Dokumen ini membahas rencana implementasi faktur pajak elektronik (e-faktur) oleh Direktorat Jenderal Pajak. E-faktur akan diimplementasikan secara bertahap mulai 1 Juli 2014 untuk pengusaha kena pajak tertentu, 1 Juli 2015 untuk pengusaha di Pulau Jawa-Bali, dan 1 Juli 2016 untuk seluruh pengusaha. Tujuannya adalah mengatasi penyalahgunaan faktur pajak dan mengurangi beban administrasi.

1. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI
Jakarta, Juni 2014
pajak 2014
1 Juli
2014
1 Juli
2015
1 Juli
2016
Pengusaha Kena
Pajak
Tertentu
Pengusaha Kena
Pajak
di Pulau Jawa-Bali
Pengusaha Kena
Pajak
seluruhnya
Sosialisasi
FAKTUR PAJAK
ELEKTRONIK

2.  Kepatuhan PKP menurun
 Penerimaan PPN kurang
optimal
 Non PKP Menerbitkan FP
 FP Tidak/Terlambat Terbit
 Faktur Pajak Fiktif
 Faktur Pajak Ganda
Latar Belakang
1. Penyalahgunaan
PKP/Faktur
Pajak
 Biaya kepatuhan dan beban
pengawasan
 PKP aktif 500 ribu
 Faktur Pajak per tahun 200 juta
 SPT per tahun 2 juta
 Pelaporan sebagian manual
2. Beban
Administrasi
Faktur Pajak
 Penyalahgunaan Pengusaha Kena Pajak/Faktur Pajak
 Beban Administrasi Faktur Pajak
2012
• SegmentasiPKP
2011
2014
2013
• Evaluasi eSPT
• Peraturan eSPT
• Kebijakan Pengukuhan
PKP
• Peningkatan
Penggunaan eSPT
• Registrasi Ulang PKP
• Tim Kajian Komprehensif
• Memperluas basis eSPT
• Validasi Faktur Pajak
• eTaxInvoice: Pilot Project
e-Faktur Pajak

3.  Approval DJP
 Validasi FP dapat diketahui oleh
pihak pembeli
 Tandatangan elektronik
 Tidak perlu printout
 Satu kesatuan dengan
pelaporan SPT
 Kenyamanan Pengusaha
Manfaat
 Proteksi dari
penyalahgunaan pihak yang
tidak bertanggungjawab
Bagi PKP
 Mempercepat pemeriksaan
 Mempercepat pelaporan
 Mempercepat pemberian nomor
seri FP
 Validasi PK-PM
 Data lengkap FP Mempermudah pengawasan
 Mempermudah pelayanan
Bagi DJP

4. Roadmap Implementasi e-Faktur
E-NoFa Intranet KPP
Client Application
Web Application
ERP/ASP
2014 2015 2016
E-NoFa via Web/Online
2013
Development
Sosialisasi
PKP di LTO, Khusus, Madya  100 PKP
LTO, Khusus, Madya WAJIB
Pratama JAWA-BALI
NASIONAL
Pilot Project dan TOT
Development
Development
Nomor
seri FP
Fase 1
Fase 2
Fase 3
Metode
Pemilihan
PKP wajib
e-Faktur
Channel
e-Faktur
Ditunjuk
dengan
Peraturan
Dirjen
Pajak
oktJulimar Juli Juli JuliJan Jan JanJanJan

5. Dasar Hukum Pembuatan e-Faktur
 Pasal 13 (8 ) UU PPN
(Tata Cara Pembuatan FP diatur
dengan atau berdasarkan PMK)
UU PPN
 Pasal 19 PMK
151/PMK.03/2013
(Tata Cara Pembuatan FP
elektronik lebih lanjut diatur
dengan Perdirjen)
PMK
 SE-20/PJ/2014
 Tata cara pemberian Sertifikat elektronik
 Tata cara aktivasi Akun WP
 SE-21/PJ/2014
 Tata cara permintaan data FP ke
DJP dalam hal data PKP hilang
 Tata cara keadaan tertentu dalam
hal PKP tdk dpt membuat e-
Faktur
SE DIRJEN
 PER-17/PJ/2014
 Pemberian Nomor Seri FP dapat melalui:
- Petugas Khusus di KPP
- website DJP/eNOFA online
 Wadah layanan perpajakan elektronik
(Akun WP & Sertifikat elektronik)
 PER-16/PJ/2014
 Membuat FP elektronik dengan
Aplikasi/Sistem DJP
 Saat Pembuatan FP elektronik
 Pelaporan FP & approval DJP
PERDIRJEN
 KEP-136/PJ/2014
 Tahapan implementasi e-Faktur:
1 Juli 2014 PKP ttn
1 Juli 2015PKP Jawa-Bali
1 Juli 2016seluruh PKP
KEPDIRJEN

