Dokumen tersebut membahas peran Kabupaten/Kota dalam melaksanakan 8 aksi konvergensi untuk percepatan penurunan stunting sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021. Dokumen menjelaskan bahwa Kabupaten/Kota berperan melalui penyusunan program dan anggaran, pelaksanaan koordinasi lintas sektor, serta pemantauan dan evaluasi untuk mencapai target penurunan stunting sebesar 14% pada 2024.

1. PERAN
KABUPATEN/KOTA
DALAM
MELAKSANAKAN
8 AKSI KONVERGENSI
ARIFIN EFENDI HUTAGALUNG
KEPALA SUB DIREKTORAT KESEHATAN
Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III
Ditjen Bina Pembangunan Daerah
Kemendagri

2. OUTLINE
LATAR BELAKANG
STRANAS PERCEPATAN PENURUNAN
STUNTING
TARGET RPJMN 2020-2024 PENURUNAN
PREVALENSI STUNTING
1
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 72 TAHUN
2021 TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN
STUNTING
PERAN DAERAH DALAM PERCEPATAN
PENURUNAN STUNTING
PELAKSANAAN 8 AKSI KONVERGENSI
PENURUNAN STUNTING OLEH
PEMERINTAH DAERAH
3
2
4
7
6
CONTOH PROGRAM /KEGIATAN
STUNTING SESUAI PERMENDAGRI
NOMOR 90 TAHUN 2019
8
DUKUNGAN KEMENDAGRI DALAM
IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN
NOMOR 72 TAHUN 2021 TENTANG
PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
5

3. LATAR BELAKANG
01

4. Stunting adalah gangguan
pertumbuhan dan perkembangan
anak akibat kekurangan gizi
kronis dan infeksi berulang, yang
ditandai dengan panjang atau
tinggi badannya berada di bawah
standar yang ditetapkan oleh
menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang
kesehatan.
(sumber : Perpres 72 Tahun 2021)
“
“

5. PENYEBAB MASALAH SUNTING

6. LAPORAN UNICEF, SITUASI ANAK DI INDONESIA
TAHUN 2020
Prevalensi stunting dibawah 5 tahun
10-20% 25-30% 40-50%
20-25% 30-40%
Sumber : Riskesdas 2018

7. KONDISI PREVALENSI STUNTING NASIONAL TAHUN 2019
(INTEGRASI SSGBI DAN SUSENAS)
Keterangan :
Batas maksimal toleransi angka stunting WHO yaitu 20% atau seperlima dari jumlah total anak balita yang sedang tumbuh
Rata-rata angka stunting Indonesia adalah 27,67%

8. TARGET RPJMN 2020-2024
PENURUNAN PREVALENSI
STUNTING
02

9. TARGET PENURUNAN STUNTING DALAM RPJMN 2020-2024
27,7% Balita di Indonesia
mengalami Stunting (SSGBI, 2019)
Sumber: Proyeksi Target SDG Tujuan 2, Bappenas (2018)
37.20
30.80
27.67
25.84
19.00
14.00
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Capaian Bussiness as Usual Skenario Kebijakan Target 14% (2024)
Tren Stunting Balita 2013-2019 dan Target 2024
1,3 % /tahun
1,7 % /tahun
2,7 % /tahun
Rata-rata
Penurunan
Benchmark Tren % Penurunan Stunting di Negara Lain*
2%/tahun (2005-2015)
Peru
0,8%/tahun (2000-2015)
Vietnam
Target 2024:
Penurunan 2X lipat dari
Tren Saat Ini
Perlu Kerja Keras
Sasaran/targetnya sesuai dengan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 adalah
menurunkan prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek)
pada anak bawah usia 2 tahun menjadi 14% dengan Pelibatan
Lintas Sektor. Sasaran strategisnya adalah pencegahan dan
penurunan stunting adalah Ibu Hamil dan anak berusia 0-23
bulan atau rumah tangga 1.000 HPK.
*World Bank (2017)

10. LOKASI FOKUS INTERVENSI PENURUNAN STUNTING TERINTEGRASI
100 Kabupaten/Kota
Lokasi Fokus
2018 2019 2020 2021 2022
160 Kabupaten/Kota
Lokasi Fokus
260 Kabupaten/Kota
Lokasi Fokus
360 Kabupaten/Kota
Lokasi Fokus
514 Kabupaten/Kota
Lokasi Fokus

