Penghapusan Pajak

1. 2015
Tahun Pembinaan Wajib Pajak
PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI
ATAS KETERLAMBATAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN,
PEMBETULAN SURAT PEMBERITAHUAN, DAN KETERLAMBATAN
PEMBAYARAN ATAU PENYETORAN PAJAK.
PMK- 91/PMK.03/2015
Surya Getsemani, SE

2. Menteri Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
91/PMK.03/2015 tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi
atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan, Pembetulan Surat
Pemberitahuan dan Keterlambatan Pembayaran atau Penyetoran Pajak.
Aturan ini mengacu pada pasal 36 ayat (1) huruf a Undang-undang
Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang nomor
16 Tahun 2009 (UU KUP), yang menyatakan bahwa Direktorat Jenderal Pajak
diberikan kewengan untuk mengurangkan atau menghapuskan sanksi
administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan dalam hal sanksi
tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena
kesalahnnya.
Surya Getsemani, SE

3. Pelaksanaan PMK-91/PMK.03/2015 ini adalah amanat UU KUP pasal 36 ayat (2), dinyatakan
bahwa ketentuan pelaksanaan penghapusan sanksi administrasi diatur dengan atau berdasarkan
Peraturan Menteri Keuangan.
Perbedaan PPSA (Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi) dengan Sunset
Policy Tahun 2008 bisa dilihat dari beberapa sisi, diantaranya dari:
1. Dasar Hukum : Sunset Policy Tahun 2008 menggunakan pasal 37 A Undang-Undang
KUP, PPSA menggunakan pasal 36 ayat (1) huruf a Undang-Undang KUP.
2. Jenis Pajak : Sunset Policy Tahun 2008 hanya terbatas SPT Tahunan Pajak
Penghasilan sedangkan PPSA berlaku untuk SPT Tahunan Pajak Penghasilan dan SPT
Masa semua jenis pajak baik PPh maupun PPN.
3. Tahun Pajak : Sunset Policy untuk Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya, sedangkan
PPSA berlaku untuk SPT Tahunan, Tahun Pajak 2014 dan sebelumnya. Dan SPT Masa
Desember 2014 dan sebelumnya.
4. Metode Penghapusan Sanksi : Pada Sunset Policy tahun 2008 sanksi dihapuskan
secara otomatis (tidak diterbitkan produk hukum berupa STP), sedangkan dalam PPSA
sanksi administrasi dihapuskan dengan cara Wajib Pajak mengajukan permohonan
terlebih dahulu.
5. Surat Pernyataan : pada Sunset Policy tahun 2008 tidak ada syarat dan kewajiban
membuat surat pernyataan, sedangkan PPSA mengharuskan Wajib Pajak membuat
surat pernyataan yang menyatakan bahwa keterlambatan penyampaian SPT,
Pembetulan SPT, dan/atau keterlambatan pembayaran dilakukan karena kekhilafan atau
bukan karena kesalahannya.

4. Dalam PMK-91/PMK.03/2015, yang dapat diajukan penghapusan sanksi
administrasi adalah atas:
1. Keterlambatan penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh)
untuk Tahun Pajak 2014 dan sebelumnya dan/ atau SPT Masa untuk
Masa Pajak Desember 2014 dan sebelumnya.
2. Keterlambatan pembayaran atau penyetoran atas kekurangan
pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT Tahunan PPh
untuk Tahun Pajak 2014 dan sebelumnya.
3. Keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang
untuk suatu saat atau Masa Pajak sebagaimana tercantum dalam SPT
Masa untuk Masa Pajak Desember 2014 dan sebelumnya; dan/atau
4. Pembetulan yang dilakukan oleh WP dengan kemauan sendiri atas
SPT Tahunan PPh untuk Tahun Pajak 2014 dan sebelumnya dan/atau
SPT Masa untuk Masa Pajak Desember 2014 dan sebelumnya yang
mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, yang dilakukan
pada tahun 2015.
Surya Getsemani, SE

