1. KETENTUAN UMUM DAN TATA
CARA PERPAJAKAN
(UU NO. 28 TAHUN 2007)
HARIRI, SE., M.Ak
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Islam Malang
2. Peraturan perundang-undangan perpajakan yang
mengatur tentang “Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan” adalah UU No. 6 tahun 1983, sebagaimana
telah diubah dengan UU No. 9 tahun 1994, dengan UU No.
16 tahun 2000, terakhir dengan UU No. 28 tahun 2007.
Undang-undang tentang “Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan” dilandasi falsafah Pancasila dan UUD 1945.
3. KEWAJIBAN WAJIB PAJAK
1. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP
2. Melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai PKP
3. Mengisi SPT dengan benar
4. Menyampaikan SPT
5. Membayar atau menyetor pajak terutang
6. Menyelenggarakan pembukuan
4. NOMOR POKOK WAJIB PAJAK
Pengertian
Nomor Pokok Wajib Pajak adalah suatu sarana administrasi
perpajakan yang dipergunakan sebagi tanda pengenal diri atau
identitas Wajib Pajak
Fungsi Nomor Pokok Wajib Pajak
• Sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak.
• Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam
pengawasan administrasi perpajakan.
Pencantuman NPWP
NPWP harus dituliskan dalam setiap dokumen perpajakan,
antara lain pada:
• Formulir pajak yang digunakan Wajib Pajak
• Surat menyurat dalam hubungannya dengan perpajakan
• Dalam hubungan dengan instansi tertentu yang mewajibkan
mencatumkan NPWP.
5. Penghapusan NPWP
• Penghapusan NPWP dilakukan dalam hal-hal sebagai berikut:
• Wajib Pajak orang pribadi meninggala dunia dan tidak meninggalkan
warisan;
• Warisan yang belum terbagi dalam kedudukan sebagai subjek pajak
sudah selesai dibagi;
• Wajib Pajak badan yang telah dibubarkan secara resmi berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
• Bentuk Usah Tetap yang karena suatu hal kehilangan statusnya
sebagai bentuk usaha tetap.
• Wajib Pajak orang pribadi lainnya, selain yang dimaksud dalam huruf
a dan huruf b yang tidak memenuhi syarat lagi sebagai Wajib Pajak
Format NPWP
NPWP terdiri dari 15 digit, yaitu 9 digit pertama merupakan Kode Wajib
Pajak dan 6 digit berikutnya merupakan Kode Administrasi Perpajakan.
Berikut ini adalah salah satu contoh NPWP:
0 1 5 1 2 0 0 2 2 5 0 4 0 0 0
6. PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK
Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP)
• Setiap Wajib Pajak sebagai pengusaha yang dikenai pajak
berdasarkan UU PPN 1984 dan perubahannya, wajib melaporkan
usahanya pada kantor Direktorat Jendral Pajak yang wilayah
kerjannya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan pengusaha,
dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan sebagai
pengusaha kena pajak KUP:Pasal 2 Ayat (2)
• Direktur Jendral Pajak dapat menetapkan:
Tempat pendaftaran dan/atau tempat pelaporan usaha selain yang
ditetapkan pada ayat (1) dan ayat (2); dan/atau
Tempat pendaftaran pada kantor Direktorat Jendral Pajak yang
wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal dan atau kantor Direktorat
Jendral Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat usaha
dilakukan, bagi wajib pahjak orang tertentu.
• Jangka waktu melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai
pengusaha kena pajak adalah selambat-lambatnya 1 (satu) setelah
saat usaha dimulai.
7. Fungsi Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
• Sebagai identitas Pengusaha Kena Pajak yang bersangkutan;
• Sebagai sarana pengawasan dalam melaksanakan hak dan kewajiban
PK di bidang PPN dan PPn-BM
Pencabutan Pengukuhan PKP
• Pengusaha Kena Pajak pindah alamat
• Wajib Pajak badan telah dibubarkan secara resmi
• Tidak memenuhi syarat sebagai Pengusaha Kena Pajak
Sanksi
8. SURAT SETORAN PAJAK
• Pengertian
Surat setoran pajak adalah bukti pembayaran atau
penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara
lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang
ditunjuk oleh menteri keuangan. KUP: Pasal 1, angka 4
• Fungsi Setoran Surat Pajak
• Sebagai sarana untuk membayar pajak;
• Sebagai bukti dan laporan pembayaran pajak.
• Tempat Pembayaran dan Penyetoran Pajak
Tempat pembayaran tersebut adalah:
• Bank-bank yang ditunjuk oleh Direktorat Jendral anggaran;
• Kantor pos.
9. SURAT PEMBERITAHUAN (SPT)
Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib
Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau
pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek
pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan. KUP:pasal 1, angka 11
10. Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT)
• Fungsi SPT bagi wajib pajak PPh:
• Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan
jumlah pajak yang sebenarnya terutang;
• Untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilakukan
sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pajak lain dalam satu
tahun pajak;
• Untuk melaporkan pembayaran pemotongan atau pemungut tentang
pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam masa
pajak yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan
yang berlaku.
