Kebijakan Pemerintah Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak Kota Prabumulih

1. KEBIJAKANPELAKSANAAN
DESARAMAHPEREMPUANDANPEDULIANAK

2. Desa yang mengintegrasikan perspektif gender dan hak anak dalam
tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa,
serta pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa, yang dilakukan
secara terencana, menyeluruh, berkelanjutan, sesuai dengan visi
pembangunan Indonesia.
Desa Ramah Perempuan Dan Peduli Anak
(DRPPA)

3. DIMANA DRPPA DIIMPLEMENTASIKAN
“DRPPA akan dilakukan di semua
desa secara bertahap, dan
pengembangannya disesuaikan
dengan potensi desa, kondisi
kewilayahan, sosial, budaya,
politik dan prioritas program desa”

4. ARAHAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Peningkatan
Peran Ibu dan
Keluarga dalam
Pendidikan/
Pengasuhan
Anak
Penurunan
Kekerasan
Terhadap
Perempuan
dan Anak
Peningkatan
Pemberdayaan
Perempuan
dalam
Kewirausahaan
yang
Berperspektif
Gender
Penurunan
Pekerja Anak
Pencegahan
Perkawinan
Anak
5
3

5. Rapat Koordinasi DRPPA 2021 4
Sumber: BPS, Sensus Penduduk 2020
ISU PEREMPUAN DAN ANAK
DALAM 5 ARAHAN PRIORITAS
1. Pemberdayaan Perempuan dalam Kewirausahaan yang Berperspektif Gender
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
perempuan jauh lebih rendah dari laki-
laki (BPS, Agustus 2020)
Agustus 2020
TPAK Laki-Laki 82,41%
TPAK Perempuan 53,13%
Sebagian besar usaha perempuan merupakan usaha mikro/skala
kecil dan berbasis rumahan, dimana proporsi perempuan
pengusaha semakin kecil seiring meningkatnya ukuran usaha
Perempuan mengalami banyak kesulitan dalam memulai,
mempertahankan dan mengembangkan usaha dibandingkan
laki-laki, diantaranya karena norma gender yang diskriminatif,
tingginya beban pekerjaan pengasuhan tak berbayar,
rendahnya akses terhadap asset produktif, kurangnya
kesempatan untuk mengembangkan keterampilan, sulitnya
akses finansial, kurangnya mentor dan jejaring usaha, serta
kebijakan-kebijakan yang tidak ramah gender.
Sumber: UNICEF& UNDP, Adressing Gender Barriers to Entrepreneurship and
Leadership Among Girls and Young Women in South-East Asia (2021)

6. 2. Peran Ibu dan Keluarga dalam Pendidikan/
Pengasuhan Anak
KETERPISAHAN ANAK DAN ORANGTUA
KANDUNG
“ Dalam hal Orang Tua tidak ada, atau tidak diketahui
keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat
melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya , maka
kewajiban dan tanggung jawabnya dapat beralih kepada
keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan”
(UU No.35/ 2014, Pasal 26 (2)
TARGETDALAM RPJMN 2020-2024
Persentase Balita yang mendapatkan Pengasuhan Tidak
Layak 3,73
Sumber: Indeks Perlindungan Anak, KPPPA, 2019
“Persentase anak berusia 0-17 Tahun yang Tidak Tinggal
Bersama Kedua Orang Tua” 4,82%
ISU PEREMPUAN DAN ANAK
DALAM 5 ARAHAN PRIORITAS
Pemenuhan hak dan perlindungan
khususanak di tingkat keluarga belum
optimal dan belum sepenuhnya berbasis
hak anak.
2. Peningkatan Peran Ibu dan Keluarga dalam Pendidikan/ Pengasuhan Anak

7. Rapat Koordinasi DRPPA 2021
Selama Januari-Desember 2020 tercatat sebanyak 8.686 kasus kekerasan terhadap
perempuan dengan jumlah korban sebanyak 8.763 perempuan. Dari jumlah tersebut,
61% diantaranya adalah kasus KDRT. Berdasarkan catatan yang masuk, kekerasan
fisik, psikis, penelantaran dan seksual merupakan jenis kekerasan yang paling
banyak dialami perempuan.
Sedangkan kekerasan terhadap anak, baik kasus maupun korbannya jauh lebih
banyak dibandingkan kekerasan terhadap perempuan. Pada periode yang sama
tercatat sebanyak 11.278 kasus dengan 12.425 korban, terdiri dari 3.608 anak laki-
laki dan 8.817 anak perempuan. Kasus KDRT yang terjadi pada anak jauh lebih
kecil dibandingkan pada perempuan, yaitu 22,7% dari seluruh kasus kekerasan
terhadap anak. Jenis kekerasan terbanyak yang dialami anak berdasarkan urutannya
adalah kekerasan seksual, fisik dan psikis.
Sumber: Kemen PPPA - Simfoni PPA (diolah 7 September 2021)
ISU PEREMPUAN DAN ANAK DALAM 5
ARAHAN PRIORITAS
3. Kekerasan terhadap perempuan dan anak

