3. KOTA PAYAKUMBUH PROVINSI SUMATERA
BARAT
Merupakan lokasi prioritas stunting
tahun 2022 Ditetapkan melalui
Keputusan Menteri PPN/Kepala
Bappenas, Nomor Kep
10/M.PPN/HK/02/2021 Tanggal 25
Februari 2021 tentang penetapan
perluasan lokus tahun 2022 bersama
153 kab kota lainnya di Indonesia
(total 154 kab kota lokus baru tahun
2022). Saat ini di tahun 2022 seluruh
kab kota di Provinsi Sumatera Barat
telah menjadi lokus stunting, total
berjumlah 19 kab kota.
4. STATUS REGULASI DAN KELEMBAGAAN
DI KOTA PAYAKUMBUH
SK Walikota Payakumbuh No. 260.2/62/WK-
PYK/02/2022, tanggal 23 Februari 2022, tentang Tim
Percepatan Penurunan Stunting Kota Payakumbuh tahun
2022----- sudah sesuai dengan Perpres 72/2021 dan
Perkaban BKKBN 12/2021 (Tim Pengarah, Tim Pelaksana, Sekretariat, 4
bidang: Bidang Pelayanan intervensi spesifik dan sensitive, bidang perubahan perilaku
dan pendampingan keluarga, bidang koordinasi, konvergensi dan perencanaan, bidang
data, pemantauan, evaluasi dan knowledge management
SE Walikota Payakumbuh no. 410/10/WK-PYK/2022 tentang percepatan penurunan
stunting, diharapkan Camat dan Lurah menetapkan TPPS
Perwal Stunting, Perwal tentang Peran Kelurahan dalam
Percepatan Penurunan Stunting (aksi 4)??
5. LOKASI PRIORITAS
(DESA/KELURAHAN LOKUS)
Tahun 2022 (tahun berjalan) sejumlah 47 Kelurahan
ditetapkan melalui SK Walikota Payakumbuh Nomor :
065.11/687/Wk-Pyk/2021 tentang PENETAPAN KELURAHAN
PRIORITAS PENURUNAN STUNTING KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN 2022. (Prioritas 1-4)
Tahun 2023 (tahun rencana) sejumlah 15 Kelurahan
ditetapkan melalui SK Walikota Payakumbuh Nomor :
065.6/145/Wk-Pyk/2022 tentang PENETAPAN KELURAHAN
PRIORITAS PENURUNAN STUNTING KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN 2023
7. 7
APA ITU STUNTING? APA PENYEBABNYA?
Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang
ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh Menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan. (Sumber Perpres 72 tahun 2021)
Stunting
Pengasuhan Yang
Kurang Baik
• Kurangnya pengetahuan
ibu mengenai kesehatan
dan gizi sebelum dan
pada masa
kehamilan,serta
melahirkan.
• 60% anak usia 0-6
bulan tidak
mendapatkan ASI
Eksklusif.
• Terbatasnya Layanan
kesehatan untuk ibu
selama masa kehamilan.
Kurangnya akses terhadap air
bersih dan sanitasi
• 1 dari 5 rumah
tangga di Indonesia
masih buang air
besar di ruang
terbuka.
• 1 dari 3 rumah
tangga belum
memiliki akses
terhadap air bersih.
Kurangnya akses rumah
tangga/keluarga terhadap
makanan bergizi
• Makanan bergizi di
Indonesia masih
tergolong mahal.
• Komoditas makanan di
Jakarta 94% lebih mahal
dibandingkan dengan di
New Delhi, India
(RISKESDAS 2013, SDKI
2012, SUSENAS).
