Dokumen tersebut membahas upaya percepatan penurunan stunting di Provinsi Sulawesi Tenggara melalui beberapa inisiatif seperti: (1) optimalisasi kerja tim koordinasi penanggulangan kemiskinan, (2) penyusunan rencana aksi daerah percepatan penurunan stunting, dan (3) koordinasi lintas sektor untuk penanganan intervensi spesifik dan sensitif terkait stunting. Dokumen ini juga menyoroti permasalahan yang dihadapi dan

1. Kendari, 03 Maret 2023
Hans A. Rompas, SH., M.A.P.
Program Manager Bid. Data, Pemantauan &
Evaluasi

2. Laju Pertumbuhan
Penduduk
2020-2021
SULAWESI
TENGGARA 1,75%
Perkembangan Jumlah Penduduk 2017-2021

3. 3
Kerangka Pikir Penyebab Terjadinya Stunting
Sebagai Dasar Integrasi Intervensi
• Jika tidak diselesaikan dengan baik,
stunting akan menjadi permasalahan
lintas generasi
• Penyebab stunting sangat kompleks
baik langsung maupun tidak langsung.
• Memerlukan intervensi lintas sektor:
spesifik dan sensitif
• Setiap intervensi memiliki kontribusi
dalam penurunan stunting.
SPESIFIK
SENSITIF
Dibutuhkan upaya yang terintegrasi dalam
penurunan stunting
Sosiokultur, ekonomi, politik
Finansial, SDM, kemampuan fisik & sosial
Akses rumah tangga pada sumber daya: tempat
tinggal, edukasi, kepekerjaan, pendapatan &
teknologi
Rumah tangga
rawan pangan
Pola asuh
tidak tepat
Akses yankes &
lingkungan tidak
adekuat
Akses tidak adekuat Penyakit infeksi
Malnutrisi pada ibu dan anak
Immediate
Causes
Underlying
Causes
Basic
Causes
Sumber: Unicef, 1991

4. 4
Pentingnya Konvergensi Intervensi
pada Rumah Tangga 1.000 HPK
Rumah
Tangga
1.000
HPK
Pengasuhan
Pemantauan
Pertumbuhan
Imunisasi
Air Bersih &
Sanitasi
PAUD
BPNT
P2L
Promosi &
Konseling
Menyusui
Tata Laksana
Gizi Buruk
PKH
Manajemen Terpadu
Balita Sakit
Suplementasi Gizi
(Makro &
Mikronutrien)
Konvergensi adalah upaya
untuk memastikan seluruh
intervensi penurunan
stunting sampai pada target
sasaran
1
2
Sinkronisasi lokasi prioritas
Rumah tangga 1.000 HPK

5. Lokasi Fokus Percepatan Penurunan Stunting 2018 – 2024
LOKASI FOKUS STUNTING
• Lokasi fokus sebagai acuan bagi K/L
dan pemangku kepentingan dalam
memprioritaskan lokasi pelaksanaan
program/kegiatannya.
• Kriteria pemilihan lokasi fokus:
1. Jumlah balita stunting
2. Prevalensi stunting
3. Tingkat kemiskinan
4. Daerah dengan komitmen & praktik baik
5. Pemerataan lokus di tiap provinsi
Untuk mempercepat penurunan
stunting, mulai tahun 2022 seluruh
kab/kota akan menjadi lokus
percepatan penurunan stunting
SEBARAN LOKUS STUNTING 2018 - 2021
2020
260
kab/kota
2021
360
kab/kota
2022
514
kab/kota
2023
514
kab/kota
2024
514
kab/kota
2019
160
kab/kota
2018
100
kab/kota

6. Koordinasi dan Integrasi Multisektor dan Multipihak
Permasalahan stunting yang multidimensional memerlukan upaya lintas sektor melibatkan seluruh stakeholders secara
terintegrasi melalui koordinasi serta konsolidasi program dan kegiatan pusat, daerah, hingga tingkat desa.
Pendekatan Multi-sektor
“tidak terbatas pada sektor kesehatan”
Kesehatan
dan Gizi
Intervensi
Terintegrasi
Ketahanan
Pangan
Air Minum
dan Sanitasi
Perlindungan
Sosial
Pengasuhan
dan PAUD
Pendekatan Multi-pihak
“melibatkan sektor non-pemerintah”
Integrasi, sinkronisasi,
intervensi, mobilisasi,
pemantauan
25 K/L
SUN Focal Point
11 agencies
Dukungan teknis,
studi, piloting
40 instansi
Gizi karyawan,
edukasi, CSR
34 organisasi
Edukasi, pelatihan,
pemantauan
22 Univ & 15
Orprov
Penelitian, evidence-
based, pengabdian
masyarakat, pelatihan,
pendampingan

