SlideShare a Scribd company logo
1 of 13
Pengantar Perpajakan 1
Pasal 8 KUP
 WP dg kemauan sendiri dpt membetulkan SPT
yg telah disampaikan dg menyampaikan
pernyataan tertulis, dg syarat DJP belum
melakukan tindakan pemeriksaan
 Pembetulan SPT rugi atau LB jangka waktu
max 2 tahun sebelum daluwarsa penetapan.
 Daluwarsa penetapan 5 th setelah saat
terutangnya pajak atau berakhirnya MP, BTP
atau TP
Pasal 8 ayat (1) & (1a) UU KUP
Pengantar Perpajakan 2
Cth Psl 8 ay (1) & (1a): daluwarsa penetapan
Jk wkt 5 thn stl saat terhutang pajak atau
berakhirnya MP, BTP atau TP:
Terutang Pjk Mei 2010 April 2015
Masa Pjk Mei 2010 April 2015
Bag Thn Pjk 2010 April 2015
Thn Pjk 2010 2015
Pengantar Perpajakan 3
Lanjutan …(psl 8 ay 2)
Bila pembetulan akibatkan utang pajak
mjd lebih besar, kena sanksi adm
berupa bunga 2% sebulan atas jumlah
pajak yg kurang dibayar, dihitung sejak:
 SPT TahunanSaat penyampaian SPT
berakhir s/d tgl pembayaran
 SPT MasaSaat jatuh tempo pembayaran
s/d tgl pembayaran
Pengantar Perpajakan 4
Contoh Pasal 8 ayat (2)
SPT 2011 lapor utang pajak Rp10jt.
Juni 2012 dibetulkan & kekurangan bayar
pajak Rp5jt akan dibayar Juli 2012.
Perhitungan sanksi adm bunga:
2% x Rp5jt x 3 bln = Rp300.000
Total = Rp5.300.000
Pengantar Perpajakan 5
Contoh Pasal 8 ayat (2a)
 SPT PPh 21 Masa Maret 2013 dilaporkan
sebesar Rp125juta;
 Bulan Juni 2013 dibetulkan menjadi
Rp127juta dan kekurangan dibayarkan
Juni 2013
 Perhitungan sanksi adm bunga:
2% x Rp2juta x 3bln = Rp120.000
Pengantar Perpajakan 6
Lanjutan …(psl 8 ay 3)
 Walaupun sdh dilakukan pemeriksaan,
ttp blm dilakukan penyidikan (Psl 38),
WP dpt ungkap ketidakbenaran tsb,
disertai:
 pelunasan kekurangan pembayaran pajak yg
sebenarnya terhutang beserta
 sanksi berupa denda 150% dari jml pajak yg
kurang dibayar.
Pengantar Perpajakan 7
Sekilas Pasal 38
Ada unsur KEALPAAN yaitu :
 Tidak sengaja
 Lalai
 Tidak hati-hati
 Kurang mengindahkan kewajiban
Pengantar Perpajakan 8
Contoh Pasal 8 ayat (3)
SPT 2010 lapor utang pajak Rp10jt.
Th 2013 diperiksa, dan diketahui utang
pajak seharusnya = Rp15jt.
Kekurangan pajak = Rp5.000.000
Perhitungan sanksi adm denda:
150% x Rp5jt = Rp7.500.000
Total = Rp12.500.000
Pengantar Perpajakan 9
Lanjutan … (psl 8 ay 4)
 Sekalipun telah dilakukan
pemeriksaan, tp DJP belum
menerbitkan SKP, WP dg sadar
sendiri dpt mengungkapkan dlm
laporan tersendiri ttg ketidakbenaran
pengisian SPT, yg berakibat :
Pengantar Perpajakan 10
Lanjutan …
1. Pajak ymh dibayar menjadi lebih
besar atau lebih kecil;
2. Rugi berdasar ketentuan pajak
menjadi lebih kecil atau lebih besar;
3. Jumlah harta menjadi lebih besar atau
lebih kecil;
4. Jumlah modal menjadi lebih besar
atau lebih kecil dan proses
pemeriksaan tetap dilanjutkan.
Pengantar Perpajakan 11
Lanjutan …(psl 8 ay 5)
Pajak yg kurang dibayar yg timbul
akibat ayat (4) dan sanksi kenaikan
sebesar 50% dari pajak yang kurang
dibayar, harus dilunasi sendiri oleh
WP sebelum laporan tersendiri
dimaksud disampaikan
Pengantar Perpajakan 12
Contoh Pasal 8 ayat (5)
SPT 2010 lapor utang pajak Rp10jt.
Juni 2013 dibetulkan & kekurangannya
dibayar Juni 2013
Perhitungan sanksi adm kenaikan :
50% x Rp5jt = Rp2,5jt
Total = Rp7,5jt
Pengantar Perpajakan 13
Lanjutan …(psl 8 ay 6)
 WP dapat betulkan SPT Tahunan dalam hal WP
terima (sbln DJP lakukan pemeriksaan):
 S Ket Pjk
 S Kep Keberatan
 S Kep Pembetulan
 Putusan Banding
 Putusan PK TP sblmnya/bbrp TP sblmnya
Yg nyatakan rugi fiskal beda dg rugi fiskal yg telah
dikompensasikan dlm SPT yg akan dibetulkan, max3
bln setelah terima surat. Exp Psl 8 ay 6.xls

