Untuk informasi lebih hubungi Kring Pajak di 500200 atau kunjungi kami di www.pajak.go.id

1. Kementerian Keuangan RI
Direktorat Jenderal Pajak
PJ.091/PPN/S/001/2014-01
REVISI

2. Definisi e-Faktur
Manfaat e-Faktur
Pembuatan e-Faktur
Informasi di dalam e-Faktur
Perbedaan dengan Faktur Pajak
Kertas
Gambaran Umum Pembuatan e-
Faktur
e-Faktur Client application
Tahapan implementasi
e-Faktur
Kewajiban Membuat e-
Faktur
Saat Pembuatan e-
Faktur
Dasar Hukum
e-Faktur Pengganti
Pembatalan e-Faktur
e-Faktur Rusak atau
Hilang
Keadaan Tertentu
Hal-hal Lain Yang Perlu
Diketahui

3. DASAR HUKUM

4.  Pasal 13 (8 ) UU PPN
(Tata Cara Pembuatan FP diatur
dengan atau berdasarkan PMK)
UU PPN
 Pasal 19 PMK
151/PMK.03/2013
(Tata Cara Pembuatan FP
elektronik lebih lanjut diatur
dengan Perdirjen)
PMK
 PER-17/PJ/2014 (Perubahan Kedua
PER-24/PJ/2012)
 Pemberian Nomor Seri FP dapat melalui:
- Petugas Khusus di KPP
- website DJP/eNOFA online
 Wadah layanan perpajakan elektronik
(Akun PKP & Sertifikat elektronik)
 PER-16/PJ/2014
 Membuat FP elektronik dengan
Aplikasi/Sistem DJP
 Saat Pembuatan FP elektronik
 Pelaporan FP & approval DJP
PERDIRJEN
 KEP-136/PJ/2014
 Tahapan implementasi e-Faktur:
1 Juli 2014 PKP tertentu
1 Juli 2015PKP Jawa-Bali
1 Juli 2016seluruh PKP
KEPDIRJEN
Outline

5. DEFINISI
e-FAKTUR?

6. Merupakan bukti
pungutan pajak
(PPN)
yang melakukan
Pasal 1 angka 23 UU PPN

7. e-Faktur
Faktur Pajak yang dibuat melalui
aplikasi atau sistem elektronik yang
ditentukan dan/atau disediakan
oleh Direktorat Jenderal Pajak
Pasal 1 ayat (1) PER-16/PJ/2014
Outline

8. MANFAAT
e-FAKTUR

9.  Kenyamanan Pengusaha
• Tanda tangan elektronik
• Tidak perlu printout
• Satu kesatuan dengan pelaporan SPT
 Proteksi dari penyalahgunaan pihak yang
tidak bertanggungjawab
• Approval DJP
• Validasi FP dapat diketahui oleh pihak pembeli

10.  Mempermudah Pengawasan
• Validasi PK-PM
• Data lengkap FP
 Mempermudah Pelayanan
• Mempercepat pemeriksaan
• Mempercepat pelaporan
• Mempercepat pemberian nomor seri FP
Outline

11. TAHAPAN
IMPLEMENTASI
e-FAKTUR

12.  Mulai 1 Juli 2014, bagi PKP tertentu (45 PKP)
sebagaimana ditetapkan dalam KEP-
136/PJ/2014;
 Mulai 1 Juli 2015, bagi PKP yang terdaftar di
KPP di wilayah Pulau Jawa dan Bali; dan
 Mulai 1 Juli 2016, bagi seluruh PKP
Outline

13. KEWAJIBAN MEMBUAT
e-FAKTUR

14.  Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang telah
ditetapkan dengan Keputusan Direktur
Jenderal Pajak
 Dirjen Pajak telah menetapkan 45 PKP yang
membuat e-Faktur mulai 1 Juli 2014
(Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-
136/PJ/2014)
Faktur Pajak elektronik wajib dilaporkan oleh Pengusaha Kena Pajak ke
DJP untuk memperoleh persetujuan dari DJP