11. ISU STRATEGIS PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI DAERAH
PENGUATAN
DAN
PENINGKATAN
KAPASITAS
1
Kelembagaan dan
Kordinasi Percepatan
Penurunan Stunting
masih lemah dan perlu
diberdayakan
2
Program/Kegiatan
Intervensi Gizi Spesifik
dan Sensitif belum
konvergen dan belum
sepenuhnya efektif
3
Kebijakan penurunan
stunting belum
sepenuhnya masuk
Dokrenda (RPJMD dan
RKPD)
Kapasitas pelaksana
program didaerah
masih lemah dan
terbatas dari sisi
pengetahuan dan
ketrampilan
Kualitas, pengelolaan
dan penggunaan data
masih terbatas
Perilaku masyarakat
belum sejalan dengan
upaya penurunan
stunting dan rendahnya
dukungan sosial
4
5
6

12. STRANAS PERCEPATAN
PENURUNAN STUNTING
03

13. Arahan Presiden Pada Ratas
Tanggal 5 Agustus Tahun 2020
Pertama, fokus penurunan stunting di 10 provinsi yang
memiliki prevalensi stunting tertinggi, di antaranya NTT
(Nusa Tenggara Timur), Sulbar (Sulawesi Barat), NTB (Nusa
Tenggara Barat), Gorontalo, Aceh, Kalimantan Tengah,
Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara,
dan Sulawesi Tengah.
Kedua, memberikan akses pelayanan kesehatan bagi ibu
hamil maupun balita di Puskesmas dan Posyandu dipastikan
tetap berlangsung.
Ketiga, Tingkatkan upaya promotif, edukasi dan sosialisasi
bagi ibu-ibu hamil serta pada keluarga harus terus
digencarkan sehingga meningkatkan pemahaman untuk
pencegahan stunting, dengan melibatkan PKK, tokoh-tokoh
agama, tokoh masyarakat RT dan RW serta relawan, dan kita
harapkan ini menjadi gerakan bersama di masyarakat,”
Keempat, upaya penurunan stunting berkaitan dengan
program perlindungan sosial, terutama Program Keluarga
Harapan (PKH), kemudian pembagian Bantuan Pangan Non
Tunai (BPNT), dan juga pembangunan infrastruktur dasar
yang menjangkau keluarga-keluarga yang tidak mampu.
Perpres Nomor 72 Tahun 2021
tentang Percepatan Penurunan Stunting

14. Arahan Wakil Presiden disampaikan
pada Rakornas Percepatan Penurunan
Stunting tanggal 23 Agustus 2021.
1. Konvergensi percepatan
pencegahan stunting hingga
kabupaten/kota dan desa adalah
tantangan terbesar kita.
2. Konvergensi adalah kata yang
mudah diucapkan, tapi tidak mudah
untuk diwujudkan.
3. Setiap lembaga yang terlibat
pencegahan stunting harus
menghilangkan ego sektoral,
karena konvergensi membutuhkan
kerjasama antar pihak.

15. STRATEGI NASIONAL PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
Pilar
1
Pilar
2
Pilar
3
Pilar
4
Pilar
5
5 PILAR
STRATEGI NASIONAL DAN UPAYA
MANAJERIAL PEMDA DALAM
PERCEPATAN PENURUNAN
PREVALENSI STUNTING MELALUI 8
AKSI KONVERGENSI
8 Aksi
Konvergensi
PERAN
KEMENDAGRI
RPJMD
RKPD
APBD
Komitmen
Peningkatan Komitmen dan visi
kepemimpinan di k/l, pemprov,
pemda kab/kota, dan pemdes.
Peningkatan komunikasi
perubahan perilaku dan
pemberdayaan masyarakat.
Peningkatan konvergensi,
intervensi spesifik dan sensitive
di k/l, pemprov, pemda
kab/kota, dan pemdes.
Peningkatan ketahanan pangan
dan gizi pada tingkat individu,
keluarga, dan masyarakat.
Penguatan dan pengembangan
sistem, data, informasi riset,
dan inovasi

