Sosialisasi Faktur Pajak per 24/PJ/2012 (PPN)

19,972 views

Published on

Berlaku mulai 01 April 2013

0 Comments
6 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
19,972
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
125
Actions
Shares
0
Downloads
728
Comments
0
Likes
6
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Sosialisasi Faktur Pajak per 24/PJ/2012 (PPN)

  1. 1. Kementerian Keuangan Republik IndonesiaDirektorat Jenderal PajakTahun 2013 PER-24/PJ/2012, TANGGAL 05-13 FEBRUARI 2013 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG BENTUK, UKURAN, TATA CARA PENGISIAN KETERANGAN, PROSEDUR PEMBERITAHUAN DALAM RANGKA PEMBUATAN, TATA CARA PEMBETULAN ATAU PENGGANTIAN, DAN TATA CARA PEMBATALAN FAKTUR PAJAK
  2. 2. Landasan Hukum PER-24/PJ/2012 UU PPN PMK PER DJPCatatan: Peraturan Direktur Jenderal Pajak mempunyai kewenangan untuk mengatur tata cara pengisian keterangan pada Faktur Pajak
  3. 3. PEMBUATAN FAKTUR PAJAK1. saat penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak;2. saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak;3. saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan;4. saat PKP rekanan menyampaikan tagihan kepada Bendahara Pemerintah sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai; atau5. saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan PMK. Faktur Pajak Gabungan harus dibuat paling lama pada akhir bulan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak.
  4. 4. Bentuk dan ukuran Faktur Pajak1. disesuaikan dengan kepentingan PKP2. Pengadaan Faktur Pajak dilakukan oleh PKP.3. Faktur Pajak paling sedikit dibuat dalam 2 (dua) rangkap a. Lembar ke-1, disampaikan kepada pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak.b. Lembar ke-2, untuk arsip PKP yang menerbitkan Faktur Pajak.4. Dalam hal Faktur Pajak dibuat lebih dari yang ditetapkan, maka harus dinyatakan secara jelas peruntukannya dalam lembar Faktur Pajak yang bersangkutan.
  5. 5. Faktur Pajak harus memuat kode, nomor seri paling sedikit nama, alamat, dan NPWP yang menyerahkan BKP atau JKP nama, alamat, dan NPWP pembeli BKP atau penerima JKP jenis barang atau jasa jumlah Harga Jual atau Penggantian potongan harga Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut tanggal pembuatan Faktur PajakPajak Penjualan atas Barang Mewah nama dan tanda tangan yang berhakyang dipungut menandatangani Faktur Pajak.
  6. 6. PENANDATANGANAN FAKTUR PAJAK• Nama yang berhak menandatangani Faktur Pajak harus diisi sesuai dengan kartu identitas yang sah, yaitu KTP, SIM, atau Paspor, yang berlaku pada saat Faktur Pajak ditandatangani.• PKP wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis nama PKP atau pejabat/pegawai yang berhak menandatangani Faktur Pajak disertai dengan contoh tandatangannya, dengan melampirkan fotokopi kartu identitas pejabat/pegawai penandatangan Faktur Pajak yang sah yang telah dilegalisasi pejabat yang berwenang kepada Kepala KPP paling lama pada akhir bulan berikutnya sejak bulan pejabat/pegawai tersebut mulai melakukan penandatanganan Faktur Pajak, dengan menggunakan formulir yang sudah ditentukan.• PKP dapat menunjuk lebih dari 1 (satu) orang pejabat/pegawai untuk menandatangani Faktur Pajak .• Dalam hal terjadi perubahan pejabat/pegawai yang berhak menandatangani Faktur Pajak, maka PKP wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atas perubahan tersebut kepada Kepala KPP paling lambat pada akhir bulan berikutnya sejak bulan pejabat/pegawai pengganti mulai menandatangani Faktur Pajak, dengan menggunakan formulir yang sudah ditentukan.• Dalam hal PKP melakukan pemusatan tempat PPN terutang, maka pejabat/pegawai yang telah ditunjuk di tempat-tempat kegiatan usaha sebelum pemusatan masih dapat menandatangani Faktur Pajak yang diterbitkan setelah pemusatan yang dicetak di tempat- tempat kegiatan usaha masing-masing.
