1. Dokumen tersebut membahas tentang sejarah, perkembangan, organisasi, produk, dan kegiatan usaha Perum Pegadaian sebagai lembaga keuangan milik negara yang bergerak di bidang gadai. 2. Perum Pegadaian berawal dari sistem gadai yang dibawa Belanda ke Indonesia pada abad ke-19, dan sejak itu mengalami beberapa kali perubahan bentuk hukum organisasi. 3. Saat ini Perum Pegadaian menyediakan pinjaman berdasarkan gad

1. Diberikan Pada Mata Kuliah
BLKL
Fakultas Ekonomi
Universitas Serang Raya
Dayat Hidayat, SE, M.Akt

3. Pengertian Gadai menurut Susilo (1999) adalah : suatu
hak yang diperoleh oleh seseorang yang mempunyai piutang
atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut
diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seorang yang
mempunyai hutang atau oleh orang lain atas nama orang yang
mempunyai hutang. Seorang yang berutang tersebut
memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang untuk
menggunakan barang bergerak yang telah diserahkan untuk
melunasi hutang apabila pihak yang berhutang tidak dapat
melunasi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Pegadaian
merupakan sebuah BUMN di Indonesia yang usaha intinya
adalah bidang jasa penyaluran kredit kepada masyarakat atas
dasar hukum gadai.
Sedangkan Perusahaan Umum Pegadaian adalah Badan
Usaha Milik Negara (BUMN) yang berfungsi memberikan
pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana kredit kepada
masyarakat atas dasar hukum gadai.

4. SEJARAH DAN PERKEMBANGAN
PEGADAIAN
Pegadaian atau Pawn Shop merupakan lembaga perkreditan dengan
sistem gadai. Lembaga semacam ini pada awalnya berkembang di Italia yang
kemudian dipraktikkan di wilayah-wilayah Eropa lainnya, misalnya Inggris dan
Belanda. Sistem gadai tersebut memasuki Indonesia dibawa dan
dikembangkan oleh orang Belanda (VOC), yaitu sekitar abad ke – 19.
Bentuk usaha pagadaian di Indonesia berawal dari Bank Van Lening
pada masa VOC yang mempunyai tugas memberikan pinjaman uang kepada
masyarakat dengan jaminan gadai. Sejak itu bentuk usaha pegadaian telah
mengalami beberapa kali perubahan sejalan dengan perubahan peraturan-
peraturan.
Pada mulanya usaha pegadaian di Indonesia dilaksanakan oleh pihak
swasta, kemudian pada awal abad ke-20 oleh Gubernur Jendral Hindia Belanda
melalui Staatblad tahun 1901 Nomor 131 tertanggal 12 Maret 1901 didirikan
rumah gadai pemerintahan (Hindia Belanda) di Sukabumi Jawa Barat. Dengan
dikeluarkannya peraturan tersebut, maka pelaksanaan gadai dilakukan oleh
Pemerintahan Hindia Belanda sebagaimana diatur dalam Staatblad tahun 1901
Nomor 131.

5. Selanjutnya, dengan Staatblad 1930 NO. 266 Rumah Gadai tersebut
mendapatkan status Dinas Pegadaian sebagai Perusahaan Negara dalam arti
undang-undang perusahaan Hindia Belanda (Lembaran Negara Hindia
Belanda 1927 No. 419)
Pada masa selanjutnya, pegadaian milik pemerintahan tetap diberi fasilitas
monopoli atas kegiatan pegadaian di Indonesia. Dinas pegadaian mengalami
beberapa kali perubahan bentuk Badan Hukum, sehingga akhirnya pada
tahun 1990 menjadi Perusahaan Umum. Pada tahun 1960 Dinas Pegadaian
berubah menjadi Perusahaan Negara (PN) Pegadaian, pada tahun 1969
Perusahaan Negara Pegadaian diubah menjadi Perusahaan Jawatan (Perjan)
Pegadaian, dan pada tahun 1990 Perusahaan Jawatan Pegadaian diubah
menjadi Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian melalui Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 10 tahun 1990 tanggal 10 April 1990. Kantor Pusat
Perum Pegadaian berkedudukan di Jakarta dan di bantu oleh kantor daerah,
kantor perwakilan daerah, dan Kantor Cabang