7. Konvergensi dan Integrasi di Daerah
Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting
Pusat
Provinsi &
Kab/Kota
Desa
• 19 K/L berkontribusi dalam penurunan stunting.
• Tagging tematik stunting dalam sistem
perencanaan penganggaran (KRISNA & RKA K/L)
• 8 Aksi Integrasi
• Internalisasi kegiatan ke dalam dokumen
perencanaan dan anggaran.
• Menyasar rumah tangga dengan ibu
hamil & baduta (1.000 HPK)
• Pemanfaatan Dana Desa
Konvergensi adalah upaya untuk memastikan seluruh
intervensi penurunan stunting sampai pada target sasaran.
PIC:
BAPPEDA
PIC:
BAPPEDA
PIC: Sekda
PIC: BPMD
PIC:
BAPPEDA
PIC: Dinkes
PIC: Sekda
& BAPPEDA
PIC: BPMD
8 Aksi Integrasi di Tingkat Kab/Kota
“Merupakan instrumen dalam bentuk kegiatan untuk
meningkatkan integrasi intervensi dalam penurunan stunting”

8. 2019
KAB. BUTON
KAB. KOLAKA
2020 2021 2022-2023
KAB. KOLAKA TIMUR
KAB. BUTON SELATAN
KAB. MUNA
KAB. WAKATOBI
KAB. BUTON
KAB. KOLAKA
KAB. KOLAKA TIMUR
KAB. BUTON SELATAN
KAB. MUNA
KAB. WAKATOBI
KAB. BUTON
KAB. KOLAKA
KAB. Konawe Kepulauan

9. Peningkatan akses dan mutu pelayaan
kesehatan ibu, anak dan gizi masyarakat
 Strategi:
 Mendorong seluruh persalinan di fasilitas pelayanan
kesehatan
 Penajaman Intervensi Stunting secara terintegrasi
 Perluasan cakupan imunisasi dasar lengkap (IDL)
 Meningkatkan ketahanan pangan melalui Pemanfaatan
Pekarangan
Peningkatan Layanan Akses Air Bersih dan Sanitasi
Strategi:
Membangun, mengembangkan dan memelihara
infrastruktur dasar di seluruh wilayah melalui peningkatan
akses penduduk terhadap sanitasi dan air bersih
1. Pembentukan Kader “Kepo” pada Posyandu di
Kabupaten Buton.
2. Khutbah Jum’at versi Stunting di Kabupaten Kolaka.
3. PMT berbahan dasar Pangan Lokal berupa makanan
olahan dari Tumbuhan Kelor oleh Tim Penggerak
PKK Kabupaten Muna.
4. Branding Mobil Dinas dengan Stiker Cegah Stunting
di Kabupaten Kolaka dan Kabupaten Muna.
5. Pemberian Penghargaan kepada Kepala Desa yang
mengalokasikan Dana Desa tertinggi untuk upaya
Penurunan Stunting di Kabupaten Buton Utara.
6. Program Sekolah Gizi di Kabupaten Buton Selatan.

10. 01
1. Program pemenuhan upaya kesehatan
perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
2. Program peningkatan kapasitas sumber daya
manusia kesehatan
3. Program pemberdayaan masyarakat bidang
kesehatan
Dinas Kesehatan
DUKUNGAN PROGRAM PERENGKAT DAERAH DALAM HAL
KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING PROV. SULTRA
02 1. Program perlindungan perempuan
2. Program peningkatan kualitas keluarga
3. Program pemenuhan hak anak (pha)
4. program perlindungan khusus anak
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
03 1. Program perlindungan dan bantuan sosial
2. Program Pemberdayaan Sosial
3. Program penanganan bencana
Dinas Sosial
04
1. Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan,
lembaga adat dan masyarakat hukum adat
2. Program peningkatan Kerjasama desa
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1. Program pengelolaan dan pengembangan sistem
penyediaan air minum – spm
2. Program pengelolaan dan pengembangan sistem air
limbah – spm
3. Program pengelolaan dan pengembangan sistem
drainase
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
05
05 1. Program Kawasan Permukiman
2. Program Pengembangan Perumahan
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
06

11. 04
1. Program peningkatan diversifikasi dan
ketahanan pangan Masyarakat
2. Program pengawasan keamanan pangan
3. Program Penanganan Kerawanan Pangan
4. Program pengelolaan sumber Daya ekonomi
untuk Kedaulatan dan kemandirian Pangan
Dinas Ketahanan Pangan
08 1. Program pengelolaan perikanan tangkap
2. Program pengelolaan perikanan budidaya
Dinas Kelautan dan Perikanan
09
PROGRAM PENCATATAN SIPIL
Dinas Administrasi Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
10
1. Program pengendalian dan penanggulangan bencana
pertanian
2. Program penyediaan dan pengembangan sarana
pertanian
Dinas Pertanian
Program Pengelolaan Pendidikan:
 Pengelolaan Pendidikan Khusus
 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Kejuruan
 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
11
05
Program pengelolaan informasi dan
pelayanan publik
Kominfo
12
1. Program penggunaan dan Pemasaran produk dalam
Negeri
2. Program standardisasi dan Perlindungan konsumen
Disperindag
13