  7. 7. Kendali Nomor Seri Faktur PajakNomor seri Faktur Pajak hanya dapat diberikan kepada PKP yang:a.Telah dilakukan registrasi ulang PKP sesuai dengan Per-05 dan perubahannya atautelah dilakukan verifikasi dalam rangka pengukuhan PKP.b.Telah melakukan update alamat sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, apabila terjadiperubahan alamat .c.Telah mengajukan surat permohonan kode aktivasi dan password.d.Telah menerima surat pemberitahuan kode aktivasi dari KPP .e.Telah menerima pemberitahuan password melalui e-mail.f.Telah mengajukan surat permintaan nomor seri faktur pajak.g.Telah memasukkan kode aktivasi dan password dengan benar pada saat mengajukanpermintaan nomor seri faktur pajak.h.Telah menyampaikan SPT masa PPN untuk 3 (tiga) masa pajak terakhir berturut-turutyang telah jatuh tempo pada tanggal surat permohonan nomor seri faktur pajakdisampaikan ke KPP.
  8. 8. Kegiatan Permohonan Kode Aktivasi dan Password Petugas TPT di KPP 1 Surat 2 Surat pemberitahuan permohonan kode aktivasi kode aktivasi dikirim via pos Petugas 3 Seksi Pelayanan 3 di KPP Password di email 5 Pemberitahuan PKP kempos di email Direkam di aplikasi 4 di KPP Surat pemberitahuan Data base Registrasi kode aktivasi Ulang PKP dan verifikasi kempos Pengukuhan PKP Penerima surat masuk KPPCatatan: Tata Cara Permohonan Kode Aktivasi dan Password secara lebih lengkap, dapat Saudara lihat pada SE- 52/PJ/2012
  9. 9. Pasal 8 PER-24• Ayat (1)• PKP mengajukan surat permohonan Kode Aktivasi dan Password ke Kantor Pelayanan Pajak tempat PKP dikukuhkan sesuai dengan formulir sebagaimana diatur dalam Lampiran IVA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.• Ayat (2)• Surat permohonan Kode Aktivasi dan Password sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan lengkap dan disampaikan secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak tempat PKP dikukuhkan.
  10. 10. • Ayat (7) Dalam hal surat pemberitahuan Kode Aktivasi dan surat pemberitahuan penolakan tidak diterima oleh PKP dan kembali pos (kempos), Kantor Pelayanan Pajak akan memberitahukan informasi tersebut melalui surat elektronik (email) ke alamat email PKP yang dicantumkan dalam surat permohonan Kode Aktivasi dan Password.• Ayat (8) PKP sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan/atau ayat (7) dapat mengajukan kembali surat permohonan Kode Aktivasi dan Password ke Kantor Pelayanan Pajak setelah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan/atau telah menyampaikan surat pemberitahuan perubahan alamat ke Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan prosedur pemberitahuan perubahan alamat.• Ayat (9) Dalam hal PKP tidak menerima Password sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b karena kesalahan penulisan alamat email pada Surat Permohonan Kode Aktivasi dan Password, PKP harus mengajukan permohonan update email.• Ayat (10) Surat pemberitahuan Kode Aktivasi yang hilang dapat dimintakan kembali ke Kantor Pelayanan Pajak dengan melampirkan fotokopi surat keterangan kehilangan dari kepolisian dan bukti penerimaan surat dari Kantor Pelayanan Pajak atas surat permohonan Kode Aktivasi dan Password.