16. PERATURAN PRESIDEN
NOMOR 72 TAHUN 2021
TENTANG PERCEPATAN
PENURUNAN STUNTING
04

17. STRATEGI PENURUNAN STUNTING
1. Menurunkan prevalensi Stunting;
2. Meningkatkan kualitas penyiapan
kehidupan berkeluarga;
3. Menjamin pemenuhan asupan
gizi;
4. Memperbaiki pola asuh;
5. Meningkatkan akses dan mutu
pelayanan kesehatan; dan
6. Meningkatkan akses air minum
dan sanitasi.
Tujuan Stranas Kelompok Sasaran
Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting Dilaksanakan Dengan 5 (Lima) Pilar
Untuk Mencapai Target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan pada tahun 2O3O.
Remaja Calon
pengantin
Ibu hamil Ibu
menyusui
Anak berusia 0 - 59 bulan

18. PENYELENGGARAAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
DALAM PERPRES 72/2021
Program
&
Kegiatan
Penyelenggara
1.Kementerian/
Lembaga
2.Pemerintah
Daerah Provinsi
3.Pemerintah
Daerah
Kabupaten/Kota
4.Pemerintah
Desa
1. Penguatan
perencanaan dan
Penganggaran
2. Peningkatan kualitas
pelaksanaan
3. Peningkatan Kualitas
Pemantauan,
Evaluasi dan
pelaporan; serta
4. Peningkatan sumber
daya manusia

19. KOORDINASI PENYELENGGARAAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
(PERPRES 72/2021 PASAL 20, 21 DAN 22)
Tim Percepatan
Penurunan Stunting
Tingkat Desa/Kelurahan
Tim Percepatan
Penurunan Stunting
Tingkat Kabupaten/Kota
Tim Percepatan
Penurunan Stunting
Tingkat Provinsi
1. Gubernur menetapkan tim
Percepatan Penurunan
Stunting tingkat Provinsi.
2. Tugas : koordinasi, sinergi,
dan evaluasi.
3. Tim terdiri atas perangkat
daerah dan Pemangku
Kepentingan, termasuk Tim
Penggerak Pemberdayaan
Kesejahteraan Keluarga (TP-
PKK).
4. Susunan tim disesuaikan
dengan kebutuhan
Pemerintah Daerah provinsi.
1. Bupati/walikota
menetapkan tim
Percepatan Penurunan
Stunting tingkat
Kabupaten/Kota.
2. Tugas : koordinasi,
sinergi, dan evaluasi.
3. TP-PKK
4. Susunan tim disesuaikan
dengan kebutuhan
Pemerintah Daerah
kabupaten/kota.
1. Kepala desa/lurah menetapkan tim
Percepatan Penurunan Stunting
tingkat Desa/Kelurahan.
2. Tugas : koordinasi, sinergi, dan
evaluasi.
3. Tim melibatkan : bidan, tenaga gizi,
dan tenaga kesehatan lingkungan;
4. Penyuluh Keluarga Berencana
dan/atau Petugas Lapangan
Keluarga Berencana;
5. TP-PKK;
6. Pembantu Pembina Keluarga
Berencana Desa (PPKBD) dan/atau
Sub-PPKBD/ Kader Pembangunan
Manusia (KPM), kader, dan/atau
unsur masyarakat lainnya.
7. Susunan tim disesuaikan dengan
kebutuhan pemerintah
desa/kelurahan.

20. DUKUNGAN KEMENDAGRI DALAM
IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN
NOMOR 72 TAHUN 2021 TENTANG
PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
05

21. PERAN KEMENDAGRI
DALAM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
(Sesuai Perpres 72 Tahun 2021)
Mendorong
Pemerintah Provinsi
menetatpkan dan
memperkuat Tim
Koordinasi Percepatan
Penurunan Stunting Tk
Provinsi melalui Surat
Keputusan Gubernur,
dengan melibatkan
Perangkat Daerah,
para pemangku
kepentingan termasuk
TP-PKK;
Mendorong
Pemerintah Provinsi
menyusun program
dan kegiatan di 34
Provinsi dan 514
Kabupaten/Kota untuk
mengintegrasikan
program dan kegiatan
percepatan penurunan
stunting dalam
dokumen perencanaan
daerah (RPJPD, RJMPD,
RAD Pangan dan Gizi) ;
Mendorong
Pemerintah Provinsi
dan Pemerintah
Kabupaten/Kota
menyediakan dan
meningkatkan alokasi
APBD untuk
mendukung
program/kegiatan
intervesi gizi spesifik
dan gizi sensitif;
Memfasilitasi
Pemerintah Provinsi
untuk melakukan
Penilaian kinerja (PK)
kepada Pemerintah
Kabupaten/Kota;
Memberikan
penghargaan bagi
Pemerintah Provinsi
Terbaik dan
Pemerintah
Kabupaten/Kota
terbaik dalam
Penurunan Stunting;
1 2 3 4 5

22. DUKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI
PENGAWALAN PROGRAM DAN KEGIATAN STUNTING
DALAM DOKUMEN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DAERAH
Merupakan payung hukum integrasi antara program dan kegiatan dengan
penganggarannya dalam upaya percepatan penurunan stunting di daerah
1 PERMENDAGRI 100 TAHUN 2018 TENTANG PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
(TERDAPAT 3 SPM YANG TERKAIT DENGAN UPAYA PENURUNAN STUNTING YAITU KESEHATAN, PU DAN
PENDIDIKAN)
2 PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 TENTANG KLASIFIKASI, KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN
DAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH (TERDAPAT 37 SUB KEGIATAN DI 12 PRANGKAT DAERAH )
3 PERMENDAGRI 40 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN TAHUNAN DAERAH TAHUN 2021
(TERDAPAT 35 PROGRAM YANG DILAKSANAKAN OLEH 12 PRANGKAT DAERAH )
4 PERMENDAGRI 64 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN APBD TAHUN 2021
(PEMERINTAH DAERAH MENSINERGIKAN PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PENYUSUNAN APBD TAHUN
ANGGARAN 2021 DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH, LAMPIRAN BUTIR 77)

23. PELAYANAN DASAR SPM
YANG TERKAIT DENGAN UPAYA PENURUNAN STUNTING, AKI DAN AKB
SPM Bidang Kesehatan
SPM Bidang Pekerjaan
Umum
SPM Bidang
Pendidikan
Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 298 ayat (1): “Belanja Daerah
diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan
dengan standar pelayanan minimal”.

24. PELAKSANAAN 8 AKSI
KONVERGENSI PENURUNAN
STUNTING OLEH PEMERINTAH
DAERAH
06

25. PELAKSANAAN 8 AKSI KONVERGENSI
SEBAGAI UPAYA MANAJERIAL PENURUNAN STUNTING
Kemendagri memberikan capacity building
kepada pemerintah provinsi untuk bisa
membina dan mengawasi Kabupaten/Kota
dalam melaksanakan 8 Aksi Konvergensi
Stunting : Sinyal bahwa ada masalah dalam
manajemen penyelenggaraan pelayanan dasar,
sehingga pelayanan untuk mencegah dan
menurunkan prevalensi stunting belum tersedia dalam
skala dan kualitas yang memadai, serta tidak sampai
secara lengkap pada kelompok sasaran prioritas,
yaitu Remaja, Calon Pengantin, Ibu Menyusui, Ibu
Hamil, dan Anak usia 0 – 59 Bulan.
Delapan Aksi Konvergensi : Instrument dalam bentuk
kegiatan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk
memperbaiki manajemen penyelenggaraan pelayanan
dasar agar lebih terpadu dan tepat sasaran

26. KETERKAITAN ANTAR 8 AKSI DAN SASARAN
ANTARA AKSI KONVERGENSI

27. KONVERGENSI MULTI SEKTOR PERCEPATAN PENCEGAHAN DAN
PENURUNAN STUNTING DAN PERBAIKAN GIZI MELALUI
INTERVENSI SPESIFIK DAN SENSITIF
KEPALA DAERAH & DPRD (Komitmen & Kebijakan)
BAPPEDA (Koordinator Program)
ENABLING
FACTOR
1) Layanan pemberian makanan
tambahan (PMT) untuk ibu hamil
kurang energi kronik (KEK) dan balita
kurus
2) Pemberian tablet tambah darah
untuk ibu hamil dan remaja putri
3) Layanan ibu hamil Kontak minimal 4
kali selama kehamilan (K4)
4) Pemberian vitamin A untuk balita
(6 bulan – 59 bulan)
5) Imunisasi dasar lengkap
6) Pelayanan ibu Nifas
7) Pemberian zinc balita diare
8) Balita gizi mendapat perawatan
9) ASI eksklusif dan Makanan Pengganti
ASI (MP ASI)
INTERVENSI SPESIFIK
Sektor Kesehatan
(Berkontribusi 30%)
1. Penyediaan sanitasi yang layak
2. Penyediaan air minum yang layak
3. Konseling gizi dan Bina keluarga
balita
4. Layanan Pendidikan anak usia
dini (PAUD)
5. Program perlindungan sosial :
JKN/Jamkesda, program keluarga
harapan
6. Kawasan rumah pangan Lestari
INTERVENSI SENSITIF
Sektor Non-Kesehatan
(Berkontribusi 70%)

