Dokumen tersebut membahas tentang Surat Pemberitahuan (SPT), yakni surat yang digunakan Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak. SPT dibedakan menjadi SPT Masa untuk satu periode tertentu dan SPT Tahunan untuk satu tahun pajak. Dokumen ini juga menjelaskan fungsi, jenis, persyaratan pengisian dan penyampaian SPT.

1. Pengantar Perpajakan 1
SPT – Psl 1 ay 11 KUP
 Surat yg oleh WP digunakan untuk
melaporkan:
 penghitungan dan/atau pembayaran pajak;
 objek pajak dan/atau bukan objek pajak
 dan/atau harta dan kewajiban;

2. Pengantar Perpajakan 2
Jenis-Jenis SPT
 Masa: melapor perhitungan dan
pembayaran pajak terutang dalam
suatu masa pajak (suatu saat tertentu)
 Tahunan:melapor perhitungan dan
pembayaran pajak terhutang dalam
suatu tahun pajak.

3. Pengantar Perpajakan 3
Fungsi SPT
Sarana melaporkan & mempertgjwbkan:
A. Pemby/pelunasan pajak yg telah
dilaksanakan sendiri dan/atau melalui
pot/put pihak lain dlm 1 (satu) TP atau
BTP

4. Pengantar Perpajakan 4
Lanjutan …
B. Ph yg merupakan objek dan/atau
bukan objek pajak
C. Harta dan kewajiban
D. Pembayaran dari pemotong atau
pemunggut ttg pot/put pajak OP atau
badan lain dalam 1 (satu) Masa Pajak,

5. Pengantar Perpajakan 5
Bagi PKP
 Sarana lapor & tgjwb penghitungan
jumlah PPN dan PPnBM yg sebenarnya
terutang & lapor:
 Pengkreditan PM thd PK;
 Pemby/pelunasan pjk yg telah
dilaksanakan PKP dan/atau lewat pihak
lain dlm 1 MP

6. Pengantar Perpajakan 6
Bagi Pemotong/Pemungut
 Sarana melaporkan & mempertgjwbkan
pajak yg dipotong atau dipungut dan
disetornya

7. Pengantar Perpajakan 7
Pasal 3 KUP
 Setiap WP wajib mengisi SPT dg benar,
lengkap & jelas dlm Bahasa Indonesia
dg menggunakan:
 huruf Latin,
 angka Arab,
 satuan mata uang Rupiah
 Menandatangani & menyampaikan
ke KPP tempat WP
terdaftar/dikukuhkan

8. Pengantar Perpajakan 8
Lanjutan …
 WP yg pembukuannya mendapat ijin
MenKeu memakai bahasa asing & mata
uang selain RpSPTnya tetap dlm Bhs
Indonesia & mata uang selain Rp.
( ayat 1 & 1a )
( KMK No.533/KMK.04/2000 )

9. Pengantar Perpajakan 9
Pasal 3 KUP
 BENAR: benar dlm perhitungan, penerapan
ketentuan aturan pajak (tarif, pengkreditan pajak
yg telah dipotong pihak lain, dlm isi SPT) dlm
penulisan & sesuai keadaan sebenarnya;
 JELAS: lapor asal-usul/sumber objek pajak &
unsur2 lain yg hrs dilaporkan SPT, shg info tidak
timbulkan tafsir yg berbeda
 LENGKAP: memuat semua unsur2 terkait objek
pajak & unsur2 lain yg hrs dilaporkan dlm SPT

10. Pengantar Perpajakan 10
Penandatangan SPT
 Dpt dilakukan secara biasa;
 Dg tt stempel;
 Dg tt elektronik/digital.
Semuanya punya kekuatan hukum sama.