12. 1. Tingkat Kemiskinan masih tinggi dan
berpengaruh terhadap perilaku dan pola asuh
yang kurang baik;
2. Belum ada peraturan gubernur terkait
percepatan penurunan stunting;
3. Komunikasi Perubahan Perilaku yang belum
maksimal
4. Masih kurangnya komitmen kepala daerah
kabupaten/kota dalam mendukung percepatan
penurunan stunting;
5. Rencana Program Kegiatan dalam Aksi
Konvergensi belum seluruhnya terintegrasi
sehingga sasaran prioritas masih bersifat
sektoral;
6. Kesenjangan data E-PPGBM Dinas Kesehatan
dan hasil Survey Status Gizi Balita Indonesia.
1. Mendorong Optimalisasi kinerja Tim Koordinasi
Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Provinsi
dan Kabupaten/Kota;
2. Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Percepatan
Penurunan Stunting, yang selanjutnya akan
ditetapkan menjadi Peraturan Gubernur, RAD akan
menjadi pedoman dalam percepatan penurunan
stunting;
3. Mendorong penyusunan regulasi kepala daerah
kabupaten/kota dalam rangka percepatan penurunan
stunting;
4. Koordinasi dan Fasilitasi dalam rangka Bimtek Aksi
Konvergensi bagi 17 kabupaten/kota di Sultra;
5. Mendorong kabupaten/kota untuk Optimalisasi
kinerja Kader Pembangunan Manusia (KPM) di
daerah melalui dana Desa;
6. Mendorong koordinasi Lintas Sektor dalam
penanganan intervensi Spesifik dan Sensitif melalui
TPPS kabupaten/kota dan provinsi;
7. Membangun komitmen para Kepala OPD yang terkait
dengan upaya percepatan penurunan stunting;
8. Mengawal dan memastikan bahwa program/kegiatan
Percepatan Penurunan Stunting tertuang di dalam
Dokumen Perencanaan maupun Penganggaran.
RENCANA TINDAK LANJUT
P E R M A S A L A H A N

13. 13
UPDATE LAPORAN TPPS SULTRA TAHUN 2022
NO PROVINSI
KABUPATEN/KOTA STATUS UNGGAH LAPORAN TPPS
NO
KODE
WILAYAH
NAMA SEMESTER 1 SEMESTER 2
SULAWESI TENGGARA 1 1
1 74.01 KOLAKA 1 0
2 74.02 KONAWE 1 0
3 74.03 MUNA 1 0
4 74.04 BUTON 1 1
5 74.05 KONAWE SELATAN 1 0
6 74.06 BOMBANA 1 1
7 74.07 WAKATOBI 1 1
8 74.08 KOLAKA UTARA 1 1
9 74.09 KONAWE UTARA 1 1
10 74.10 BUTON UTARA 1 1
11 74.11 KOLAKA TIMUR 1 1
12 74.12 KONAWE KEPULAUAN 1 0
13 74.13 MUNA BARAT 1 0
14 74.14 BUTON TENGAH 1 0
15 74.15 BUTON SELATAN 1 1
16 74.71 KENDARI 1 0
17 74.72 BAU BAU 1 1

15. PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 72 TAHUN 2021
TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
Pasal 9
Audit kasus Stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat
(3) huruf e bertujuan untuk mencari penyebab terjadinya kasus
Stunting sebagai upaya pencegahan terjadinya kasus serupa.
Pasal 8
(1) Dalam pelaksanaan Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, disusun rencana aksi nasional melalui
pendekatan keluarga berisiko Stunting.
(3) Rencana aksi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas kegiatan
prioritas yang paling sedikit mencakup:
a. penyediaan data keluarga berisiko Stunting;
b. pendampingan keluarga berisiko Stunting;
c. pendampingan semua calon pengantin /calon Pasangan Usia Subur (PUS);
d. surveilans keluarga berisiko Stunting; dan
e. audit kasus Stunting.
Lampiran B, Pilar 5: Penguatan & pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi
Kegiatan Keluaran
(output)
Target & Tahun Pencapaian Penanggung jawab K/L/Pihak Pendukung
a. melakukan penguatan
sistem Pemantauan dan
Evaluasi terpadu
Percepatan Penurunan
Stunting
8. Terselenggaranya audit
anak berusia dibawah dua
tahun
Target: 50%
Tahun 2024
Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota
Kementerian Kesehatan,
Pemerintah Daerah provinsi
dan pemangku kepentingan

16. 4INDIKATOR AUDIT KASUS
STUNTING
PERATURAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12
TAHUN 2021 TENTANG RENCANA AKSI NASIONAL
PERCEPATAN PENURUNAN ANGKA STUNTING INDONESIA
TAHUN 2021-2024

17. Evaluasi capaian 4 indicator Audit Kasus Stunting 2022
No. INDIKATOR
TARGET
CAPAIAN
INDIKATOR 2022
SUMBER
DATA
CAPAIAN
KINERJA
UNIT
PENGAMPU
2022 2023 2024
1.
Persentase kab/kota yang memiliki tim audit
Stunting.
100 100 100 92.2% Ditbalnak Sangat Baik Ditbalnak
2.
Persentase pelaksanaan audit kasus Stunting
dan manajemen pendampingan keluarga 2
kali dalam setahun.
100 100 100 73.09% SIPASTI Cukup Baik Ditbalnak
3.
Persentase diseminasi hasil audit kasus
Stunting dan manajemen pendampingan
keluarga 2 kali dalam setahun.
100 100 100 73.09% SIPASTI Cukup Baik Ditbalnak
4.
Persentase tindak lanjut hasil audit kasus
Stunting dan manajemen pendampingan
keluarga 2 kali dalam setahun.
100 100 100 73.09% SIPASTI Cukup Baik Ditbalnak
Keterangan:
Sangat baik (>=90%)
Baik (80-89%)
Cukup (70-79%)
Kurang (<70%)