6. 1. Tugas Pokok
Tugas pokok Pegadaian yaitu menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai dan usaha-
usaha lain yang berhubungan dengan tujuan pegadaian atas dasar materi.
2. Tujuan Pokok
Sifat usaha pegadaian pada prinsipnya menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan umum
sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelola. Oleh karena itu, pegadaian pada
dasarnya mempunyai tujuan-tujuan pokok sebagai berikut :
a) Turut melaksanakan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan
nasional pada umumnya melalui penyaluran uang pimjaman atas dasar hukum gadai.
b) Mencegah praktek pengadaian gelap dan pinjaman tidak wajar.
3. Fungsi Pokok
Fungsi pokok penggadaian adalah sebagai berikut :
a) Mengelola penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai dengan cara mudah,
cepat, aman, dan cermat.
b) Menciptakan dan mengembangkan usaha-usaha lain yang menguntungkan bagi
penggadaian maupun masyarakat.
c) Mengelola keuangan, perlengkapan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.
d) Mengelola organisasi, tata kerja dan tata laksana pengadaian.
e) Melakukan penelitian dan pengembangan serta mengawasi pengelolaan pegadaian.

7. Perum Pegadaian merupakan salah satu Badan Usaha Milik
Negara yang bernaung di bawah Departemen Keuangan. Sehingga,
yang berhak mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian anggota
Direksinya kepada Presiden adalah Menteri Keuangan.
Selain mengusulkan pengangkatan dan pemberentian dewan
Direksi, dalam melaksanakan fungsi pengawasannya Menteri Keuangan
juga dapat mengusulkan pengangkatan dan pemberentian anggota-
anggota Dewan Pengawas (Komisaris) Perum Pegadaian. Menurut
ketentuannya Dewan Komisaris minimal dapat dijabat oleh dua orang
dan maksimal lima orang yang terdiri dari ketua dan anggota. Dewan
Komisaris bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan pengawasan
kepada Menteri Keuangan. Masa jabatan Dewan komisaris selama tiga
tahun dan dapat diangkat kembali.

8. Gambar 2.1
Stuktur Organisasi di Perum Pengadaian
Dewan
pengawas
Direktur Utama
Direktur Operasi
dan Pengembangan
Direktur Keuangan Direktur Utama
Balai Diklat Satuan
Pengawasan
Intern
Subdit Anggaran
dan Pemodalan
Subdit
Akuntansi
Subdit
Perbendaharaan
Subdit akuntansi
dan Pemasaran
Subdit Penelitian
dan
Pengembangan
Usaha
Subdit
Kesekretariatan
Perusahaan
Subdit
Pembangunan
Subdit
Kepegawaian
Subdit Tata
Usaha dan
Rumah Tangga
Kantor Daerah
Kantor Cabang

9. Para pihak (pemberi dan penerima gadai) masing-masing mempunyai hak dan
kewajiban yang harus dipenuhi. Sedangkan hak dan kewajiban adalah sebagai berikut (Dahlan,
2000:383) :
a. Hak dan Kewajiban Gadai
1) Hak Pemegang Gadai
a) Pemegang gadai berhak untuk menjual barang yang digadaikan, yaitu apabila
pemberi gadai pada saat jatuh tempo atau pada waktu yang ditentukan tidak dapat
memenuhi kewajibannya sebagai orang yang berhutang. Sedang hasil penjualan
barang jaminan tersebut diambil sebagai untuk melunasi hutang pemberi gadai
dan sisanya dikembalikan kepadanya.
b) Pemegang gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan
untuk menjaga keselamatan barang jaminan.
c) Selama hutangnya belum dilunasi, maka pemegang gadai berhak untuk manahan
barang jaminan yang diserahkan oleh pemberi gadai (hak retentie).
2) Kewajiban Pemegang Gadai
a) Pemegang gadai berkewajiban bertanggung jawab atas hilangnya atau merosotnya
harga barang yang digadaikan jika itu semua atas kelalaiannya.
b) Pemegang gadai tidak diperbolehkan menggunakan barang-barang yang
digadaikan untuk kepentingan sendiri.
c) Pemegang gadai berkewajiban untuk memberitahu kepada pemberi gadai sebelum
diadakan pelelangan barang gadai.

