SlideShare a Scribd company logo

Strategi Penurunan Stunting.pptx

•Download as PPTX, PDF•
•
Pemkot prabumulih
Pemkot prabumulih

Dokumen tersebut membahas dukungan Kementerian Dalam Negeri terhadap strategi percepatan penurunan stunting melalui anggaran APBD. Kemendagri menegaskan pentingnya alokasi anggaran daerah untuk program penanggulangan stunting sesuai dengan Perpres Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting. Hal ini meliputi pemberian makanan tambahan, bantuan PKK, dan peningkatan konsumsi ikan guna mendukung target penurunan stunt

Health & Medicine
1 of 27
@kemendagri @kemendagri @kemendagri_ri DUKUNGAN APBD TERHADAP STRATEGI PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri
Peran Strategis Kemendagri POROS Pemerintahan & Politik Dalam Negeri • pelayanan & pemberdayaan masyarkat • pembangunan daerah • Demokrasi • penegakan hukum dan • kesatuan bangsa • Penjabaran Visi, Misi, dan Program sesuai dgn agenda prioritas kerja Presiden dan Wakil Presiden. • Penjabaran Program Operasional KEMENDAGRI • Koordinasi antar K/L secara terpadu Melaksanakan program secara efektif, efisien, bersih berwibawa dlm rangka memperkokoh NKRI Mengelola dan memecahkan berbagai isu strategis UU NO. 23 TAHUN 2014 ttg PEMDA MDN melakukan pembinaan dan pengawasan umum penyelenggaraan pemda secara nasional SASARAN PEMERINTAHAN DAERAH YG BERSIH, EFEKTIF DAN DEMOKRATIS Pasal 373 (1) Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi. (2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota. (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara nasional dikoordinasikan oleh Menteri. Pasal 374 (1) Pembinaan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 373 ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri, menteri teknis, dan kepala lembaga pemerintah nonkementerian. (2) Menteri melakukan pembinaan yang bersifat umum meliputi: a. pembagian Urusan Pemerintahan; b. kelembagaan Daerah; c. kepegawaian pada Perangkat Daerah; d. keuangan Daerah; e. pembangunan Daerah; f. pelayanan publik di Daerah; g. kerja sama Daerah; h. kebijakan Daerah; i. kepala Daerah dan DPRD; dan j. bentuk pembinaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
@kemendagri @kemendagri @kemendagri_ri mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi disusun sesuai kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan kemampuan Pendapatan Daerah Penerimaan Daerah merupakan rencana Penerimaan Daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber Penerimaan Daerah dan berdasarkan pada ketentuan PUU Pengeluaran Daerah merupakan rencana Pengeluaran Daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas Penerimaan Daerah dalam jumlah yang cukup disusun dengan mempedomani KUA PPAS yang didasarkan pada RKPD Semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD Setiap Pengeluaran Daerah harus memiliki dasar hukum yang melandasinya PERDA Penerimaan Daerah a. Pendapatan Daerah b. Penerimaan Pembiayaan Daerah Pengeluaran Daerah a. Belanja Daerah b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia SATU DATA SATU SISTEM Perpres Stranas PK Perpres SPBE Klasifikasi, Kodefikasi & Nomenklatur Perencanaan Pembangunan & Keuangan Daerah Perpres Satu Data PP Standar Akuntansi Pemerintahan 90 70 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah 12 39 54 95 23 PP Pengelolaan Keuda UU Pemerintahan Daerah 71 77 Pedoman Teknis Pengelolaan Keuda DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
@kemendagri @kemendagri @kemendagri_ri DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Kementerian Dalam Negeri Ditjen Bina Keuangan Daerah 9 BATANG TUBUH LAMPIRAN B. Provinsi dan C. Kab/Kota, untuk: 1. Urusan Pemerintahan 2. Bidang 3. Program 4. Kegiatan 5. Sub Kegiatan D. diselaraskan dan dipadukan dengan belanja negara sesuai dengan ketentuan per-uu-an E. Perumpunan Organisasi utk Provinsi F. Perumpunan Organisasi utk Kab/Kota G. Sumber Pendanaan  Dana Umum  Dana Khusus  berdasarkan kode dan data wilayah administrasi pemerintahan sesuai ketentuan per-uu-an.  Provinsi s.d. kecamatan  Kab/Kota s.d. kel/desa 1. Akun 2. Kelompok 3. Jenis 4. Objek 5. Rincian Objek 6. Sub Rincian Objek A. Tata Cara Klasifikasi, Kodefikasi & Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Permendagri No. 86 Tahun 2018 NSPK SPM Aturan tematik terkait PP No. 12 Tahun 2019 PP No. 18 Tahun 2016 & aturan tematik terkait PP No. 71 Tahun 2010 dan PP No. 12 Tahun 2019 Permendagri No. 137 Tahun 2018 PP No. 12 Tahun 2019 & aturan tematik terkait PERENCANAAN PEMBANGUNAN FUNGSI ORGANISASI untuk: H. Neraca (Aset, Kewajiban & Ekuitas) I. Anggaran & LRA (Pendapatan, Belanja & Pembiayaan J. LO (Pendapatan-LO & Beban) SUMBER PENDANAAN KEWILAYAHAN / LOKASI REKENING Landasan Hukum LAMPIRAN KEPMENDAGRI 050-3708 TAHUN 2020 6 @kemendagri @kemendagri @kemendagri_ri DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Desain Penyusunan Perencanaan Pembangunan Permendagri No. 90/2019 Program Kegiatan Untuk memastikan kesesuaian nomenklatur dengan kewenangan, desain aktifitas baik program maupun kegiatan diterjemahkan dari lampiran UU 23 tahun 2014. Sub Kegiatan diturunkan dari SPM dan NSPK urusan pemerintahan Sub kegiatan merupakan bentuk implementasi dari NSPK pada masing-masing kewenangan Urusan yang jadi kewenangan
@kemendagri @kemendagri @kemendagri_ri DUKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022, menegaskan hal sebagai berikut: E. HAL KHUSUS LAINNYA Pemerintah Daerah dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2022, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBD, juga memperhatikan hal khusus lainnya, antara lain: 65. Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) provinsi/kabupaten/kota melalui: a. Penanganan stunting melalui Pemberian Makanan Tambahan (PMT) yang dianggarkan pada SKPD yang secara fungsional terkait penanganan Gizi Buruk. g. Pemerintah Daerah juga dapat menganggarkan dalam bentuk Belanja Hibah yang dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut obyek, rincian obyek dan sub rincian obyek pada program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi PKK dengan prioritas penggunaan mendukung stunting, 74. Pemerintah Daerah mensinergikan program dan kegiatan dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022 dengan kebijakan pemerintah, antara lain: a. Pencapaian SDG’s, seperti: penanggulangan stunting, kesetaraan gender, penanggulangan HIV/AIDS, dan tuberculosis (TBC), malaria, penanggulangan kemiskinan, dan akses penyandang masalah kesejahteraan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, dengan uraian: 1) upaya percepatan penanggulangan stunting sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; bx. Pemerintah Daerah agar dapat mengalokasikan anggaran untuk Peningkatan konsumsi ikan dan penurunan stunting di daerah melalui Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN) sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat ( Butir E Lampiran Permendagri 27 Tahun 2021). DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia PERATURAN PRESIDEN NOMOR 72 TAHUN 2021 TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING 5PILAR STRANAS Percepatan Penurunan Stunting Perpres 72 Tahun 2021 Peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di kementerian/ lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupatenfkota, dan Pemerintah Desa; PILAR 1 Peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat; PILAR 2 Peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa; PILAR 3 Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat Penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi. Target tujuan pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030 dicapai melalui pelaksanaan 5 (lima) pilar dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting PILAR 4 PILAR 5
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia PERATURAN PRESIDEN NOMOR 72 TAHUN 2021 TARGET 2024 TERKAIT PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang mendapatkan tambahan asupan gizi. Persentase ibu hamil yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) Persentase remaja putri yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat Air Susu Ibu (ASI) eksklusif. Persentase anak usia 6-23 bulan yang mendapat Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI). Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang memperoleh imunisasi dasar lengkap. Target Intervensi Spesifik (Penyebab Langsung Stunting) Target Intervensi Sensitif (Penyebab Tidak Langsung Stunting 90% 80% 58% 80% 80% 90% 90% 90% 90% Persentase pelayanan Keluarga Berencana (KB) pascapersalinan. Persentase kehamilan yang tidak diinginkan. Cakupan calon Pasangan Usia Subur (PUS) yang memperoleh pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari pelayanan nikah. Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak di kabupaten/kota lokasi prioritas. Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi (air limbah domestik) layak di kabupatenlkota lokasi prioritas. Cakupan Bantuan Jaminan Nasional. Penerima Iuran (PBI) Kesehatan Cakupan keluarga berisiko Stunting yang memperoleh pendampingan. Jumlah keluarga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan tunai bersyarat. Persentase target sasaran yang memiliki pemahaman yang baik tentang Stunting di lokasi prioritas. Jumlah keluarga miskin dan rentan yang menerima bantuan sosial pangan. Persentase desa/kelurahan Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) atau Open Defecation Free (ODF). 70 % 15,5% 90 % 90 % 90 % 112,9 Juta 90 % 10 Juta 70 % 90 % 15,6%
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI @kemendagri @kemendagri @kemendagri_ri CONTOH NOMENKLATUR TERKAIT PENURUNAN STUNTING BERDASARKAN KEPMENDAGRI 050-5889 TAHUN 2021 No Bidang Urusan Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020 Provinsi Kabupaten 1 Pendidikan - 1 01 02 2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 2 Kesehatan 1 02 02 1.02 03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak 1 02 02 1.02 03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak 1 02 02 2.02 03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 1 02 02 2.02 04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 1 02 02 2.02 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 1 02 02 1.02 06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1 02 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1 02 02 1.02 16 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 1 02 02 2.02 26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 1 02 02 1.02 08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1 02 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1 02 02 1.02 17 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 02 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 02 05 1.02 01 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 1 02 05 2.02 01 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat 3 PUPR 1 03 03 1.01 03 Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan 1 03 03 2.01 03 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan - 1 03 03 2.01 04 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan - 1 03 03 2.01 17 Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan 1 03 03 1.01 08 Pembinaan Teknis SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM Provinsi 1 03 03 2.01 14 Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM 1 03 04 1.01 08 Pembinaan Teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Infrastruktur Persampahan 1 03 04 2.01 07 Pembinaan Teknik Pengelolaan Infrastruktur Persampahan 4 Perkim 1 04 05 2.01 02 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian 1 04 05 2.01 02 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian 1 04 05 2.01 03 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan 1 04 05 2.01 03 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan 5 Sosial 1 06 05 1.02 01 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga 1 06 05 2.02 03 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga 1 06 05 1.02 02 Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota 1 06 05 2.02 02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 6 PPPA 2 08 04 1.01 02 Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Provinsi 2 08 04 2.01 02 Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 2 08 04 1.01 03 Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi 2 08 04 2.01 03 Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI @kemendagri @kemendagri @kemendagri_ri CONTOH NOMENKLATUR TERKAIT PENURUNAN STUNTING BERDASARKAN KEPMENDAGRI 050-5889 TAHUN 2021 No Bidang Urusan Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020 Provinsi Kabupaten 7 Pangan 2 09 03 1.01 02 Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 2 09 03 2.01 02 Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 2 09 03 1.04 01 Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal - 2 09 03 1.04 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) - 8 Lingkungan Hidup 2 11 03 1.02 01 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat 2 11 03 2.02 01 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat - 2 11 11 2.01 04 Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan - 2 11 11 2.01 05 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan 9 Kependudukan dan pencatatan Sipil - 2 12 02 2.01 05 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan - 2 12 02 2.01 07 Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan 10 PPKB 2 14 03 1.01 03 Penggunaan Media Massa Cetak dan ElektronikSerta Media Luar Ruang untuk Advokasi, Promosi dan Kie Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal 2 14 03 2.01 05 Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya sesuai Kearifan Budaya Lokal Dalam Pencitraan Program KKBPK 2 14 03 1.01 07 Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan HakHak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal 2 14 03 2.03 09 Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan 2 14 03 1.01 08 Pembinaan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi 2 14 03 2.03 12 Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran 2 14 04 1.01 14 Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK - 2 14 04 1.01 15 Penyediaan Sarana Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK - 11 KOMINFO 2 16 02 1.01 13 Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikkasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi 2 16 02 2.01 13 Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 12 Kelauatan dan Perikanan 3 25 06 1.02 02 Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing 3 25 06 2.02 01 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia 13 PEMUTAKHIRAN Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur merupakan penambahan atas Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur yang telah dibakukan secara terpusat di Kementerian Dalam Negeri, melalui usulan Pemerintah Daerah, perubahan kebijakan dan peraturan perundang-undangan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia ANGGARAN STUNTING APBD PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA TA 2022 14 30.00 .000 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 ANGGARAN STUNTING PROVINSI & KAB/KOTA triliun rupiah 3.83 000 001 001 002 002 003 003 004 004 005 ANGGARAN STUNTING 26.17 .000 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 ANGGARAN STUNTING triliun rupiah triliun rupiah PROVINSI KABUPATEN/KOTA Sumber Data: Data SIPD 440 Pemda, Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2021.
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia 4.64172 3.32203 2.25799 1.87650 1.55310 1.47646 1.25804 1.18084 1.03403 .98890 .92902 .90412 .78056 .76858 .73634 .71283 .65794 .56271 .54495 .51483 .47393 .43439 .35677 .33414 .29752 .28095 .23785 .23649 .19451 .12503 .11207 .11169 .10275 .000 .000 .5000 1.000 1.5000 2.000 2.5000 3.000 3.5000 4.000 4.5000 5.000 ANGGARAN STUNTING Rata-rata ANGGARAN STUNTING APBD PROVINSI & KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI TA 2022 Rata-Rata = 0.88 15 Sumber Data: Data SIPD 440 Pemda, Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2021. triliun rupiah
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia 17,751.83 4,979.24 3,687.44 782.69 484.94 132.93 87.97 49.49 47.66 39.42 24.33 11.84 .000 5000.000 10000.000 15000.000 20000.000 25000.000 ANGGARAN STUNTING ANGGARAN STUNTING ANGGARAN STUNTING PER URUSAN APBD PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA TA 2022 miliar rupiah 16 Sumber Data: 440 Pemda Data SIPD, Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 18 Januari 2022.
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia 611.13303 409.47285 404.92018 392.97325 301.20563 244.02887 218.38383 138.38250 133.33610 107 92.60267 90.39572 87.74019 81.70073 79.07005 67.09190 67.06884 56.18330 47.93765 40.27139 35.13468 29.58886 27.46548 26.67909 22.06802 15.52453 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 700.000 ANGGARAN STUNTING ANGGARAN STUNTING ANGGARAN STUNTING APBD PROVINSI TA 2022 miliar rupiah 17 Sumber Data: 26 Provinsi Data SIPD, Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 18 Januari 2022. *) Belum melakukan penetapan APBD TA 2022 pada SIPD
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia 3125.25108 252.70749 51.74108 19.57902 11.97817 9.03484 3.44776 1.51348 .33905 000 .000 .000 .000 500.000 1000.000 1500.000 2000.000 2500.000 3000.000 3500.000 4000.000 ANGGARAN STUNTING ANGGARAN STUNTING ANGGARAN STUNTING PER URUSAN APBD PROVINSI TA 2022 miliar rupiah 18 Sumber Data: 440 Pemda Data SIPD, Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 18 Januari 2022.
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia 550.25319 437.70865 344.12847 340.74397 303.05688 279.38043 273.62044 270.20596 264.50188 249.67959 13.89250 13.35041 13.02266 11.69457 11.53098 11.14595 10.26362 10.20183 8.47683 8.03992 .000 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 700.000 ANGGARAN STUNTING RATA-RATA KAB/KOTA ANGGARAN STUNTING APBD KABUPATEN/KOTA TA 2022 Total = 26,172.21 Rata-Rata = 151.30 10 KABUPATEN/KOTA ANGGARAN STUNTING TERBESAR 10 KABUPATEN/KOTA ANGGARAN STUNTING TERKECIL 394 KABUPATEN/KOTA LAINNYA miliar rupiah 19 Sumber Data: Data SIPD 414 Kab/Kota, Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 18 Januari 2022.
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia 14626.57672 4979.24090 3687.44243 529.97921 481.48750 120.95033 40.45032 39.41815 36.23150 028 23.99482 10.33152 .000 2000.000 4000.000 6000.000 8000.000 10000.000 12000.000 14000.000 16000.000 18000.000 20000.000 ANGGARAN STUNTING ANGGARAN STUNTING ANGGARAN STUNTING PER URUSAN APBD KABUPATEN/KOTA TA 2022 miliar rupiah 20 Sumber Data: 440 Pemda Data SIPD, Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 18 Januari 2022.
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia ALOKASI ANGGARAN STUNTING APBD PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA SE-INDONESIA TA 2021 21 6,675.40 0.00 1000.00 2000.00 3000.00 4000.00 5000.00 6000.00 7000.00 8000.00 ANGGARAN STUNTING PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA miliar rupiah 752.95 .000 200.000 400.000 600.000 800.000 1000.000 ANGGARAN STUNTING 5,922.45 000 2,000 4,000 6,000 8,000 ANGGARAN STUNTING miliar rupiah miliar rupiah PROVINSI KAB/KOTA Sumber Data : Data SIPD -- 21 September 2021, 18.00 WIB.
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia 118.83 91.04 87.02 71.06 62.50 41.62 37.58 35.91 28.07 24.81 24.19 22.27 21.11 17.82 17.74 16.70 16.58 16.21 15.39 15.14 15.13 14.61 14.14 12.75 11.90 11.06 10.20 9.24 8.61 5.87 3.07 2.80 2.06 0.25 0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 120.00 140.00 ANGGARAN STUNTING Rata-rata ANGGARAN STUNTING APBD PROVINSI & KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI TA 2021 Rata-Rata = 26.52 22 Sumber Data: Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2021. miliar rupiah
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia 64.95 42.18 31.48 25.55 23.31 21.71 20.89 17.28 13.57 13.46 11.34 11.02 10.95 9.30 7.84 7.72 7.19 6.93 5.02 4.81 3.62 2.93 2.85 2.76 2.27 1.76 1.72 1.50 1.36 1.23 0.78 0.43 0.35 0.25 0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 ANGGARAN STUNTING Rata-rata ANGGARAN STUNTING APBD PROVINSI TA 2021 Rata-Rata = 11.19 23 Sumber Data: Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2021. miliar rupiah
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia 17.20% 6.33% 4.69% 3.71% 3.36% 2.98% 2.88% 2.60% 2.24% 1.78% 1.72% 1.61% 1.51% 1.44% 1.36% 1.15% 1.09% 0.88% 0.78% 0.73% 0.73% 0.66% 0.57% 0.44% 0.44% 0.41% 0.37% 0.28% 0.24% 0.18% 0.15% 0.10% 0.05% 0.002% 0.00% 2.00% 4.00% 6.00% 8.00% 10.00% 12.00% 14.00% 16.00% 18.00% 20.00% RASIO ANGGARAN STUNTING TERHADAP URUSAN KESEHATAN Rata-rata RASIO ANGGARAN STUNTING TERHADAP URUSAN KESEHATAN APBD PROVINSI TA 2021 Rata-Rata = 1.90% 24 Sumber Data: Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2021. miliar rupiah
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia 21.00 15.60 10.54 9.98 9.68 9.15 6.21 5.87 5.37 5.01 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 ANGGARAN STUNTING RATA-RATA KAB/KOTA ANGGARAN STUNTING APBD KABUPATEN/KOTA TA 2021 Total = 522.94 Rata-Rata = 1.03 10 KABUPATEN/KOTA ANGGARAN STUNTING TERBESAR 10 KABUPATEN/KOTA ANGGARAN STUNTING TERKECIL 488 KABUPATEN/KOTA LAINNYA miliar rupiah 25 Sumber Data: Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2021.
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia RASIO ANGGARAN STUNTING TERHADAP URUSAN KESEHATAN APBD KABUPATEN/KOTA TA 2021 miliar rupiah 26 Sumber Data: Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2021. 21.00 9.98 9.15 1.23 10.54 4.52 2.39 4.54 2.14 1.76 0.03 0.02 0.02 0.05 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 7.44% 6.09% 4.48% 3.07% 2.96% 2.93% 2.65% 2.41% 2.32% 2.21% 0.02% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% -10.00% -8.00% -6.00% -4.00% -2.00% 0.00% 2.00% 4.00% 6.00% 8.00% 10.00% 0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 ANGGARAN STUNTING PERSENTASE TERHADAP URUSAN KESEHATAN 10 KABUPATEN/KOTA RASIO ANGGARAN STUNTING TERBESAR 10 KABUPATEN/KOTA RASIO ANGGARAN STUNTING TERKECIL 488 KABUPATEN/KOTA LAINNYA
@kemendagri @kemendagri @kemendagri_ri TERIMA KASIH