  11. 11. Kegiatan Permintaan Nomor Seri Faktur Pajak PKP memasukkan 2 kode aktivasi dan password 1 surat 3 permintaan nomor seri Petugas TPT Surat di KPP Pemberitahuan Data base nomor seri Faktur kepatuhan 3 Pajak masa pajak terakhir PKP Data base penomoran Faktur PajakCatatan: Tata Cara Permintaan Nomor Seri Faktur Pajak secara lebih lengkap, dapat Saudara lihat pada SE-52/PJ/2012
  12. 12. Pasal 9 PER-24• Ayat (1) PKP menyampaikan surat permintaan Nomor Seri Faktur Pajak sebagaimana diatur dalam Lampiran IVD yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini ke Kantor Pelayanan Pajak tempat PKP dikukuhkan.• Ayat (2) Surat permintaan Nomor Seri Faktur Pajak harus diisi secara lengkap dan disampaikan langsung ke Kantor Pelayanan Pajak tempat PKP dikukuhkan.• Ayat (4) PKP yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), tidak dapat diberikan Nomor Seri Faktur Pajak.• Ayat (6) Surat pemberitahuan Nomor Seri Faktur Pajak yang hilang, rusak, atau tidak tercetak dengan jelas, dapat dimintakan kembali ke Kantor Pelayanan Pajak dengan menunjukkan surat permintaan Nomor Seri Faktur Pajak.
  13. 13. POIN PERUBAHAN 1No Keterangan PER-13/PJ/2010 stdd PER- PER-24/PJ/2012 65/PJ/20101 Otorisasi Nomor Urut FP ditentukan Nomor Seri FP diberikan oleh DJP pemberian sendiri oleh PKP secara dengan mekanisme yang nomor seri berurutan ditentukan oleh DJP2 Syarat Tidak ada syarat khusus, PKP Nomor Seri Faktur Pajak diberikan dapat membuat nomor sendiri. diberikan kepada PKP yang telah nomor seri diregistrasi ulang dan PKP baru FP yang telah diverifikasi dalam rangka pengukuhan PKP3 Identitas PKP Tidak ditegaskan Penegasan Keterangan FP khususnya mengenai alamat dan jenis alamat dan barang/jasa harus diisi sesuai jenis dengan keterangan yang barang/jasa sebenarnya atau sesungguhnya 13
  14. 14. POIN PERUBAHAN 2 No Keterangan PER-13/PJ/2010 stdd PER- PER-24/PJ/2012 65/PJ/2010 4 Penunjukan dan PKP tidak disyaratkan Mengatur pejabat/pegawai penandatangan Penandatangana melampirkan fotokopi kartu FP yang berhak: n FP identitas yang sah -PKP wajib memberitahukan ke KPP surat penunjukan penandatangan FP; dan -fotokopi kartu identitas yang sah (dilegalisasi oleh pejabat berwenang) 5 Istilah Faktur Diatur dan digunakan istilah Istilah “Faktur Pajak cacat“ diganti dengan Pajak Cacat “Faktur Pajak cacat” “Faktur Pajak tidak lengkap” agar sinkron dengan ketentuan UU KUP 6 Penggunaan Menimbulkan multitafsir Mempertegas peruntukan Kode Transaksi, Kode Transaksi untuk transaksi yang harus yaitu kode 02 (bendahara pemerintah) & 03 (02 dan 03) dipungut oleh Pemungut (BUMN dan KPS) digunakan untuk dengan mekanisme normal penyerahan yang PPNnya dipungut oleh Pemungut PPN 14Catatan: Pengaturan butir ke 4, PKP harus menyampaikan surat pemberitahuan penandatangan FP + copy kartu identiitas
  15. 15. POIN PERUBAHAN 3No Keterangan PER-13/PJ/2010 stdd PER- PER-24/PJ/2012 65/PJ/20107 Urutan nomor - Wajib membetulkan FP sehingga - Nomor seri Faktur Pajak diberikan seri Faktur sequence number tetap terjaga oleh DJP dengan blok nomor urut Pajak - Apabila tidak dibetulkan, PKP - Penggunaan nomor yang tidak penerbit dikenai sanksi Ps 14 (4) urut tidak dikenakan sanksi UU KUP dan PKP Pembeli tetap - Terdapat kewajiban pelaporan dapat mengkreditkan PM nomor yang tidak terpakai8 Nomor Seri FP - Wajib membetulkan FP sehingga Seluruh Faktur Pajak dengan Nomor ganda (lebih sequence number tetap terjaga Seri FP yang sama /ganda termasuk dari satu) Faktur Pajak Tidak Lengkap9 Penerbitan FP - Menggunakan Nomor Seri baru - Menggunakan Nomor Seri yang Pengganti - Dilaporkan di 2 Masa Pajak SPT, sama yaitu di masa FP yang diganti dan di - Hanya dilaporkan di SPT FP yang masa pembuatan FP pengganti diganti 15