More Related Content

What's hot

Persiapan pemeriksaan pajak
Persiapan pemeriksaan pajakPersiapan pemeriksaan pajak
Persiapan pemeriksaan pajakAde Septian
 
Akuntansi pajak penghasilan
Akuntansi pajak penghasilanAkuntansi pajak penghasilan
Akuntansi pajak penghasilansellyhood
 
Akuntansi Piutang PEMDA
Akuntansi Piutang PEMDAAkuntansi Piutang PEMDA
Akuntansi Piutang PEMDAMahyuni Bjm
 
Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntans...
Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntans...Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntans...
Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntans...Adi Jauhari
 
ppt pengantar perpajakan bab Surat pemberitahuan (pelaporan pajak)
ppt pengantar perpajakan bab Surat pemberitahuan (pelaporan pajak)ppt pengantar perpajakan bab Surat pemberitahuan (pelaporan pajak)
ppt pengantar perpajakan bab Surat pemberitahuan (pelaporan pajak)DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
 
Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan
Ketentuan Umum dan Tatacara PerpajakanKetentuan Umum dan Tatacara Perpajakan
Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakaniyandri tiluk wahyono
 
Akuntansi Beban dan-belanja PEMDA
Akuntansi Beban dan-belanja PEMDAAkuntansi Beban dan-belanja PEMDA
Akuntansi Beban dan-belanja PEMDAMahyuni Bjm
 
Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat
Sistem Akuntansi Pemerintah PusatSistem Akuntansi Pemerintah Pusat
Sistem Akuntansi Pemerintah PusatSujatmiko Wibowo
 
Gambaran Umum PP 71 Tahun 2010
Gambaran Umum PP 71 Tahun 2010Gambaran Umum PP 71 Tahun 2010
Gambaran Umum PP 71 Tahun 2010Tatang Suwandi
 
PPN Pemungutan PPN
 PPN   Pemungutan PPN PPN   Pemungutan PPN
PPN Pemungutan PPNkaromah95
 
Sanksi Pajak dan Besarnya Sanksi Pajak
Sanksi Pajak dan Besarnya Sanksi PajakSanksi Pajak dan Besarnya Sanksi Pajak
Sanksi Pajak dan Besarnya Sanksi Pajakdesi_aoi
 
Rangkuman Materi Akuntansi Keuangan Menengah Kas dan Piutang (Cash and Receiv...
Rangkuman Materi Akuntansi Keuangan Menengah Kas dan Piutang (Cash and Receiv...Rangkuman Materi Akuntansi Keuangan Menengah Kas dan Piutang (Cash and Receiv...
Rangkuman Materi Akuntansi Keuangan Menengah Kas dan Piutang (Cash and Receiv...Muhammad Rafi Kambara
 
Contoh ngisi spt ppn 1111
Contoh ngisi spt ppn 1111Contoh ngisi spt ppn 1111
Contoh ngisi spt ppn 1111Tobagus Makmun
 
Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah MTEF: Medium Term Expenditure Framework
Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah MTEF: Medium Term Expenditure FrameworkKerangka Pengeluaran Jangka Menengah MTEF: Medium Term Expenditure Framework
Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah MTEF: Medium Term Expenditure FrameworkDadang Solihin
 