Recommended

Dagri_BIMTEK_Peran-Kabupaten-Kota-Dalam-Melaksanakan-8-Aksi-Konvergensi.pdf
Dagri_BIMTEK_Peran-Kabupaten-Kota-Dalam-Melaksanakan-8-Aksi-Konvergensi.pdfDagri_BIMTEK_Peran-Kabupaten-Kota-Dalam-Melaksanakan-8-Aksi-Konvergensi.pdf
Dagri_BIMTEK_Peran-Kabupaten-Kota-Dalam-Melaksanakan-8-Aksi-Konvergensi.pdfDrHNurFajarAriefMPd
 
MATERI BOK.pptx
MATERI BOK.pptxMATERI BOK.pptx
MATERI BOK.pptxrimaocta2
 
Pedoman Evaluasi AKIP 88-2021.pdf
Pedoman Evaluasi AKIP 88-2021.pdfPedoman Evaluasi AKIP 88-2021.pdf
Pedoman Evaluasi AKIP 88-2021.pdfHairi II
 
Kebijakan Kemendagri dalam Pelaksanaan Aksi Konvergensi - Bangda
Kebijakan Kemendagri dalam Pelaksanaan Aksi Konvergensi - BangdaKebijakan Kemendagri dalam Pelaksanaan Aksi Konvergensi - Bangda
Kebijakan Kemendagri dalam Pelaksanaan Aksi Konvergensi - BangdaTV Desa
 
Peran Kader Posyandu Dalam Penurunan Stunting (tambahan).pptx
Peran Kader Posyandu Dalam Penurunan Stunting (tambahan).pptxPeran Kader Posyandu Dalam Penurunan Stunting (tambahan).pptx
Peran Kader Posyandu Dalam Penurunan Stunting (tambahan).pptxdiah46186
 
Paparan Sosialisasi SBM 2023-ppt.pptx
Paparan Sosialisasi SBM 2023-ppt.pptxPaparan Sosialisasi SBM 2023-ppt.pptx
Paparan Sosialisasi SBM 2023-ppt.pptxpptb2019
 
PAPARAN BPKP.pdf
PAPARAN BPKP.pdfPAPARAN BPKP.pdf
PAPARAN BPKP.pdfBappedaLampungUtara
 
Kader Pembangunan Manusia (kpm)
Kader Pembangunan Manusia (kpm)Kader Pembangunan Manusia (kpm)
Kader Pembangunan Manusia (kpm)Eka Saputra
 

