Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to Pembayaran Pajak dengan Surat Setoran Pajak
Similar to Pembayaran Pajak dengan Surat Setoran Pajak (20)
More from Nadia Eva
More from Nadia Eva (13)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
Pembayaran Pajak dengan Surat Setoran Pajak
- 1. Pembayaran Pajak dengan Surat Setoran Pajak Alda Kumala Asri (04) Eli Yulianti Br. Sembiring (13) Luthfiana Kartika Putri (22) Muhammad Adianto Nugroho (24) Nadhifah Putriani (27) Ni Luh Nadia Eva Jayati (28) Sista Noor Rizqika (36)
- 2. Outline Materi Pembayaran Pajak dengan SSP Pengertian Surat Setoran Pajak (termasuk e-Payment) Jatuh Tempo Pembayaran Pajak Sanksi berkaitan dengan Pembayaran Pajak
- 3. Pengertian Surat Setoran Pajak (SSP) A Apa itu Surat Setoran Pajak?
- 4. Pengertian Surat Setoran Pajak (SSP) SSP Surat Setoran Pajak (SSP) adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Pasal 1 angka 14 UU No. 16 Tahun 2009 tentang KUP A
- 5. Ketentuan Formulir Surat Setoran Pajak
- 6. Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-24/PJ/2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-38/PJ/2009 tentang Bentuk Formulir Surat Setoran Pajak. Lembar 1 Arsip Wajib Pajak Lembar 2 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Lembar 3 Dilaporkan oleh WP kepada KPP Lembar 4 Arsip Kantor Penerima Pembayaran
- 7. WP dapat mengadakan sendiri formulir SSP dengan bentuk dan isi sesuai dengan formulir SSP ini SSP dapat dibuat dalam rangkap 5 (lima) dengan peruntukan lembar ke-5 untuk arsip Wajib Pungut atau pihak lain sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Satu formulir SSP hanya dapat digunakan untuk pembayaran satu jenis pajak dan untuk satu Masa Pajak atau satu Tahun Pajak/surat ketetapan pajak/Surat Tagihan Pajak
- 8. Langkah-langkah Pembuatan Surat Setoran Pajak Secara Online
- 9. 1 JULI 2016 Sistem manual Sistem billing Penerimaan pajak, bea dan cukai, PNBP
- 10. Dalam proses pembuatan kode billing untuk pembayaran dan atau penyetoran pajak dapat dilakukan dengan website milik Direktorat Jenderal Pajak yaitu djponline.pajak.go.id Login menggunakan NPWP dan password yang telah dibuat. Setelah masuk dashboard DJP Online, klik menu e-Billing pada menu kanan atas
- 11. terisi otomatis NPWP, nama, alamat, dan kota wajib pajak. pilih jenis pajak berdasarkan kode MAP pilih kode jenis setoran Pilih masa pajaknya ketik tahun pajaknya ketik jumlah pajak ketik uraian pembayaran pajaknya
- 12. Jatuh Tempo Pembayaran Pajak B Definisi jatuh tempo menurut KBBI: batas waktu pembayaran atau penerimaan sesuatu dengan yang telah ditetapkan; sudah lewat waktunya; kedaluwarsa. Pasal 9 ayat (1) UU KUP yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007 sebagaimana telah terakhir diubah dalam PMK Nomor 80/PMK.03/2010 Pembayaran dan penyetoran pajak mempunyai batas tanggal jatuh tempo Pasal 10 ayat (1) UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009 setiap WP wajib membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) ke kas negara melalui tempat pembayaran yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK).
- 14. Sanksi Keterlambatan Pembayaran dan Penyetoran Pajak •Pembayaran dan penyetoran pajak yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak, dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan. •Kantor pajak akan menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) yang diatur dalam Pasal 14 UU KUP karena keterlambatan pembayaran pajak tersebut Atas STP tersebut WP harus melunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan. •Sanksi yang diatur dalam UU KUP bertujuan untuk mengatur WP agar semua WP melakukan pembayaran dan penyetoran tepat pada waktunya. Hal ini merupakan strategi pemerintah dalam rangka meningkatkan tax ratio agar WP menjadi patuh dan taat terhadap aturan perpajakan yang telah dibuat oleh pemerintah. C
- 15. Contoh Kasus PT A melakukan kewajiban penyetoran PPh Pasal 21 bulan April 2014 sebesar Rp20.500.000,- yang disetorkan pada tanggal 12 Mei 2014. Apakah PT A dikenakan sanksi atas penyetoran pajak tersebut?