Tax Planning
Tax PlanningTax Planning
Tax Planningkaromah95
 
Akuntansi keuangan menengah ii
Akuntansi keuangan menengah iiAkuntansi keuangan menengah ii
Akuntansi keuangan menengah iiwuriastuti4
 

What's hot (20)

Persiapan pemeriksaan pajak
Persiapan pemeriksaan pajakPersiapan pemeriksaan pajak
Persiapan pemeriksaan pajak
 
Laporan Keuangan Publik
Laporan Keuangan PublikLaporan Keuangan Publik
Laporan Keuangan Publik
 
Akuntansi pajak penghasilan
Akuntansi pajak penghasilanAkuntansi pajak penghasilan
Akuntansi pajak penghasilan
 
Akuntansi Piutang PEMDA
Akuntansi Piutang PEMDAAkuntansi Piutang PEMDA
Akuntansi Piutang PEMDA
 
Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntans...
Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntans...Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntans...
Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntans...
 
ppt pengantar perpajakan bab Surat pemberitahuan (pelaporan pajak)
ppt pengantar perpajakan bab Surat pemberitahuan (pelaporan pajak)ppt pengantar perpajakan bab Surat pemberitahuan (pelaporan pajak)
ppt pengantar perpajakan bab Surat pemberitahuan (pelaporan pajak)
 
Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan
Ketentuan Umum dan Tatacara PerpajakanKetentuan Umum dan Tatacara Perpajakan
Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan
 
PPh Pasal 25
PPh Pasal 25PPh Pasal 25
PPh Pasal 25
 
Imbalan Bunga
Imbalan BungaImbalan Bunga
Imbalan Bunga
 
Akuntansi Beban dan-belanja PEMDA
Akuntansi Beban dan-belanja PEMDAAkuntansi Beban dan-belanja PEMDA
Akuntansi Beban dan-belanja PEMDA
 
Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat
Sistem Akuntansi Pemerintah PusatSistem Akuntansi Pemerintah Pusat
Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat
 
Gambaran Umum PP 71 Tahun 2010
Gambaran Umum PP 71 Tahun 2010Gambaran Umum PP 71 Tahun 2010
Gambaran Umum PP 71 Tahun 2010
 
PPN Pemungutan PPN
 PPN   Pemungutan PPN PPN   Pemungutan PPN
PPN Pemungutan PPN
 
Sanksi Pajak dan Besarnya Sanksi Pajak
Sanksi Pajak dan Besarnya Sanksi PajakSanksi Pajak dan Besarnya Sanksi Pajak
Sanksi Pajak dan Besarnya Sanksi Pajak
 
Rangkuman Materi Akuntansi Keuangan Menengah Kas dan Piutang (Cash and Receiv...
Rangkuman Materi Akuntansi Keuangan Menengah Kas dan Piutang (Cash and Receiv...Rangkuman Materi Akuntansi Keuangan Menengah Kas dan Piutang (Cash and Receiv...
Rangkuman Materi Akuntansi Keuangan Menengah Kas dan Piutang (Cash and Receiv...
 
Contoh ngisi spt ppn 1111
Contoh ngisi spt ppn 1111Contoh ngisi spt ppn 1111
Contoh ngisi spt ppn 1111
 
Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah MTEF: Medium Term Expenditure Framework
Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah MTEF: Medium Term Expenditure FrameworkKerangka Pengeluaran Jangka Menengah MTEF: Medium Term Expenditure Framework
Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah MTEF: Medium Term Expenditure Framework
 
Tax Planning
Tax PlanningTax Planning
Tax Planning
 
Akuntansi keuangan menengah ii
Akuntansi keuangan menengah iiAkuntansi keuangan menengah ii
Akuntansi keuangan menengah ii
 
Pertemuan 3 2
Pertemuan 3 2Pertemuan 3 2
Pertemuan 3 2
 

Viewers also liked

Tugas audit perpajakan
Tugas audit perpajakanTugas audit perpajakan
Tugas audit perpajakanZievilia Alayy
 
Materi sosialisasi e faktur pajak 27-06-2014
Materi sosialisasi e faktur pajak 27-06-2014Materi sosialisasi e faktur pajak 27-06-2014
Materi sosialisasi e faktur pajak 27-06-2014Gredy Greddy
 
S-PPN-001-14-01-Revisi e-faktur
S-PPN-001-14-01-Revisi e-fakturS-PPN-001-14-01-Revisi e-faktur
S-PPN-001-14-01-Revisi e-fakturmateripenyuluhan
 
