Instrumen pembiayaan utang terdiri atas Surat Berharga Negara (SBN), pinjaman luar negeri, dan pinjaman dalam negeri.

1. PEMBIAYAAN UTANG
KELOMPOK 1
• AHMAD JALALUDDIN
• FAWZAN FADLI ANSHARY
• FRANKLYN SAMUEL SITORUS
• LAUDI KURNIAWAN
• M. HELMI YAHYA
• MUHAMMAD SHALAHUDDIN
• RIZAL ALDRINA RAMADHAN
• UNGGUL DWI UTOMO 1

2. 2
PEMBIAYAAN YANG BERASAL DARI UTANG
Instrumen pembiayaan utang terdiri atas Surat Berharga Negara
(SBN), pinjaman luar negeri, dan pinjaman dalam negeri.

3. 3
Pembiayaan Utang (triliun rupiah)

4. 4
PEMBIAYAAN YANG BERASAL DARI UTANG
1. Surat Berharga Negara (SBN)
 Merupakan surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah
maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan
pokoknya oleh Negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa
berlakunya. Pemilihan jenis instrumen SBN yang akan diterbitkan
mengacu pada strategi pengelolaan utang yang ditempuh
pemerintah, baik strategi tahunan maupun strategi jangka
menengah. Secara umum, berdasarkan strategi pengelolaan utang,
penerbitan SBN tetap diprioritaskan untuk dilakukan di pasar
keuangan domestik. Hal ini bertujuan untuk :
1. Meminimalkan risiko utang, khususnya yang terkait dengan
fluktuasi nilai tukar
2. Mengembangkan pasar keuangan domestik
3. Memberikan benchmark bagi penerbitan obligasi swasta di dalam
negeri.

5. 5
 Tujuan SBN :
1. Membiayai defisit APBN,
2. Menutup kekurangan kas jangka pendek akibat ketidaksesuaian
antara arus kas penerimaan dan pengeluarandari Rekening Kas
Negara dalam satu tahun anggaran (cash-mismatch)
3. Upaya untuk mengelola portofolio utang negara
 Jangka waktu (tenor) jatuh tempo SBN :
 Jangka pendek (<1 tahun, SPN)
 Jangka panjang (>1 tahun, obligasi 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 15
tahun, 20 tahun).
 Sistem SBN : 1. Konvensional (SUN); 2. Syariah (SBSN)

6. 6
Instrumen Surat Berharga Negara

7. 7
Instrumen Surat Berharga Negara meliputi :
1. Surat Utang Negara (SUN), merup surat berharga berupa surat
pengakuan utang dlm mata uang rupiah maupun valas yg dijamin
pembayaran bunga dan pokoknya oleh negara, sesuai dengan masa
berlakunya. SUN dibagi 2
a. Obligasi Negara (ON), SUN yg berjangka waktu lebih dari 12 bulan dgn
kupon dan/atau dengan pembayaran bunga secara diskonto. Obligasi
negara dikelompokkan dalam dua denominasi yaitu:
i ON Valas : Obligasi negara yang diterbitkan dalam mata uang asing.
ii ON Rupiah : Obligasi negara dalam mata uang rupiah.
a) ON dengan kupon
- Variable Rate (VR ): Obligasi negara rupiah yang diterbitkan
dengan bungamengambang dengan referensi tingkat suku bunga
SBI 3 bulan dan dibayarkan setiap 3 bulan.
- FixedRate (FR): Obligasi dgn tingkat bunga tetap, terdiri :
• Fixed Rate Regular (FR Reg ): Obligasi berdenominasi rupiah yg
diterbitkan dgn tk suku bunga tetap & dibayarkan setiap 6 bln
• Obligasi Negara Ritel (ORI): Obligasi yg diterbitkan dg tk bunga
tetap yg pembayaran kuponnya dilaksanakan setiap bulan.
Pen jualan ORI dipasar perdana diperuntukkn pd investor
individu

8. 8
b) ON Tanpa Kupon
- Zero Coupon Bond (ZCB): Obligasi negara yang pembayaran
kuponnyasecara diskonto. Investor memperoleh
keuntungan dari selisih harga beli (atdiscount) dengan
nilai nominal saat jatuh tempo, atau saat dijual sebelum
jatuh tempo.
b. Surat Perbendaharaan Negara (SPN)
SUN yang berjangka waktu sampai dengan 12 (dua belas) bulan
dengan pembayaranbunga secara diskonto.