8. 8
TARGET PENURUNAN STUNTING DALAM RPJMN 2020-2024
24,4% Balita di Indonesia
mengalami Stunting (SSGI, 2021)
37.20
30.80
27.67
25.84
19.00
14.00
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Capaian Bussiness as Usual Skenario Kebijakan Target 14% (2024)
Tren Stunting Balita 2013-2019 dan Target 2024
1,3 % /tahun
1,7 % /tahun
3,4 % /tahun
Rata-rata
Penurunan
Benchmark Tren % Penurunan Stunting di Negara Lain*
2%/tahun (2005-2015)
Peru
0,8%/tahun (2000-2015)
Vietnam
Target 2024:
Penurunan 2X lipat dari Tren
Saat Ini
Perlu Kerja Keras
*World Bank (2017)
TARGET
2019 2020 2021 2022 2023 2024
27,7% 24,1% 21,1% 18,4% 16% 14%
24,4
9. 9
DASAR HUKUM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
DITJEN BINA BANGDA KEMENDAGRI
• PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR
72 TAHUN 2021 TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN
STUNTING • PERATURAN BKKBN TENTANG RENCANA AKSI
NASIONAL PERCEPATAN PENURUNAN ANGKA
STUNTING INDONESIA TAHUN 2021-2024
12. 12
Arahan Presiden Pada Ratas Percepatan Penurunan Stunting
11 Januari 2022
DITJEN BINA BANGDA KEMENDAGRI
1. Tahun 2022 prevalensi stunting harus diturunkan
sedikitnya 3% melalui intervensi spesifik dan sensitif,
pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting
(TPPS) dan penguatan implementasi di Posyandu.
2. BKKBN sebagai Ketua Pelaksana TPPS perlu
didukung oleh Kementerian/Lembaga lain.
3. Intervensi yang dilakukan harus tepat sasaran,
didukung data sasaran yang lebih baik dan
terintegrasi.
4. Alokasi anggaran Tahun 2022 melalui APBN dan
APBD perlu dioptimalkan.
5. Perlu dipastikan RAN PASTI digunakan sebagai
pedoman.
6. Difokuskan pada daerah yang prevalensi stunting-nya
tinggi.
13. 13
INTERVENSI INDIKATOR CAKUPAN LAYANAN SESUAI PERPRES 72/2021
DITJEN BINA BANGDA KEMENDAGRI
Penanggung Jawab
1. Kementerian Kesehatan
2. Badan Kependudukan Dan Keluarga
Berencana Nasional
3. Kementerian Pekerjaan Umum Dan
Perumahan Rakyat
4. Kementerian Sosial
LAMPIRAN (A) TARGET ANTARA PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
LAMPIRAN (B) URAIAN 5 PILAR STRATEGI NASIONAL PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
PENANGGUNG JAWAB:
1. KEMENTERIAN DALAM NEGERI
2. SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN
3. KEMENTERIAN SOSIAL
4. KEMENTERIAN AGAMA
5. KEMENTERIAN DESA PDTT
6. KEMENTERIAN KESEHATAN
7. BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
NASIONAL
8. KEMENTERIAN KEUANGAN
9. KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS
10. PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
11. PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
12. PEMERINTAH DESA
INDIKATOR
KELUARAN
51
INDIKATOR
SASARN
20
15. 15
DUKUNGAN KEBIJAKAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI
DALAM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
DITJEN BINA BANGDA KEMENDAGRI
2
3
4
1 Permendagri 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
Permendagri 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan
Pembangunan dan Keuangan Daerah;
Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi
Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan
Keuangan Daerah;
Permendagri 17 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Tahunan Daerah Tahun 2022;
Permendagri 27 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2022;
5 Kesepakatan Bersama Antara Mendagri, Menkes, Kepala BKKBN dan Kepala BPKP Nomor
441.1/5234.A/SJ, Nomor HK.02.01/Menkes/6434/2021, Nomor 31/KSM/G2/2021, Nomor
MoU/D3/2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting di Daerah.
18. 18
RUANG LINGKUP PENILAIAN KINERJA TAHUN 2021
DITJEN BINA BANGDA KEMENDAGRI
Ruang lingkup penilaian kinerja meliputi
8 (delapan) Aksi Konvergensi Penurunan Stunting
Dalam rangka mengukur kinerja
pemerintah kabupaten/kota dalam
pelaksanan 8 (delapan) aksi
konvergensi, maka akan dilakukan
penilaian kinerja pada bulan
April - Mei tahun 2021, khusus untuk
pelaksanaan aksi 5-8 tahun 2020.
Sedangkan penilaian kinerja
pelaksanaan Aksi 1 sd Aksi 8 Tahun
2021, akan dilakukan pada bulan
Aprll-Mei tahun berikutnya.