28. PERAN DAERAH DALAM
PERCEPATAN PENURUNAN
STUNTING
07

29. PERAN PROVINSI DALAM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
1. Menyiapkan kebijakan berkaitan dengan penurunan stunting;
2. Melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) secara Maksimal;
3. Membentuk atau memanfaatkan tim koordinasi yang sudah ada untuk penurunan stunting
Kampanye dan promosi penurunan stunting dengan pendekatan behavior change
communication (BCC);
4. Mengalokasikan anggaran APBD Provinsi dan sumber dana lainnya yang sah untuk program
dan kegiatan penurunan stunting kab/kota;
5. Penguatan kapasitas sumberdaya provinsi dan kabupaten/kota;
6. Review pembelajaran para pihak, pembelajaran antar kabupaten/kota;
7. Melakukan monitoring dan evaluasi upaya penurunan stunting yaitu memonitoring
pelaksanaan 8 Aksi penurunan stunting terintegrasi di kab/kota;
8. Penilaian kinerja kab/kota dalam pencapaian aksi konvergensi pencegahan stunting;
9. Menyiapkan sistem reward terhadap pencapaian kinerja kabupaten/kota dalam penurunan
stunting.

30. PERAN KABUPATEN/KOTA
DALAM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
1. Menyiapkan kebijakan berkaitan dengan penurunan stunting
2. Melaksanakan Standar Pelayanan Minimal secara Maksimal
3. Menetapkan target percepatan penurunan stunting untuk mendukung pencapaian
target nasional
4. Menetapkan program dan kegiatan terkait penurunan stunting, dalam dokumen
perencanaan dan penganggaran
5. Meningkatkan alokasi dan efektifitas penggunaan dana desa untuk penurunan
stunting
6. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan-kegiatan yang terkait dengan
penurunan stunting
7. Untuk Penurunan Stunting Pemda melaksanakan 8 aksi konvergensi
8. Melibatkan peran multisektor termasuk non pemerintahahan dalam upaya
penurunan stunting

31. PELAKSANAAN AKSI KONVERGENSI MENGIKUTI
JADWAL REGULER PERENCANAAN & PENGANGGARAN DAERAH

32. CONTOH PROGRAM /KEGIATAN
STUNTING SESUAI PERMENDAGRI
NOMOR 90 TAHUN 2019
08

33. CONTOH PROGRAM KEGIATAN STUNTING
SESUAI PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 (PROVINSI)
KODE
URUSAN SUB KEGIATAN NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
Kesehatan
2 2 1.02 3 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
2 2 1.02 4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif
2 2 1.02 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut
2 2 1.02 6 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
2 2 1.02 17 Pengelolaan Surveilans Kesehatan
2 2 1.03 1 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
2 2 1.03 2 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
2 5 1.02 1 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
Pekerjaan
Umum dan
Tata Ruang
3 3 1.01 3 Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan
3 3 1.01 4 Pembangunan Baru SPAM bukan Jaringan Perpipaan
3 4 1.01 8 Pembinaan Teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
3 5 1.01 2 Pemicuan PHBS dan Pembinaan Penyediaaan Prasarana cubluk
3 5 1.01 3 Penyediaan Tangki Septik
Sosial
6 5 1.02 1 Pendataan fakir mIskin lintas daerah Kab/kota
6 5 1.05 2 Pengelolaan fakir mIskin lintas daerah Kab/kota

