Bahan presentasi dalam mata kuliah hukum investasi

1. www.presentationgo.com
1. Bobtian Sijabat (422084)
2. Etty Indrawati (422090)
3. Idik Saeful Bahri (422094)
4. Muhammad Adham Muhaimin (422101)
5. N. P. Ari Setyaningsih (422103)
TUGAS MATA KULIAH :
HUKUM INVESTASI
Disusun oleh :

2. www.presentationgo.com
Kronologi Kasus
 Rafat Ali Rizvi menanamkan modalnya di Indonesia melalui sebuah perusahaan yang
didirikan di Bahama (pada tahun 1973 Bahama memperoleh kemerdekaannya dari Inggris),
yaitu Chinkara Capital Limited (Chinkara).
 Pemegang saham lainnya adalah Mr. Heshamal-Waraq, warga Arab Saudi. Chinkara
mengakuisisi Bank Century, dimana Rafat Ali merupakan pemegang saham mayoritas pada
Chinkara.
 Pada tanggal 21 November 2008 diputuskan Bank Century menjadi Bank gagal yang
berdampak sistemik pada perekonomian Indonesia.
 Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia mengambil kebijakan untuk mengucurkan dana
talangan (bail out) Bank Century sebesar Rp.6.700.000.000.000,00 (enam koma tujuh
triliun rupiah). Rafat Ali Rizvi mengajukan gugatan melalui arbitrase International Centre
for Settlement of Investment Disputes (ICSID), karena merasa dirugikan atas tindakan
Pemerintah Indonesia yang mengeluarkan dana talangan (bail out) Bank Century.

3. www.presentationgo.com
Issue
Apakah investasi yang
dilakukan oleh Rafat Ali
Rizvi mendapat
perlindungan hukum
berdasar BIT dan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun
1967 tentang Penanaman
Modal Asing ?

4. www.presentationgo.com
Rules
PASAL 2 AYAT 1 BIT UK DAN INDONESIA
Scope of the Agreement
(l) This Agreement shall only apply to
investments by nationals or companies of
the United Kingdom in the territory of the
Republic of Indonesia which have been
granted admission in accordance with the
foreign Capital Investment Law No.1 of
1967 or any law amending or replacing it.
PASAL 1 HURUF A BIT UK DAN INDONESIA
Definitions
(a) For the purposes of this Agreement: "investment"
means every kind of asset and in particular, though not
exclusively, includes:
(i) movable and immovable property and any other
property rights such as mortgages, liens or pledges;'
(ii) shares, stock and debentures of companies wherever
incorporated or interests in the property of such
companies;
(iii)claims. to money or to any performance under
contract having a financial value;
(iv) intellectual property rights and goodwill;
(v) business concessions conferred by law or under
contract, including concession to search for cultivate
extract or exploit nature resources;
1
2

5. www.presentationgo.com
Pengertian penanaman modal
asing di dalam Undang-Undang
ini hanyalah meliputi
penanaman modal asing secara
langsung yang dilakukan
menurut atau berdasarkan
ketentuan-ketentuan Undang-
Undang ini dan yang digunakan
untuk menjalankan perusahaan
di Indonesia, dalam arti bahwa
pemilik modal secara langsung
menanggung risiko dari
penanaman modal tersebut.
(1).Pemerintah menetapkan perincian
bidang-bidang usaha yang
terbuka bagi modal asing
menurut urutan prioritas, dan
menentukan syarat-syarat yang
harus dipenuhi oleh penanam
modal asing dalam tiap-tiap
usaha tersebut.
(2).Perincian menurut urutan prioritas
ditetapkan tiap kali pada waktu
Pemerintah menyusun rencana-
rencana pembangunan jangka
menengah dan jangka panjang,
dengan memperhatikan
perkembangan ekonomi serta
tekhnologi.
 Keputusan Presiden
No.104/EK/KEP/1967 menjabarkan
prosedur penerimaan modal asing
secara lebih rinci.
 Pada tahun yang sama, dengan
keputusan lain (Keputusan Presiden
No.17/EK/KEP/1/1967), Pemerintah
membentuk Badan Penasihat
Penanaman Modal (BPPMA).
 Pada tahun 1968 BPPMA digantikan
oleh Panitia Teknis Penanaman
Modal.
 Keputusan Presiden No. 20 Tahun
1973 menggantikan Panitia Teknis
Penanaman Modal dengan Badan
Koordinasi Penanaman Modal
Indonesia (BKPM)
 Keputusan Presiden No. 21 Tahun
1973 memperkenalkan prosedur
umum investasi asing masuk ke
Indonesia. Sejak tahun 1998 BKPM
memiliki wewenang untuk
menyetujui investasi hingga batas
tertentu (Rp 100 juta).
PASAL 1 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1967 tentang
Penanaman Modal Asing (UU
PMA)
03
PASAL 5 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1967 tentang
Penanaman Modal Asing (UU
PMA)
04
KEPRES05