18. 0,00
52,17
60,00
79,31
78,57
81,82
80,00
80,00
85,71
85,71
92,02
90,91
90,91
90,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
94,12
110,00
131,82
0,00 50,00
Sumber: DITBALNAK & SIPASTI
100,00 150,00
NTT
NTB
Papbar
Malut
Sulbar
Gorontalo
Sulsel
Sulteng
Kaltara
Kaltim
Kalsel
Bali
Banten
Jatim
Jateng
Jabar
Babel
Sumsel
Riau
Sumbar
Sultra
Nasional
Maluku
Jambi
Bengkulu
Kalteng
Kepri
Sumut
DIY
Lampung
Papua
Kalbar
Sulut
Aceh
DKI
% kab/kota yang memiliki
tim audit Stunting.
0,00
0,00
24,14
30,77
30,77
30,00
50,00
54,55
59,09
57,14
65,22
64,29
70,00
73,09
72,73
81,48
80,00
78,57
75,76
75,00
88,24
97,37
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 120,00
Sumsel
Riau
Sumbar
Jatim
Sultra
Jabar
Kaltim
Kalteng
Sumut
Sulsel
Nasional
Jambi
NTB
Aceh
Kalbar
NTT
Kepri
Maluku
Sulbar
Papbar
Sulteng
Bengkulu
Papua
Gorontalo
DKI
Malut
Sulut
Kaltara
Kalsel
Bali
Banten
DIY
Jateng
Babel
% diseminasi hasil audit kasus
Stunting dan manajemen
pendampingan keluarga 2 kali dalam
setahun.
0,00
0,00
24,14
30,77
30,77
30,00
50,00
54,55
59,09
57,14
65,22
64,29
70,00
73,09
72,73
75,00
81,48
80,00
78,57
75,76
88,24
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
97,37
0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 120,00
Jatim
Sultra
Jabar
Kaltim
Kalteng
Sumut
Sulsel
Nasional
Jambi
NTB
Aceh
Kalbar
NTT
Kepri
Maluku
Sulbar
Papbar
Sulteng
Bengkulu
Papua
Gorontalo
DKI
100,00 Sumbar
Sumsel
Riau
100,00 Lampung
Malut
Sulut
Kaltara
Kalsel
Bali
Banten
DIY
Jateng
Babel
% tindak lanjut hasil audit kasus
Stunting dan manajemen
pendampingan keluarga 2 kali dalam
setahun.
0,00
0,00
24,14
30,77
30,77
30,00
50,00
54,55
59,09
57,14
65,22
64,29
70,00
73,09
72,73
75,00
81,48
80,00
78,57
75,76
88,24
100,00
100,00
100,00
97,37
100,00 Lampung
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 120,00
Malut
Sulut
Kaltara
Kalsel
Bali
Banten
DIY
Jateng
Babel
Lampun
g
Sumsel
Riau
Sumbar
Jatim
Sultra
Jabar
Kaltim
Kalteng
Sumut
Sulsel
Nasional
Jambi
NTB
Aceh
Kalbar
NTT
Kepri
Maluku
Sulbar
Papbar
Sulteng
Bengkulu
Papua
Gorontal
o
DKI
% pelaksanaan audit kasus Stunting &
manajemen pendampingan keluarga
2 kali dalam setahun.

19. NO Provinsi
PERENCANAAN KEGIATAN REALISASI Persentase
Volume
Persentase
Anggaran
Volume Jumlah Anggaran Volume Jumlah Anggaran
1 ACEH 55 985.729.147 32 852.637.500 58% 86%
2 BALI 60 402.425.500 17 271.805.050 28% 68%
3 BANGKA BELITUNG 15 280.000.000 7 180.350.000 47% 64%
4 BANTEN 412 629.544.000 409 345.164.000 99% 55%
5 BENGKULU 24 400.000.000 10 304.351.950 42% 76%
6 D.I. YOGYAKARTA 17 342.200.000 12 336.711.500 71% 98%
7 DKI JAKARTA 12 240.000.000 12 231.120.000 100% 96%
8 GORONTALO 24 236.444.000 7 195.369.050 - 83%
9 JAMBI 460 425.369.000 165 334.856.100 36% 79%
10 JAWA BARAT 72 1.385.520.000 41 964.629.600 57% 70%
11 JAWA TENGAH 147 1.373.098.000 322 1.216.773.270 219% 89%
12 JAWA TIMUR 5.485 3.019.725.500 75 2.408.320.450 1% 80%
13 KALIMANTAN BARAT 51 559.999.737 13 487.873.439 25% 87%
14 KALIMANTAN SELATAN 51 666.700.000 17 341.605.500 33% 51%
15 KALIMANTAN TENGAH 48 559.999.800 27 394.927.540 56% 71%
16 KALIMANTAN UTARA 27 286.500.000 5 102.835.000 19% 36%
17 KALIMATAN TIMUR 36 411.824.000 19 353.986.350 53% 86%
Realisasi DAK Non Fisik Audit Kasus Stunting 2022 (1)
Sumber: Morena diakses 16 Jan 2023

