1. Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) atau batas waktu
perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), dikenai sanksi administrasi berupa
denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk Surat
Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, Rp100.000,00 (seratus
ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa lainnya, dan sebesar
Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan
Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan serta sebesar Rp100.000,00
(seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak
Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi.

2. PASAL 7
Pengenaan sanksi administrasi berupa denda sebagaimana
dimaksud pd ayat (1):
Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia
Wajib Pajak orang pribadi yang sudah tidak melakukan
kegiatan
Wajib pajak orang pribadi berstatus WNI
Bentuk usaha tetap yg tidak melakukan kegiatan diindonesia
Wajib pajak badan tidak melakukan kegiatan usha tapi
belum dibubarkan s
Bendahara yg tidak melakukan pembayaran lagi
Wajib pajak terkena bencana

3. PASAL 8
WP berhak untuk pembetulan terhadap kekeliruan dlm pengisian surat
pemberitahuan atas kemauan sendiri,dengan syarat direktur jenderal pajak
belum melakukan tindakan pemeriksan.
Dengan adanya pembetulan SPT atas kemauan sendiri ,berakibat pada utang
pajak menjadi lebih besar,berupa sanksi ADM sebesar 2% per bulan
Wajib Pajak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 38 selama belum dilakukan penyidikan, sekalipun telah
dilakukan pemeriksaan dan Wajib Pajak telah mengungkapkan
kesalahannya dan sekaligus melunasi jumlah pajak yang
sebenarnya terutang beserta sanksi administrasi berupa denda
sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari jumlah pajak yang
kurang dibayar, terhadapnya tidak akan dilakukan penyidikan.
Namun, apabila telah dilakukan tindakan penyidikan dan mulainya
penyidikan tersebut diberitahukan kepada Penuntut Umum,
kesempatan untuk mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya
sudah tertutup bagi Wajib Pajak yang bersangkutan

4. PASAL 8
Wajib Pajak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 38 selama belum dilakukan penyidikan, sekalipun
telah
dilakukan pemeriksaan dan Wajib Pajak telah mengungkapkan
kesalahannya dan sekaligus melunasi jumlah pajak yang
sebenarnya terutang beserta sanksi administrasi berupa denda
sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari jumlah pajak yang
kurang dibayar, terhadapnya tidak akan dilakukan penyidikan.
Namun, apabila telah dilakukan tindakan penyidikan dan
mulainya
penyidikan tersebut diberitahukan kepada Penuntut Umum,
kesempatan untuk mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya
sudah tertutup bagi Wajib Pajak yang bersangkutan.