Recommended

Dagri_BIMTEK_Peran-Kabupaten-Kota-Dalam-Melaksanakan-8-Aksi-Konvergensi.pdf
Dagri_BIMTEK_Peran-Kabupaten-Kota-Dalam-Melaksanakan-8-Aksi-Konvergensi.pdfDagri_BIMTEK_Peran-Kabupaten-Kota-Dalam-Melaksanakan-8-Aksi-Konvergensi.pdf
Dagri_BIMTEK_Peran-Kabupaten-Kota-Dalam-Melaksanakan-8-Aksi-Konvergensi.pdfDrHNurFajarAriefMPd
 
MATERI BOK.pptx
MATERI BOK.pptxMATERI BOK.pptx
MATERI BOK.pptxrimaocta2
 
Pedoman Evaluasi AKIP 88-2021.pdf
Pedoman Evaluasi AKIP 88-2021.pdfPedoman Evaluasi AKIP 88-2021.pdf
Pedoman Evaluasi AKIP 88-2021.pdfHairi II
 
Kebijakan Kemendagri dalam Pelaksanaan Aksi Konvergensi - Bangda
Kebijakan Kemendagri dalam Pelaksanaan Aksi Konvergensi - BangdaKebijakan Kemendagri dalam Pelaksanaan Aksi Konvergensi - Bangda
Kebijakan Kemendagri dalam Pelaksanaan Aksi Konvergensi - BangdaTV Desa
 
Peran Kader Posyandu Dalam Penurunan Stunting (tambahan).pptx
Peran Kader Posyandu Dalam Penurunan Stunting (tambahan).pptxPeran Kader Posyandu Dalam Penurunan Stunting (tambahan).pptx
Peran Kader Posyandu Dalam Penurunan Stunting (tambahan).pptxdiah46186
 
Paparan Sosialisasi SBM 2023-ppt.pptx
Paparan Sosialisasi SBM 2023-ppt.pptxPaparan Sosialisasi SBM 2023-ppt.pptx
Paparan Sosialisasi SBM 2023-ppt.pptxpptb2019
 
PAPARAN BPKP.pdf
PAPARAN BPKP.pdfPAPARAN BPKP.pdf
PAPARAN BPKP.pdfBappedaLampungUtara
 
Kader Pembangunan Manusia (kpm)
Kader Pembangunan Manusia (kpm)Kader Pembangunan Manusia (kpm)
Kader Pembangunan Manusia (kpm)Eka Saputra
 
Permendagri 18 tahun 2020 (LPPD & IKK).pdf
Permendagri 18 tahun 2020 (LPPD & IKK).pdfPermendagri 18 tahun 2020 (LPPD & IKK).pdf
Permendagri 18 tahun 2020 (LPPD & IKK).pdfdishubpga
 
Kampung kb wonosobo
Kampung kb wonosoboKampung kb wonosobo
Kampung kb wonosoboPilarEquatorCompany
 
Strategy pembenahan sakip tangerang
Strategy pembenahan sakip tangerangStrategy pembenahan sakip tangerang
Strategy pembenahan sakip tangerangNational Research and Innovation Agency
 
MATERI POKJANAL.pptx
MATERI POKJANAL.pptxMATERI POKJANAL.pptx
MATERI POKJANAL.pptxKesmasDinkesmorowali
 
2020-01-11 Pokok-pokok Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tenta...
2020-01-11 Pokok-pokok Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tenta...2020-01-11 Pokok-pokok Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tenta...
2020-01-11 Pokok-pokok Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tenta...Ahmad Abdul Haq
 
Juknis JFP 2022
Juknis JFP 2022Juknis JFP 2022
Juknis JFP 2022Dadang Solihin
 
TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTANTATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTANSiti Sahati
 
1._PPT_Overview_Pendampingan_Keluarga_dalam_Percepatan_Penurunan_Stunting.pptx
1._PPT_Overview_Pendampingan_Keluarga_dalam_Percepatan_Penurunan_Stunting.pptx1._PPT_Overview_Pendampingan_Keluarga_dalam_Percepatan_Penurunan_Stunting.pptx
1._PPT_Overview_Pendampingan_Keluarga_dalam_Percepatan_Penurunan_Stunting.pptxObenkRahman1
 
Pedoman Administrasi Desa
Pedoman Administrasi Desa Pedoman Administrasi Desa
Pedoman Administrasi Desa Sukardi Juniardi
 
Kader pembangunan manusia
Kader pembangunan manusiaKader pembangunan manusia
Kader pembangunan manusiaSalim SAg
 
3. Peran strategis Kampung Keluarga Berkualitas.pptx
3. Peran strategis Kampung Keluarga Berkualitas.pptx3. Peran strategis Kampung Keluarga Berkualitas.pptx
3. Peran strategis Kampung Keluarga Berkualitas.pptxninapili1
 
Rumah Data Kependudukan Anindita Bogor.pdf
Rumah Data Kependudukan Anindita Bogor.pdfRumah Data Kependudukan Anindita Bogor.pdf
Rumah Data Kependudukan Anindita Bogor.pdfAnindita Dyah Sekarpuri
 
2. Kemendes - Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.pptx
2. Kemendes - Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.pptx2. Kemendes - Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.pptx
2. Kemendes - Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.pptxSuwantoSribhawono
 
MATERI LOKMIN TPPS(10) 26 DES 2022_Rev.pptx
MATERI LOKMIN TPPS(10) 26 DES 2022_Rev.pptxMATERI LOKMIN TPPS(10) 26 DES 2022_Rev.pptx
MATERI LOKMIN TPPS(10) 26 DES 2022_Rev.pptxWawanRahmawan7
 
Arah kebijakan perencanaan pembangunan desa
Arah kebijakan perencanaan pembangunan desa Arah kebijakan perencanaan pembangunan desa
Arah kebijakan perencanaan pembangunan desa Dodik Mer
 
Materi_Gambaran_Umum_dan_Kebijakan_Pengelolaan_Keuangan_Desa.ppt
Materi_Gambaran_Umum_dan_Kebijakan_Pengelolaan_Keuangan_Desa.pptMateri_Gambaran_Umum_dan_Kebijakan_Pengelolaan_Keuangan_Desa.ppt
Materi_Gambaran_Umum_dan_Kebijakan_Pengelolaan_Keuangan_Desa.pptswanggie
 
4. Kampung Keluarga Berkualitas.pptx
4. Kampung Keluarga Berkualitas.pptx4. Kampung Keluarga Berkualitas.pptx
4. Kampung Keluarga Berkualitas.pptxYANTISAMOSIR1
 
Reformulasi IKPA TA 2022
Reformulasi IKPA TA 2022Reformulasi IKPA TA 2022
Reformulasi IKPA TA 2022MEsatoAriq1
 
Juknis Dak BKKBN 2022 - Petunjuk Teknis Penggunaan DAK BKKBN 2022
Juknis Dak BKKBN 2022 - Petunjuk Teknis Penggunaan DAK BKKBN 2022Juknis Dak BKKBN 2022 - Petunjuk Teknis Penggunaan DAK BKKBN 2022
Juknis Dak BKKBN 2022 - Petunjuk Teknis Penggunaan DAK BKKBN 2022Penyalur Alat Kesehatan
 
Sakip Menpan RB
Sakip Menpan RBSakip Menpan RB
Sakip Menpan RBDr .Maizar Radjin, SE., M.Ak., QIA., QRMA, CRGP
 
Webinar-PAUD_Dirjen_Bangda_KONVERGENSI-PEMENUHAN-LAYANAN-PENDIDIKAN-ANAK-USIA...
Webinar-PAUD_Dirjen_Bangda_KONVERGENSI-PEMENUHAN-LAYANAN-PENDIDIKAN-ANAK-USIA...Webinar-PAUD_Dirjen_Bangda_KONVERGENSI-PEMENUHAN-LAYANAN-PENDIDIKAN-ANAK-USIA...
Webinar-PAUD_Dirjen_Bangda_KONVERGENSI-PEMENUHAN-LAYANAN-PENDIDIKAN-ANAK-USIA...athyka1
 
Lampiran permendagri-no.-37-tahun-2012 137-2
Lampiran permendagri-no.-37-tahun-2012 137-2Lampiran permendagri-no.-37-tahun-2012 137-2
Lampiran permendagri-no.-37-tahun-2012 137-2Nandang Sukmara
 

More Related Content

What's hot

Permendagri 18 tahun 2020 (LPPD & IKK).pdf
Permendagri 18 tahun 2020 (LPPD & IKK).pdfPermendagri 18 tahun 2020 (LPPD & IKK).pdf
Permendagri 18 tahun 2020 (LPPD & IKK).pdfdishubpga
 
2020-01-11 Pokok-pokok Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tenta...
2020-01-11 Pokok-pokok Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tenta...2020-01-11 Pokok-pokok Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tenta...
2020-01-11 Pokok-pokok Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tenta...Ahmad Abdul Haq
 
TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTANTATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTANSiti Sahati
 
1._PPT_Overview_Pendampingan_Keluarga_dalam_Percepatan_Penurunan_Stunting.pptx
1._PPT_Overview_Pendampingan_Keluarga_dalam_Percepatan_Penurunan_Stunting.pptx1._PPT_Overview_Pendampingan_Keluarga_dalam_Percepatan_Penurunan_Stunting.pptx
1._PPT_Overview_Pendampingan_Keluarga_dalam_Percepatan_Penurunan_Stunting.pptxObenkRahman1
 
Pedoman Administrasi Desa
Pedoman Administrasi Desa Pedoman Administrasi Desa
Pedoman Administrasi Desa Sukardi Juniardi
 
Kader pembangunan manusia
Kader pembangunan manusiaKader pembangunan manusia
Kader pembangunan manusiaSalim SAg
 
3. Peran strategis Kampung Keluarga Berkualitas.pptx
3. Peran strategis Kampung Keluarga Berkualitas.pptx3. Peran strategis Kampung Keluarga Berkualitas.pptx
3. Peran strategis Kampung Keluarga Berkualitas.pptxninapili1
 
Rumah Data Kependudukan Anindita Bogor.pdf
Rumah Data Kependudukan Anindita Bogor.pdfRumah Data Kependudukan Anindita Bogor.pdf
Rumah Data Kependudukan Anindita Bogor.pdfAnindita Dyah Sekarpuri
 
2. Kemendes - Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.pptx
2. Kemendes - Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.pptx2. Kemendes - Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.pptx
2. Kemendes - Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.pptxSuwantoSribhawono
 
MATERI LOKMIN TPPS(10) 26 DES 2022_Rev.pptx
MATERI LOKMIN TPPS(10) 26 DES 2022_Rev.pptxMATERI LOKMIN TPPS(10) 26 DES 2022_Rev.pptx
MATERI LOKMIN TPPS(10) 26 DES 2022_Rev.pptxWawanRahmawan7
 
Arah kebijakan perencanaan pembangunan desa
Arah kebijakan perencanaan pembangunan desa Arah kebijakan perencanaan pembangunan desa
Arah kebijakan perencanaan pembangunan desa Dodik Mer
 
Materi_Gambaran_Umum_dan_Kebijakan_Pengelolaan_Keuangan_Desa.ppt
Materi_Gambaran_Umum_dan_Kebijakan_Pengelolaan_Keuangan_Desa.pptMateri_Gambaran_Umum_dan_Kebijakan_Pengelolaan_Keuangan_Desa.ppt
Materi_Gambaran_Umum_dan_Kebijakan_Pengelolaan_Keuangan_Desa.pptswanggie
 
4. Kampung Keluarga Berkualitas.pptx
4. Kampung Keluarga Berkualitas.pptx4. Kampung Keluarga Berkualitas.pptx
4. Kampung Keluarga Berkualitas.pptxYANTISAMOSIR1
 
Reformulasi IKPA TA 2022
Reformulasi IKPA TA 2022Reformulasi IKPA TA 2022
Reformulasi IKPA TA 2022MEsatoAriq1
 
Juknis Dak BKKBN 2022 - Petunjuk Teknis Penggunaan DAK BKKBN 2022
Juknis Dak BKKBN 2022 - Petunjuk Teknis Penggunaan DAK BKKBN 2022Juknis Dak BKKBN 2022 - Petunjuk Teknis Penggunaan DAK BKKBN 2022
Juknis Dak BKKBN 2022 - Petunjuk Teknis Penggunaan DAK BKKBN 2022Penyalur Alat Kesehatan
 

What's hot (20)

Permendagri 18 tahun 2020 (LPPD & IKK).pdf
Permendagri 18 tahun 2020 (LPPD & IKK).pdfPermendagri 18 tahun 2020 (LPPD & IKK).pdf
Permendagri 18 tahun 2020 (LPPD & IKK).pdf
 
Kampung kb wonosobo
Kampung kb wonosoboKampung kb wonosobo
Kampung kb wonosobo
 
Strategy pembenahan sakip tangerang
Strategy pembenahan sakip tangerangStrategy pembenahan sakip tangerang
Strategy pembenahan sakip tangerang
 
MATERI POKJANAL.pptx
MATERI POKJANAL.pptxMATERI POKJANAL.pptx
MATERI POKJANAL.pptx
 
2020-01-11 Pokok-pokok Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tenta...
2020-01-11 Pokok-pokok Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tenta...2020-01-11 Pokok-pokok Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tenta...
2020-01-11 Pokok-pokok Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tenta...
 