5. Sanksi Administrasi Yang Dihapuskan
Bunga atau denda dalam Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
(KUP):
1. Pasal 7 (Keterlambatan penyampaian SPT)
a) Rp. 500.000 untuk SPT Masa PPN
b) Rp. 100. 000 untuk SPT Masa Lainnya, dan
c) Rp. 1.000.000 untuk SPT Tahunan PPh badan
d) Rp. 100.000 untuk SPT Tahunan PPh orang pribadi
2. Pasal 9 ayat (2a) & (2b) (Keterlambatan pembayaran/penyetoran)
a. 2% per bulan
b. Dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran SPT Masa/ Penyampaian SPT
Tahunan PPh s/d tanggal pembayaran.
3. Pasal 8 ayat (2) & (2a) (Pembetulan SPT)
a. 2% per bulan dari jumlah pajak yang kurang dibayar.
b. Dihitung sejak jatuh tempo pembayaran SPT Tahunan PPh s/d tanggal
pembayaran.
4. Pasal 14 ayat (4) (Pengusaha Kena Pajak tidak membuat Faktur Pajak)
a. 2% dari dasar pengenaan pajak.

6. Pengajuan Permohonan Penghapusan
Wajib Pajak Dirjen Pajak
Surat Permohonan
Penghapusan Sanksi Administrasi Berdasarkan Permohonan WP
• Dapat diajukan maksimal 2 (Dua) Kali.
•Permohonan Kedua hanya dapat diajukan setelah SK atas permohonan pertama
dikirim.
Surya Getsemani, SE

7. Permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi juga harus memenuhi persyaratan
sebagai berikut:
1. 1 (Satu) permohonan untuk 1 (Satu) Surat Tagihan Pajak, kecuali dalam hal atas Surat
Ketetapan Pajak kurang bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan,
Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau
Putusan Peninjauan Kembali diterbitkan lebih dari 1 (Satu) Surat Tagihan Pajak maka 1
(satu) permohonan dapat diajukan untuk lebih dari 1 (satu) STP.
2. Diajukan Secara tertulis dalam Bahasa Indonesia.
3. Melampirkan bukti pelunasan Utang Pajak berupa fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP)
atau sarana administrasi lain yang dipersamakn dengan Surat Setoran Pajak (SSP).
4. Disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
5. Ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dalam hal surat permohonan ditandatangani bukan
oleh Wajib Pajak, surat permohonan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa khusus
sebagimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang KUP.

8. Untuk mendapatkan fasilitas PPSA, Wajib Pajak harus
mengajukan Surat Permohonan ke kantor pajak dengan
menyampaikan:
1. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa keterlambatan penyampaian
SPT, Keterlambatan pembayaran pajak, dan/atau pembetulan SPT
dilakukan karena kekhilafan atau bukan karena kesalahan dan
ditandatangani diatas materai Rp. 6000,- oleh Wajib Pajak dan tidak
dapat dikuasakan.
2. Fotokopi SPT atau SPT pembetulan print-out SPT atau SPT
pembetulan berbentuk dokumen elektronik.
3. Fotokopi bukti penerimaan atau bukti pengiriman surat sebagai bukti
penerimaan penyampaian SPT atau SPT pembetulan.
4. Fotokopi SSP atau saran administrasi lain sebagai bukti pelunasan
kurang bayar dalam SPT atau SPT pembetulan; dan
5. Fotokopi Surat Tagihan Pajak (STP).

9. Sanksi administrasi yang termasuk dalam ruang lingkup kebijakan PPSA
yaitu:
1. Denda karena keterlambatan penyampaian SPT sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 Undang-Undang KUP;
2. Bunga karena pembetulan SPT Tahunan yang
mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar sebagaimana
dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) Undang-Undang KUP;
3. Bunga karena pembetulan SPT Masa yang mengakibatkan
utang pajak menjadi lebih besar sebagaimana dimaksud dalam
pasal 8 ayat (2a) Undang-Undang KUP;
4. Bunga karena keterlambatan pembayaran atau penyetoran
pajak yang terutang dalam SPT Masa sebagaimana
dimaksud dalam pasal 9 ayat (2a) Undang-Undang KUP;
5. Bunga karena keterlambatan pembayaran atau penyetoran
kekurangan pajak yang tercantum dalam SPT Tahunan
sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2b) Undang-
Undang KUP;dan/atau
6. Denda terkait Faktur Pajak sebagaimanma dalam pasal 14
ayat (4) Undang-Undang KUP.

