
Indonesia merupakan negara anggota WTO yang harus melaksanakan Agreement on
Trade-Related Investment Measures (Perjanjian TRIMs). Keadaan ini menimbulkan rasa
skeptis di kalangan investor asing mengenai komitmen pemerintah Indonesia untuk
melaksanakan aturan-aturan hukum internasional yang telah disepakati.
Faktor lainnya adalah, terbitnya peraturan perundang-undangan yang tidak mendukung
kegiatan dunia usaha. Sebagai contoh adalah, Keputusan Menaker Nomor 150 Tahun 2000.
Daya saing Indonesia untuk menarik investor asing semakin berkurang dengan terbitnya
Kepmenaker Nomor 150 Tahun 2000 tentang Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja dan
Penetapan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, dan Ganti Kerugian di Perusahaan.

5. 2018
3
HUKUM BISNIS DAN LINGKUNGAN
Bella Tri Oktaviana 43216010022
Hal yang menjadi masalah dalam Kepmenaker tersebut adalah, menyangkut kewajiban
perusahaan untuk memberikan pesangon dan penghargaan bagi pekerja yang mengundurkan
diri. Jika diimplementasikan, ketentuan tersebut sangat merugikan dunia usaha karena
perusahaan harus membayar uang penghargaan jasa kepada pekerja yang mengundurkan diri.
Masalah perburuhan ini dianggap sebagai salah satu penyebab ketidakpastian iklim investasi.
Investor tidak akan masuk ke Indonesia apabila ketentuan perburuhan tidak jelas dan sangat
membebani dunia usaha. Apabila Kepmenaker tersebut tidak direvisi, maka tidak akan ada
investor yang berminat untuk menanamkan modal di Indonesia.

6. 2018
3
HUKUM BISNIS DAN LINGKUNGAN
Bella Tri Oktaviana 43216010022
Sumber :
https://supardisaminja.wordpress.com/2014/05/23/penanaman-modal-asing-dan-penanaman-modal-
dalam-negeri/