Juknis JFP 2022
Juknis JFP 2022Juknis JFP 2022
Juknis JFP 2022
 
TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTANTATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
 
1._PPT_Overview_Pendampingan_Keluarga_dalam_Percepatan_Penurunan_Stunting.pptx
1._PPT_Overview_Pendampingan_Keluarga_dalam_Percepatan_Penurunan_Stunting.pptx1._PPT_Overview_Pendampingan_Keluarga_dalam_Percepatan_Penurunan_Stunting.pptx
1._PPT_Overview_Pendampingan_Keluarga_dalam_Percepatan_Penurunan_Stunting.pptx
 
Pedoman Administrasi Desa
Pedoman Administrasi Desa Pedoman Administrasi Desa
Pedoman Administrasi Desa
 
Kader pembangunan manusia
Kader pembangunan manusiaKader pembangunan manusia
Kader pembangunan manusia
 
3. Peran strategis Kampung Keluarga Berkualitas.pptx
3. Peran strategis Kampung Keluarga Berkualitas.pptx3. Peran strategis Kampung Keluarga Berkualitas.pptx
3. Peran strategis Kampung Keluarga Berkualitas.pptx
 
Rumah Data Kependudukan Anindita Bogor.pdf
Rumah Data Kependudukan Anindita Bogor.pdfRumah Data Kependudukan Anindita Bogor.pdf
Rumah Data Kependudukan Anindita Bogor.pdf
 
2. Kemendes - Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.pptx
2. Kemendes - Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.pptx2. Kemendes - Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.pptx
2. Kemendes - Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.pptx
 
MATERI LOKMIN TPPS(10) 26 DES 2022_Rev.pptx
MATERI LOKMIN TPPS(10) 26 DES 2022_Rev.pptxMATERI LOKMIN TPPS(10) 26 DES 2022_Rev.pptx
MATERI LOKMIN TPPS(10) 26 DES 2022_Rev.pptx
 
Arah kebijakan perencanaan pembangunan desa
Arah kebijakan perencanaan pembangunan desa Arah kebijakan perencanaan pembangunan desa
Arah kebijakan perencanaan pembangunan desa
 
Materi_Gambaran_Umum_dan_Kebijakan_Pengelolaan_Keuangan_Desa.ppt
Materi_Gambaran_Umum_dan_Kebijakan_Pengelolaan_Keuangan_Desa.pptMateri_Gambaran_Umum_dan_Kebijakan_Pengelolaan_Keuangan_Desa.ppt
Materi_Gambaran_Umum_dan_Kebijakan_Pengelolaan_Keuangan_Desa.ppt
 
4. Kampung Keluarga Berkualitas.pptx
4. Kampung Keluarga Berkualitas.pptx4. Kampung Keluarga Berkualitas.pptx
4. Kampung Keluarga Berkualitas.pptx
 
Reformulasi IKPA TA 2022
Reformulasi IKPA TA 2022Reformulasi IKPA TA 2022
Reformulasi IKPA TA 2022
 
Juknis Dak BKKBN 2022 - Petunjuk Teknis Penggunaan DAK BKKBN 2022
Juknis Dak BKKBN 2022 - Petunjuk Teknis Penggunaan DAK BKKBN 2022Juknis Dak BKKBN 2022 - Petunjuk Teknis Penggunaan DAK BKKBN 2022
Juknis Dak BKKBN 2022 - Petunjuk Teknis Penggunaan DAK BKKBN 2022
 
Sakip Menpan RB
Sakip Menpan RBSakip Menpan RB
Sakip Menpan RB
 

Similar to Strategi Penurunan Stunting.pptx

Webinar-PAUD_Dirjen_Bangda_KONVERGENSI-PEMENUHAN-LAYANAN-PENDIDIKAN-ANAK-USIA...
Webinar-PAUD_Dirjen_Bangda_KONVERGENSI-PEMENUHAN-LAYANAN-PENDIDIKAN-ANAK-USIA...Webinar-PAUD_Dirjen_Bangda_KONVERGENSI-PEMENUHAN-LAYANAN-PENDIDIKAN-ANAK-USIA...
Webinar-PAUD_Dirjen_Bangda_KONVERGENSI-PEMENUHAN-LAYANAN-PENDIDIKAN-ANAK-USIA...athyka1
 
Lampiran permendagri-no.-37-tahun-2012 137-2
Lampiran permendagri-no.-37-tahun-2012 137-2Lampiran permendagri-no.-37-tahun-2012 137-2
Lampiran permendagri-no.-37-tahun-2012 137-2Nandang Sukmara
 
Kebijakan Umum Anggaran (Kua) induk 2017 08nov2016
Kebijakan Umum Anggaran (Kua) induk 2017 08nov2016Kebijakan Umum Anggaran (Kua) induk 2017 08nov2016
Kebijakan Umum Anggaran (Kua) induk 2017 08nov2016Tidore Tidore
 
[02] MATERI PAPARAN BAPAK ARIFIN KEMENTERIAN DALAM NEGERI.pdf.pptx
[02] MATERI PAPARAN BAPAK ARIFIN KEMENTERIAN DALAM NEGERI.pdf.pptx[02] MATERI PAPARAN BAPAK ARIFIN KEMENTERIAN DALAM NEGERI.pdf.pptx
[02] MATERI PAPARAN BAPAK ARIFIN KEMENTERIAN DALAM NEGERI.pdf.pptxhakim922189
 
Paparan Kemendes, 7 Desember 2021, Afif.pptx
Paparan Kemendes, 7 Desember 2021, Afif.pptxPaparan Kemendes, 7 Desember 2021, Afif.pptx
Paparan Kemendes, 7 Desember 2021, Afif.pptxaparaturpemdes
 
juknis pelaksanaan konvergensi stunting yang mencakup berbagai aspek pelaksanaan
juknis pelaksanaan konvergensi stunting yang mencakup berbagai aspek pelaksanaanjuknis pelaksanaan konvergensi stunting yang mencakup berbagai aspek pelaksanaan
juknis pelaksanaan konvergensi stunting yang mencakup berbagai aspek pelaksanaanadee49
 
SOSIALISASI BKB HIU.pptx
SOSIALISASI BKB HIU.pptxSOSIALISASI BKB HIU.pptx
SOSIALISASI BKB HIU.pptxatikah sari
 
Lampiran permendagri no. 27 tahun 2013 230 2
Lampiran permendagri no. 27 tahun 2013 230 2Lampiran permendagri no. 27 tahun 2013 230 2
Lampiran permendagri no. 27 tahun 2013 230 2weni chris
 
Arah kebijakan Pembangunan Provinsi Sulawesi Barat
Arah kebijakan Pembangunan Provinsi Sulawesi BaratArah kebijakan Pembangunan Provinsi Sulawesi Barat
Arah kebijakan Pembangunan Provinsi Sulawesi BaratMuh Saleh
 
MATERI KADIS STUNTING 3 Agustus 2022 - Copy.pptx
MATERI KADIS STUNTING 3 Agustus 2022 - Copy.pptxMATERI KADIS STUNTING 3 Agustus 2022 - Copy.pptx
MATERI KADIS STUNTING 3 Agustus 2022 - Copy.pptxKesgaGiziPayakumbuh
 
LUSIARTI -Sosialisasi-Permendagri-86-Tahun-2017.pptx
LUSIARTI -Sosialisasi-Permendagri-86-Tahun-2017.pptxLUSIARTI -Sosialisasi-Permendagri-86-Tahun-2017.pptx
LUSIARTI -Sosialisasi-Permendagri-86-Tahun-2017.pptxilusiDigulSelatan
 
MATERI PM DATA PEMANTAUAN & EVALUASI 03 MARET 2023 (SATGAS).pptx
MATERI PM DATA PEMANTAUAN & EVALUASI 03 MARET 2023 (SATGAS).pptxMATERI PM DATA PEMANTAUAN & EVALUASI 03 MARET 2023 (SATGAS).pptx
MATERI PM DATA PEMANTAUAN & EVALUASI 03 MARET 2023 (SATGAS).pptxEkaFitriyawati1
 
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi BaratRencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi BaratMuh Saleh
 
PRESENTASI_-_PENGELOLAAN_KEUDA.pptx
PRESENTASI_-_PENGELOLAAN_KEUDA.pptxPRESENTASI_-_PENGELOLAAN_KEUDA.pptx
PRESENTASI_-_PENGELOLAAN_KEUDA.pptxAufarIsyraqi1
 
Paparan Permendagri No. 27 Tahun 2021 Provinsi Kepri - Dirjen.pptx
Paparan Permendagri No. 27 Tahun 2021 Provinsi Kepri - Dirjen.pptxPaparan Permendagri No. 27 Tahun 2021 Provinsi Kepri - Dirjen.pptx
Paparan Permendagri No. 27 Tahun 2021 Provinsi Kepri - Dirjen.pptxReshaNesia2
 
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 201...
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 201...Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 201...
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 201...Muh Saleh
 
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat T...
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat T...Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat T...
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat T...Muh Saleh
 
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas kesehatan Provinsi Su...
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas kesehatan Provinsi Su...Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas kesehatan Provinsi Su...
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas kesehatan Provinsi Su...Muh Saleh
 
Perpres Nomor 72 Tahun 2021.pdf
Perpres Nomor 72 Tahun 2021.pdfPerpres Nomor 72 Tahun 2021.pdf
Perpres Nomor 72 Tahun 2021.pdfsaifulibrahim5
 
Perpres Nomor 72 Tahun 2021_Tentang Percepatan Penurunan Sunting.pdf
Perpres Nomor 72 Tahun 2021_Tentang Percepatan Penurunan Sunting.pdfPerpres Nomor 72 Tahun 2021_Tentang Percepatan Penurunan Sunting.pdf
Perpres Nomor 72 Tahun 2021_Tentang Percepatan Penurunan Sunting.pdfTaruliRohanaSinaga1
 

Similar to Strategi Penurunan Stunting.pptx (20)

Webinar-PAUD_Dirjen_Bangda_KONVERGENSI-PEMENUHAN-LAYANAN-PENDIDIKAN-ANAK-USIA...
Webinar-PAUD_Dirjen_Bangda_KONVERGENSI-PEMENUHAN-LAYANAN-PENDIDIKAN-ANAK-USIA...Webinar-PAUD_Dirjen_Bangda_KONVERGENSI-PEMENUHAN-LAYANAN-PENDIDIKAN-ANAK-USIA...
Webinar-PAUD_Dirjen_Bangda_KONVERGENSI-PEMENUHAN-LAYANAN-PENDIDIKAN-ANAK-USIA...
 