10. b. Hak dan Kewajiban Pemberi Gadai
1) Hak Pemberi Gadai
a) Pemberi gadai mempunyai hak untuk mendapatkan kembali barang
miliknya setelah pemberi gadai melunasi hutangnya.
b) Pemberi gadai berhak menuntut ganti rugi dari kerusakan dan
hilangnya barang gadai bila hal itu disebabkan oleh kelalaian
pemegang gadai.
c) Pemberi gadai berhak untuk mandapatkan sisa dari penjualan
barangnya setelah dikurangi biaya pelunasan hutang, bunga dan biaya
lainya.
d) Pemberi gadai berhak meminta kembali barangnya bila pemegang
gadai telah jelas menyalahgunakan barangnya
2) Kewajiban Pemberi Gadai
a) Pemberi gadai berkewajiban untuk melunasi hutang yang telah
diterimanya dari pemegang gadai dalam tenggang waktu yang telah
ditentukan termasuk bunga dan biaya lain yang telah ditentukan
pemegang gadai.
b) Pemberi gadai berkewajiban merelakan penjualan atau barang gadai
miliknya, apabila dalam jangka yang telah ditentukan pemberi gadai
tidak dapat melunasi hutangnya kepada pemegang gadai.

11. Suatu perjanjian hutang piutang pada dasarnya tidak ada
yang bersifat langgeng, artinya perjanjian tersebut sewaktu-waktu
akan dapat berakhir atau batal, demikian pula dengan perjanjian
gadai. Namun batalnya hak gadai akan sangat berbeda dengan hak-
hak lain. Sedangkan menurut Dahlan (2000), bahwa hak gadai
dikatakan batal apabila :
a) Hutang piutang yang telah terjadi telah dibayar dan dilunasi.
b) Barang gadai keluar dari kekuasaan pemberi gadai, yaitu bukan
lagi menjadi hak milik pemberi gadai.
c) Para pihak tidak melaksanakan yang menjadi hak dan kewajiban
masing-masing.
d) Barang gadai tetap dibiarkan dalam kekuasaan pemberi gadai
ataupun yang kembalinya atas kemauan yang berpiutang.

12. I. Kegiatan Usaha Pegadaian
Kegiatan usaha Perum Pegadaian pada umumnya meliputi dua hal, yaitu Penghimpunan Dana
pengunaan dana (Susilo, 1999:1818).
A. Pengimpunan Dana.
Dana yang diperlukan di Perum Pegadaian untuk melakukan kegiatan usahanya berasal dari :
1. Pinjaman jangka pendek dari perbankan.
Dana jangka pendek sebagian besar adalah dalam bentuk pinjaman jangka pendek dari
perbankan (sekitar 80% dari total dana jangka pendek yang dihimpun).
2. Pinjaman jangka pendek dari pihak lain.
Pinjaman dana jangka pendek dari pihak lain biasanya diperoleh dari hutang kepada
rekanan, hutang kepada nasabah, hutang pajak, dan lain-lain.
3. Penerbitan obligasi.
Untuk memperoleh atau menghimpun dana Perum Pegadaian pernah menerbitkan
obligasi sebanyak dua kali, yaitu tahun 1993 dan pada tahun 1994 yang jangka waktunya
masing-masing lima tahun.
4. Modal sendiri.
Modal sendiri yang dimiliki oleh Perum Pegadaian terdiri dari :
a) Modal awal, yaitu kekayaan negeri di luar APBN.
b) Penyertaan modal pemerintah
c) Laba ditahan, laba ditahan ini merupakan akumulasi laba sejak perusahaan
Perum Penggadaian berdiri.

13. B. Penggunaan Dana
Dana yang berhasil dihimpun akan digunakan untuk mendanai
kegiatan usaha Perum Pegadaian. Dana tersebut antara lain digunakan
untuk hal-hal berikut :
1) Uang kas dan dana likuid lain.
2) Pendanaan kegiatan operasional.
3) Pembelian dan pengadaan berbagai macam bentuk aktiva tetap dan
investaris.
4) Penyaluran dana.
5) Investasi lain.