10. Jenis SPT yang dapat dilaporkan & dibetulkan dalam PMK ini
1. SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2014 dan sebelumnya
2. SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun 2014 dan sebelumnya
3. SPT Masa PPh Masa Pajak Desember 2014 dan sebelumnya
4. SPT Masa PPN Masa Pajak Desember 2014 dan sebelumnya
5. SPT Masa PPN bagi pemungut PPN Masa Pajak Desember 2014 dan
sebelumnya
Penghapusan Sanksi Penagihan
Peraturan Menteri Keuangan pada dasarnya berisi pemberian
penghapusan sanksi administrasi Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang KUP.
Kebijakan ini diterbitkan dalam rangka mendorong Wajib Pajak untuk
melunasi utang pajak sebagai usaha meningkatkan penerimaan negara.
Syarat menggunakan fasilitas penghapusan sanksi bunga penagihan
diatur pada pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan nomor
29/PMK.03/2015.
1. Wajib Pajak yang melunasi Utang Pajak sebelum tanggal 1 Januari
2016, dan
2. Utang Pajak yang timbul sebelum tanggal 1 Januari 2015.

11. Pengajuan Permohonan Kembali
1. Terhadap permohonan Wajib Pajak yang tidak memenuhi
persyaratan dan dokumen yang harus dilampirkan (Pasal 4 ayat
(2) dan/atau Pasal 4 ayat (3), Wajib Pajak dapat mengajukan
permohonan kembali.
2. Terhadap permohonan Wajib Pajak yang tidak memenuhi
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan/atau pasal 4
ayat (4), Wajib Pajak tidak dapat mengajukan permohonan
kembali.

12. Surat Keputusan (SK)
1. Terbit SK Penghapusan Sanksi Administrasi apabila:
a. Sanksi Administrasi yang tercantum dalam STP belum dibayar oleh
Wajib Pajak; dan
b. Jumlah sanksi Administrasi yang dihapuskan adalah sebesar jumlah
sanksi Administrasi dalam STP.
2. Terbit SK Pengurangan Sanksi Administrasi apabila:
a. Sanksi Administrasi yang tercantum dalam STP sudah dibayar
sebagian oleh Wajib Pajak; dan
b. Jumlah sanksi Administrasi yang dikurangkan adalah sebesar sisa
Sanksi Administrasi yang belum dibayar.

13. Penghapusan sanksi administrasi diberikan dengan ketentuan:
1. Sanksi Administrasi dalam STP belum dibayar oleh Wajib Pajak;
atau
2. Sanksi Administrasi dalam STP sudah dibayar sebagian oleh Wajib
Pajak.
Dalam hal sanksi Administrasi dalam STP telah diperhitungkan
dengan kelebihan pembayaran pajak, yang dilakukan melalui
potongan SPM dan/atau transfer pembayaran, Sanksi Administrasi
dalam STP dianggap belum dibayar oleh Wajib Pajak.
Pasal 4 ayat (4) dan ayat (5)

14. STATUS TINDAKAN PENAGIHAN PAJAK
Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan Penghapusan Sanksi
Administrasi, tindakan penagihan pajak atas Surat Tagihan Pajak
tersebut ditangguhkan.
Surya Getsemani, SE

15. PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI BUNGA YANG TERBIT
BERDASARKAN PASAL 19 AYAT (1) UU NO. 6 TAHUN 1983
TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR
DENGAN UU NOMOR 16 TAHUN 2009
PMK- 29/PMK.03/2015
Surya Getsemani, SE

16. Penghapusan Bunga Penagihan
Utang Pajak Timbul
sebelum 1 Januari
2015
Utang Pajak Lunas
sebelum 1 Januari
2016
Diberikan Penghapusan Sanksi
Administrasi Bunga Penagihan

17. KETENTUAN PERMOHONAN
1. Utang Pajak telah dilunasi oleh Wajib Pajak; dan
2. Terdapat sisa Sanksi Administrasi dalam Surat
Tagihan Pajak yang belum dibayar oleh Wajib
Pajak.