HBL, Clara monalisa, hapzi ali, moratorium hutang (PKPU) dan BPR, Universitas Mercu Buana, tahun 2018

1. Modul ke:
Fakultas
Program Studi
HUKUM BISNIS DAN
LINGKUNGAN
Nama : Clara Monalisa
NIM : 43217010157
04Fakultas
Ekonomi dan
Bisnis
Akuntansi
Dosen : Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA
Moratorium Hutang PPKU dan BPR

2. A. Pengertian Moratorium
Moratorium adalah otorisasi legal untuk menunda pembayaran
hutang atau kewajiban tertentu selama batas waktu yang
ditentukan. Istilah ini juga sering digunakan untuk mengacu ke
waktu penundaan pembayaran itu sendiri, sementara otorisasinya
disebut sebagai undang-undang moratorium.
Moratorium memiliki tujuan untuk penangguhan pembayaran
hutang didasarkan pada undang-undang agar dapat mencegah
krisis keuangan yang semakin hebat.

3. B. Moratorium Hutang PPKU
Moratorium hutang PKPU adalah penangguhan pembayaran hutang baik
sebagian atau secara keseluruhan berdasarkan undang-undang agar tidak
terjadi krisis keuangan yang berbahaya bagi kedaulatan negara dan
kesejahteraan rakyat.
Dalam hal ini pemerintah telah membuat undang-undang PKPU untuk
mengatur hal tersebut. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)
diatur dalam pasal 222 sampai dengan pasal 294 UU No. 37 Tahun 2004
Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
Penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) ini pada dasarnya
merupakan sejenis legal moratorium.

4. B. Moratorium Hutang PPKU
Adapun yang menjadi maksud dan tujuan PKPU adalah sesuai dengan yang
tercantum pada ketentuan pasal 222 ayat (2) dan (3) UU No. 37 Tahun 2004 :
(2) Debitor yang tidak dapat memperkirakan membayar utang-utangnya yang sudah
jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran
utang.
(3) Kreditor yang memperkirakan bahwa debitor tidak dapat melanjutkan membayar
utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada
debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang.
Berdasarkan sifatnya, PKPU dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu :
- PKPU sementara merupakan PKPU yang penetapannya dilakukan sebelum sidang
dimulai, dan harus dikabulkan oleh pengadilan setelah pendaftaran dilakukan.
- PKPU tetap Merupakan PKPU yang ditetapkan setelah sidang berdasarkan
persetujuan dari para kreditor. Setelah ditetapkan penundaan sementara kewajiban
pembayaran utang.
,

5. C. Faktor - Faktor Penyebab PPKU
Pertama, untuk menghindari perebutan harta debitor apabila dalam waktu yang
sama ada beberapa kreditor yang menagih piutangnya dari debitor.
Kedua, untuk menghindari adanya kreditor pemegang hak jaminan kebendaan
yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitor tanpa
memperhatikan kepentingan debitor atau para kreditor lainnya.
Ketiga, untuk menghindari adanya kecurangan-kecuragan yang dilakukan oleh
salah seorang kreditor atau debitor sendiri.

6. D. Keterkaitan Moratorium Hutang PPKU Dan BPR
Moratorium adalah otorisasi legal untuk menunda pembayaran utang atau
kewajiban tertentu selama batas waktu yang ditentukan. Sedangkan PKPU
adalah penangguhan hutang, sehingga keduanya memiliki kaitan mengenai
penangguhan kewajiban pembayaran utang didasarkan pada undang-undang
agar dapat mencegah krisis keuangan yang semakin hebat.
BPR adalah lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam
bentuk deposito berjangka panjang, tabungan atau bentuk lainnya yang
dipersamakan dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR.
Salah satu usaha yang dilakukan oleh BPR yaitu memberikan kredit dan
menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai
dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.

7. • D. Keterkaitan Moratorium Hutang PPKU dan BPR
Dalam mengalokasikan kredit, salah satu hal yang harus diperhatikan oleh
BPR, yaitu :
Dalam memberikan kredit, BPR wajib memenuhi ketentuan Bank Indonesia
mengenai batas maksimum pemberian kredit. Batas maksimum tersebut adalah
tidak melebihi 30% dari modal yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan
Bank Indonesia.
Dalam memberikan kredit, BPR wajib memenuhi ketentuan Bank Indonesia
mengenai batas maksimum pemberian kredit, oleh BPR kepada pemegang
saham (dan keluarga) yang memiliki 10%. Batas maksimum tersebut tidak
melebihi 10% dari modal yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank
Indonesia.
Sehingga BPR memiliki peranan keterkaitan dengan pihak yang dapat
mengajukan PKPU selaku pihak Kreditor yaitu, pihak debitor yang
mengajukan, kejaksaan umum dan Bank Indonesia.

8. E. Akibat Hukum Moratorium Hutang PPKU Dan BPR
Upaya penyelesaian kredit ditujukan kepada debitur sudah dianggap non
potensial. Penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), merupakan
suatu mekanisme yang dapat dipergunakan oleh debitor untuk melakukan
negosiasi ulang kepada seluruh kreditornya. Namun kebijakan moratorium
utang pemerintah hanya akan menurunkan pertumbuhan ekonomi nasional.
Moratorium Utang PKPU secara langsung akan berdampak kepada turunnya
perekonomian nasional yang disebabkan obligasi dipasaran tidak laku.
Sehingga tidak dapat dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan pemerintah
dalam upaya menggenjot pertumbuhan ekonomi. Contohnya jika jumlah
utang yang besar dibarengi dengan pembangunan infrastruktur maka utang
tersebut akan menaikkan pertumbuhan ekonomi secara signifikan.

9. Kesimpulan
Moratorium Utang PKPU bertujuan untuk melakukan penangguhan
kewajiban pembayaran utang didasarkan pada undang-undang agar
dapat mencegah krisis keuangan yang semakin hebat. Salah satu
peranan dalam Moratorium Utang PKPU adalah BPR yang
memberikan kredit dan menyediakan pembiayaan bagi nasabah
berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang
ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.

10. Terima Kasih