Lampiran permendagri-no.-37-tahun-2012 137-2
Lampiran permendagri-no.-37-tahun-2012 137-2Lampiran permendagri-no.-37-tahun-2012 137-2
Lampiran permendagri-no.-37-tahun-2012 137-2
 
Kebijakan Umum Anggaran (Kua) induk 2017 08nov2016
Kebijakan Umum Anggaran (Kua) induk 2017 08nov2016Kebijakan Umum Anggaran (Kua) induk 2017 08nov2016
Kebijakan Umum Anggaran (Kua) induk 2017 08nov2016
 
[02] MATERI PAPARAN BAPAK ARIFIN KEMENTERIAN DALAM NEGERI.pdf.pptx
[02] MATERI PAPARAN BAPAK ARIFIN KEMENTERIAN DALAM NEGERI.pdf.pptx[02] MATERI PAPARAN BAPAK ARIFIN KEMENTERIAN DALAM NEGERI.pdf.pptx
[02] MATERI PAPARAN BAPAK ARIFIN KEMENTERIAN DALAM NEGERI.pdf.pptx
 
Paparan Kemendes, 7 Desember 2021, Afif.pptx
Paparan Kemendes, 7 Desember 2021, Afif.pptxPaparan Kemendes, 7 Desember 2021, Afif.pptx
Paparan Kemendes, 7 Desember 2021, Afif.pptx
 
juknis pelaksanaan konvergensi stunting yang mencakup berbagai aspek pelaksanaan
juknis pelaksanaan konvergensi stunting yang mencakup berbagai aspek pelaksanaanjuknis pelaksanaan konvergensi stunting yang mencakup berbagai aspek pelaksanaan
juknis pelaksanaan konvergensi stunting yang mencakup berbagai aspek pelaksanaan
 
SOSIALISASI BKB HIU.pptx
SOSIALISASI BKB HIU.pptxSOSIALISASI BKB HIU.pptx
SOSIALISASI BKB HIU.pptx
 
Lampiran permendagri no. 27 tahun 2013 230 2
Lampiran permendagri no. 27 tahun 2013 230 2Lampiran permendagri no. 27 tahun 2013 230 2
Lampiran permendagri no. 27 tahun 2013 230 2
 
Arah kebijakan Pembangunan Provinsi Sulawesi Barat
Arah kebijakan Pembangunan Provinsi Sulawesi BaratArah kebijakan Pembangunan Provinsi Sulawesi Barat
Arah kebijakan Pembangunan Provinsi Sulawesi Barat
 
MATERI KADIS STUNTING 3 Agustus 2022 - Copy.pptx
MATERI KADIS STUNTING 3 Agustus 2022 - Copy.pptxMATERI KADIS STUNTING 3 Agustus 2022 - Copy.pptx
MATERI KADIS STUNTING 3 Agustus 2022 - Copy.pptx
 
LUSIARTI -Sosialisasi-Permendagri-86-Tahun-2017.pptx
LUSIARTI -Sosialisasi-Permendagri-86-Tahun-2017.pptxLUSIARTI -Sosialisasi-Permendagri-86-Tahun-2017.pptx
LUSIARTI -Sosialisasi-Permendagri-86-Tahun-2017.pptx
 
MATERI PM DATA PEMANTAUAN & EVALUASI 03 MARET 2023 (SATGAS).pptx
MATERI PM DATA PEMANTAUAN & EVALUASI 03 MARET 2023 (SATGAS).pptxMATERI PM DATA PEMANTAUAN & EVALUASI 03 MARET 2023 (SATGAS).pptx
MATERI PM DATA PEMANTAUAN & EVALUASI 03 MARET 2023 (SATGAS).pptx
 
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi BaratRencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat
 
PRESENTASI_-_PENGELOLAAN_KEUDA.pptx
PRESENTASI_-_PENGELOLAAN_KEUDA.pptxPRESENTASI_-_PENGELOLAAN_KEUDA.pptx
PRESENTASI_-_PENGELOLAAN_KEUDA.pptx
 
Paparan Permendagri No. 27 Tahun 2021 Provinsi Kepri - Dirjen.pptx
Paparan Permendagri No. 27 Tahun 2021 Provinsi Kepri - Dirjen.pptxPaparan Permendagri No. 27 Tahun 2021 Provinsi Kepri - Dirjen.pptx
Paparan Permendagri No. 27 Tahun 2021 Provinsi Kepri - Dirjen.pptx
 
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 201...
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 201...Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 201...
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 201...
 
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat T...
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat T...Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat T...
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat T...
 
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas kesehatan Provinsi Su...
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas kesehatan Provinsi Su...Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas kesehatan Provinsi Su...
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas kesehatan Provinsi Su...
 
Perpres Nomor 72 Tahun 2021.pdf
Perpres Nomor 72 Tahun 2021.pdfPerpres Nomor 72 Tahun 2021.pdf
Perpres Nomor 72 Tahun 2021.pdf
 
Perpres Nomor 72 Tahun 2021_Tentang Percepatan Penurunan Sunting.pdf
Perpres Nomor 72 Tahun 2021_Tentang Percepatan Penurunan Sunting.pdfPerpres Nomor 72 Tahun 2021_Tentang Percepatan Penurunan Sunting.pdf
Perpres Nomor 72 Tahun 2021_Tentang Percepatan Penurunan Sunting.pdf
 

More from Pemkot prabumulih

GERMAS PRABUMULIH KABID.pptx
GERMAS PRABUMULIH KABID.pptxGERMAS PRABUMULIH KABID.pptx
GERMAS PRABUMULIH KABID.pptxPemkot prabumulih
 
Kebijakan Pemerintah Desa Ramah Perempuan dan Anak.pptx
Kebijakan Pemerintah Desa Ramah Perempuan dan Anak.pptxKebijakan Pemerintah Desa Ramah Perempuan dan Anak.pptx
Kebijakan Pemerintah Desa Ramah Perempuan dan Anak.pptxPemkot prabumulih
 
Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Cegah Stunting Gizi Remaja.ppt.pptx
Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Cegah Stunting Gizi Remaja.ppt.pptxGerakan Masyarakat Hidup Sehat Cegah Stunting Gizi Remaja.ppt.pptx
Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Cegah Stunting Gizi Remaja.ppt.pptxPemkot prabumulih
 
DETEKSI DINI PENYAKIT HIPERTANSI,JANTUNG DAN DM PAPARAN.pptx
DETEKSI DINI PENYAKIT HIPERTANSI,JANTUNG DAN DM PAPARAN.pptxDETEKSI DINI PENYAKIT HIPERTANSI,JANTUNG DAN DM PAPARAN.pptx
DETEKSI DINI PENYAKIT HIPERTANSI,JANTUNG DAN DM PAPARAN.pptxPemkot prabumulih
 
Optimalisasi Tribina di SIGA.pptx
Optimalisasi Tribina di SIGA.pptxOptimalisasi Tribina di SIGA.pptx
Optimalisasi Tribina di SIGA.pptxPemkot prabumulih
 
CAPAIAN KINERJA STUNTING PRABUMULIH.pptx
CAPAIAN KINERJA STUNTING PRABUMULIH.pptxCAPAIAN KINERJA STUNTING PRABUMULIH.pptx
CAPAIAN KINERJA STUNTING PRABUMULIH.pptxPemkot prabumulih
 
AKSI CEGAH STUNTING MATERI PRABUMUIH.pptx
AKSI CEGAH STUNTING MATERI PRABUMUIH.pptxAKSI CEGAH STUNTING MATERI PRABUMUIH.pptx
AKSI CEGAH STUNTING MATERI PRABUMUIH.pptxPemkot prabumulih
 
PENGEMBANGAN KEPRIBADIAN.pptx
PENGEMBANGAN KEPRIBADIAN.pptxPENGEMBANGAN KEPRIBADIAN.pptx
PENGEMBANGAN KEPRIBADIAN.pptxPemkot prabumulih
 
AKSI KONVERGENSI SUMSEL.pptx
AKSI KONVERGENSI SUMSEL.pptxAKSI KONVERGENSI SUMSEL.pptx
AKSI KONVERGENSI SUMSEL.pptxPemkot prabumulih
 
Pemberdayaan Kampung Keluarga Berkualitas.pptx
Pemberdayaan Kampung Keluarga Berkualitas.pptxPemberdayaan Kampung Keluarga Berkualitas.pptx
Pemberdayaan Kampung Keluarga Berkualitas.pptxPemkot prabumulih
 
Konsep Dasar Stunting dan 1000 HPK.pptx
Konsep Dasar Stunting dan 1000 HPK.pptxKonsep Dasar Stunting dan 1000 HPK.pptx
Konsep Dasar Stunting dan 1000 HPK.pptxPemkot prabumulih
 
Mekanisme Kerja TPK 2023.pptx
Mekanisme Kerja TPK 2023.pptxMekanisme Kerja TPK 2023.pptx
Mekanisme Kerja TPK 2023.pptxPemkot prabumulih
 
Komunikasi Antar Pribadi (KAP) dalam Pendampingan Keluarga.pptx
Komunikasi Antar Pribadi (KAP) dalam Pendampingan Keluarga.pptxKomunikasi Antar Pribadi (KAP) dalam Pendampingan Keluarga.pptx
Komunikasi Antar Pribadi (KAP) dalam Pendampingan Keluarga.pptxPemkot prabumulih
 
Delapan Langkah Meningkatkan enghasilan Keluarga.pptx
Delapan Langkah Meningkatkan enghasilan Keluarga.pptxDelapan Langkah Meningkatkan enghasilan Keluarga.pptx
Delapan Langkah Meningkatkan enghasilan Keluarga.pptxPemkot prabumulih
 
Presentasi Seminasling Endang mintaria
Presentasi Seminasling Endang mintariaPresentasi Seminasling Endang mintaria
Presentasi Seminasling Endang mintariaPemkot prabumulih
 

More from Pemkot prabumulih (19)

GERMAS PRABUMULIH KABID.pptx
GERMAS PRABUMULIH KABID.pptxGERMAS PRABUMULIH KABID.pptx
GERMAS PRABUMULIH KABID.pptx
 
Kebijakan Pemerintah Desa Ramah Perempuan dan Anak.pptx
Kebijakan Pemerintah Desa Ramah Perempuan dan Anak.pptxKebijakan Pemerintah Desa Ramah Perempuan dan Anak.pptx
Kebijakan Pemerintah Desa Ramah Perempuan dan Anak.pptx
 
Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Cegah Stunting Gizi Remaja.ppt.pptx
Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Cegah Stunting Gizi Remaja.ppt.pptxGerakan Masyarakat Hidup Sehat Cegah Stunting Gizi Remaja.ppt.pptx
Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Cegah Stunting Gizi Remaja.ppt.pptx
 
DETEKSI DINI PENYAKIT HIPERTANSI,JANTUNG DAN DM PAPARAN.pptx
DETEKSI DINI PENYAKIT HIPERTANSI,JANTUNG DAN DM PAPARAN.pptxDETEKSI DINI PENYAKIT HIPERTANSI,JANTUNG DAN DM PAPARAN.pptx
DETEKSI DINI PENYAKIT HIPERTANSI,JANTUNG DAN DM PAPARAN.pptx
 
Gerakan Pangan Mandiri.pptx
Gerakan Pangan Mandiri.pptxGerakan Pangan Mandiri.pptx
Gerakan Pangan Mandiri.pptx
 
Optimalisasi Tribina di SIGA.pptx
Optimalisasi Tribina di SIGA.pptxOptimalisasi Tribina di SIGA.pptx
Optimalisasi Tribina di SIGA.pptx
 
CAPAIAN KINERJA STUNTING PRABUMULIH.pptx
CAPAIAN KINERJA STUNTING PRABUMULIH.pptxCAPAIAN KINERJA STUNTING PRABUMULIH.pptx
CAPAIAN KINERJA STUNTING PRABUMULIH.pptx
 