  16. 16. POIN PERUBAHAN No Keterangan PER-13/PJ/2010 stdd PER- PER-24/PJ/2012 65/PJ/2010 10 Pengkreditan Kesalahan pengisian keterangan FP yang tidak diisi dengan FP FP di luar kuasa PKP Pembeli tetap keterangan yang sebenarnya dapat dikreditkan (nomor tidak atau sesungguhnya dan yang urut, kode cabang dan tidak mengikuti tata cara penandatangan belum sebagaimana ditetapkan dalam diberitahukan ke KPP) Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini tidak dapat dikreditkan oleh PKP Pembeli 16Catatan: Selain 10 Butir Perubahan, masih terdapat butir lain, untuk lebih lengkapnya dapat Saudara lihat selengkapnya di PER-24/PJ/2012
  17. 17. Perubahan Nomor Seri Faktur Pajak . - . Kode transaksi & status Kode cabang Kode tahun Nomor Seri Jumlah Digit:Penomoran FP 8 digitSesuai dengan Ditentukan oleh PKP sendiri Per-13/65 . - . Kode transaksi & status Nomor Seri Jumlah Digit:Penomoran FP 13 digitSesuai dengan Ditentukan oleh sistem DJP, termasuk kode tahun akan Per-24 dicreate oleh sistem DJP dan kode cabang dihapus.
  18. 18. KODE DAN NOMOR SERI FAKTUR PAJAKFormat Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak terdiri dari 16 (enam belas) digit yaitu:a. 2 (dua) digit pertama adalah Kode Transaksi;b. 1 (satu) digit berikutnya adalah Kode Status; danc. 13 (tiga belas) digit berikutnya adalah Nomor Seri Faktur Pajak.Sehingga format Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak secara keseluruhan menjadi sebagai berikut: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kode Transaksi Kode Status Nomor Seri Faktur PajakPenulisan Kode dan Nomor Seri pada Faktur Pajak, harus lengkap sesuai denganbanyaknya digit.KPPtempat PKP dikukuhkan akan memberikan nomor seri Faktur Pajak ke PKPsesuai dengan tata cara yang telah ditentukan dimulai dariNomor Seri 900-13.00000001 untuk Faktur Pajak yang diterbitkan tanggal 1 April 2013. Untuktahun 2014 akan dimulai dari nomor seri Faktur Pajak 000-14.00000001demikian seterusnya.
  19. 19. Tata Cara Penggunaan Kode Status pada Faktur Pajak a. Kode Status, diisi dengan ketentuan sebagai berikut: 1) 0 (nol) untuk status normal; 2) 1 (satu) untuk status penggantian. b. Dalam hal diterbitkan Faktur Pajak pengganti ke-2, ke-3, dan seterusnya, maka Kode Status yang digunakan Kode Status 1.
  20. 20. Tata Cara Penggunaan Nomor Seri Faktur Pajaka. Nomor Seri Faktur Pajak terdiri dari 11 (sebelas) digit nomor urut yang dipisahkan oleh 2 (dua) digit tahun penerbitan.b. Nomor Seri Faktur Pajak diberikan dalam bentuk blok nomor dengan jumlah sesuai permintaan PKP.Contoh:PKP meminta 100 Nomor Seri Faktur Pajak, maka Nomor Seri Faktur Pajak yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak dapat berupa:- 900.13.00000001 s.d. 900.13.00000100;- 900.13.99999901 s.d. 901.13.00000000;- 900.13.99999999 s.d. 901.13.00000098, dan sebagainya.c. Nomor Seri Faktur Pajak digunakan untuk penerbitan Faktur Pajak dalam tahun yang sama dengan 2 (dua) digit tahun penerbitan yang tertera dalam Nomor Seri Faktur Pajak.