20. NO Provinsi
PERENCANAAN KEGIATAN REALISASI Persentase
Volume
Persentase
Anggaran
Volume Jumlah Anggaran Volume Jumlah Anggaran
18 KEPULAUAN RIAU 22 286.896.000 14 197.067.000 64% 69%
19 LAMPUNG 290 600.800.000 114 460.409.800 39% 77%
20 MALUKU 69 439.148.000 20 289.096.000 29% 66%
21 MALUKU UTARA 28 400.000.000 12 373.074.000 43% 93%
22 NUSA TENGGARA BARAT 53 1.157.785.000 44 899.064.400 83% 78%
23 NUSA TENGGARA TIMUR 736 933.095.000 686 574.194.250 93% 62%
24 PAPUA 69 1.640.360.000 28 968.060.000 41% 59%
25 PAPUA BARAT 39 520.000.000 30 460.000.000 77% 88%
26 RIAU 38 764.930.000 24 559.490.000 63% 73%
27 SULAWESI BARAT 42 401.009.994 32 283.897.600 76% 71%
28 SULAWESI SELATAN 140 1.227.876.000 105 1.175.318.000 75% 96%
29 SULAWESI TENGAH 2.862 503.372.000 35 470.907.250 1% 94%
30 SULAWESI TENGGARA 64 672.593.500 40 603.323.611 63% 90%
31 SULAWESI UTARA 205 587.349.960 10 337.964.600 5% 58%
32 SUMATERA BARAT 312 760.000.000 30 567.221.925 10% 75%
33 SUMATERA SELATAN 230 676.200.000 217 530.776.800 94% 78%
34 SUMATERA UTARA 513 1.259.613.540 449 834.584.864 88% 66%
NASIONAL 12.708 25.036.107.678 3.080 18.907.766.399 24% 76%
Realisasi DAK Non Fisik Audit Kasus Stunting 2022 (1)
Sumber: Morena diakses 16 Jan 2023

21. 36%
51%
55%
58%
59%
62%
64%
66%
66%
68%
69%
70%
71%
71%
73%
75%
76%
77%
76%
78%
78%
80%
79%
83%
86%
87%
86%
89%
88%
90%
93%
94%
96%
96%
98%
0% 20% 40% 60% 80%
Sumber: Morena diakses 16 Jan 2023
100% 120%
D.I. YOGYAKARTA
DKI JAKARTA
SULAWESI SELATAN
SULAWESI TENGAH
MALUKU UTARA
SULAWESI TENGGARA
JAWA TENGAH
PAPUA BARAT
KALIMANTAN BARAT
ACEH
KALIMATAN TIMUR
GORONTALO
JAWA TIMUR
JAMBI
SUMATERA SELATAN
NUSA TENGGARA BARAT
LAMPUNG
BENGKULU
NASIONAL
SUMATERA BARAT
RIAU
SULAWESI BARAT
KALIMANTAN TENGAH
JAWA BARAT
KEPULAUAN RIAU
BALI
SUMATERA UTARA
MALUKU
BANGKA BELITUNG
NUSA TENGGARA TIMUR
PAPUA
SULAWESI UTARA
BANTEN
KALIMANTAN SELATAN
KALIMANTAN UTARA
% Realisasi anggaran AKS berdasarkan provinsi, 2022

22. Pembentukan Tim Audit Kasus
Stunting
1.
2. Pelaksanaan audit & manajemen
pendampingan
1. Identifikasi & seleksi kasus
Berbasis risiko pada kelompok
sasaran dan kasus
baduta/balita stunting
Kelompok sasaran:
a. Calon pengantin/remaja
b. Ibu hamil
c. Ibu nifas
d. Baduta/Balita
2. Kajian dan Rencana Tindak Lanjut
Diseminasi Audit Kasus Stunting
3.
1. Diseminasi regular: 2 kali setahun
2. Diseminasi sesuai kebutuhan
(tele-konsultasi)
Evaluasi Rencana Tindak Lanjut
(RTL) Audit Kasus Stunting
4.
1. Evaluasi RTL: Segera & terencana
2. Evaluasi perubahan status risiko kasus
audit stunting (setiap bulan/sesuai
rekomendasi)
Perbaikan mutu pelayanan untuk pencegahan/
Penanganan risiko stunting yang serupa
Terdiri dari unsur OPD KB, Dinkes, RSUD,
Tim Pakar dan Tim Teknis
3. Pelaporan ke TPPS Provinsi
Output kegiatan
1. Surat Keputusan Wakil
Bupati/Wakil Walikota
2. Surat pernyataan komitmen
yang ditandatangani oleh tim
audit kasus stunting
1. Kasus stunting yang
layak diaudit
2. Kertas kerja audit yang
terisi sesuai dengan jumlah
kasus;
3. Rencana Tindak Lanjut yang
disetujui Wakil
Bupati/Wakil Walikota.
1. Terselenggaranya
diseminasi
2. Laporan Audit Kasus
Stunting
1. Terselenggaranya rencana
tindak lanjut sesuai
penanggungjawab;
2. Perubahan status risiko
kasus audit stunting
4 Langkah &
output audit
kasus stunting
Audit kasus stunting
adalah identifikasi risiko
dan penyebab risiko pada
kelompok sasaran
berbasis surveilans rutin
atau sumber data lainnya
(Per BKKBN 13/2022).
Sumber: Buku saku AKS, 2022