19. PENILAIAN PENGUKURAN DAN PUBLIKASI STUNTING AKSI 7
INFORMASI YANG
DIVERIFIKASI
Form
7.1
Hasil Analisis Pengukuran
Data Stunting Tingkat
Kab/Kota
Form
7.2
Hasil Analisis Pengukuran
Data Stunting Tingkat
Kecamatan
Form
7.3
Hasil Analisis Pengukuran
Data Stunting Tingkat Desa/
Kelurahan
Form 7.4 Contoh publikasi hasil
pengukuran untuk tingkat
kecamatan
Form 7.5 Contoh publikasi hasil
pengukuran untuk tingkat
kab/kota
INDIKATOR
PENILAIAN
7.
1
Kab/kota mampu melakukan
pengukuran sasaran balita secara rutin
7.
2
Kab/Kota mampu melakukan analisis
hasil pengukuran data stunting
7.
1
Data pengukuran stunting mencakup
minimal 80% dari sasaran
7.
2
Hasil analisis tersedia untuk tingkat
desa, kecamatan, dan Kab/kota
dalam 2 tahun terakhir
7.2 Publikasi tersedia sampai dengan
untuk tingkat desa
NILAI TERTINGGI (A)
21. DATA PREVALENSI STUNTING DARI TAHUN 2018-2922
No Tahun Jumlah Balita Stunting %
1 2018 10518 1439 13,68
2 2019 9343 732 7,83
3 2020 9473 710 7,49
4 2021 10544 569 5,40
5 2022 10554 472 4,47
22. PENGUKURAN DAN PUPBLIKASI PREVALENSI STUNTING TAHUN 2022
N
o
Prov Kab/Kota Pukesmas Juml Desa/Kel Posyandu
Jumlah
Kader
Juml Balita
Sangat
Pendek
Pendek
1 SUMATERA BARAT PAYAKUMBUH
PARIT
RANTANG
5 19 95 909 5 36
2 SUMATERA BARAT PAYAKUMBUH LAMPASI 8 24 120 1185 0 48
3 SUMATERA BARAT PAYAKUMBUH AIR TABIK 5 20 100 1164 10 44
4 SUMATERA BARAT PAYAKUMBUH TAROK 6 23 115 1636 18 63
5 SUMATERA BARAT PAYAKUMBUH IBUH 6 21 105 1591 13 59
6 SUMATERA BARAT PAYAKUMBUH
PAYOLANSE
K
6 15 75 1345 15 58
1 SUMATERA BARAT PAYAKUMBUH KARAMBIA 6 18 90 965 2 16
2 SUMATERA BARAT PAYAKUMBUH TIAKAR 5 25 125 1432 13 72
TOTAL 47 165 825 10227 76 396
24. BB/U TB/U BB/TB
PMT
Diter
ima
(kg)
Jml
Vit
A
Status Ekonomi
PENERIMA
BANTUAN
Pola
Makan
ASI
EKSKLU
SIF
IMD
PUSKESMAS
Ma
mpu
Tidak
Mampu
SAS
ARA
N
Beke
rja
Tidak
Beker
ja
YA TIDAK
Ses
uai
Tida
k
Sesu
ai
YA
Tida
k
YA
Tida
k
KOTA PYK 472
K 165.
SK
27.N.28
0
SP.76
. P
396
Buruk 4.
Krg 30.