AKSI CEGAH STUNTING MATERI PRABUMUIH.pptx
AKSI CEGAH STUNTING MATERI PRABUMUIH.pptxAKSI CEGAH STUNTING MATERI PRABUMUIH.pptx
AKSI CEGAH STUNTING MATERI PRABUMUIH.pptx
 
MATERI BELA NEGARA.pptx
MATERI BELA NEGARA.pptxMATERI BELA NEGARA.pptx
MATERI BELA NEGARA.pptx
 
paparanbahayanarkoba.pptx
paparanbahayanarkoba.pptxpaparanbahayanarkoba.pptx
paparanbahayanarkoba.pptx
 
PENGEMBANGAN KEPRIBADIAN.pptx
PENGEMBANGAN KEPRIBADIAN.pptxPENGEMBANGAN KEPRIBADIAN.pptx
PENGEMBANGAN KEPRIBADIAN.pptx
 
AKSI KONVERGENSI SUMSEL.pptx
AKSI KONVERGENSI SUMSEL.pptxAKSI KONVERGENSI SUMSEL.pptx
AKSI KONVERGENSI SUMSEL.pptx
 
Pemberdayaan Kampung Keluarga Berkualitas.pptx
Pemberdayaan Kampung Keluarga Berkualitas.pptxPemberdayaan Kampung Keluarga Berkualitas.pptx
Pemberdayaan Kampung Keluarga Berkualitas.pptx
 
Konsep Dasar Stunting dan 1000 HPK.pptx
Konsep Dasar Stunting dan 1000 HPK.pptxKonsep Dasar Stunting dan 1000 HPK.pptx
Konsep Dasar Stunting dan 1000 HPK.pptx
 
Mekanisme Kerja TPK 2023.pptx
Mekanisme Kerja TPK 2023.pptxMekanisme Kerja TPK 2023.pptx
Mekanisme Kerja TPK 2023.pptx
 
Komunikasi Antar Pribadi (KAP) dalam Pendampingan Keluarga.pptx
Komunikasi Antar Pribadi (KAP) dalam Pendampingan Keluarga.pptxKomunikasi Antar Pribadi (KAP) dalam Pendampingan Keluarga.pptx
Komunikasi Antar Pribadi (KAP) dalam Pendampingan Keluarga.pptx
 
Delapan Langkah Meningkatkan enghasilan Keluarga.pptx
Delapan Langkah Meningkatkan enghasilan Keluarga.pptxDelapan Langkah Meningkatkan enghasilan Keluarga.pptx
Delapan Langkah Meningkatkan enghasilan Keluarga.pptx
 
Seminar Hasil Penelitian
Seminar Hasil PenelitianSeminar Hasil Penelitian
Seminar Hasil Penelitian
 
Presentasi Seminasling Endang mintaria
Presentasi Seminasling Endang mintariaPresentasi Seminasling Endang mintaria
Presentasi Seminasling Endang mintaria
 

Recently uploaded

Presentasi farmakologi materi hipertensi
Presentasi farmakologi materi hipertensiPresentasi farmakologi materi hipertensi
Presentasi farmakologi materi hipertensissuser1cc42a
 
3. HEACTING LASERASI.ppt pada persalinan
3. HEACTING LASERASI.ppt pada persalinan3. HEACTING LASERASI.ppt pada persalinan
3. HEACTING LASERASI.ppt pada persalinanDwiNormaR
 
TUMBUH KEMBANG KELUARGAaaaaaaaaaaaa.pptx
TUMBUH KEMBANG KELUARGAaaaaaaaaaaaa.pptxTUMBUH KEMBANG KELUARGAaaaaaaaaaaaa.pptx
TUMBUH KEMBANG KELUARGAaaaaaaaaaaaa.pptxTriNurmiyati
 
Sediaan Kream semisolid farmasi Industri.pptx
Sediaan Kream semisolid farmasi Industri.pptxSediaan Kream semisolid farmasi Industri.pptx
Sediaan Kream semisolid farmasi Industri.pptxwisanggeni19
 
Ppt Macroscopic Structure of Skin Rash.pdf
Ppt Macroscopic Structure of Skin Rash.pdfPpt Macroscopic Structure of Skin Rash.pdf
Ppt Macroscopic Structure of Skin Rash.pdfAyundaHennaPelalawan
 
materi kkr dan uks tingkat smp dan sma/ma
materi kkr dan uks tingkat smp dan sma/mamateri kkr dan uks tingkat smp dan sma/ma
materi kkr dan uks tingkat smp dan sma/maGusmaliniEf
 
Toksikologi obat dan macam-macam obat yang toksik dan berbahaya.ppt
Toksikologi obat dan macam-macam obat yang toksik dan berbahaya.pptToksikologi obat dan macam-macam obat yang toksik dan berbahaya.ppt
Toksikologi obat dan macam-macam obat yang toksik dan berbahaya.pptRoniAlfaqih2
 
2. Kebijakan ILP di Posyandu-1234567.pdf
2. Kebijakan ILP di Posyandu-1234567.pdf2. Kebijakan ILP di Posyandu-1234567.pdf
2. Kebijakan ILP di Posyandu-1234567.pdfMeboix
 
1 Konsep Patologi dan Patofisologi.pptx Ilmu Dasar Keperawatan
1 Konsep Patologi dan Patofisologi.pptx Ilmu Dasar Keperawatan1 Konsep Patologi dan Patofisologi.pptx Ilmu Dasar Keperawatan
1 Konsep Patologi dan Patofisologi.pptx Ilmu Dasar KeperawatanHaslianiBaharuddin
 
414325562-Ppt- Keperawatan GawatDarurat Trauma-Abdomen.pptx
414325562-Ppt- Keperawatan GawatDarurat Trauma-Abdomen.pptx414325562-Ppt- Keperawatan GawatDarurat Trauma-Abdomen.pptx
414325562-Ppt- Keperawatan GawatDarurat Trauma-Abdomen.pptxrachmatpawelloi
 
PERAN PERAWAT DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN KELOMPOK 4.ppt
PERAN PERAWAT DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN KELOMPOK 4.pptPERAN PERAWAT DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN KELOMPOK 4.ppt
PERAN PERAWAT DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN KELOMPOK 4.pptbekamalayniasinta
 
konsep komunikasi terapeutik dalam keperawatan.ppt
konsep komunikasi terapeutik dalam keperawatan.pptkonsep komunikasi terapeutik dalam keperawatan.ppt
konsep komunikasi terapeutik dalam keperawatan.pptKianSantang21
 
anatomi fisiologi sistem penginderaan.ppt
anatomi fisiologi sistem penginderaan.pptanatomi fisiologi sistem penginderaan.ppt
anatomi fisiologi sistem penginderaan.pptRoniAlfaqih2
 
2 Adaptasi Sel dan Jejas Sel.pptx Ilmu Dasar Kep
2 Adaptasi Sel dan Jejas Sel.pptx Ilmu Dasar Kep2 Adaptasi Sel dan Jejas Sel.pptx Ilmu Dasar Kep
2 Adaptasi Sel dan Jejas Sel.pptx Ilmu Dasar KepHaslianiBaharuddin
 
serbuk terbagi dan serbuk tabur yang gunakan untuk farmas
serbuk terbagi dan serbuk tabur yang gunakan untuk farmasserbuk terbagi dan serbuk tabur yang gunakan untuk farmas
serbuk terbagi dan serbuk tabur yang gunakan untuk farmasmufida16
 
Toko Jual Alat Bantu Penis Ikat Pinggang 081388333722 Cod Surabaya
Toko Jual Alat Bantu Penis Ikat Pinggang 081388333722 Cod SurabayaToko Jual Alat Bantu Penis Ikat Pinggang 081388333722 Cod Surabaya
Toko Jual Alat Bantu Penis Ikat Pinggang 081388333722 Cod Surabayaajongshopp
 
2.8.2.a Bukti Pemantauan Kegiatan Evaluasi UKME.docx
2.8.2.a Bukti Pemantauan Kegiatan Evaluasi UKME.docx2.8.2.a Bukti Pemantauan Kegiatan Evaluasi UKME.docx
2.8.2.a Bukti Pemantauan Kegiatan Evaluasi UKME.docxpuskesmasseigeringin
 
PPT_ AYU SASKARANI (proposal) fix fix.pdf
PPT_ AYU SASKARANI (proposal) fix fix.pdfPPT_ AYU SASKARANI (proposal) fix fix.pdf
PPT_ AYU SASKARANI (proposal) fix fix.pdfhurufd86
 
Presentasi Pelaporan-Insiden KTD di Rumah Sakit
Presentasi Pelaporan-Insiden KTD di Rumah SakitPresentasi Pelaporan-Insiden KTD di Rumah Sakit
Presentasi Pelaporan-Insiden KTD di Rumah SakitIrfanNersMaulana
 
Asuhan Keperawatan Jiwa Resiko Bunuh Diri
Asuhan Keperawatan Jiwa Resiko Bunuh DiriAsuhan Keperawatan Jiwa Resiko Bunuh Diri
Asuhan Keperawatan Jiwa Resiko Bunuh Diriandi861789
 

Recently uploaded (20)

Presentasi farmakologi materi hipertensi
Presentasi farmakologi materi hipertensiPresentasi farmakologi materi hipertensi
Presentasi farmakologi materi hipertensi
 
3. HEACTING LASERASI.ppt pada persalinan
3. HEACTING LASERASI.ppt pada persalinan3. HEACTING LASERASI.ppt pada persalinan
3. HEACTING LASERASI.ppt pada persalinan
 
TUMBUH KEMBANG KELUARGAaaaaaaaaaaaa.pptx
TUMBUH KEMBANG KELUARGAaaaaaaaaaaaa.pptxTUMBUH KEMBANG KELUARGAaaaaaaaaaaaa.pptx
TUMBUH KEMBANG KELUARGAaaaaaaaaaaaa.pptx
 
Sediaan Kream semisolid farmasi Industri.pptx
Sediaan Kream semisolid farmasi Industri.pptxSediaan Kream semisolid farmasi Industri.pptx
Sediaan Kream semisolid farmasi Industri.pptx
 
Ppt Macroscopic Structure of Skin Rash.pdf
Ppt Macroscopic Structure of Skin Rash.pdfPpt Macroscopic Structure of Skin Rash.pdf
Ppt Macroscopic Structure of Skin Rash.pdf
 
materi kkr dan uks tingkat smp dan sma/ma
materi kkr dan uks tingkat smp dan sma/mamateri kkr dan uks tingkat smp dan sma/ma
materi kkr dan uks tingkat smp dan sma/ma
 
Toksikologi obat dan macam-macam obat yang toksik dan berbahaya.ppt
Toksikologi obat dan macam-macam obat yang toksik dan berbahaya.pptToksikologi obat dan macam-macam obat yang toksik dan berbahaya.ppt
Toksikologi obat dan macam-macam obat yang toksik dan berbahaya.ppt
 
2. Kebijakan ILP di Posyandu-1234567.pdf
2. Kebijakan ILP di Posyandu-1234567.pdf2. Kebijakan ILP di Posyandu-1234567.pdf
2. Kebijakan ILP di Posyandu-1234567.pdf
 
1 Konsep Patologi dan Patofisologi.pptx Ilmu Dasar Keperawatan
1 Konsep Patologi dan Patofisologi.pptx Ilmu Dasar Keperawatan1 Konsep Patologi dan Patofisologi.pptx Ilmu Dasar Keperawatan
1 Konsep Patologi dan Patofisologi.pptx Ilmu Dasar Keperawatan
 
414325562-Ppt- Keperawatan GawatDarurat Trauma-Abdomen.pptx
414325562-Ppt- Keperawatan GawatDarurat Trauma-Abdomen.pptx414325562-Ppt- Keperawatan GawatDarurat Trauma-Abdomen.pptx
414325562-Ppt- Keperawatan GawatDarurat Trauma-Abdomen.pptx
 