8. Rapat Koordinasi DRPPA 2021
ISU PEREMPUAN DAN ANAK
DALAM 5 ARAHAN PRIORITAS
4. Pekerja Anak
9,34% anak usia 10-17
tahun masih bekerja
(Sakernas, 2020)

9. Proporsi Perempuan Umur 20-24 Tahun Y
ang Berstatus KawinSebelum
Umur 18 Tahun,Menurut Provinsi,Tahun 2019
INDONESIA: 10,82%
(Sumber: BPS, 2020)
Kalsel: 21,2%
22 Provinsi
di atas angka Nasional
11,54 11,21 10,82 10,19
8,74
(Sumber: RPJMN 2020-
2024)
2017 2018 2019 2020 2024
(proyeksi) (proyeksi)
Angka Perkawinan Anak
ISU PEREMPUAN DAN ANAK
DALAM 5 ARAHAN PRIORITAS
5. Perkawinan Anak

10. ROADMAP DRPPA
2 Desa contoh
di 1 Prov terpilih
Stimulasi
Pembiayaan
APBN (100%)
Tahap Pemetaan
Desa
2021
2022
2023
2024
Stimulasi
Pembiayaan
APBN (100%)
10 Desa
Tahap
Implementasi
Tahap pemetaan dan
pelaksanaan
2 Desa di Prov-
kabupaten model
Stimulasi
Pembiayaan
APBN (40%)
Tahap
Maintenance dan
Diseminasi
Dengan Inisiasi Pemda
mendorong
pengembangan
DRPPA di Semua Desa
Pembiayaan Mandiri
oleh Daerah dan
Desa
Tahap Pemantauan dan
pelaporan
Implementasi
DRPPA di desa

11. Indikator Keberhasilan
DRPPA
1. Adanya pengorganisasian
perempuan dan anak di desa
2. Tersedianya data desa yang memuat
data pilah tentang perempuan dan
anak.
3. Tersedinya Peraturan Desa (Perdes)
tentang DRPPA
4. Tersedianya pembiayaan dari
keuangan desa dan pendayagunaan
aset desa untuk mewujudkan DRPPA
melalui pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak di desa.
5. Persentase keterwakilan perempuan di pemerintah desa,
Badan Permusyawaratan Desa (BPD), lembaga
kemasyarakatan desa, dan lembaga adat desa
6. Persentase perempuan wirausaha di desa, utamanya
perempuan kepala keluarga, penyintas bencana, dan
penyintas kekerasan.
7. Semua anak di desa mendapatkan pengasuhan berbasis
hak anak.
8. Tidak ada kekerasan terhadap perempuan dan anak
(KTPA) dan korban tindak pidana perdagangan orang
(TPPO).
9. Tidak ada pekerja anak.
10. Tidak ada perkawinan anak
Kelembagaan Substansi

12. KEGIATAN DRPPA TAHUN 2022:
PEMETAAAN UNTUK PELAKSANAAN DRPPA
Kelembagaan
1. Adanya pengorganisasian
perempuan dan anak di desa
2. Tersedianya data desa yang memuat
data pilah tentang perempuan dan
anak
3. Tersedianya Peraturan Desa (Perdes)
tentang DRPPA
4. Tersedianya pembiayaan dan
keuangan desa dan pendayagunaan
asset desa untuk mewujudkan
DRPPA melalui pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak di
desa
Substansi
5. Persentase keterwakilan perempuan di
pemerintah desa, Badan Pemusyawaratan desa
(BPD), Lembaga kemasyarakatan desa, dan
Lembaga adat desa
6. Persentase perempuan wirausaha di desa,
utamanya perempuan kepala keluarga, penyintas
bencana dan penyintas kekerasan
7. Semua anak di desa mendapatkan pengasuhan
berbasis hak anak
8. Tidak ada kekerasan terhadap perempuan dan
anak (KTPA) dan korban tindak pidana
perdagangan orang (TPPO
9. Tidak ada pekerja anak
10.Tidak ada perkawinnan anak