  21. 21. TATA CARA PEMBETULAN ATAU PENGGANTIAN FAKTUR PAJAK YANG RUSAK, SALAH DALAM PENGISIAN, ATAU SALAH DALAM PENULISAN1. Atas permintaan PKP pembeli atau penerima JKP atau atas kemauan sendiri, PKP penjual atau pemberi JKP membuat Faktur Pajak Pengganti terhadap Faktur Pajak yang rusak, salah dalam pengisian, atau salah dalam penulisan.2. Pembetulan Faktur Pajak yang salah dalam pengisian atau salah dalam penulisan tidak diperkenankan dengan cara menghapus, atau mencoret, atau dengan cara lain, selain dengan cara membuat Faktur Pajak Pengganti sebagaimana dimaksud dalam butir 1.3. Penerbitan dan peruntukan Faktur Pajak Pengganti dilaksanakan seperti penerbitan dan peruntukan Faktur Pajak yang biasa sesuai dengan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak yang telah ditetapkan.4. Faktur Pajak Pengganti sebagaimana dimaksud pada butir 1, diisi berdasarkan keterangan yang seharusnya dan dilampiri dengan Faktur Pajak yang rusak, salah dalam pengisian atau salah dalam penulisan tersebut.5. Faktur Pajak Pengganti tetap menggunakan Nomor Seri Faktur Pajak yang sama dengan Nomor Seri Faktur Pajak yang diganti. Sedangkan tanggal Faktur Pajak Pengganti diisi dengan tanggal pada saat Faktur Pajak Pengganti dibuat.
  22. 22. 6. Pada Faktur Pajak Pengganti sebagaimana dimaksud pada butir 1, dibubuhkan cap yang mencantumkan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak serta tanggal Faktur Pajak yang diganti. Pengusaha Kena Pajak dapat membuat cap tersebut seperti contoh berikut. Kode dan Nomor Seri serta tanggal Faktur Pajak yang diganti dapat diisi dengan cara manual. Faktur Pajak yang diganti : ……………………… Kode dan Nomor Seri : ……………………… Tanggal : ………………………7. Penerbitan Faktur Pajak Pengganti mengakibatkan adanya kewajiban untuk membetulkan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai pada Masa Pajak terjadinya kesalahan pembuatan Faktur Pajak tersebut.8. Faktur Pajak Pengganti dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai pada Masa Pajak yang sama dengan Masa Pajak dilaporkannya Faktur Pajak yang dilakukan penggantian dengan mencantumkan nilai dan/ atau keterangan yang sebenarnya atau sesungguhnya setelah penggantian.9. Pelaporan Faktur Pajak Pengganti pada Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada butir 8 harus mencantumkan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak yang diganti pada kolom yang telah ditentukan.
  23. 23. TATA CARA PENGGANTIAN FAKTUR PAJAK YANG HILANG1. Pengusaha Kena Pajak Penjual atau Pemberi Jasa Kena Pajaka. PKP penjual atau pemberi JKP dapat mengajukan permohonan tertulis untuk meminta copy dari Faktur Pajak yang hilang kepada PKPpembeli atau penerima JKP dengan tembusan kepada KPP di tempat PKP penjual ata u pemberi JKP dikukuhkan dan kepada KPP di tempat PKP pembeli atau penerima JKPdikukuhkan.b. Berdasarkan permohonan dari PKP penjual atau pemberi JKP, PKP pembeli atau penerima JKP membuat copy dari arsip Faktur Pajak yang disimpan oleh PKPpembeli atau penerima JKP, untuk dilegalisasi oleh KPP tempat PKP pembeli atau penerima JKPajak dikukuhkan.Copy dibuat dalam rangkap 2 (dua), yaitu :a. Lembar ke-1 : diserahkan ke PKP penjual atau pemberi JKP melalui PKP pembeli atau penerima JKP.b. Lembar ke-2 : arsip KPP yang bersangkutan.c. Legalisasi diberikan oleh KPP tempat PKP pembeli atau penerima JKP dikukuhkan setelah meneliti asli arsip Faktur Pajak dan SPT Masa PPN dari PKP pembeli atau penerima JKP tersebut.d. KPP tempat PKP penjual atau pemberi JKP dikukuhkan wajib melakukan penelitian atas SPT Masa PPN dari PKP penjual atau pemberi JKP untuk meyakinkan bahwa Faktur Pajak yang dilaporkan hilang tersebut sudah dilaporkan sebagai Pajak Keluaran.