14. II. Produk dan Jasa Pegadaian
Sebagai lembaga keuangan non bank yang berfungsi majemuk, maka di
dalam menjalankan kegiatan usahanya Perum Pegadaian mempunyai beberapa
produk dan jasa yang dapat dimanfaatkan, yaitu meliputi :
a) Pemberian pinjaman atas dasar hukum gadai.
b) Penaksiran nilai barang.
c) Penitipan barang.
d) Jasa lain.
III. Penggolongan Uang Pinjaman
Setiap calon nasabah yang ingin mendapatkan uang pinjaman dari Perum
Pegadaian diwajibkan untuk membawa barang sebagai jaminan atas hutang yang
akan diterimanya. Mengenai besarnya jumlah pinjaman yang akan diberikan oleh
Perum Pegadaian adalah disesuaikan dengan nilai taksiran dari
barang yang dijadikan sebagai jaminan tersebut. Sedangkan penggolongan uang
pinjaman yang diberikan kepada nasabah berdasarkan SK. Direksi Nomor :
020/OP.1.0021/2001 tentang perubahan tarif sewa modal adalah sebagai berikut :

15. a) Golongan A
Jumlah pijaman antara Rp. 5.000,- sampai dengan Rp. 40.000,- adalah
masuk dalam kategori Surat Bukti Kredit golongan A. Sedangkan jangka
waktunya adalah 120 hari (empat bulan).
b) Golongan B
Jumlah pinjaman antara Rp. 40.500,- sampai dengan Rp. 150.000,- adalah
dalam kategori Surat Bukti Kredit golongan B. Sedangkan jangka waktunya
adalah 120 hari (empat bulan).
c) Golongan C
Jumlah pinjaman antara Rp. 151.000,- sampai dengan Rp. 500.000,- adalah
dalam kategori Surat Bukti Kredit golongan C. Sedangkan jangka
waktunya adalah 120 hari (empat bulan).
d) Golongan D
Jumlah pinjaman antara Rp. 510.000,- sampai dengan tidak terbatas adalah
dalam kategori Surat Bukti Kredit golongan D. Sedangkan jangka waktunya
adalah 120 hari (empat bulan).

16. Biaya sewa modal (bunga) yang harus dibayar oleh nasabah kepada perum pegadaian
adalah bervariasi. Adapun mengenai rincian besarnya bunga yang harus dibayarkan oleh nasabah
adalah sebagai berikut :
a) Untuk golongan A, besarnya bunga 1.25 %, dengan maksimum sebesar 10% dan sewa modal
yang diperhitungkan minimum lakunya lelang adalah 10%. Sedangkan nasabah harus
membayar sewa modal tersebut setiap 15 hari sekali, dengan batas waktu kredit selama 120 hari
atau 4 bulan. Sedangkan keseluruhan bunga yang harus dibayarkan oleh nasabah sampai jatuh
tempo adalah 10% dan nasabah masih harus membayar uang asuransi antara Rp. 200,- sampai
dengan Rp. 400.
b) Untuk golongan B, besarnya bunga 1.5 %, dengan maksimum sebesar 12% dan sewa modal
yang diperhitungkan minimum lakunya lelang adalah 12%. Sedangkan nasabah harus
membayar sewa modal tersebut setiap 15 hari sekali, dengan batas waktu kredit selama 120 hari
atau 4 bulan. Sedangkan keseluruhan bunga yang harus dibayarkan oleh nasabah sampai jatuh
tempo adalah 12% dan nasabah masih harus membayar uang asuransi antara Rp. 1000,- sampai
dengan Rp. 2000.
c) Untuk golongan C, besarnya bunga 1.75 %, dengan maksimum sebesar 14% dan sewa modal
yang diperhitungkan minimum lakunya lelang adalah 14%. Sedangkan nasabah harus
membayar sewa modal tersebut setiap 15 hari sekali, dengan batas waktu kredit selama 120 hari
atau 4 bulan. Sedangkan keseluruhan bunga yang harus dibayarkan oleh nasabah sampai jatuh
tempo adalah 14% dan nasabah masih harus membayar uang asuransi antara Rp. 5000,- sampai
dengan Rp. 12.000.
d) Untuk golongan D, besarnya bunga 1.75 %, dengan maksimum sebesar 14% dan sewa modal
yang diperhitungkan minimum lakunya lelang adalah 14%. Sedangkan nasabah harus
membayar sewa modal tersebut setiap 15 hari sekali, dengan batas waktu kredit selama 120 hari
atau 4 bulan. Sedangkan keseluruhan bunga yang harus dibayarkan oleh nasabah sampai jatuh
tempo adalah 14% dan nasabah masih harus membayar uang asuransi antara Rp. 200,- sampai
dengan Rp. 400 dan nasabah masih harus membayar uang asuransi sebesar 0,5% x Uang
Pinjaman Minimum sampai dengan Rp. 25.000,-