Sosialisasi Faktur Pajak per 24/PJ/2012 (PPN)
Sosialisasi Faktur Pajak per 24/PJ/2012 (PPN)Sosialisasi Faktur Pajak per 24/PJ/2012 (PPN)
Sosialisasi Faktur Pajak per 24/PJ/2012 (PPN)Sidik Abdullah
 
E faktur pajak
E faktur pajakE faktur pajak
E faktur pajakAy Kent
 
E-Faktur Sosialisasi 2015
E-Faktur Sosialisasi 2015E-Faktur Sosialisasi 2015
E-Faktur Sosialisasi 2015Nasrun Chafid
 

Viewers also liked (6)

Tugas audit perpajakan
Tugas audit perpajakanTugas audit perpajakan
Tugas audit perpajakan
 
Materi sosialisasi e faktur pajak 27-06-2014
Materi sosialisasi e faktur pajak 27-06-2014Materi sosialisasi e faktur pajak 27-06-2014
Materi sosialisasi e faktur pajak 27-06-2014
 
S-PPN-001-14-01-Revisi e-faktur
S-PPN-001-14-01-Revisi e-fakturS-PPN-001-14-01-Revisi e-faktur
S-PPN-001-14-01-Revisi e-faktur
 
Sosialisasi Faktur Pajak per 24/PJ/2012 (PPN)
Sosialisasi Faktur Pajak per 24/PJ/2012 (PPN)Sosialisasi Faktur Pajak per 24/PJ/2012 (PPN)
Sosialisasi Faktur Pajak per 24/PJ/2012 (PPN)
 
E faktur pajak
E faktur pajakE faktur pajak
E faktur pajak
 
E-Faktur Sosialisasi 2015
E-Faktur Sosialisasi 2015E-Faktur Sosialisasi 2015
E-Faktur Sosialisasi 2015
 

Similar to PERPAJAKAN

Similar to PERPAJAKAN (20)

Mila pajak
Mila pajakMila pajak
Mila pajak
 
Pembayaran Pajak dengan Surat Setoran Pajak
Pembayaran Pajak dengan Surat Setoran PajakPembayaran Pajak dengan Surat Setoran Pajak
Pembayaran Pajak dengan Surat Setoran Pajak
 
PENETAPAN PAJAK, KEBERATAN dan BANDING
PENETAPAN PAJAK, KEBERATAN dan BANDINGPENETAPAN PAJAK, KEBERATAN dan BANDING
PENETAPAN PAJAK, KEBERATAN dan BANDING
 
SANKSI-SANKSI PERPAJAKAN
SANKSI-SANKSI PERPAJAKANSANKSI-SANKSI PERPAJAKAN
SANKSI-SANKSI PERPAJAKAN
 
Penghapusan sanksi pmk 29 2015
Penghapusan sanksi pmk 29 2015 Penghapusan sanksi pmk 29 2015
Penghapusan sanksi pmk 29 2015
 
Tgs pratikum
Tgs pratikumTgs pratikum
Tgs pratikum
 
Materi setelah uts
Materi setelah utsMateri setelah uts
Materi setelah uts
 
Sistematika Penyelesaian Sengketa Pajak
Sistematika Penyelesaian Sengketa PajakSistematika Penyelesaian Sengketa Pajak
Sistematika Penyelesaian Sengketa Pajak
 
SURAT TAGIHAN PAJAK
SURAT TAGIHAN PAJAKSURAT TAGIHAN PAJAK
SURAT TAGIHAN PAJAK
 
SPT( SURAT PEMBERITAHUAN)
SPT( SURAT PEMBERITAHUAN)SPT( SURAT PEMBERITAHUAN)
SPT( SURAT PEMBERITAHUAN)
 
PERHITUNGAN PPH BADAN_P2.pdf
PERHITUNGAN PPH BADAN_P2.pdfPERHITUNGAN PPH BADAN_P2.pdf
PERHITUNGAN PPH BADAN_P2.pdf
 
PPh Final UMKM Setengah Persen Lengkap
PPh Final UMKM Setengah Persen LengkapPPh Final UMKM Setengah Persen Lengkap
PPh Final UMKM Setengah Persen Lengkap
 