6. www.presentationgo.com
01 02
04 03
Penggugat menekankan pada
Pasal 5 UU PMA, yang
menyatakan hak Indonesia
untuk menentukan bidang
usaha yang terbuka bagi
investasi asing dan kondisi
yang harus dipenuhi oleh
investor asing di masing-
masing bidang tersebut.
Pemohon berpendapat bahwa
ketentuan tersebut
memberikan Indonesia
fleksibilitas untuk menetapkan
proses masuk investasi asing
ke lembaga selain BKPM dan
bahwa untuk sektor
perbankan, ketentuan yang
digunakan adalah ketentuan
yang ditetapkan oleh Bank
Indonesia.
Pemohon menganggap
bahwa pengertian untuk
investasi “langsung” dalam
Pasal 1 UU PMA tidak dapat
mengubah ruang lingkup
istilah “investasi”
sebagaimana didefinisikan
dalam Pasal 1 BIT, dimana
dalam Pasal 1 BIT, “investasi”
tidak terbatas pada investasi
“langsung”.
Bahwa investasi adalah
investasi yang “diberikan
izin sesuai dengan”
Undang-Undang, dengan
ketentuan dibuat dengan cara
yang tidak bertentangan
dengan UU PMA.
Argumen Pemohon:
Pemohon memberikan
beberapa penafsiran terkait
ketentuan Pasal 2 ayat (1)
BIT:
Pemohon
ANALISIS

7. www.presentationgo.com
Termohon
1
2
3
4
Termohon berpendapat
bahwa frase yang mengacu
hanya untuk investasi
langsung yang diberikan izin
dalam proses yang dikelola
oleh BKPM dan dalam
bentuk badan hukum khusus
dari perusahaan investasi
asing (PT.PMA).
Termohon berpendapat bahwa
yang diakui berhak atas
perlindungan dari BIT hanya
investasi melalui proses BKPM.
.Termohon berpendapat bahwa
hanya investasi “langsung” yang
termasuk dalam ruang lingkup dari
Pasal 2 ayat (1) BIT, berdasarkan
persyaratan yang telah ditentukan
dalam Pasal 2 (1) BIT tersebut,
investasi oleh warga negara
Inggris harus sesuai dengan UU
PMA, yaitu dalam bentuk investasi
“langsung” berdasarkan ketentuan
Pasal 1 UU tersebut.
Termohon berpendapat bahwa
ketentuan Pasal 2 ayat (1) BIT
yang memberikan batasan
terhadap ruang lingkup
investasi merupakan
kewenangan Pemerintah
Indonesia. Pemerintah
Indonesia memberikan batasan
hanya pada investasi yang
diatur dalam UU PMA.

8. www.presentationgo.com
5 6
Termohon berpendapat bahwa
aturan untuk investasi asing di
perbankan berbeda dari aturan untuk
investasi modal asing. Pertama,
peraturan perbankan memungkinkan
untuk operasional cabang bank
asing, sedangkan undang-undang
investasi tidak. Kedua, untuk
disetujui, investasi di bawah UU PMA
harus menunjukkan kelayakan
ekonomi dan manfaat yang jelas
untuk perekonomian Indonesia,
sedangkan investasi asing di
perbankan dinilai pada kriteria yang
berbeda, yakni timbal balik.
permohon berpendapat bahwa investasi
asing penting pada sektor-sektor
perekonomian tertentu, seperti
perbankan, sesuai dengan kebijakan
Indonesia. UU PMA diberlakukan
sebagai ketentuan hukum skrining
untuk setiap investasi langsung di
Indonesia, dengan tujuan untuk
pembangunan ekonomi Indonesia. Hal
tersebut sesuai dengan situasi ekonomi
Indonesia pada saat itu yang
mengalami kesulitan ekonomi, sehingga
perlu dibentuk dan diberlakukan UU
PMA untuk mendapatkan modal asing.
UU PMA tersebut merupakan sistem
skrining untuk menyalurkan investasi
asing ke daerah-daerah ekonomi di
Indonesia yang paling membutuhkan
modal dalam pembangunan. Pada saat
itu BIT sedang dinegosiasikan untuk
investasi asing pada sektor-sektor
ekonomi tertentu di Indonesia yang
belum diberikan izin sesuai dengan UU
PMA.

9. www.presentationgo.com
Analisis Tribunal:
a
b
c
Tribunal berpendapat
bahwa investasi tidak
hanya harus termasuk
dalam definisi investasi
dalam Pasal 1 BIT,
tetapi juga harus
memenuhi ketentuan
Pasal 2 (1) BIT.
Pasal 2 (1) BIT tidak
merujuk kepada hukum
Indonesia secara
umum, namun untuk
bagian tertentu dari
undang-undang, yaitu
UU PMA, atau hukum
apapun yang
menggantikannya.
Dalam arti sederhana
Pasal 2 (1) secara
eksplisit membutuhkan
sebuah prosedur
penerimaan, sehingga
tidak cukup untuk
seorang investor untuk
menunjukkan hanya
bahwa investasi dimulai
tanpa bertentangan
dengan UU PMA,
melainkan harus
mendapatkan izin sesuai
dengan UU PMA.
Pengadilan menolak
interpretasi utama
pemohon mengenai
frasa “mengakui sesuai
dengan” UU PMA.