11. Pengantar Perpajakan 11
Batas Penyampaian SPT
 Masamax 20 (dua puluh) hari
setelah akhir Masa Pajak
 Tahunan:
 OPmax 3 bln stl akhir Tahun Pajak;
 BADANmax 4 bln stl akhir Tahun Pajak
 WP kriteria ttt (usaha kecil) dpt lapor
bbrp Masa Pajak dalam 1 SPT Masa

12. Pengantar Perpajakan 12
 Atas permohonan WP, DJP dapat
memperpanjang jk waktu penyampaian SPT
Tahunan max 2 (dua) bulan, disertai:
1. Surat Pemberitahuan tertulis
2. Penghitungan sementara pajak terhutang dlm
satu Tahun Pajak
3. SSP sbg Bukti pelunasan kekurangan
pembayaran pajak yg terhutang
( ayat 4 & 5 )

13. Pengantar Perpajakan 13
Lanjutan …
 Jika penyampaian SPT tak sesuai dg
batas waktu yg tlh ditetapkan/batas
waktu perpanjangan diterbitkan Surat
Teguran ( ayat 5a )

14. Pengantar Perpajakan 14
SPT dianggap tdk disampaikan, bila (ayat 7)
 Tidak ditandatangani;
 Tidak sepenuhnya dilampiri keterangan
dan/atau dokumen;
 SPT LB disampaikan stl 3 tahun
sesudah berahirnya MP, BTP atau TP &
WP telah ditegur scr tertulis;
 SPT disampaikan stl DJP melakukan
pemeriksaan/terbitkan SKP.

15. Pengantar Perpajakan 15
Psl 7a
 Bila SPT dianggap tdk disampaikan,
DJP WAJIB memberitahu WP

16. Pengantar Perpajakan 16
Lanjutan …
 SPT WP Badan, harus ditandatangai oleh direksi
atau pengurus
 Jika diisi dan ditandatangani orang lain bukan
WP, harus dilampiri surat kuasa khusus
 SPT PPh oleh WP yg wajib pembukuan, harus
dilengkapi dg laporan keuangan berupa:
 neraca, dan
 laporan RL serta
 keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung
besarnya PKP

17. Pengantar Perpajakan 17
Lanjutan …
 LK LK dari masing2 WP
 Cth: PT A punya saham di PT B & PT C.
PT A wajib lampirkan LK konsolidasi PT A
dg anak persh dan LK PT A sblm
konsolidasi.
 PT B & PT C lampirkan LK masing2
 LK yg diaudit KAP tp tak
dilampirkanSPT dianggap tak
lengkap & tak jelasdianggap tak
disampaikan.

18. Pengantar Perpajakan 18
Pasal 6
 SPT yg disampaikan WP ke DJP
harus diberi tgl penerimaan & harus
diberi bukti penerimaan
 SPT dapat dikirim lewat Kantor Pos
secara tercatat atau dengan cara
lain

19. Pengantar Perpajakan 19
Lanjutan …
 Tanda bukti dan tgl kirim SPT lewat
Kantor Pos, sepanjang SPT
lengkap, dianggap sbg tanda bukti dan
tgl penerimaan
 SPT lengkap  seperti dimaksud Pasal
3 ayat (1), ayat (1a), dan ayat (6)
 Sejalan kemajuan teknologi, WP dapat
lapor SPT dengan cara lain :

20. Pengantar Perpajakan 20
Lanjutan …
A. Kep DJP No.KEP-518/PJ./2000
tentang Penyampaian SPT selain
Melalui Kantor Pos  Jasa Ekspedisi
& Jasa Kurir
B. Kep DJP No.KEP-88/PJ./2004 tentang
Penyampaian SPT Secara Elektronik
 Perusahaan Penyedia Jasa
Aplikasi (Application Service Provider)

21. Pengantar Perpajakan 21
Sanksi Terlambat Lapor SPT (Psl
7)
 Tidak disampaikan sesuai batas waktu
& perpanjangan yg tlh ditentukan, kena
sanksi denda:
 Rp500ribuSPT Masa PPN
 Rp100ribuSPT Masa lainnya;
 Rp1jutaSPT Tahunan Badan;
 Rp100ribuSPT Tahunan OP.

22. Pengantar Perpajakan 22
Kecuali:
1. WP OP meninggal;
2. WP OP tdk lagi lakukan kegiatan usaha atau
pekerjaan bebas;
3. WP OP status WNA yg tdk tinggal lg di INA;
4. BUT yg tdk lagi melalukan kegiatan usaha di INA;
5. WP Badan yg tdk lagi melakukan kegaitan usaha tp
blm dibubarkan;
6. Bendahara yg tdk melakukan pembayaran lagi;
7. WP terkena bencana;
8. WP lain.