9.  Surat Berharga Syariah Negara
Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau dapat juga
disebut Sukuk Negara adalah surat berharga (obligasi)
yang diterbitkan oleh pemerintah Republik
Indonesia berdasarkan prinsip syariah. Perusahaan
yang akan menerbitkan SBSN ini adalah perusahaan
yang secara khusus dibentuk guna kepentingan
penerbitan SBSN ini (special purpose vehicle-SPV).
SBSN atau sukuk negara ini adalah suatu instrumen
utang piutang tanpa riba sebagaimana dalam obligasi,
di mana sukuk ini diterbitkan berdasarkan suatu aset
acuan yang sesuai dengan prinsip syariah.

10.  Jenis SBSN
1. SBSN ijarah, yaitu SBSN yang diterbitkan berdasarkan
akad ijarah (akad sewa menyewa atas suatu aset).
2. SBSN mudharabah, yaitu SBSN yang diterbitkan
berdasarkan akad mudharabah (akad kerjasama dimana
salah satu pihak menyediakan modal (rab al-maal) dan
pihak lainnya menyediakan tenaga dan keahlian
(mudharib) dimana kelak keuntungannya akan dibagi
berdasarkan persentase yang disepakati sebelumnya,
apabila terjadi kerugian maka kerugian tersebut adalah
menjadi beban dan tanggung jawab pemilik modal).
3. SBSN musyarakah, yaitu SBSN yang diterbitkan
berdasarkan akad musyarakah (akad kerjasama dalam
bentuk penggabungan modal).
4. SBSN istisna’, yaitu SBSN yang diterbitkan berdasarkan
akad istisna’ (akad jual beli untuk pembiayaan suatu
proyek dimana cara ,jangka waktu penyerahan barang dan
harga barang ditentukan berdasarkan kesepakatan para
pihak.

11. 11
2. Pinjaman Dalam Negeri (PDN)
 Merup pinjaman oleh Pemerintah yg diperoleh dari Pemberi Pinjam
an Dalam Negeri yang harus dibayar kembali dengan persyaratan
tertentu, sesuai dengan masa berlakunya (PP No.54 Tahun 2008)
 Pinjaman Dalam Negeri (PDN) dalam struktur portofolio utang
Pemerintah merupakan instrumen yang relatif baru. Pinjaman ini
mulai digunakan sebagai instrumen pembiayaan tahun 2010.
 Meskipun PDN tersebut berasal dari bank bank BUMN, namun tidak
menutup kemungkinan bagi perbankan swasta untuk ikut terlibat
dalam pengadaan PDN melalui sindikasi dengan bank-bank BUMN.
 PDN lebih difokuskan untuk membiayai kegiatan yang dilakukan oleh
K/L, Pemda, BUMN atau BUMD.
 Untuk saat ini, penggunaan PDN masih terfokus pada kegiatan yg
terkait dgn pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) dan
alat utama Polri (alut Polri) yang diproduksi oleh produsen dalam
negeri.

12. 12
3. Pinjaman Luar Negeri (PLN)
 Merup pembiayaan melalui utang yang diperoleh Pemerintah dari
pemberi Pinjaman Luar Negeri yang diikat oleh suatu perjanjian
pinjaman dan tidak berbentuk surat berharga negara, yang harus
dibayar kembali dengan persyaratan tertentu.
 Prinsip pinjaman LN :
- transparansi
- akuntabilitas
- efisiensi dan efektifitas
- kehati-hatian
- tidak disertai ikatan politik
- tidak memiliki muatan yg dpt mngganggu stabilitas keamann negara
 Kebijakan Pinjaman Luar Negeri
- Mengutamakan pembiayaan sektor energi dan infrastruktur;
- Mempertahankan kebijakan net negative flow (penarikan pinjaman
luar negeri < pembayaran kembali);
- Meningkatkn kualitas kesiapan kegiatan & ownership KL utk mening
kan efektifitas kegiatan & penyerapan pinjaman lebih tepat waktu