PERAN PERAWAT DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN KELOMPOK 4.ppt
PERAN PERAWAT DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN KELOMPOK 4.pptPERAN PERAWAT DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN KELOMPOK 4.ppt
PERAN PERAWAT DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN KELOMPOK 4.ppt
 
konsep komunikasi terapeutik dalam keperawatan.ppt
konsep komunikasi terapeutik dalam keperawatan.pptkonsep komunikasi terapeutik dalam keperawatan.ppt
konsep komunikasi terapeutik dalam keperawatan.ppt
 
anatomi fisiologi sistem penginderaan.ppt
anatomi fisiologi sistem penginderaan.pptanatomi fisiologi sistem penginderaan.ppt
anatomi fisiologi sistem penginderaan.ppt
 
2 Adaptasi Sel dan Jejas Sel.pptx Ilmu Dasar Kep
2 Adaptasi Sel dan Jejas Sel.pptx Ilmu Dasar Kep2 Adaptasi Sel dan Jejas Sel.pptx Ilmu Dasar Kep
2 Adaptasi Sel dan Jejas Sel.pptx Ilmu Dasar Kep
 
serbuk terbagi dan serbuk tabur yang gunakan untuk farmas
serbuk terbagi dan serbuk tabur yang gunakan untuk farmasserbuk terbagi dan serbuk tabur yang gunakan untuk farmas
serbuk terbagi dan serbuk tabur yang gunakan untuk farmas
 
Toko Jual Alat Bantu Penis Ikat Pinggang 081388333722 Cod Surabaya
Toko Jual Alat Bantu Penis Ikat Pinggang 081388333722 Cod SurabayaToko Jual Alat Bantu Penis Ikat Pinggang 081388333722 Cod Surabaya
Toko Jual Alat Bantu Penis Ikat Pinggang 081388333722 Cod Surabaya
 
2.8.2.a Bukti Pemantauan Kegiatan Evaluasi UKME.docx
2.8.2.a Bukti Pemantauan Kegiatan Evaluasi UKME.docx2.8.2.a Bukti Pemantauan Kegiatan Evaluasi UKME.docx
2.8.2.a Bukti Pemantauan Kegiatan Evaluasi UKME.docx
 
PPT_ AYU SASKARANI (proposal) fix fix.pdf
PPT_ AYU SASKARANI (proposal) fix fix.pdfPPT_ AYU SASKARANI (proposal) fix fix.pdf
PPT_ AYU SASKARANI (proposal) fix fix.pdf
 
Presentasi Pelaporan-Insiden KTD di Rumah Sakit
Presentasi Pelaporan-Insiden KTD di Rumah SakitPresentasi Pelaporan-Insiden KTD di Rumah Sakit
Presentasi Pelaporan-Insiden KTD di Rumah Sakit
 
Asuhan Keperawatan Jiwa Resiko Bunuh Diri
Asuhan Keperawatan Jiwa Resiko Bunuh DiriAsuhan Keperawatan Jiwa Resiko Bunuh Diri
Asuhan Keperawatan Jiwa Resiko Bunuh Diri
 