23. MODEL PELAKSANAAN AUDIT KASUS STUNTING TAHUN 2022
No Kabupaten/Kota Jml
Tahapan
Rincian Tahapan
1 Kota
Kendari
4 1. Pembentukan Tim AKS
2. Pelaksanaan Audit dan Manajemen
Pendampingan
3. Diseminasi AKS
4. Evaluasi RTL AKS
2 Kab. Konawe
Selatan
4 1. Pembentukan Tim AKS
2. Pelaksanaan Audit dan Manajemen
Pendampingan
3. Diseminasi AKS
4. Evaluasi RTL AKS
3 Kab. Bombana 4 1. Pembentukan Tim AKS
2. Pelaksanaan Audit dan Manajemen
Pendampingan
3. Diseminasi AKS
4. Evaluasi RTL AKS
4 Kab. Konawe 4 1. Pembentukan Tim AKS
2. Pelaksanaan Audit dan Manajemen
Pendampingan
3. Diseminasi AKS
4. Evaluasi RTL AKS
No Kabupaten/
Kota
Jml
Tahapan
Rincian Tahapan
5 Kab.
Konawe
Utara
4 1. Pembentukan Tim AKS
2. Pelaksanaan Audit dan Manajemen
Pendampingan
3. Diseminasi AKS
4. Evaluasi RTL AKS
6 Kab.
Konawe
Kepulauan
4 1. Pembentukan Tim AKS
2. Pelaksanaan Audit dan Manajemen
Pendampingan
3. Diseminasi AKS
4. Evaluasi RTL AKS
7 Kab. Kolaka
Timur
4 1. Pembentukan Tim AKS
2. Pelaksanaan Audit dan Manajemen
Pendampingan
3. Diseminasi AKS
4. Evaluasi RTL AKS

24. MODEL PELAKSANAAN AUDIT KASUS STUNTING TAHUN 2022
No Kabupaten/Kota Jml
Tahapan
Rincian Tahapan
8 Kab.
Kolaka
4 1. Pembentukan Tim AKS
2. Pelaksanaan Audit dan Manajemen
Pendampingan
3. Diseminasi AKS
4. Evaluasi RTL AKS
9 Kab. Kolaka Utara 4 1. Pembentukan Tim AKS
2. Pelaksanaan Audit dan Manajemen
Pendampingan
3. Diseminasi AKS
4. Evaluasi RTL AKS
10 Kab. Muna 4 1. Pembentukan Tim AKS
2. Pelaksanaan Audit dan Manajemen
Pendampingan
3. Diseminasi AKS
4. Evaluasi RTL AKS
11 Kab. Muna Barat 4 1. Pembentukan Tim AKS
2. Pelaksanaan Audit dan Manajemen
Pendampingan
3. Diseminasi AKS
4. Evaluasi RTL AKS
No Kabupaten/
Kota
Jml
Tahapan
Rincian Tahapan
12 Kab. Buton
Utara
4 1. Pembentukan Tim AKS
2. Pelaksanaan Audit dan Manajemen
Pendampingan
3. Diseminasi AKS
4. Evaluasi RTL AKS
13 Kab. Buton
Tengah
4 1. Pembentukan Tim AKS
2. Pelaksanaan Audit dan Manajemen
Pendampingan
3. Diseminasi AKS
4. Evaluasi RTL AKS
14 Kab. Buton 4 1. Pembentukan Tim AKS
2. Pelaksanaan Audit dan Manajemen
Pendampingan
3. Diseminasi AKS
4. Evaluasi RTL AKS

25. MODEL PELAKSANAAN AUDIT KASUS STUNTING TAHUN 2022
No Kabupaten/Kota Jml
Tahapan
Rincian Tahapan
15 Kota Bau-Bau 4 1. Pembentukan Tim AKS
2. Pelaksanaan Audit dan Manajemen Pendampingan
3. Diseminasi AKS
4. Evaluasi RTL AKS
16 Kab. Buton Selatan 4 1. Pembentukan Tim AKS
2. Pelaksanaan Audit dan Manajemen Pendampingan
3. Diseminasi AKS
4. Evaluasi RTL AKS
17 Kab. Wakatobi 4 1. Pembentukan Tim AKS
2. Pelaksanaan Audit dan Manajemen Pendampingan
3. Diseminasi AKS
4. Evaluasi RTL AKS

26. B E R E N C A N A I T U K E R E N
4 Kertas Kerja
Audit Kasus
Stunting
16
Kertas Kerja Catin Kertas Kerja Ibu Hamil
Kertas Kerja Ibu
Nifas/Menyusui
Kertas Kerja Balita

27. https://public.tableau.com/app/profile/kodrat/viz/sipasti-simul/DBAKS?publish=yes
DASHBOARD SIPASTI
untuk mengukur kinerja AKS
(sedang diusulkan mekanisme RR tahun 2023 ke Pusat Pengendali Data)