13. Menurut PP No. 10 Th 2011, ttg Tata cara pengadaan
pinjaan luar negeri,
Sumber Pinjaman Luar Negeri terdiri dari:
• Kreditor Multilateral
• Kreditor Bilateral
• Kreditor swasta asing
• Lembaga penjamin kredit ekspor
Pinjaman Luar Negeri Digunakan untuk:
• Membiayai deficit APBN
• Membiayai kegiatan prioritas K/L
• Mengelola portofolio utang
• Diteruspinjamkan kepada Pemerintah Daerah
• Diteruspinjamkan kepada BUMN
• Dihibahkan kepada Pemerintah Daerah

14. Dalam APBN, struktur Pinjaman Luar Negeri terdiri dari:
• Penarikan Pinjaman Luar Negeri
• Penerusan pinjaman (SLA)
• Pembayaran cicilan pokok utang luar negeri
Pinjaman Luar Negeri terdiri dari 2 jenis, yaitu:
• Pinjaman Tunai
• Pinjaman Kegiatan

15. 15
 Jenis Pinjaman Luar Negeri
a. Pinjaman Tunai adalah Pinjaman Luar Negeri dalam bentuk
Devisa dan/atau Rupiah yang digunakan untuk pembiayaan
defisit APBN dan pengelolaan portofolio utang. Pinjaman
tunai dapat berupa : Pinjaman Program, standby loan,
Pembiayaan Likuiditas jangka pendek, pembiayaan
Kontijensi, pembiayaan untuk permodalan dll yang
pencairannya bersifat tunai.
b. Pinjaman Kegiatan adalah Pinjaman Luar Negeri yang
digunakan untuk membiayai kegiatan tertentu. Pinjaman
kegiatan dapat berupa : pinjaman proyek, credit line dll.

16. 16
Pinjaman luar negeri ini dapat berasal dari World Bank, Asian
Development Bank, Islamic Development Bank dan kreditor
bilateral (Jepang, Jerman, Perancis dll), serta Kredit Ekspor.
• Pinjaman Program: Untuk budget support dan pencairannya
dikaitkan dengan pemenuhan Policy Matrix di bidang kegiatan
untuk mencapai MDGs (pengentasan kemiskinan,
pendidikan,pemberantasan korupsi), pemberdayaan
masyarakat, policy terkait dengan climate change dan
infrastruktur.
• Pinjaman proyek : Untuk pembiayaan proyek infrastruktur di
berbagai sektor (perhubungan, energi, dll); proyek-proyek
dalam rangka pengentasan kemiskinan (PNPM).

17. 17

18. 18
 Penerusan Pinjaman/Subsidiary Loan Agreement (SLA)
Pinjaman LN dpt diteruspinjamkan kepada Pemda, BUMN dan
penerima lainnya, dengan prinsip :
- Didasarkan pada kelayakan ekonomi dan keuangan
- Menghasilkan penerimaan yang dapat menutupi pinjaman
- Mempertimbangkan kemampuan keuangan debitur
 Kebijakan penerusan pinjaman dilakukan karena KL, Pemda,
dan BUMN dilarang melakukan perikatan dalam bentuk apapun
yang dapat menimbulkan kewajiban untuk melakukan
pinjaman LN.
 Kegiatan yang dapat dibiayai dengan dana SLA :
- Pembangunan infrastruktur utk pelayanan umum diluar
kerangka penugasan khusus.
- Kegiatan investasi untuk meningkatkan pelayanan dan/atau
pening katkan penerimaan.
- Khusus Pemda, pinjaman jangka menengah digunakan untuk
pelaya nan publik yang tidak menghasilkan penerimaan.