10. www.presentationgo.com
Perbedaan interpetasi pemohonan
dan termohon mengenai ruang
lingkup BIT:
a. Termohon disini berpendapat
bahwa dalam interpretasi “sesuai
dengan” UU PMA hanya merujuk
pada investasi yang diakui oleh
BKPM.
Pemohon menggunakan Pasal 5
UU PMA, yang mengatur bahwa
Pemerintah Indonesia
menetapkan bidang terbuka
untuk investasi asing dan kondisi
yang harus dipenuhi oleh
investor asing di masing-masing
bidang tersebut.
b. Termohon menyatakan bahwa
investasi Pemohon adalah bukan
investasi “langsung” dan dengan
demikian tidak termasuk ruang
lingkup BIT.
e
 Pasal 2 BIT secara tegas
menyatakan bahwa BIT hanya
berlaku jika kondisi yang
ditentukan dalam ketentuannya
terpenuhi.
 Pasal 2 (1) menyatakan bahwa
BIT hanya berlaku untuk investasi
Inggris yang telah diberikan izin
di Indonesia sesuai dengan UU
PMA.
 Inggris mensyaratkan hal yang
serupa dalam Pasal 2 (2) yang
menetapkan bahwa hanya setelah
penerimaan investasi tersebut
diberikan oleh Inggris, maka
investasi Indonesia mendapat
perlindungan hukum sesuai
dengan BIT.
 Dengan demikian, tidak ada
keraguan bahwa pemberian izin
masuk merupakan syarat mutlak
bagi investasi Inggris di Indonesia
untuk mendapat perlindungan
hukum sesuai dengan BIT.
>>>>>>>>>
>>>>>>>>>
d

11. www.presentationgo.com
Putusan Tribunal
Menerima keberatan
yurisdiksi Termohon
bahwa investasi
Pemohon ini tidak
diberikan izin sesuai
dengan Hukum
Investasi Asing
Indonesia, seperti
yang dipersyaratkan
oleh Pasal 2 (1) BIT
dan karena itu tidak
termasuk dalam
ruang lingkup dari
BIT.
Menyatakan bahwa ICSID
tidak memiliki yurisdiksi
atas sengketa ini.
Memerintahkan
biaya perkara
ditanggung
oleh Para Pihak
secara merata
dengan
masing-masing
Pihak yang
menanggung
biaya sendiri.
1
2 3

12. www.presentationgo.com
KESIMPULAN
d. Oleh karena lembaga arbitrase ICSID
tidak berwenang memeriksa dan
memutus permohonan yang diajukan
oleh Rafat Ali, maka putusan Tribunal
yang menolak permohonan yang
diajukan oleh Rafat Ali sudah tepat.
b. Bahwa sebenarnya investasi yang
dilakukan Rafat Ali atas saham Bank
Century merupakan investasi yang
dilakukan melalui pihak ketiga (negara
ketiga) melalui perusahaan Chinkara
yang berkedudukan di Bahama,
sehingga sebenarnya hal tersebut
tidak menjadi ruang lingkup BIT
Indonesia dan Inggris.
c. Bahwa oleh karena investasi
Rafat Ali atas saham Bank
Century tersebut tidak
termasuk dalam ruang
lingkup investasi dalam UU
PMPA serta BIT Indonesia
dan Inggris, maka lembaga
arbitrase ICSID tidak
berwenang memeriksa dan
memutus permohonan yang
dimohonkan oleh Rafat Ali.
a. Berdasarkan penjelasan
sebelumnya, maka dapat
disimpulkan bahwa investasi yang
dilakukan oleh Rafat Ali merupakan
investasi tidak langsung berupa
kepemilikan saham atas Bank
Century di Indonesia. Ketentuan
penanaman modal asing di
Indonesia hanya mencakup
investasi langsung, baik yang telah
diatur dalam UU PMA maupun
dalam BIT Indonesia dan Inggris.
Selain itu, investasi langsung di
Indonesia juga harus melalui
perizinan dari Badan Penasihat
Penanaman Modal Asing (BPPMA,
sekarang BKPM), sementara
investasi saham oleh Rafat Ali atas
saham Bank Century tidak melalui
lembaga BPPMA, sehingga investasi
yang dilakukan Rafat Ali atas
saham Bank Century tidak dapat
digolongkan kedalam investasi
sebagaimana dimaksud dalam UU
PMA dan BIT Indonesia dan
Inggris. Oleh karena itu, investasi
yang dilakukan Rafat Ali tersebut
tidak mendapatkan perlindungan
hukum, baik menurut UU PMA
maupun menurut BIT Indonesia
dan Inggris.

13. www.presentationgo.com
TERIMA KASIH