• Fungsi SPT bagi pengusaha kena pajak
• Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan
jumlah PPN dan PPn-BM yang seharusnya terutang;
• Untuk melaporkan pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran;
• Untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan
oleh Pengusaha Kena Pajak dan/atau melalui pihak lain dalam satu Masa Pajak
yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan perpajakan yang
berlaku.
• Fungsi SPT bagi pemotong atau pemungut pajak :
Sabagai sarana untuk malaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang
dipotong atau dipungut dan disetorkannya
11. Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) adalah:
• Batas waktu pembayaran dan penyetoran pajak yang
terutang untuk suatu saat atas Masa Pajak ditetapkan
oleh Menteri Keuangan dengan batas waktu tidak
melewati 15 (lima belas) hari setelah saat terutangnya
pajak atau Masa Pajak berakhir.
• Batas waktu pembayaran untuk kekurangan pembayaran
pajak berdasarkan SPT Tahunan paling lambat sebelum
SPT disampaikan.
• Jangka waktu pelunasan surat ketetapan pajak untuk
Wajib Pajak usaha kecil dan Wajib Pajak di daerah
tertentu paling lama 2 bulan.
12. HAK- HAK WAJIB PAJAK
• Hak Memperpanjang Jangka Waktu Penyampaian Surat
Pemberitahuan Tahunan
• Hak Membetulkan Surat Pemberitahuan
• Hak Mengangsur Atau Menunda Pembayaran Pajak
• Hak Memohon Restitusi
• Hak Memohon Pembetulan Surat Tagihan Pajak/Surat Ketetapan
Pajak Yang Salah
• Hak Mengajukan Keberatan
• Hak Mengajukan Banding
13. WEWENANG DAN KEWAJIBAN APARAT
PERPAJAKAN
Wewenang:
• Wewenang Menerbitkan Surat Ketetapan Pajak
• Wewenang Menerbitkan Surat Tagihan Pajak
• Wewenang Melakukan Penagihan Pajak
• Wewenang Melakukan Pemeriksaan
• Wewenang Melakukan Penyelidikan
• Wewenang Melakukan Penyegelan
• Wewenang Mengurangkan Atau Menghapuskan
Sanksi Administrasi
14. Kewajiban:
• Kewajiban Menerbitkan Surat Ketetapan Pajak
• Kewajiban Memberikan Keputusan
• Kewajiban Memberikan Keterangan
• Kewajiban Menjaga Kerahasiaan Data
15. DALUWARSA PENAGIHAN PAJAK
• Hak untuk melakukan penagihan pajak termasuk bunga denda,
kenaikan, dan penagihan pajak, daluwarsa setelah melampui
waktu 5 tahun terhitung sejak penerbitan surat Tagihan Pajak,
Surat Ketetapan Pajak kurang bayar, Surat Keputusan
Pembetulan
• Daluwarsa penagihan Pajak sebagai mana di maksut pada
ayat (1) tertangguh apabila:
a. Diterbitkan Surat Paksa
b. Ada Pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung
maupun tidak langsung
c. Diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagai
mana di maksut dalam Pasal 13 ayat (5)
d. Dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan
lain-lain.
16. Sanksi:
• Setiap orang harus memberikan keterangan atau bukti yang di
minta dalam Pasal 35 tetapidengan sengaja tidak memberi
keterangan atau bukti , dipidana dengan pidana kurung paling
lama 1 tahun dan denda paling
banyak Rp.25.000.000,00. KUP: Pasal 41A
• Setiap orang degan segaja menghalagi dan mempersulit
penyidikan tindak pidana di pidang perpajakan, dipidana
dengan pidana kurung paling lama 3 tahun dan denda paling
banyak Rp75.000.000,00. KUP: Pasal 41B
• Setiap orang yang dengan segaja tidak memenuhi kewajiban
yang sesuai dalam pasal 35 ayat (1), dipidana dengan pidana
kurung paling lama 1 tahun dan denda paling banyak
Rp1.000.000,00. KUP: Pasal 41C
17. • Setiap orang dengan segaja menyebabkan tidak terpanuhinya
kewajiban pejabat dan pihak lain yang sesuai dalam pasal 35A
ayat (1), dipidana dengan pidana kurung paling lama 10 tahun
dan denda paling banyak Rp 8000.000,00. KUP: Pasal 41C
• Setiap orang yang degan segaja tidakmemberikan data dan
informasi yang di minta Direktur Jendral Pajak yang sesuai
dalam pasal 35A ayat (2), dipidana dengan pidana kurung
paling lama 10 tahun dan denda paling banyak
Rp8000.000,00. KUP: Pasal 41C
• Setiap orang yang dengan segaja menyalah gunakan data dan
informasi perpajakan sehingga menimbulkan kerugian pada
negara, dipidana dengan pidana kurung paling lama 10 tahun
dan denda paling banyak Rp8000.000,00. KUP: Pasal 41C