28. PERAN SATGAS SECARA UMUMDALAM AUDIT KASUS STUNTING DI 17 KAB/KOTA PROV.
SULTRA
Pembentukan SK AKS Identifikasi Kasus Diseminasi Rencana Tindak Lanjut
SATGAS PROVINSI SATGAS KAB/KOTA SATGAS PROVINSI SATGAS KAB/KOTA SATGAS PROVINSI SATGAS KAB/KOTA SATGAS PROVINSI SATGAS KAB/KOTA
Koordinasi
a. SATGAS provinsi membuat
grup whatsapp dengan beberapa
tim terkait pembentukan SK Tim
AKS
a. SATGAS Kab/kota
berkoordinasi dengan OPD KB,
Dinkes, PLKB, Camat dan Kepala
Puskesmas dan TPK dalam
menentukan Tim AKS
a. Satgas provinsi berkoordinasi
dengan Satgas kab/kota terkait
dengan kelompok sasaran AKS
a.SATGAS kab/kota berkoordinasi
dengan tim Teknis terkait
pengambilan data sasaran kasus
audit (PK21 verval, EPPGBM,
Elsimil Semoga Beres)
a. Melakukan diskusi
dengan satgas pusat
pada saat rekonsiliasi
terkait rencana
pelaksanaan AKS dan
keterlibatan Kab /Kota
dalam coaching aks
a. SATGAS kab/kota
berkoordinasi dengan OPD
KB terkait Jadwal
pelaksanaan Diseminasi
a. SATGAS Provinsi memantau
dan mengevaluasi Rencana
Tindak Lanjut dari Pelaksanaan
AKS
a. SATGAS kab/kota
mengawal pelaksanaan
rencana tindak lanjut
dilaksanakan oleh Dinas
terkait
b. SATGAS Provinsi membagikan
beberapa contoh SK Tim AKS yang
selanjutnya dipelajari Bersama.
b. SATGAS Kab/kota berkoordinasi
dengan OPD dalam membuat
Template SK Tim AKS
b. Satgas provinsi berdiskusi
mengenai sumber data
pengambilan kasus AKS
b. SATGAS kab/kota berkoordinasi
dengan tim teknis AKS terkait
dengan pengisian kertas kerja AKS
b. SATGAS Provinsi
berkoordinasi dengan
SATGAS Kab/kota terkait
pelaksanaan teknis
Diseminasi AKS
b. Bersama dengan SATGAS
provinsi, OPD KB dan Tim AKS
melakukan pertemuan rutin
membahas persiapan
diseminasi AKS
b. Melakukan pertemuan
dengan Bupati dan OPD KB
terkait pelaksanaan RTL AKS
c. SATGAS Provinsi
berkoordinasi dengan
Kaper terkait jadwal
pelaksanaan AKS
Fasilitasi
a. SATGAS provinsi berkoordinasi
dengan TA untuk bertemu
dengan OPD KB untuk membetuk
SK AKS
a. SATGAS Provinsi memberikan
bimbingan teknis AKS dalam
penentuan Kasus AKS
a. SATGAS kab/kota turun
langsung ke lapangan dalam
mengawal penentuan kasus
sasaran Bersama dengan Tim
Teknis AKS
a. Melakukan
pertemuan untuk
mengajukan
permohonan fasilitasi
pelaksanaan AKS
dengan Bupati
a. SATGAS kab/kota
memberikan bimbingan
teknis kepada OPD KB terkait
pelaksanaan teknis
diseminasi AKS
a. Melakukan pertemuan
untuk mengajukan
permohonan fasilitasi
pelaksanaan AKS dengan
Bupati
b. SATGAS Provinsi membuat janji
bertemu dengan OPD KB dan Tim
Pakar terkait pembentukan Tim
AKS
b. Memfasilitasi pertemuan Tim
AKS dalam menentukan sasaran
kasus yang diaudit.
b. Memberikan
Pendampingan bagi
SATGAS kab/kota terkait
pelaksanaan Diseminasi
b. SATGAS kab/kota
berkoordinasi dengan OPD KB
terkait materi paparan Kasus
AKS
c. SATGAS Provinsi dan TA
melakukan zoom meeting terkait
persiapan AKS
Penguatan
a. SATGAS Provinsi
Melakukan pendampingan
dengan Kaper BKKBN
Provinsi terkait rencana
pembentukan SK Tim AKS
di tk. Kab/kota
TA kab/kota memberikan
pendampingan kepada OPD KB
terkait pemilihan tim Pakar
TA memberikan Pendampingan
terhadap tim teknis AKS dalam
mengisi kertas kerja AKS dan
menentukan kasus yang akan
diaudit
SATGAS Provinsi
memberikan penguatan
kepada TA dalam
pelaksanaan Diseminasi
AKS
TA memberikan
pendampingan kepada OPD
KB untuk mengupload
Morena