KUP.pptx
KUP.pptxKUP.pptx
KUP.pptx
 
Materi 2 Pajak.pptx
Materi 2 Pajak.pptxMateri 2 Pajak.pptx
Materi 2 Pajak.pptx
 
Materi 5_PENAGIHAN PAJAK.pptx
Materi 5_PENAGIHAN PAJAK.pptxMateri 5_PENAGIHAN PAJAK.pptx
Materi 5_PENAGIHAN PAJAK.pptx
 
Surat Pemberitahuan
Surat PemberitahuanSurat Pemberitahuan
Surat Pemberitahuan
 
kup2 ketentuan umum perpajakan negara.pptx
kup2 ketentuan umum perpajakan negara.pptxkup2 ketentuan umum perpajakan negara.pptx
kup2 ketentuan umum perpajakan negara.pptx
 
Surat Ketetapan Pajak
Surat Ketetapan PajakSurat Ketetapan Pajak
Surat Ketetapan Pajak
 
PMK-91/PMK.03/2015
PMK-91/PMK.03/2015PMK-91/PMK.03/2015
PMK-91/PMK.03/2015
 
PMK-91/PMK.03/2015
PMK-91/PMK.03/2015PMK-91/PMK.03/2015
PMK-91/PMK.03/2015
 

More from Fair Nurfachrizi

Ketatanegaraan dan Sistem Hukum Nasional
Ketatanegaraan dan Sistem Hukum NasionalKetatanegaraan dan Sistem Hukum Nasional
Ketatanegaraan dan Sistem Hukum NasionalFair Nurfachrizi
 
Multikulturalisme & Kebangsaan Indonesia
Multikulturalisme & Kebangsaan IndonesiaMultikulturalisme & Kebangsaan Indonesia
Multikulturalisme & Kebangsaan IndonesiaFair Nurfachrizi
 
Identitas Nasional dan Faham Kebangsaan
Identitas Nasional dan Faham KebangsaanIdentitas Nasional dan Faham Kebangsaan
Identitas Nasional dan Faham KebangsaanFair Nurfachrizi
 
Pancasila Sebagai Sistem Etika
Pancasila Sebagai Sistem EtikaPancasila Sebagai Sistem Etika
Pancasila Sebagai Sistem EtikaFair Nurfachrizi
 
Pancasila Sebagai Sistem Filsafat
Pancasila Sebagai Sistem FilsafatPancasila Sebagai Sistem Filsafat
Pancasila Sebagai Sistem FilsafatFair Nurfachrizi
 
Konsep Masyarakat Bangsa dan Negara
Konsep Masyarakat Bangsa dan NegaraKonsep Masyarakat Bangsa dan Negara
Konsep Masyarakat Bangsa dan NegaraFair Nurfachrizi
 
Peran & Fungsi Mahasiswa Indonesia
Peran & Fungsi Mahasiswa IndonesiaPeran & Fungsi Mahasiswa Indonesia
Peran & Fungsi Mahasiswa IndonesiaFair Nurfachrizi
 
Pancasila dan Demokrasi Ekonomi
Pancasila dan Demokrasi EkonomiPancasila dan Demokrasi Ekonomi
Pancasila dan Demokrasi EkonomiFair Nurfachrizi
 
Pemerintahan, Perwakilan dan Sistem Pemilu
Pemerintahan, Perwakilan dan Sistem PemiluPemerintahan, Perwakilan dan Sistem Pemilu
Pemerintahan, Perwakilan dan Sistem PemiluFair Nurfachrizi
 
Sistem Politik & Demokrasi
Sistem Politik & DemokrasiSistem Politik & Demokrasi
Sistem Politik & DemokrasiFair Nurfachrizi
 

More from Fair Nurfachrizi (20)

Integrasi Nasional
Integrasi NasionalIntegrasi Nasional
Integrasi Nasional
 
Ketahanan Nasional
Ketahanan NasionalKetahanan Nasional
Ketahanan Nasional
 
Wawasan ke-Indonesiaan
Wawasan ke-IndonesiaanWawasan ke-Indonesiaan
Wawasan ke-Indonesiaan
 
Ketatanegaraan dan Sistem Hukum Nasional
Ketatanegaraan dan Sistem Hukum NasionalKetatanegaraan dan Sistem Hukum Nasional
Ketatanegaraan dan Sistem Hukum Nasional
 