17. Pada dasarnya, hampir semua barang bergerak dapat
digadaikan di Perum Pegadaian. Namun ada juga barang-barang
bergerak tertentu yang tidak dapat digadaikan. Jenis barang-barang
bergerak yang dapat diterima sebagai barang jaminan di perum
pegadaian yaitu antara lain (Marzuki, 1995:360) :
a) Barang-barang perhiasan : emas, perak, intan, mutiara, dan lain-
lain.
b) Barang-barang elektronik : tv, kulkas, radio, video, tape, recorder,
dan lain-lain.
c) Kendaraan : sepeda, motor, mobil.
d) Barang-barang rumah tangga : barang-barang pecah belah.
e) Mesin : mesin jahit, mesin ketik, dal lain-lain.
f) Tekstil : kain batik, permadani.
g) Barang-barang lain yang dianggap bernilai.

18. Adapun barang-barang yang tidak dapat dijadikan jaminan
karena keterbatasan tempat penyimpanan, sumber daya manusia di
Perum Pegadaian adalah sebagai berikut :
a) Binatang ternak : kerbau, sapi, kambing, dan lain-lain.
b) Hasil bumi : padi, jagung, ketela pohon, dan lain-lain.
c) Barang dagangan dalam jumlah besar.
d) Barang-barang yang cepat rusak, busuk atau susut.
e) Barang-barang yang amat kotor.
f) Kendaraan yang sangat besar.
g) Barang-barang seni yang sulit ditaksir.
h) Barang-barang yang mudah terbakar.
i) Barang-barang jenis senjata, amunisi.
j) Barang-barang yang disewa belikan.
k) Barang-barang milik pemerintah.
l) Barang-barang illegal.

19. Adapun menurut Susilo (1999) pedoman penaksiran yang
dikelompokkan atas dasar jenis barangnya adalah sebagai berikut :
a) Barang Kantong
1. Emas
a) Petugas penaksir melihat Harga Pasar Pusat (HPP) dan standar
taksiran logam yang telah ditetapkan oleh kantor pusat. Harga
pedoman untuk keperluan penaksiran ini selalu disesuaikan dengan
perkembangan harga yang terjadi.
b) Petugas penaksir melakukan karatase dan berat.
c) Petugas penaksiran menentukan nilai taksiran.
2. Permata
a) Petugas penaksiran melihat standar taksiran permata yang telah
ditetapkan oleh kantor pusat. Standar ini selalu disesuaikan dengan
perkembangan pasar permata yang ada.
b) Petugas penaksiran melakukan pengujian kualitas dan berat permata.
c) Petugas penaksiran menentukan nilai taksiran.

20. b) Barang Gudang
Barang-barang gudang yang dimaksud di sini yaitu
meiputi : mobil, motor, mesin, barang elektronik, tekstil, dan
lain-lain.
1. Petugas penaksir melihat Harga Pasar Setempat (HPS) dari
barang. Harga pedoman untuk keperluan penaksiran ini
selalu disesuaikan dengan perkembangan harga yang
terjadi.
2. Petugas penaksir menentukan nilai taksir.

21. Prosedur untuk mendapatkan dana pinjaman dari
perum pegadaian adalah sebagai berikut :
a) Calon nasabah datang langsung ke loket penaksir dan
menyerahkan barang yang akan dijadikan jaminan dan
menunujukkan surat bukti diri seperti KTP atau surat kuasa
apabila pemilik barang tidak bisa datang.
b) Barang jaminan tersebut diteliti kualitasnya untuk menaksir
dan menetapkan harganya. Berdasarkan taksiran yang
dibuat penaksir, ditetapkan besarnya uang pinjaman yang
dapat diterima oleh nasabah. Besarnya nilai uang pinjaman
yang diberikan lebih kecil daripada nilai pasar dari barang
yang digadaikan. Perum Pegadaian secara sengaja
mengambil kebijakan ini guna mencegah munculnya
kerugian.
c) Selanjutnya, pembayaran uang pinjaman dilakukan oleh
kasir tanpa ada potongan biaya apapun kecuali potongan
premi asuransi.