- 16. Contoh Kasus Tanggal jatuh tempo penyetoran PPh Pasal 21 adalah tanggal 10 bulan berikutnya, akan tetapi karena pada tanggal 10 mei 2014 jatuh pada hari sabtu, maka jatuh tempo penyetoran bergesar menjadi tanggal 12 Mei 2014. Jika dilihat pada contoh kasus, PT A melakukan penyetoran PPh Pasal 21 tepat pada tanggal jatuh tempo sehingga tidak dikenakan sanksi bunga.
- 19. Sanksi Administrasi Denda: Pelanggaran yang dikenai sanksi ini adalah pelanggaran yang sifatnya alpa atau disengaja, terutama berupa uang Bunga: Sanksi administrasi berupa bunga dikenakan atas pelanggaran yang menyebabkan utang pajak menjadi lebih besar Kenaikan tarif: Kenaikan biasanya dikenakan karena Wajib Pajak tidak memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan dalam menghitung jumlah pajak terutang.
- 20. No Pasal Masalah Sanksi Keterangan 1. 8 (3) Pembetulan sendiri dan belum disidik 150% Dari jumlah pajak yang kurang dibayar 2. 14 (4) Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP, tetapi tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak, tetapi tidak tepat waktu; 2% Dari DPP Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap 2% Dari DPP PKP melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak 2% Dari DPP
- 21. No Pasal Masalah Sanksi Keterangan 1. 9 (2a dan 2b) Keterlambatan pembayaran pajak masa dan tahunan 2% Per bulan, dari jumlah pajak terutang 2. 13 (2) Kekurangan pembayaran pajak dalam SKPKB 2% Per bulan, dari jumlah kurang dibayar, max 24 bulan 3. 14 (3) a. PPh tahun berjalan tidak/kurang bayar 2% Per bulan, dari jumlah pajak tidak/ kurang dibayar, max 24 bulan b. SPT kurang bayar 2% Per bulan, dari jumlah pajak tidak/ kurang dibayar, max 24 bulan 14 (5) PKP yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian Pajak Masukan 2% Per bulan, dari jumlah pajak tidak/ kurang dibayar, max 24 bulan 4. 15 (4) SKPKBT diterbitkan setelah lewat waktu 5 tahun karena adanya tindak pidana perpajakan maupun tindak pidana lainnya 48% Dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar 5. 19 (1) SKPKB/T, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding yang menyebabkan kurang bayar terlambat dibayar 2% Per bulan, atas jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar 6. 19 (3) Kekurangan pajak akibat penundaan SPT 2% Atas kekurangan pembayaran pajak
- 22. Pasal Masalah Sanksi Keterangan 8 (5) Pengungkapan ketidak benaran SPT sebelum terbitnya SKP 50% Dari pajak yang kurang dibayar 13 (3) Apabila: SPT tidak disampaikan sebagaimana disebut dalam surat teguran, PPN/PPnBM yang tidak seharusnya dikompensasikan atau tidak tarif 0%, tidak terpenuhinya Pasal 28 dan 29 a. PPh yang tidak atau kurang dibayar 50% Dari PPh yang tidak/ kurang dibayar b. tidak/kurang dipotong/ dipungut/ disetorkan 100% Dari PPh yang tidak/ kurang dipotong/ dipungut c. PPN/PPnBM tidak atau kurang dibayar 100% Dari PPN/ PPnBM yang tidak atau kurang dibayar 15 (2) Kekurangan pajak pada SKPKBT 100% Dari jumlah kekurangan pajak tersebut
- 23. Sanksi Pidana • Denda pidana : dikenakan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran maupun bersifat kejahatan. • Pidana kurungan : Pidana kurungan hanya diancamkan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran. Pidana penjara • Pidana penjara : seperti halnya pidana kurungan, merupakan hukuman perampasan kemerdekaan. Pidana penjara diancamkan terhadap kejahatan.
- 24. Cara Menghindari Dari Sanksi Pajak Isilah SPT dengan benar, jelas dan lengkap. Benar nilai nominalnya, jelas rinciannya dan lengkap lampirannya, Isilah faktur pajak dengan lengkap, Hindari aktivitas tindak pidana perpajakan, Setorkan pajak dan laporkan SPT tepat waktu, jika waktu pelaporan mepet bisa dilaporkan nihil dulu agar terhindar dari denda dan segera lakukan pembetulan.