Multikulturalisme & Kebangsaan Indonesia
Multikulturalisme & Kebangsaan IndonesiaMultikulturalisme & Kebangsaan Indonesia
Multikulturalisme & Kebangsaan Indonesia
 
Identitas Nasional dan Faham Kebangsaan
Identitas Nasional dan Faham KebangsaanIdentitas Nasional dan Faham Kebangsaan
Identitas Nasional dan Faham Kebangsaan
 
Ideologi Negara
Ideologi NegaraIdeologi Negara
Ideologi Negara
 
Pancasila Sebagai Sistem Etika
Pancasila Sebagai Sistem EtikaPancasila Sebagai Sistem Etika
Pancasila Sebagai Sistem Etika
 
Pancasila Sebagai Sistem Filsafat
Pancasila Sebagai Sistem FilsafatPancasila Sebagai Sistem Filsafat
Pancasila Sebagai Sistem Filsafat
 
Negara & Warga Negara
Negara & Warga NegaraNegara & Warga Negara
Negara & Warga Negara
 
Konsep Warga Negara
Konsep Warga NegaraKonsep Warga Negara
Konsep Warga Negara
 
Konsep Masyarakat Bangsa dan Negara
Konsep Masyarakat Bangsa dan NegaraKonsep Masyarakat Bangsa dan Negara
Konsep Masyarakat Bangsa dan Negara
 
Peran & Fungsi Mahasiswa Indonesia
Peran & Fungsi Mahasiswa IndonesiaPeran & Fungsi Mahasiswa Indonesia
Peran & Fungsi Mahasiswa Indonesia
 
Pancasila dan Demokrasi Ekonomi
Pancasila dan Demokrasi EkonomiPancasila dan Demokrasi Ekonomi
Pancasila dan Demokrasi Ekonomi
 
Pemerintahan, Perwakilan dan Sistem Pemilu
Pemerintahan, Perwakilan dan Sistem PemiluPemerintahan, Perwakilan dan Sistem Pemilu
Pemerintahan, Perwakilan dan Sistem Pemilu
 
Sistem Politik & Demokrasi
Sistem Politik & DemokrasiSistem Politik & Demokrasi
Sistem Politik & Demokrasi
 
Hak Asasi Manusia
Hak Asasi ManusiaHak Asasi Manusia
Hak Asasi Manusia
 
Otonomi Daerah
Otonomi DaerahOtonomi Daerah
Otonomi Daerah
 
Globalisasi
GlobalisasiGlobalisasi
Globalisasi
 
SPT 2013 OP Norma
SPT 2013 OP NormaSPT 2013 OP Norma
SPT 2013 OP Norma
 

Recently uploaded

Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdf
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdfKelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdf
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdfCloverash1
 
Model Manajemen Strategi Public Relations
Model Manajemen Strategi Public RelationsModel Manajemen Strategi Public Relations
Model Manajemen Strategi Public RelationsAdePutraTunggali
 
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptx
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptxDESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptx
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptxFuzaAnggriana
 
1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdf
1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdf1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdf
1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdfShintaNovianti1
 
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdfTUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdfElaAditya
 
Materi Bimbingan Manasik Haji Tarwiyah.pptx
Materi Bimbingan Manasik Haji Tarwiyah.pptxMateri Bimbingan Manasik Haji Tarwiyah.pptx
Materi Bimbingan Manasik Haji Tarwiyah.pptxc9fhbm7gzj
 
KONSEP KEBUTUHAN AKTIVITAS DAN LATIHAN.pptx
KONSEP KEBUTUHAN AKTIVITAS DAN LATIHAN.pptxKONSEP KEBUTUHAN AKTIVITAS DAN LATIHAN.pptx
KONSEP KEBUTUHAN AKTIVITAS DAN LATIHAN.pptxawaldarmawan3
 
Karakteristik Negara Brazil, Geografi Regional Dunia
Karakteristik Negara Brazil, Geografi Regional DuniaKarakteristik Negara Brazil, Geografi Regional Dunia
Karakteristik Negara Brazil, Geografi Regional DuniaNadia Putri Ayu
 
AKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdf
AKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdfAKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdf
AKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdfTaqdirAlfiandi1
 