29. Pembelajaran AKS 2022 (1)
No Tahapan Pembelajaran
1. Pembentukan Tim Audit Kasus Stunting 1. Mengupayakan tenaga ahli yang berdomisili di kab/kota setempat atau yang terdekat
2. Fasilitasi ketersediaan dan korespondensi tenaga ahli oleh pengurus pusat/provinsi organisasi profesi:
IDAI, POGI, HIMPSI dan AIPGI/PERSAGI
2. Pelaksanaan audit & manajemen
pendampingan
a. Identifikasi & seleksi kasus Pembelajaran berharga: Dilakukan berbagi pakai data antara Dinas KB (elsimil, PK, SIGA) dan Dinkes (e
ppgbm) dan dinas lain terkait sehingga meningkatkan utilisasi data surveilans rutin.
b. Kajian & RTL KAJIAN:
Kertas kerja audit digunakan sebagai instrumen penilaian risiko kelompok sasaran/auditee.
Kajian pakar ditambah dengan pemeriksaan lanjut sesuai SOP kepakaran baik melalui
telekonsultasi/visitasi/menerima rujukan yang menjadi pelengkap kertas kerja audit.
RTL: Disusun oleh tim berdasarkan rekomendasi pakar dalam bentuk kegiatan dengan pemetaan sifat kegiatan
(terencana/segera), indicator keberhasilan, PJ, sumber dana dan waktu penyelesaian.
Pembelajaran berharga: Koordinasi berlapis sampai akar rumput antara Dinas KB dan Dinkes, Puskesmas,
PKB/PLKB, kader posyandu/TPK dalam kajian dan RTL AKS.

30. No Tahapan Pembelajaran
3. Diseminasi Dilakukan dalam 3 bentuk diseminasi dengan tetap menjaga kerahasiaan data individu:
1. Regular 2 kali sesuai siklus audit kasus stunting;
2. Sesuai kebutuhan; dan
3. Pelaporan kegiatan
Pembelajaran berharga:
1. Pelibatan tenaga lini lapangan dalam diseminasi memberikan pengakuan pentingnya menjaga kualitas
data surveilans rutin
2. Keterlibatan aktif pemangku kepentingan untuk berkontribusi dalam intervensi auditee melalui program
BAAS: dunia usaha, BUMDES, filantropi, individu, badan amil, TNI/POLRI
3. Peningkatan kapasitas kader & pengelola program dalam pendampingan auditee yang langsung
dibimbing oleh pakar
4. Evaluasi Rencana
Tindak Lanjut (RTL)
Audit Kasus Stunting
Evaluasi dilakukan terhadap RTL dan perubahan status risiko auditee
Pembelajaran berharga:
Penggunaan surveilans rutin dan kertas kerja audit memungkinkan evaluasi RTL terhadap auditee dilakukan
oleh kader, pengelola program bersama pakar.
Pembelajaran AKS 2022 (2)

31. KALENDER PETIK AKSI 2023 :
TINGKAT PUSAT & PROVINSI 2023-JAN 2024
Mar Aprl Mei Juni Juli Ags Sept Okt
2023:
Pra Kick Off (16 Jan) &
KICK OFF (18 Jan)
Penyusunan kriteria
praktik baik.
Koordinasi system R/R
ke Pusat Pengendali
Data
Jan Feb
1. Penyampaian
umpan balik SM 1
2. Penyusunan
ringkasan
eksekutif
pelaksanaan audit
kasus stunting
SM1
3. Penetapan kab/kota
TERBAIK PETIK AKSI
SIKLUS 1
Nov Des
1. Penyampaian
umpan balik SM
2
2. Penyusunan
ringkasan
eksekutif
pelaksanaan
audit kasus
stunting SM2
3. Diseminasi
PETIK AKSI IV
(3-4 kab/kota
terpilih)
2024:
1. Penyampaian umpan balik tahun 2023
2. Penetapan kab/kota TERBAIK PETIK AKSI SIKLUS 2,
2023
Dijadualkan 4 kali diseminasi praktik baik
(12-16 kab/kota)
Mengusulkan dan
menilai praktik
baik AKS kab/kota
Diseminasi
PETIK AKSI I
(3-4 kab/kota
terpilih)
Diseminasi
PETIK AKSI III
(3-4 kab/kota
terpilih)
Mengusulkan
dan menilai
praktik baik
AKS kab/kota
Diseminasi
PETIK AKSI II
(3-4 kab/kota
terpilih)

32. KALENDER AUDIT KASUS STUNTING:
TINGKAT KABUPATEN/KOTA 2023
Jan Feb Juli Ags Sept Okt Nov Des
1. Konsolidasi tim
AKS dan
perencanaan
agenda kegiatan
(time line)
2. Identifikasi &
seleksi kasus
audit
3. Melakukan
kajian &
menyusun RTL
4. Diseminasi RTL
1. Pemberian intervensi dan pendampingan auditee AKS siklus 1 (jika
diperlukan)
2. Pemberian intervensi dan pendampingan auditee siklus 2
1. Evaluasi RTL
2.Diseminasi:
Penyusunan
laporan siklus 2
1. Konsolidasi tim
AKS dan
perencanaan
agenda kegiatan
(time line)
2. Identifikasi &
seleksi kasus
audit
3. Melakukan
kajian &
menyusun RTL
4. Diseminasi RTL
Pemberian intervensi dan pendampingan auditee
siklus 1
Mar Aprl Mei Juni
1. Evaluasi RTL
2.Diseminasi:
Penyusunan
laporan siklus 1

33. 33
TERIMAKASIH