6. Materi Perdirjen Pembuatan e-Faktur
Pengusaha Kena Pajak yang ditetapkan
dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak
pajak 2014
Aplikasi/sistem yang ditentukan dan
disediakan oleh DJP berikut manual
usernya.
Faktur Pajak elektronik dibuat untuk
Penyerahan BKP dan atau
Penyerahan JKP
Faktur Pajak elektronik dibuat pada
saat penyerahan BKP/JKP atau
pembayaran/penerimaan termin/saat lain
Keterangan pada Faktur Pajak elektronik
paling sedikit sesuai dengan Pasal 13(5) UU
PPN. Tanda tangan=elektronik
SIAPA
SAAT
JENIS
TRANSAKSI
DIGITAL
SIGNATURE
APLIKASI/
SISTEM DJP
LAPOR &
APPROVAL
Faktur Pajak elektronik wajib
dilaporkan oleh PKP ke DJP untuk
memperoleh persetujuan dari DJP.

7. Perbedaan Faktur Pajak Kertas & Elektronik
pajak 2014
No Keterangan Faktur Pajak Kertas Faktur Pajak elektronik
1 Format/lay out Bebas tidak ditentukan dan
dapat mengikuti contoh di
lampiran per-24
Ditentukan oleh
aplikasi/sistem yang
ditentukan dan atau
disediakan oleh DJP
(terlampir)
2 Tanda tangan
pegawai/pejabat yg
ditunjuk oleh PKP
Tanda tangan basah diatas FP
kertas
Tanda tangan elektronik
berbentuk QR code
(terlampir)
3 Bentuk dan jumlah lembar Diwajibkan berbentuk kertas
dan jumlah lembar diatur
Tidak diwajibkan untuk
dicetak dalam bentuk kertas
4 PKP yang membuat Seluruh PKP PKP yang ditetapkan oleh
Dirjen Pajak
5 Jenis Transaksi seluruh Penyerahan BKP/JKP saja
6 Prosedur Lapor/upload dan
persetujuan DJP
- e-faktur dilaporkan ke DJP
dengan cara upload dan
mendapat persetujuan DJP
7 Pelaporan SPT PPN Menggunakan aplikasi
tersendiri
Menggunakan aplikasi yang
sama dengan aplikasi
pembuatan e-Faktur

8. Gambaran Umum Pembuatan e-Faktur
pajak 2014
Faktur
Pajak
elektronik
.csv
SPT PPN
PKP
Proses 1: PKP menutup kontrak/kesepakatan
penyerahan, membuat Faktur Pajak , dan melakukan
pencatatan baik secara manual/dengan sistem
Proses 2: PKP memasukan
data faktur pajak secara
manual atau dengan impor
data ke aplikasi e-Faktur
Proses 3: PKP melaporkan
FP ke DJP via e-faktur + online
Proses 4: DJP memberikan
persetujuan/approval FP
Proses 5: PKP membuat
SPT PPN dalam aplikasi e-
Faktur
Proses 6: PKP
melaporkan SPT PPN
langsung ke KPP atau
via e-filling
Pengusaha Kena Pajak Direktorat Jenderal Pajak
Proses 8: DJP
melakukan pengelolaan
data e-faktur untuk
pelayanan dan pengawasan
Proses 7: KPP
membuat tanda
terima SPT Masa PPNKeterangan: Ilustrasi di atas adalah gambaran
umum pembuatan e-Faktur melalui aplikasi client

9. E-FAKTUR Client Application
PKP PENJUAL
E-FAKTUR/E-NOFA DJP
E-FAKTUR CLIENT
INTERNET
PKP PEMBELI
INTERNET
INTERNET
Permohonan
Nomor Seri
Faktur
5
Konfirmasi
Faktur Pajak
INTERNET
Generate
Approval Code
Generate NTTE
Pelaporan SPT
Penerbitan
Faktur Pajak6
3 8
1
Faktur
Pajak
Nomor
Seri
Faktur
Upload FP
Send e-SPT
Generate
Nomor Seri
Faktur
2
7
4
Send Approval Code
Faktur
Pajak
Elektronik
Download NTTE
Cetak FP
Send melalui email
NTTE