MODUL 2 BAHASA INDONESIA-KELOMPOK 1.pptx
MODUL 2 BAHASA INDONESIA-KELOMPOK 1.pptxMODUL 2 BAHASA INDONESIA-KELOMPOK 1.pptx
MODUL 2 BAHASA INDONESIA-KELOMPOK 1.pptxarnisariningsih98
 
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru PenggerakAksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggeraksupriadi611
 
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptx
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptxAKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptx
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptxWirionSembiring2
 
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]Abdiera
 
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docx
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docxTugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docx
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docxmawan5982
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...Kanaidi ken
 
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAK
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAKDEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAK
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAKirwan461475
 
Jurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptx
Jurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptxJurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptx
Jurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptxBambang440423
 
Demonstrasi Kontekstual Modul 1.2. pdf
Demonstrasi Kontekstual  Modul 1.2.  pdfDemonstrasi Kontekstual  Modul 1.2.  pdf
Demonstrasi Kontekstual Modul 1.2. pdfvebronialite32
 
Panduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptx
Panduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptxPanduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptx
Panduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptxsudianaade137
 
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATASMATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATASKurniawan Dirham
 

Recently uploaded (20)

Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdf
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdfKelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdf
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdf
 
Model Manajemen Strategi Public Relations
Model Manajemen Strategi Public RelationsModel Manajemen Strategi Public Relations
Model Manajemen Strategi Public Relations
 
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptx
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptxDESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptx
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptx
 
1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdf
1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdf1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdf
1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdf
 
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdfTUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
 
Materi Bimbingan Manasik Haji Tarwiyah.pptx
Materi Bimbingan Manasik Haji Tarwiyah.pptxMateri Bimbingan Manasik Haji Tarwiyah.pptx
Materi Bimbingan Manasik Haji Tarwiyah.pptx
 
KONSEP KEBUTUHAN AKTIVITAS DAN LATIHAN.pptx
KONSEP KEBUTUHAN AKTIVITAS DAN LATIHAN.pptxKONSEP KEBUTUHAN AKTIVITAS DAN LATIHAN.pptx
KONSEP KEBUTUHAN AKTIVITAS DAN LATIHAN.pptx
 
Karakteristik Negara Brazil, Geografi Regional Dunia
Karakteristik Negara Brazil, Geografi Regional DuniaKarakteristik Negara Brazil, Geografi Regional Dunia
Karakteristik Negara Brazil, Geografi Regional Dunia
 
AKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdf
AKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdfAKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdf
AKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdf
 
MODUL 2 BAHASA INDONESIA-KELOMPOK 1.pptx
MODUL 2 BAHASA INDONESIA-KELOMPOK 1.pptxMODUL 2 BAHASA INDONESIA-KELOMPOK 1.pptx
MODUL 2 BAHASA INDONESIA-KELOMPOK 1.pptx
 
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru PenggerakAksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
 
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptx
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptxAKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptx
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptx
 
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
 
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docx
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docxTugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docx
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docx
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
 
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAK
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAKDEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAK
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAK
 
Jurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptx
Jurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptxJurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptx
Jurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptx
 
Demonstrasi Kontekstual Modul 1.2. pdf
Demonstrasi Kontekstual  Modul 1.2.  pdfDemonstrasi Kontekstual  Modul 1.2.  pdf
Demonstrasi Kontekstual Modul 1.2. pdf
 
Panduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptx
Panduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptxPanduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptx
Panduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptx
 
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATASMATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS
 

