Dokumen tersebut merangkum tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (SAPP) di Indonesia. SAPP adalah sistem yang terkomputerisasi untuk mencatat dan melaporkan transaksi keuangan pemerintah pusat. Tujuannya adalah menyediakan informasi keuangan yang akurat dan dapat dipercaya untuk perencanaan anggaran, pengelolaan aset, dan pertanggungjawaban keuangan. Laporan keuangan pemerintah

1. Oleh:
Sujatmiko Wibowo
SISTEM AKUNTANSI & PELAPORAN
KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT
(SAPP)

2. DASAR HUKUM
UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Keuangan Negara
PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
PMK Nomor 215/PMK.05/2016 tentang perubahan PMK Nomor 213/PMK.05/2013
tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat
2

3. SAPP
Rangkaian sistematik dan prosedur manual
maupun terkomputerisasi untuk mewujudkan
fungsi akuntansi pemerintahan.
 Sejak pengumpulan data, pencatatan,
pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi
keuangan dan operasi keuangan pada
Pemerintah Pusat. 3

4. TUJUAN SAPP
Menjaga aset pemerintah pusat dan instansi-instansinya
Menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu
 anggaran dan kegiatan keuangan Pemerintah Pusat
Menyediakan informasi yang dapat dipercaya
 posisi keuangan suatu instansi & Pemerintah Pusat
Menyediakan informasi keuangan
 perencanaan, pengelolaan dan pengendalian kegiatan dan keuangan
pemerintah secara efisien
4

5. KARAKTERISTIK SAPP
1. Basis Akuntansi
2. Sistem Pembukuan Berpasangan
3. Desentralisasi Pelaksanaan Akuntansi
4. Bagan Akun Standar
5. Standar Akuntansi Pemerintahan
5

6. PRINSIP AKUNTANSI & PELAPORAN SAPP
1. Basis akuntansi;
2. Prinsip nilai historis;
3. Prinsip realisasi;
4. Prinsip substansi mengungguli bentuk formal;
5. Prinsip periodisitas;
6. Prinsip konsistensi;
7. Prinsip pengungkapan lengkap; dan
8. Prinsip penyajian wajar.
6

7. ASUMSI DASAR AKUNTANSI & PELAPORAN SAPP
1. Kemandirian Entitas
2. Kesinambungan Entitas
3. Keterukuran dalam satuan uang.
7

8. KERANGKA UMUM & STRUKTUR SAPP
 Dalam tiap sistem atau subsistem
diperlukan unit akuntansi dan pelaporan
yang melaksanakan sistem dan bisnis
proses akuntansi.
 Tiap unit akuntansi dan pelaporan
berkewajiban memproses data,
menyajikan dan melaporkan Laporan
Keuangan.
8

9. Unit Akuntansi SAI
SAI
Unit Akuntasi Pengguna Angaran
(UAPA)
Unit Akuntansi Pembantu Pengguna
Anggaran Eselon 1 (UAPPA-E1)
Unit Akuntansi Pembantu Pengguna
Anggaran Wilayah (UAPPB-W)
Unit Akuntansi Kuasa Pengguna
Anggaran (UAKPA)
Unit Akuntansi Pengguna Barang
(UAPB)
Unit Akuntansi Pembantu Pengguna
Barang Eselon 1 (UAPPB-E1)
Unit Akuntansi Pembantu Pengguna
Barang Wilayah (UAPPB-W)
Unit Akuntansi Kuasa Pengguna
Barang (UAKPB) 10

10. MEKANISME PENYUSUNAN LAPORAN SAI
11

11. MEKANISME PENYUSUNAN LK DANA DEKONSENTRASI
12

12. MEKANISME PENYUSUNAN LK DANA TUGAS PEMBANTUAN
13

13. PROSES AKUNTANSI SAPP
GL SA-BUN
ASET
(SIMAK-BMN)
DJKN
Budget
(APBN)
RKA-K/L
DIPA
GL SAI
GL SAPP
LK
K/L
LK
BUN
LKPP
Transaksi
Persediaan
Anggaran
Transaksi
Aset
Transaksi
Realisasi
Transaksi
Piutang
SIMAK-BMN SAK
Transaksi
Lainnya
Transaksi
BLU
SAUP SA-IP SA-PP
SA-BUN
SA-TD SA-BSBL SA-BLSiAP
SAKUN SAU
BPK
SA-TK
14

14. KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN SAI
Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dihasilkan
dari Sistem Akuntansi Instansi paling sedikit meliputi:
1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan
SAL)
3. Neraca
4. Laporan Operasional (LO)
5. Laporan Arus Kas (LAK)  MENKEU
6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) 15

15. KETERKAITAN L0 – LPE - NERACA
16

16. SIKLUS APBN Januari – Juli
Perencanaan dan
penganggaran APBN
Agustus – Oktober
Pembahasan APBN
Oktober
Penetapan APBN
Januari – Desember
Pelaksanaan APBN
Sepanjang Tahun
Anggaran
Pelaporan & Pencatatan
APBN
Periode
Semester/Tahunan
Pemeriksaan &
Pertanggungjawaban APBN
17

17. LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT (LKPP)
Laporan
Keuangan
Kementerian /
Lembaga
Laporan
Keuangan
Bendahara
Umum Negara
Laporan
Keuangan
Pemerintah
Pusat
LKPP
18

18. MEKANISME KONSOLIDASI LKPP
SAI
SAI dilaksanakan
oleh K/L selaku
pengguna anggaran
SAI menghasilkan
LKKL
Use : SAIBA
SA-BUNSA-BUN
dilaksanakan oleh
Unit Akuntansi
Pembantu BUN
(UAP-BUN) dan
Bagian Anggaran
Bendahara
Umum Negara
(BA-BUN)
LK-BUN
Laporan
Keuangan UAP-
BUN dan BA-
BUN
dikonsolidasikan
menjadi LK-
BUN
LKPP
LKLL & LK-BUN
dikonsolidasikan
menjadi LKPP yang
terdiri dari 7 laporan
:
LRA, LAK, LPSAL,
LO, LPE, Neraca &
CaLK
Sistem
Aplikasi
Keuangan
Tingkat
Instansi
Sistem
Perbendaharaan &
Anggaran
Negara
19

19. ALUR PENYUSUNAN LK PEMERINTAH PUSAT
KPPN
BUN
Sistem Akuntansi BUN
Satker
Satker BLU
Sistem Akuntansi Instansi (SAI)
Wilayah/
Provinsi
KONSOLIDASI
Utang & Hibah
Investasi
Pemerintah
Penerusan
Pinjaman
Transfer ke
Daerah
Belanja
Subsidi
Transaksi
Khusus
Badan Lainnya
Eselon 1 K/L LRA, LO, LPE,
LPSAL
Neraca
CaLK
LKKL
Kanwil DJPB DJPB
LAK
LRA, LO, LPE,
LPSAL
Neraca
CaLK
LKBUN
LKPP:
LRA, LPSAL, LO, LPE,
NERACA, LAK
CaLK
Presiden
BPK
DPR
Belanja
Lain-lain
UAP-BUN
BA-BUN
SAI
20

20. PRINSIPAL – AGEN  KEUANGAN NEGARA
L
E
M
B
A
G
A
P
E
R
W
A
K
I
L
A
N
Akuntansi Pelaporan
Auditing
P
R
I
N
S
I
P
A
L
R
A
K
Y
A
T
A
G
E
N
P
E
M
E
R
I
N
T
A
H
Ketentuan Undang-Undang
Rencana Anggaran / Kerja
AKUNTABILITAS
21

21. PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN
22

22. PERKEMBANGAN OPINI LKPP
Sumber : LHP BPK-RI 2004 s.d. 2016
23

23. PRODI S1 AKUNTANSI
UNIVERSITAS PAKUAN
TERIMA KASIH
24