  24. 24. 2. Pengusaha Kena Pajak Pembeli atau Penerima Jasa Kena Pajaka. PKP pembeli atau penerima JKP dapat mengajukan permohonan tertulis untuk meminta copy dari Faktur Pajak yang hilang kepada PKP penjual atau pemberi JKP dengan tembusan kepada KPP di tempat Pengusaha Kena Pajak pembeli atau penerima JKP dikukuhkan dan kepada Kantor Pelayanan Pajak di tempat Pengusaha Kena Pajak penjual atau pemberi JKP dikukuhkan.b. Berdasarkan permohonan dari PKP pembeli atau JKP, Pengusaha Kena Pajak penjual atau pemberimJasa Kena Pajak membuat copy dari arsip Faktur Pajak yang disimpan oleh Pengusaha Kena Pajak penjual atau pemberi JKP, untuk dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat PKP penjual atau pemberi JKP dikukuhkan.Copy dibuat dalam rangkap 2 (dua), yaitu:a. Lembar ke-1 : diserahkan ke PKP pembeli atau penerima JKP melalui PKP penjual atau pemberi JKP.b. Lembar ke-2 : arsip KPP yang bersangkutan.c. Legalisasi diberikan oleh KPP tempat PKP penjual atau pemberi JKP dikukuhkan setelah meneliti asli arsip Faktur Pajak dan SPT Masa PPN dari PKP penjual atau pemberi JKP tersebut.d. KPP tempat PKP pembeli atau penerima JKP dikukuhkan wajib melakukan penelitian atas SPT Masa PPN dari PKP pembeli atau penerima JKP untuk meyakinkan bahwa Faktur Pajak yang dilaporkan hilang tersebut sudah dikreditkan sebagai Pajak Masukan
  25. 25. TATA CARA PEMBATALAN FAKTUR PAJAK1. Dalam hal terjadi pembatalan transaksi penyerahan BKP dan/ atau penyerahan JKP yang Faktur Pajak-nya telah diterbitkan, maka Faktur Pajak tersebut harus dibatalkan.2. Pembatalan transaksi harus didukung oleh bukti atau dokumen yang membuktikan bahwa telah terjadi pembatalan transaksi. Bukti dapat berupa pembatalan kontrak atau dokumen lain yang menunjukkan telah terjadi pembatalan transaksi.3. Faktur Pajak yang dibatalkan harus tetap diadministrasi (disimpan) oleh PKP Penjual yang menerbitkan Faktur Pajak tersebut.4. PKP Penjual yang membatalkan Faktur Pajak harus mengirimkan surat pemberitahuan dan copy dari Faktur Pajak yang dibatalkan ke KPP tempat PKP Penjual dikukuhkan dan ke KPP tempat PKP Pembeli dikukuhkan.5. Dalam hal PKP Penjual belum melaporkan Faktur Pajak yang dibatalkan di dalam SPT Masa PPN , maka PKP penjual harus tetap melaporkan Faktur Pajak tersebut dalam SPT Masa PPN dengan mencantumkan nilai 0 (nol) pada kolom DPP, PPN atau PPN dan PPnBM.6. Dalam hal PKP Penjual telah melaporkan Faktur Pajak tersebut dalam SPT Masa PPN sebagai Faktur Pajak Keluaran, maka PKP penjual harus melakukan pembetulan SPT Masa PPN Masa Pajak yang bersangkutan, dengan cara melaporkan Faktur Pajak yang dibatalkan tersebut dengan mencantumkan nilai 0 (nol) pada kolom DPP, PPN atau PPN dan PPnBM.7. Dalam hal PKP Pembeli telah melaporkan Faktur Pajak tersebut dalam SPT Masa PPN sebagai Faktur Pajak Masukan, maka PKP Pembeli harus melakukan pembetulan SPT Masa PPN Masa Pajak yang bersangkutan, dengan cara melaporkan Faktur Pajak yang dibatalkan tersebut dengan mencantumkan nilai 0 (nol) pada kolom DPP, PPN atau PPN dan PPnBM.
  26. 26. MELAYANI KONSULTASI TERKAIT SOSIALISASI PER-24/PJ/2012 MELALUI ALAMAT EMAIL: nomorfakturpajak@gmail.com “DALAM KESUSAHAN SELALU ADA KEMUDAHAN” SELESAI

×