PERPAJAKAN

  • 1. Pengantar Perpajakan 1 Pasal 8 KUP  WP dg kemauan sendiri dpt membetulkan SPT yg telah disampaikan dg menyampaikan pernyataan tertulis, dg syarat DJP belum melakukan tindakan pemeriksaan  Pembetulan SPT rugi atau LB jangka waktu max 2 tahun sebelum daluwarsa penetapan.  Daluwarsa penetapan 5 th setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya MP, BTP atau TP Pasal 8 ayat (1) & (1a) UU KUP
  • 2. Pengantar Perpajakan 2 Cth Psl 8 ay (1) & (1a): daluwarsa penetapan Jk wkt 5 thn stl saat terhutang pajak atau berakhirnya MP, BTP atau TP: Terutang Pjk Mei 2010 April 2015 Masa Pjk Mei 2010 April 2015 Bag Thn Pjk 2010 April 2015 Thn Pjk 2010 2015
  • 3. Pengantar Perpajakan 3 Lanjutan …(psl 8 ay 2) Bila pembetulan akibatkan utang pajak mjd lebih besar, kena sanksi adm berupa bunga 2% sebulan atas jumlah pajak yg kurang dibayar, dihitung sejak:  SPT TahunanSaat penyampaian SPT berakhir s/d tgl pembayaran  SPT MasaSaat jatuh tempo pembayaran s/d tgl pembayaran
  • 4. Pengantar Perpajakan 4 Contoh Pasal 8 ayat (2) SPT 2011 lapor utang pajak Rp10jt. Juni 2012 dibetulkan & kekurangan bayar pajak Rp5jt akan dibayar Juli 2012. Perhitungan sanksi adm bunga: 2% x Rp5jt x 3 bln = Rp300.000 Total = Rp5.300.000
  • 5. Pengantar Perpajakan 5 Contoh Pasal 8 ayat (2a)  SPT PPh 21 Masa Maret 2013 dilaporkan sebesar Rp125juta;  Bulan Juni 2013 dibetulkan menjadi Rp127juta dan kekurangan dibayarkan Juni 2013  Perhitungan sanksi adm bunga: 2% x Rp2juta x 3bln = Rp120.000
  • 6. Pengantar Perpajakan 6 Lanjutan …(psl 8 ay 3)  Walaupun sdh dilakukan pemeriksaan, ttp blm dilakukan penyidikan (Psl 38), WP dpt ungkap ketidakbenaran tsb, disertai:  pelunasan kekurangan pembayaran pajak yg sebenarnya terhutang beserta  sanksi berupa denda 150% dari jml pajak yg kurang dibayar.
  • 7. Pengantar Perpajakan 7 Sekilas Pasal 38 Ada unsur KEALPAAN yaitu :  Tidak sengaja  Lalai  Tidak hati-hati  Kurang mengindahkan kewajiban
  • 8. Pengantar Perpajakan 8 Contoh Pasal 8 ayat (3) SPT 2010 lapor utang pajak Rp10jt. Th 2013 diperiksa, dan diketahui utang pajak seharusnya = Rp15jt. Kekurangan pajak = Rp5.000.000 Perhitungan sanksi adm denda: 150% x Rp5jt = Rp7.500.000 Total = Rp12.500.000
  • 9. Pengantar Perpajakan 9 Lanjutan … (psl 8 ay 4)  Sekalipun telah dilakukan pemeriksaan, tp DJP belum menerbitkan SKP, WP dg sadar sendiri dpt mengungkapkan dlm laporan tersendiri ttg ketidakbenaran pengisian SPT, yg berakibat :
  • 10. Pengantar Perpajakan 10 Lanjutan … 1. Pajak ymh dibayar menjadi lebih besar atau lebih kecil; 2. Rugi berdasar ketentuan pajak menjadi lebih kecil atau lebih besar; 3. Jumlah harta menjadi lebih besar atau lebih kecil; 4. Jumlah modal menjadi lebih besar atau lebih kecil dan proses pemeriksaan tetap dilanjutkan.
  • 11. Pengantar Perpajakan 11 Lanjutan …(psl 8 ay 5) Pajak yg kurang dibayar yg timbul akibat ayat (4) dan sanksi kenaikan sebesar 50% dari pajak yang kurang dibayar, harus dilunasi sendiri oleh WP sebelum laporan tersendiri dimaksud disampaikan
  • 12. Pengantar Perpajakan 12 Contoh Pasal 8 ayat (5) SPT 2010 lapor utang pajak Rp10jt. Juni 2013 dibetulkan & kekurangannya dibayar Juni 2013 Perhitungan sanksi adm kenaikan : 50% x Rp5jt = Rp2,5jt Total = Rp7,5jt
  • 13. Pengantar Perpajakan 13 Lanjutan …(psl 8 ay 6)  WP dapat betulkan SPT Tahunan dalam hal WP terima (sbln DJP lakukan pemeriksaan):  S Ket Pjk  S Kep Keberatan  S Kep Pembetulan  Putusan Banding  Putusan PK TP sblmnya/bbrp TP sblmnya Yg nyatakan rugi fiskal beda dg rugi fiskal yg telah dikompensasikan dlm SPT yg akan dibetulkan, max3 bln setelah terima surat. Exp Psl 8 ay 6.xls