Strategi Penurunan Stunting.pptx

  • 1. @kemendagri @kemendagri @kemendagri_ri DUKUNGAN APBD TERHADAP STRATEGI PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri
  • 2. Peran Strategis Kemendagri POROS Pemerintahan & Politik Dalam Negeri • pelayanan & pemberdayaan masyarkat • pembangunan daerah • Demokrasi • penegakan hukum dan • kesatuan bangsa • Penjabaran Visi, Misi, dan Program sesuai dgn agenda prioritas kerja Presiden dan Wakil Presiden. • Penjabaran Program Operasional KEMENDAGRI • Koordinasi antar K/L secara terpadu Melaksanakan program secara efektif, efisien, bersih berwibawa dlm rangka memperkokoh NKRI Mengelola dan memecahkan berbagai isu strategis UU NO. 23 TAHUN 2014 ttg PEMDA MDN melakukan pembinaan dan pengawasan umum penyelenggaraan pemda secara nasional SASARAN PEMERINTAHAN DAERAH YG BERSIH, EFEKTIF DAN DEMOKRATIS Pasal 373 (1) Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi. (2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota. (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara nasional dikoordinasikan oleh Menteri. Pasal 374 (1) Pembinaan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 373 ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri, menteri teknis, dan kepala lembaga pemerintah nonkementerian. (2) Menteri melakukan pembinaan yang bersifat umum meliputi: a. pembagian Urusan Pemerintahan; b. kelembagaan Daerah; c. kepegawaian pada Perangkat Daerah; d. keuangan Daerah; e. pembangunan Daerah; f. pelayanan publik di Daerah; g. kerja sama Daerah; h. kebijakan Daerah; i. kepala Daerah dan DPRD; dan j. bentuk pembinaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
  • 3. @kemendagri @kemendagri @kemendagri_ri mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi disusun sesuai kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan kemampuan Pendapatan Daerah Penerimaan Daerah merupakan rencana Penerimaan Daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber Penerimaan Daerah dan berdasarkan pada ketentuan PUU Pengeluaran Daerah merupakan rencana Pengeluaran Daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas Penerimaan Daerah dalam jumlah yang cukup disusun dengan mempedomani KUA PPAS yang didasarkan pada RKPD Semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD Setiap Pengeluaran Daerah harus memiliki dasar hukum yang melandasinya PERDA Penerimaan Daerah a. Pendapatan Daerah b. Penerimaan Pembiayaan Daerah Pengeluaran Daerah a. Belanja Daerah b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
  • 4. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia SATU DATA SATU SISTEM Perpres Stranas PK Perpres SPBE Klasifikasi, Kodefikasi & Nomenklatur Perencanaan Pembangunan & Keuangan Daerah Perpres Satu Data PP Standar Akuntansi Pemerintahan 90 70 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah 12 39 54 95 23 PP Pengelolaan Keuda UU Pemerintahan Daerah 71 77 Pedoman Teknis Pengelolaan Keuda DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
  • 5. @kemendagri @kemendagri @kemendagri_ri DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
  • 6. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Kementerian Dalam Negeri Ditjen Bina Keuangan Daerah 9 BATANG TUBUH LAMPIRAN B. Provinsi dan C. Kab/Kota, untuk: 1. Urusan Pemerintahan 2. Bidang 3. Program 4. Kegiatan 5. Sub Kegiatan D. diselaraskan dan dipadukan dengan belanja negara sesuai dengan ketentuan per-uu-an E. Perumpunan Organisasi utk Provinsi F. Perumpunan Organisasi utk Kab/Kota G. Sumber Pendanaan  Dana Umum  Dana Khusus  berdasarkan kode dan data wilayah administrasi pemerintahan sesuai ketentuan per-uu-an.  Provinsi s.d. kecamatan  Kab/Kota s.d. kel/desa 1. Akun 2. Kelompok 3. Jenis 4. Objek 5. Rincian Objek 6. Sub Rincian Objek A. Tata Cara Klasifikasi, Kodefikasi & Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Permendagri No. 86 Tahun 2018 NSPK SPM Aturan tematik terkait PP No. 12 Tahun 2019 PP No. 18 Tahun 2016 & aturan tematik terkait PP No. 71 Tahun 2010 dan PP No. 12 Tahun 2019 Permendagri No. 137 Tahun 2018 PP No. 12 Tahun 2019 & aturan tematik terkait PERENCANAAN PEMBANGUNAN FUNGSI ORGANISASI untuk: H. Neraca (Aset, Kewajiban & Ekuitas) I. Anggaran & LRA (Pendapatan, Belanja & Pembiayaan J. LO (Pendapatan-LO & Beban) SUMBER PENDANAAN KEWILAYAHAN / LOKASI REKENING Landasan Hukum LAMPIRAN KEPMENDAGRI 050-3708 TAHUN 2020 6 @kemendagri @kemendagri @kemendagri_ri DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
  • 7. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Desain Penyusunan Perencanaan Pembangunan Permendagri No. 90/2019 Program Kegiatan Untuk memastikan kesesuaian nomenklatur dengan kewenangan, desain aktifitas baik program maupun kegiatan diterjemahkan dari lampiran UU 23 tahun 2014. Sub Kegiatan diturunkan dari SPM dan NSPK urusan pemerintahan Sub kegiatan merupakan bentuk implementasi dari NSPK pada masing-masing kewenangan Urusan yang jadi kewenangan
  • 8. @kemendagri @kemendagri @kemendagri_ri DUKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022, menegaskan hal sebagai berikut: E. HAL KHUSUS LAINNYA Pemerintah Daerah dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2022, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBD, juga memperhatikan hal khusus lainnya, antara lain: 65. Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) provinsi/kabupaten/kota melalui: a. Penanganan stunting melalui Pemberian Makanan Tambahan (PMT) yang dianggarkan pada SKPD yang secara fungsional terkait penanganan Gizi Buruk. g. Pemerintah Daerah juga dapat menganggarkan dalam bentuk Belanja Hibah yang dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut obyek, rincian obyek dan sub rincian obyek pada program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi PKK dengan prioritas penggunaan mendukung stunting, 74. Pemerintah Daerah mensinergikan program dan kegiatan dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022 dengan kebijakan pemerintah, antara lain: a. Pencapaian SDG’s, seperti: penanggulangan stunting, kesetaraan gender, penanggulangan HIV/AIDS, dan tuberculosis (TBC), malaria, penanggulangan kemiskinan, dan akses penyandang masalah kesejahteraan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, dengan uraian: 1) upaya percepatan penanggulangan stunting sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; bx. Pemerintah Daerah agar dapat mengalokasikan anggaran untuk Peningkatan konsumsi ikan dan penurunan stunting di daerah melalui Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN) sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat ( Butir E Lampiran Permendagri 27 Tahun 2021). DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
  • 9. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia PERATURAN PRESIDEN NOMOR 72 TAHUN 2021 TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING 5PILAR STRANAS Percepatan Penurunan Stunting Perpres 72 Tahun 2021 Peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di kementerian/ lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupatenfkota, dan Pemerintah Desa; PILAR 1 Peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat; PILAR 2 Peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa; PILAR 3 Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat Penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi. Target tujuan pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030 dicapai melalui pelaksanaan 5 (lima) pilar dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting PILAR 4 PILAR 5
  • 10. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia PERATURAN PRESIDEN NOMOR 72 TAHUN 2021 TARGET 2024 TERKAIT PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang mendapatkan tambahan asupan gizi. Persentase ibu hamil yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) Persentase remaja putri yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat Air Susu Ibu (ASI) eksklusif. Persentase anak usia 6-23 bulan yang mendapat Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI). Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang memperoleh imunisasi dasar lengkap. Target Intervensi Spesifik (Penyebab Langsung Stunting) Target Intervensi Sensitif (Penyebab Tidak Langsung Stunting 90% 80% 58% 80% 80% 90% 90% 90% 90% Persentase pelayanan Keluarga Berencana (KB) pascapersalinan. Persentase kehamilan yang tidak diinginkan. Cakupan calon Pasangan Usia Subur (PUS) yang memperoleh pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari pelayanan nikah. Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak di kabupaten/kota lokasi prioritas. Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi (air limbah domestik) layak di kabupatenlkota lokasi prioritas. Cakupan Bantuan Jaminan Nasional. Penerima Iuran (PBI) Kesehatan Cakupan keluarga berisiko Stunting yang memperoleh pendampingan. Jumlah keluarga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan tunai bersyarat. Persentase target sasaran yang memiliki pemahaman yang baik tentang Stunting di lokasi prioritas. Jumlah keluarga miskin dan rentan yang menerima bantuan sosial pangan. Persentase desa/kelurahan Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) atau Open Defecation Free (ODF). 70 % 15,5% 90 % 90 % 90 % 112,9 Juta 90 % 10 Juta 70 % 90 % 15,6%
  • 11. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI @kemendagri @kemendagri @kemendagri_ri CONTOH NOMENKLATUR TERKAIT PENURUNAN STUNTING BERDASARKAN KEPMENDAGRI 050-5889 TAHUN 2021 No Bidang Urusan Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020 Provinsi Kabupaten 1 Pendidikan - 1 01 02 2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 2 Kesehatan 1 02 02 1.02 03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak 1 02 02 1.02 03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak 1 02 02 2.02 03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 1 02 02 2.02 04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 1 02 02 2.02 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 1 02 02 1.02 06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1 02 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1 02 02 1.02 16 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 1 02 02 2.02 26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 1 02 02 1.02 08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1 02 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1 02 02 1.02 17 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 02 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 02 05 1.02 01 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 1 02 05 2.02 01 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat 3 PUPR 1 03 03 1.01 03 Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan 1 03 03 2.01 03 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan - 1 03 03 2.01 04 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan - 1 03 03 2.01 17 Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan 1 03 03 1.01 08 Pembinaan Teknis SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM Provinsi 1 03 03 2.01 14 Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM 1 03 04 1.01 08 Pembinaan Teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Infrastruktur Persampahan 1 03 04 2.01 07 Pembinaan Teknik Pengelolaan Infrastruktur Persampahan 4 Perkim 1 04 05 2.01 02 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian 1 04 05 2.01 02 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian 1 04 05 2.01 03 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan 1 04 05 2.01 03 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan 5 Sosial 1 06 05 1.02 01 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga 1 06 05 2.02 03 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga 1 06 05 1.02 02 Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota 1 06 05 2.02 02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 6 PPPA 2 08 04 1.01 02 Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Provinsi 2 08 04 2.01 02 Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 2 08 04 1.01 03 Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi 2 08 04 2.01 03 Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
  • 12. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI @kemendagri @kemendagri @kemendagri_ri CONTOH NOMENKLATUR TERKAIT PENURUNAN STUNTING BERDASARKAN KEPMENDAGRI 050-5889 TAHUN 2021 No Bidang Urusan Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020 Provinsi Kabupaten 7 Pangan 2 09 03 1.01 02 Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 2 09 03 2.01 02 Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 2 09 03 1.04 01 Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal - 2 09 03 1.04 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) - 8 Lingkungan Hidup 2 11 03 1.02 01 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat 2 11 03 2.02 01 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat - 2 11 11 2.01 04 Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan - 2 11 11 2.01 05 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan 9 Kependudukan dan pencatatan Sipil - 2 12 02 2.01 05 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan - 2 12 02 2.01 07 Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan 10 PPKB 2 14 03 1.01 03 Penggunaan Media Massa Cetak dan ElektronikSerta Media Luar Ruang untuk Advokasi, Promosi dan Kie Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal 2 14 03 2.01 05 Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya sesuai Kearifan Budaya Lokal Dalam Pencitraan Program KKBPK 2 14 03 1.01 07 Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan HakHak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal 2 14 03 2.03 09 Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan 2 14 03 1.01 08 Pembinaan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi 2 14 03 2.03 12 Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran 2 14 04 1.01 14 Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK - 2 14 04 1.01 15 Penyediaan Sarana Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK - 11 KOMINFO 2 16 02 1.01 13 Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikkasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi 2 16 02 2.01 13 Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 12 Kelauatan dan Perikanan 3 25 06 1.02 02 Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing 3 25 06 2.02 01 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
  • 13. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia 13 PEMUTAKHIRAN Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur merupakan penambahan atas Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur yang telah dibakukan secara terpusat di Kementerian Dalam Negeri, melalui usulan Pemerintah Daerah, perubahan kebijakan dan peraturan perundang-undangan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
  • 14. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia ANGGARAN STUNTING APBD PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA TA 2022 14 30.00 .000 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 ANGGARAN STUNTING PROVINSI & KAB/KOTA triliun rupiah 3.83 000 001 001 002 002 003 003 004 004 005 ANGGARAN STUNTING 26.17 .000 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 ANGGARAN STUNTING triliun rupiah triliun rupiah PROVINSI KABUPATEN/KOTA Sumber Data: Data SIPD 440 Pemda, Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2021.
  • 15. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia 4.64172 3.32203 2.25799 1.87650 1.55310 1.47646 1.25804 1.18084 1.03403 .98890 .92902 .90412 .78056 .76858 .73634 .71283 .65794 .56271 .54495 .51483 .47393 .43439 .35677 .33414 .29752 .28095 .23785 .23649 .19451 .12503 .11207 .11169 .10275 .000 .000 .5000 1.000 1.5000 2.000 2.5000 3.000 3.5000 4.000 4.5000 5.000 ANGGARAN STUNTING Rata-rata ANGGARAN STUNTING APBD PROVINSI & KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI TA 2022 Rata-Rata = 0.88 15 Sumber Data: Data SIPD 440 Pemda, Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2021. triliun rupiah
  • 16. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia 17,751.83 4,979.24 3,687.44 782.69 484.94 132.93 87.97 49.49 47.66 39.42 24.33 11.84 .000 5000.000 10000.000 15000.000 20000.000 25000.000 ANGGARAN STUNTING ANGGARAN STUNTING ANGGARAN STUNTING PER URUSAN APBD PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA TA 2022 miliar rupiah 16 Sumber Data: 440 Pemda Data SIPD, Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 18 Januari 2022.
  • 17. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia 611.13303 409.47285 404.92018 392.97325 301.20563 244.02887 218.38383 138.38250 133.33610 107 92.60267 90.39572 87.74019 81.70073 79.07005 67.09190 67.06884 56.18330 47.93765 40.27139 35.13468 29.58886 27.46548 26.67909 22.06802 15.52453 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 700.000 ANGGARAN STUNTING ANGGARAN STUNTING ANGGARAN STUNTING APBD PROVINSI TA 2022 miliar rupiah 17 Sumber Data: 26 Provinsi Data SIPD, Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 18 Januari 2022. *) Belum melakukan penetapan APBD TA 2022 pada SIPD
  • 18. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia 3125.25108 252.70749 51.74108 19.57902 11.97817 9.03484 3.44776 1.51348 .33905 000 .000 .000 .000 500.000 1000.000 1500.000 2000.000 2500.000 3000.000 3500.000 4000.000 ANGGARAN STUNTING ANGGARAN STUNTING ANGGARAN STUNTING PER URUSAN APBD PROVINSI TA 2022 miliar rupiah 18 Sumber Data: 440 Pemda Data SIPD, Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 18 Januari 2022.
  • 19. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia 550.25319 437.70865 344.12847 340.74397 303.05688 279.38043 273.62044 270.20596 264.50188 249.67959 13.89250 13.35041 13.02266 11.69457 11.53098 11.14595 10.26362 10.20183 8.47683 8.03992 .000 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 700.000 ANGGARAN STUNTING RATA-RATA KAB/KOTA ANGGARAN STUNTING APBD KABUPATEN/KOTA TA 2022 Total = 26,172.21 Rata-Rata = 151.30 10 KABUPATEN/KOTA ANGGARAN STUNTING TERBESAR 10 KABUPATEN/KOTA ANGGARAN STUNTING TERKECIL 394 KABUPATEN/KOTA LAINNYA miliar rupiah 19 Sumber Data: Data SIPD 414 Kab/Kota, Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 18 Januari 2022.
  • 20. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia 14626.57672 4979.24090 3687.44243 529.97921 481.48750 120.95033 40.45032 39.41815 36.23150 028 23.99482 10.33152 .000 2000.000 4000.000 6000.000 8000.000 10000.000 12000.000 14000.000 16000.000 18000.000 20000.000 ANGGARAN STUNTING ANGGARAN STUNTING ANGGARAN STUNTING PER URUSAN APBD KABUPATEN/KOTA TA 2022 miliar rupiah 20 Sumber Data: 440 Pemda Data SIPD, Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 18 Januari 2022.
  • 21. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia ALOKASI ANGGARAN STUNTING APBD PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA SE-INDONESIA TA 2021 21 6,675.40 0.00 1000.00 2000.00 3000.00 4000.00 5000.00 6000.00 7000.00 8000.00 ANGGARAN STUNTING PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA miliar rupiah 752.95 .000 200.000 400.000 600.000 800.000 1000.000 ANGGARAN STUNTING 5,922.45 000 2,000 4,000 6,000 8,000 ANGGARAN STUNTING miliar rupiah miliar rupiah PROVINSI KAB/KOTA Sumber Data : Data SIPD -- 21 September 2021, 18.00 WIB.
  • 22. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia 118.83 91.04 87.02 71.06 62.50 41.62 37.58 35.91 28.07 24.81 24.19 22.27 21.11 17.82 17.74 16.70 16.58 16.21 15.39 15.14 15.13 14.61 14.14 12.75 11.90 11.06 10.20 9.24 8.61 5.87 3.07 2.80 2.06 0.25 0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 120.00 140.00 ANGGARAN STUNTING Rata-rata ANGGARAN STUNTING APBD PROVINSI & KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI TA 2021 Rata-Rata = 26.52 22 Sumber Data: Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2021. miliar rupiah
  • 23. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia 64.95 42.18 31.48 25.55 23.31 21.71 20.89 17.28 13.57 13.46 11.34 11.02 10.95 9.30 7.84 7.72 7.19 6.93 5.02 4.81 3.62 2.93 2.85 2.76 2.27 1.76 1.72 1.50 1.36 1.23 0.78 0.43 0.35 0.25 0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 ANGGARAN STUNTING Rata-rata ANGGARAN STUNTING APBD PROVINSI TA 2021 Rata-Rata = 11.19 23 Sumber Data: Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2021. miliar rupiah
  • 24. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia 17.20% 6.33% 4.69% 3.71% 3.36% 2.98% 2.88% 2.60% 2.24% 1.78% 1.72% 1.61% 1.51% 1.44% 1.36% 1.15% 1.09% 0.88% 0.78% 0.73% 0.73% 0.66% 0.57% 0.44% 0.44% 0.41% 0.37% 0.28% 0.24% 0.18% 0.15% 0.10% 0.05% 0.002% 0.00% 2.00% 4.00% 6.00% 8.00% 10.00% 12.00% 14.00% 16.00% 18.00% 20.00% RASIO ANGGARAN STUNTING TERHADAP URUSAN KESEHATAN Rata-rata RASIO ANGGARAN STUNTING TERHADAP URUSAN KESEHATAN APBD PROVINSI TA 2021 Rata-Rata = 1.90% 24 Sumber Data: Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2021. miliar rupiah
  • 25. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia 21.00 15.60 10.54 9.98 9.68 9.15 6.21 5.87 5.37 5.01 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 ANGGARAN STUNTING RATA-RATA KAB/KOTA ANGGARAN STUNTING APBD KABUPATEN/KOTA TA 2021 Total = 522.94 Rata-Rata = 1.03 10 KABUPATEN/KOTA ANGGARAN STUNTING TERBESAR 10 KABUPATEN/KOTA ANGGARAN STUNTING TERKECIL 488 KABUPATEN/KOTA LAINNYA miliar rupiah 25 Sumber Data: Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2021.
  • 26. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia RASIO ANGGARAN STUNTING TERHADAP URUSAN KESEHATAN APBD KABUPATEN/KOTA TA 2021 miliar rupiah 26 Sumber Data: Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2021. 21.00 9.98 9.15 1.23 10.54 4.52 2.39 4.54 2.14 1.76 0.03 0.02 0.02 0.05 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 7.44% 6.09% 4.48% 3.07% 2.96% 2.93% 2.65% 2.41% 2.32% 2.21% 0.02% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% -10.00% -8.00% -6.00% -4.00% -2.00% 0.00% 2.00% 4.00% 6.00% 8.00% 10.00% 0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 ANGGARAN STUNTING PERSENTASE TERHADAP URUSAN KESEHATAN 10 KABUPATEN/KOTA RASIO ANGGARAN STUNTING TERBESAR 10 KABUPATEN/KOTA RASIO ANGGARAN STUNTING TERKECIL 488 KABUPATEN/KOTA LAINNYA