Beresiko
31. Baik
407
22 393 244 182 46 121 351 357 115 369 103 406 66
26. FAKTOR RESIKO PENYEBAB STUS GIZI
NUTRISI PENYAKIT PENYERTA POLA ASUH
Pendidikan/
Pengetahuan
Kebias
aan
Status
Ekono
mi
Sanita
si
TB
Kelaina
n
Jantun
g
Anemia Tiroid Asma Dll
Pendidi
kan
Status
Sosial
dan
Ekono
mi
Lingku
ngan
66 372 138 51 2 3 0 1 0 3 51 143 306
33. IDENTIFIKASI KEGIATAN DINKES KOTA PAYAKAUMBUH BERBASIS LOKUS STUNTING INTERVENSI SPESIFIK
TAHUN 2022
NO KEGIATAN WAKTU PELAKSANAAN KELURAHAN KETERANGAN
A Upaya Penurunan AKI, AKB
1
Survelens Kesehatan Ibu dan Bayi
Pendataan dan Pemetaan sasaran bumil,
bersalin , nifas dan bayi
Januari, Juni Semua Kelurahan Sudah terlaksana
Pemantauan Kesehatan Neonatus termasuk
Neonatus Resti
Maret, Juni, September,
Desember
Semua Kelurahan Terlaksana 2 Kelurahan
3
Peningkatan pemberdayaan masyarakat
melalui UKBM dalam penurunan AKI AKB
Terintegrasi dengan upaya perbaikan gizi
masyarakat
Pembinaan kesehatan remaja di luar
sekolah dan masyarakat ( di Posyandu
Remaja )
Maret, Juni, September,
Desember
Semua Kelurhan
Sudah terlaksana bulan
Maret
Kegiatan Posyandu Remaja di Kelurahan
oleh Kader
Januari s/d Desember Semua Kelurahan
Sudah terlaksana setiap
bulan
Orientasi P4K bagi Bidan, Kepala desa/
kelurahan, kader, tokoh masyrakat desa,dll
Januari s/d Desember Semua Kelurahan
Sudah terlaksana setiap
bulan
Pelaksanaan Kelas Ibu ( kelas Ibu Hamil &
Kelas Ibu Balita )
Maret, Mei, Juni, Juli, Agustus Semua Kelurahan
Sudah terlaksana
Kelurahan
4
Pendampingan ibu hamil, ibu nifas, ibu
nifas, bayi (teremasuk pemantauan faktor
resiko/komplikasi oleh kader
34. Pendampingan ibu hamil, ibu nifas, ibu nifas,
bayi (teremasuk pemantauan faktor
resiko/komplikasi oleh kader Januari s/d Desember Semua Kelurahan
Sudah terlaksana setiap
bulan
B
Upaya Percepatan perbaikan gizi
masyarakat
1 Pemantauan Tumbuh Kembang Balita
Penimbangan rutin balita setiap bulan
Pelayanan Posyandu Januari s/d Desember Semua Kelurahan
Sudah terlaksana setiap
bulan
Sweeping balita yang tidak hadir ke
Posyandu. Peningkatan cakupan pelayanan
melalui kunjunganrumah oleh kader dalam
rangka konfirmasi balita resiko gangguan
pertumbuhan maupun status gizi (sweeping
penimbangan masal) dan distribusi vitamin A
Februari, Agustus Semua Kelurahan/
Sudah terlaksana bulan
Februari
Skrining aktif/pelacakan dan konfirmasi
kasus gizi buruk dan kasus gizi lainnya.
validasi data Penimbangan dari PPGBM ke
Kelurahan
April Semua Kelurahan Sudah terlaksana
Pendampingan pertumbuhan Balita di
Posyandu/Monitoring dan Evaluasi Data
PPBGM Balita Kelurahan
Februari, Agustus Semua Kelurahan
Sudah terlaksana bulan
Februari
2 Pemantauan Tumbuh Kembang Balita
Pemantauan Tumbuh Kembang Balita Maret, Juni, September,
November
Semua Paud Kelurahan
Sudah Terlaksana bulan
Maret dan Juni
35. C
Upaya deteksi dini, preventil dan
respons penyakit
1 Pelacakan Kasus Kontak KLB
Pelacakan Kasus Kontak KLB
Januari s/d Desember
Semua Kelurahan yang
mengalami KLB
Sudah terlaksana
2
Deteksi dini HIV/AIDS,TB,Hepatitis
pada ibu hamil dan populasi berisiko
Penemuan kasus kontak TB dan kasus
mangkir
Januari s/d Desember Semua Kelurahan
Sudah terlaksana
setiap bulan
3
Deteksi dini faktor risiko PTM di
posbindu PTM dan Posyandu lansia,
Care Giver
Januari s/d Desember Semua Kelurahan
Sudah terlaksana
setiap bulan
4
Pengendalian vektor nyamuk
(pemberantasan sarang nyamuk )
kegiatan foging
Pengendalian vektor nyamuk
(pemberantasan sarang nyamuk )
kegiatan foging
Januari s/d Desember
Kelurahan yang mengalami
kasus
Belum terlaksana
D
Pemantauan jentik secara berkala
Januari s/d Desember Semua Kelurahan
Sudah terlaksana
setiap bulan
1
Kegiatan Penggerakkan tokoh
masyarakat,tokoh
agama,kader,fasilitator desa, kelompok
masyarakat lainnya untuk melakukan
kegiatan germas.
Musyawarah Masyarakat Desa (MMD)
November Semua Kelurahan Belum terlaksana