34. (LANJUTAN PROVINSI)
KODE
URUSAN SUB KEGIATAN NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
Pangan
9 3
1.0
1
2 Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
9 3
1.0
4
1 Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan berbasis sumber daya lokal
9 3
1.0
4
2
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi
Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)
Pengendalian
Penduduk
dan Keluarga
Berencana
14 3 1.01 3
Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi,
Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan
Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal
14 3 1.01 4
Penggunaan Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang untuk
Advokasi, Promosi dan Kie Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal
14 3 1.01 8
Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan
Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal
14 3 1.01 9 Pembinaan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi
14 4 1.01 14
Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan
Pengasuhan 1000 HPK
14 4 1.01 15 Penyediaan Sarana Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK

35. CONTOH TAGGING PROGRAM PENURUNAN PREVALENSI STUNTING
DALAM RKPD TAHUN 2021
NO URUSAN INTERVENSI KEGIATAN
1 Pendidikan Penyelenggaan Pendidikan Anak Usia Dina (PAUD)
2 Kesehatan
(a) PMT pemulihan untuk Bumil KEK; (b) Pemberian IFA/Tablet tambah Darah
bagi Ibu Hamil.
(c) Kelas Ibu Hamil; (d) PMT bagi Balita; Penguatan Fasilitas bagi Posyandu; (e)
Pelayanan antenatal Ibu Hamil. Pelayanan postnatal Ibu Bersalin; (f)
Pemberian Vitamin A pada Anak 6-59 bulan;(g)
Imunisasi Dasar lengkap; (h) Pencegahan dan Penanganan kecacingan pada
Balita; (i) Pemberian Tablet Tambah Darah pada Remaja Putri; (j) Promosi
Penggunaan Jamban Sehat dan cuci tangan pakai sabun; (k) Dukungan
fortifikasi pangan; (l) Penanganan balita gizi buruk; (m);
Pembinaan MTBS pada Puskesmas; Pencegahan Malaria pada ibu hamil
(Daerah endemis); dan (n) Penanganan ibu hamil positif HIV.
3
Pekerjaan Umum dan
Tata Ruang
(a) Penyediaan air baku yang layak, dengan upaya pengendalian pencemaran
air pada sumber-sumber air; (b) Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak
dan Aman (90% Rumah Tangga;

36. CONTOH PROGRAM KEGIATAN STUNTING
SESUAI PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 (KABUPATEN/KOTA)
KODE
URUSAN SUB KEGIATAN NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA
Kesehatan
2 2 2.02 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
2 2 2.02 2 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
2 2 2.02 3 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
2 2 2.02 4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
2 2 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
2 2 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
2 2 2.02 18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
2 2 2.03 1 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
2 2 2.03 2 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
2 5 2.02 1 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
Pendidikan
1 2 2.03 2 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
1 2 2.03 13 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD
1 2 2.03 15 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD

37. (LANJUTAN KABUPATEN/KOTA)
KODE
URUSAN SUB KEGIATAN NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA
Sosial
6 5 2.02 1 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
6 5 2.02 2 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
Pangan
9 3 2.01 2 Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
9 3 2.04 2
Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis
Sumber Daya Lokal
9 4 2.02 1 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota
Lingkungan
Hidup
11 3 2.02 1
Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan
Hidup pada Masyarakat
11 11 2.01 4 Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
11 11 2.01 5
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan
Persampahan

38. TINDAK LANJUT
Pemerintah Daerah Perlu
Mengambil Langkah-langkah Aksi
Konvergensi Dalam Percepatan
Penurunan Stunting Sesuai
Dengan Target Nasional 14%
2024
• ARAHAN • TINDAK LANJUT
Stuntingmerupakan permasalahan multidimensional.
Pemda perlu berkolaborasi dengan berbagai pemangku
kepentingan untuk menanganinya.
Memastikan adanya alokasi anggaran dalam
APBD untuk percepatan penurunan stunting
Capacity Buliding untuk Sumber Daya Aparatur
Pemda dalam percepatan penurunan stunting baik
knowledge maupun skill
mmm
Memasukkan materi percepatan penurunan
stunting sebagai isu prioritas daerah dalam
RPJMD dan RKPD
Menetapkan dan memperkuat kelembagaan daerah
dalam upaya penurunan stunting yaitu dengan
menetapkan kebijakan kepala daerah dan tim
koordinasi lintas sektor

39. TERIMA KASIH