18.  dibuat untuk setiap Penyerahan BKP (Pasal 4 ayat (1) huruf a
dan/atau Pasal 16D UU PPN) dan/atau Penyerahan JKP (Pasal
4 ayat (1) huruf c UU PPN).
 Kecuali atas penyerahan BKP dan/atau JKP:
a. yang dilakukan oleh pedagang eceran (Pasal 20 PP No. 1
Tahun 2012);
b. yang dilakukan oleh PKP Toko Retail kepada orang
pribadi pemegang paspor luar negeri (Pasal 16E UU PPN);
c. yang bukti pungutan PPNnya berupa dokumen tertentu
yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak
(Pasal 13 ayat (6) UU PPN).
Outline

19. SAAT PEMBUATAN e-
FAKTUR

20. Saat penyerahan BKP
Saat penyerahan JKP
• dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP
dan/atau JKP
Saat penerimaan pembayaran
• dalam hal penyerahan sebagaian tahap pekerjaan
Saat penerimaan pembayaran termin
Saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan
Menteri Keuangan
Pasal 3 PER-16/PJ/2014Outline

21. Pembuatan
e-Faktur

22. Nama, alamat, dan NPWP yang menyerahkan BPK/JKP
Nama, alamat, dan NPWP pembeli BPK/penerima JKP
Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga
PPN yang dipungut
PPnBM yang dipungut
Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan faktur pajak
Nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani faktur pajak
Pasal 4 PER-16/PJ/2014
berupa tanda tangan elektronik
Outline

23. *) Apabila e-Faktur dicetak di atas
kertas yang disediakan secara khusus
oleh PKP, misalnya kertas yang telah
dicetak logo perusahaan, alamat,
atau informasi lainnya, maka e-
Faktur yang dicetak di atas kertas
tersebut tetap berfungsi sebagai
Faktur Pajak.

24. No Keterangan Faktur Pajak Kertas e-Faktur
1 Format/lay out Bebas tidak ditentukan dan
dapat mengikuti contoh di
lampiran PER-24/PJ/2012
Ditentukan oleh aplikasi/sistem yang
ditentukan dan atau disediakan oleh DJP
2 Tanda Tangan Tanda tangan basah diatas
FP kertas
Tanda tangan elektronik berbentuk QR
code
3 Bentuk & lembar Diwajibkan berbentuk kertas
dan jumlah lembar diatur
Tidak diwajibkan untuk dicetak dalam
bentuk kertas
4 PKP yang membuat Seluruh PKP PKP yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak
5 Jenis Transaksi seluruh Penyerahan BKP/JKP saja
6 Prosedur Lapor /upload
& persetujuan DJP
- e-faktur dilaporkan ke DJP dengan cara
upload dan mendapat persetujuan DJP
7 Mata Uang Rupiah dan Dollar Rupiah (Selain Rupiah, dikonversi ke
Rupiah dengan menggunakan kurs Menteri
Keuangan pada saat pembuatan e-Faktur)
8 Pelaporan SPT PPN Menggunakan aplikasi
tersendiri
Menggunakan aplikasi yang sama dengan
aplikasi pembuatan e-Faktur
Outline

25. pajak 2014
Faktur
Pajak
elektronik
.csv
SPT PPN
PKP
Proses 1: PKP menutup kontrak/kesepakatan
penyerahan, membuat Faktur Pajak , dan melakukan
pencatatan baik secara manual/dengan sistem
Proses 2: PKP memasukan
data faktur pajak secara
manual atau dengan impor
data ke aplikasi e-Faktur
Proses 3: PKP melaporkan
FP ke DJP via e-faktur + online
Proses 4: DJP memberikan
persetujuan/approval FP
Proses 6: PKP membuat
SPT PPN dalam aplikasi e-
Faktur
Proses 7: PKP
melaporkan SPT PPN
langsung ke KPP atau
via e-filling
Pengusaha Kena Pajak Direktorat Jenderal Pajak
Proses 9: DJP
melakukan pengelolaan
data e-faktur untuk
pelayanan dan pengawasan
Proses 8: KPP
membuat tanda
terima SPT Masa PPNKeterangan: Ilustrasi di atas adalah gambaran
umum pembuatan e-Faktur melalui aplikasi client
Proses 5: PKP dapat create
PDF dan cetak e-Faktur
Outline