22. 1. Pemohonan dan Penyerahan Barang
jaminan. 2. Informasi
Penetapan Jumlah
Pinjaman
3. Pencairan Uang Pinjaman
Nasabah Petugas
Penaksiran
Kasir

23. Pelunasan uang pinjaman oleh nasabah prosedurnya adalah sebagai
berikut :
a) Nasabah membayarkan uang pinjaman dan ditambah sewa modal
(bunga) langsung kepada kasir disertai dengan bukti surat gadai.
b) Barang dikeluarkan oleh petugas penyimpanan barang.
c) Barang yang digadaikan dikembalikan kepada nasabah.
Gambar 2.3
Prosedur pelunasan Kredit Gadai
1. Pelunasan 2. Informasi
Pelunasan
Pinjaman
3. pengambilan Barang yang Digadaikan
Nasabah Kasir
Petugas
Penyimpanan
Barang jaminan

24. Pelaksanaan lelang harus dipilih waktu yang paling baik
agar tidak mengurangi hak nasabah, karena apabila nasabah tidak
melunasi hutangnya pada saat jatuh tempo dan tidak melakukan
perpanjangan, maka barang jaminannya akan dilelang dan hasil
pelelangan barang yang digadaikan akan digunakan untuk
melunasi seluruh kewajiban nasabah yang terdiri dari : pokok
pinjaman, bunga, serta biaya lelang. Sedang pelelangannya adalah
sebagai berikut :
a) Waktunya diumumkan tiga hari sebelum pelaksanaan lelang.
b) Lelang dipimpin oleh kantor cabang (Kepala Cabang).
c) Dibicarakan tata tertib melalui berita acara sebelum
pelaksanaan lelang.
d) Pengambilan keputusan lelang adalah bagi mereka yang
menawar paling tinggi.

25. Pasokan permodalan Pegadaian Syariah bersumber dari Bank
Mandiri Syariah. Yang menguntungkan dari Pegadaian Syariah ini,
perhitungannya bukan berdasarkan sewa bunga, melainkan sewa tempat.
Misalnya Ijarok: upah atau sewa tempat. Proses gadainya sama.
Perhitungan sewa tempat per 10 hari, tetapi yang beda yaitu akad
(perjanjian) berdasarkan harga taksiran barang, dan bukan berdasarkan
uang pinjaman.
Taksiran barang itu bisa dilihat dari golongan barangnya.
Penilaian golongan barang biasanya dimulai dari Golongan A hingga
Golongan H. Landasan kredit Syariah, terang Uwan, diambil dari
Albaquroh 283 dengan Suran Anisah 29. Meski Pegadaian Syariah
dilandasi Al'quran, tapi tidak ada pengkhususan. Pegadaian Syariah
diperuntukkan semua kalangan. Semua orang dapat melakukan transaksi
di Pegadaian Kredit Syariah, ujar Uwan. Selain itu, juga akan diadakan
program jual logam mulia. Logam mulia yang dimaksud yaitu berupa
emas batangan. Untuk emas batangan ini, kata Uwan, sistem kreditnya
pun dapat diangsur. Pengadaian emas batangan ini terjalin, berkat
kerjasama Pegadaian dengan PT. Antam (Aneka Tambang).

26. No Pegadaian Syariah Pegadaian Konvensional
1 Biaya administari berdasarkan barang
Biaya aministrasi berupa prosentasi yang
didasarkan pada golongan barang.
2 1 hari dihitung 5 hari 1 hari dihitung 15 hari
3 Jasa simpanan berdasarkan simpanan Sewa modal berdasaarkan uang pinjaman
4
Bila pinjaman tidak dilunasi, barang jaminan
akan dijual kepada masyarakat
Bila pinjaman tidak dilunasi, barang jaminan
dilelang kepada masyarakat
5 Uang pinjaman 90 persen dari taksiran
Uang pinjaman untuk golongan A 92%,
sedangkan untuk golongan BCD 88-86%
6 Penggolongan nasabah D-K-M-I-L Penggolongan nasabah P-N-I-D-L
7
Jasa simpanan di hitung dengan konstanta x
taksiran
Sewa modal dihitung dengan prosentase x
uang pinjaman
8 Maksimal jangka waktu 3 bulan Maksimal jangka waktu 4 bulan
9
Kelebihan uang hasil dari penjualan barang
tidak diambil oleh nasabah, diserahkan
kepada Lembaga ZIS
Kelebihan uang hasil lelang tidak diambil oleh
nasabah, tetapi menjadi milik pegadaian

27. SAMPAI
JUMPA…..
DAN…
TERIMAKASIH…