26. PKP PENJUAL
E-FAKTUR/E-NOFA DJP
E-FAKTUR CLIENT
INTERNET
PKP PEMBELI
INTERNET
INTERNET
Permohonan
Nomor Seri
Faktur
5
Konfirmasi
Faktur Pajak
INTERNET
Generate
Approval Code
Generate NTTE
Pelaporan SPT
Penerbitan
Faktur Pajak6
3 8
1
Faktur
Pajak
Nomor
Seri
Faktur
Upload FP
Send e-SPT
Generate
Nomor Seri
Faktur
2
7
4
Send Approval Code
Faktur
Pajak
Elektronik
Download NTTE
Cetak FP
Send melalui email
NTTE
Outline

27. e-FAKTUR
PENGGANTI

28. tidak memuat
keterangan yang
lengkap, jelas, dan
benar
melalui aplikasi atau sistem elektronik
yang ditentukan dan/atau disediakan Direktorat
Jenderal Pajak.
sehingga
Pasal 6 PER-16/PJ/2014
Faktur pajak yang:
• salah dalam
pengisian, atau
• salah dalam
penulisan
Outline

29. PEMBATALAN
e-FAKTUR

30. • didukung oleh bukti atau dokumen yang membuktikan bahwa
telah terjadi pembatalan transaksi
 berupa pembatalan kontrak atau dokumen lain
• PKP Penjual yang melakukan pembatalan Faktur Pajak harus
memiliki bukti dari PKP Pembeli yang menyatakan bahwa
transaksi dibatalkan
• melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan
dan/atau disediakan Direktorat Jenderal Pajak.
Transaksi batal

31. Jika belum
melaporkan
dalam SPT
 tetap melaporkan e-Faktur Pajak tersebut
dalam SPT Masa PPN dengan
mencantumkan nilai 0 (nol) pada kolom
DPP, PPN atau PPN dan PPn BM
Jika sudah
melaporkan
dalam SPT
 melakukan pembetulan SPT Masa PPN
Masa Pajak yang bersangkutan, dengan cara
tetap melaporkan e-Faktur yang dibatalkan
tersebut dan mencantumkan nilai 0 (nol)
pada kolom DPP, PPN atau PPN dan PPn
BM.

32. Jika e-Faktur yang
dibatalkan tersebut dalam SPT PPN
sebagai Faktur Pajak Masukan
melakukan SPT Masa PPN
Masa Pajak yang bersangkutan
dengan cara
yang dibatalkan tersebut
dengan mencantumkan
pada kolom DPP, PPN atau PPN dan
PPn BM.Outline

33. e-FAKTUR RUSAK
ATAU HILANG

34. cetak ulang melalui aplikasi
atau sistem elektronik yang
ditentukan dan/atau
disediakan Direktorat
Jenderal Pajak

35. Pasal 8 ayat (2) dan (3) PER-16/PJ/2014
- mengajukan permintaan data
e-Faktur ke DJP (KPP tempat
PKP dikukuhkan) dengan
menyampaikan surat
permintaan data e-Faktur
- terbatas pada data e-Faktur
yang telah diunggah (upload)
ke DJP dan telah memperoleh
persetujuan dari DJP
Outline

36. KEADAAN
TERTENTU

37.  PKP diperkenankan membuat Faktur Pajak
berbentuk kertas (hardcopy).
 Keadaan Tertentu: keadaan yang disebabkan
oleh peperangan, kerusuhan, revolusi,
bencana alam, pemogokan, kebakaran, dan
sebab lainnya di luar kuasa PKP, yang
ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
Pasal 9
PER-16/PJ/2014
Yang
menyebabkan
PKP tidak dapat
membuat
e-Faktur
Apabila keadaan tertentu ditetapkan telah
berakhir, data Faktur Pajak hardcopy yang
dibuat dalam keadaan tertentu diunggah ke
DJP oleh PKP melalui aplikasi atau sistem
elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan
oleh DJP untuk mendapatkan persetujuan.
Outline

38. HAL-HAL LAIN YANG
PERLU DIKETAHUI

39.  e-Faktur berbentuk elektronik, sehingga tidak
diwajibkan untuk dicetak dalam bentuk kertas
baik oleh pihak penjual dan/atau pihak pembeli,
e-Faktur dipersilahkan untuk dicetak sesuai
dengan kebutuhan.
 e-Faktur ditandatangani secara elektronik
sehingga tidak disyaratkan lagi untuk
ditandatangani secara basah oleh
pejabat/pegawai yang ditunjuk oleh PKP.
 e-Faktur menggunakan mata uang Rupiah.
Outline