13. PEMETAAN DAN IMPLEMENTASI
KELEMBAGAAN DRPPA TAHUN 2022
1. Adanya pengorganisasian perempuan dan anak di desa
2. Tersedianya data desa yang memuat data pilah tentang perempuan dan anak
3. Tersedianya Peraturan Desa (Perdes) tentang DRPPA
4. Tersedianya pembiayaan dan keuangan desa dan pendayagunaan asset desa
untuk mewujudkan DRPPA melalui pemberdayaan perempuan dan perlindungan
anak di desa

14. NO INDIKATOR UKURAN KONSEP DAN DEFINISI
(1) (2) (3) (4)
1
Adanya
pengorganisasian
perempuan dan anak
di desa
Adanya Forum
Anak di desa
Forum Anak: Wadah partisipasi anak dimana anggotanya merupakan
perwakilan dari kelompok anak atau kelompok kegiatan anak atau
perseorangan, dan dibina oleh pemerintah, sebagai sarana menyalurkan
aspirasi, suara, pendapat, keinginan, dan kebutuhan anak dalam proses
pembangunan.
Jumlah kelompok
perempuan di desa.
Kelompok perempuan adalah: wadah partisipasi bagi perempuan untuk
menyalurkan aspirasi dan pendapatnya dalam pemenuhan hak-haknya.
2
Tersedianya data desa
yang memuat data
pilah tentang
perempuan dan anak
Ada Profil Desa
terpilah menurut
jenis kelamin
Profil perempuan adalah publikasi yang memuat data penduduk yang
terpilah menurut jenis kelamin, untuk mengetahui kondisi perempuan dan
laki-laki di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi/ketenagakerjaan.
Profil anak adalah publikasi yang memuat data penduduk yang terpilah
menurut usia, untuk mengetahui kondisi anak (usia 0 - 17 tahun) terkait
pendidikan, kesehatan, kepemilikan akta kelahiran, dan anak-anak yang
memerlukan perlindungan khusus. (Mengacu pada Permendagri no.12
tahun 2007 ttg Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil
Desa dan Kelurahan).
Ada Profil Desa
terpilah menurut
usia
INDIKATOR KELEMBAGAAN DRPPA

15. NO INDIKATOR UKURAN KONSEP DAN DEFINISI
(1) (2) (3) (4)
3
Tersedianya Peraturan Desa
(Perdes), SK atau SE Lurah
tentang Desa Ramah
Perempuan dan Peduli Anak
(DRPPA)
Ada perdes, SK atau SE
Lurah tentang DRPPA
Perdes atau SK/SE Lurah terkait pemberdayaan
perempuan dan perlindungan perempuan dan anak
Ada peraturan desa, SK
atau SE Lurah tentang
perempuan dan anak
4
Tersedianya pembiayaan dari
keuangan desa dan
pendayagunaan aset desa
untuk mewujudkan desa
ramah perempuan dan
peduli anak melalui
pemberdayaan perempuan
dan perlindungan anak di
desa
Adanya anggaran untuk
mengakomodir kegiatan
bagi perempuan dan anak
Anggaran yang dimaksud di sini adalah anggaran desa
yang digunakan untuk mengakomodir kegiatan
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
Adanya aset desa yang
digunakan untuk
pemberdayaan perempuan
dan perlindungan anak di
desa
Aset desa adalah sarana dan prasarana yang dimiliki oleh
desa

16. PEMETAAN SUBSTANSI TAHUN 2022
1. Data keterwakilan perempuan di pemerintah desa, Badan Pemusyawaratan desa
(BPD), Lembaga kemasyarakatan desa, dan Lembaga adat desa
2. Data perempuan wirausaha di desa, utamanya perempuan kepala keluarga,
penyintas bencana dan penyintas kekerasan
3. Data anak di desa yang mendapatkan pengasuhan berbasis hak anak
4. Data kekerasan terhadap perempuan dan anak (KTPA) dan korban tindak pidana
perdagangan orang (TPPO)
5. Data pekerja anak
6. Data perkawinan anak

17. NO INDIKATOR UKURAN KONSEP DAN DEFINISI
(1) (2) (3) (4)
5
Persentase keterwakilan
perempuan di pemerintah desa,
badan permusyawaratan desa,
lembaga kemasyarakatan desa,
dan lembaga adat desa
Persentase perempuan di
pemerintah desa
Persentase perempuan di
BPD
Persentase perempuan di
Lembaga Kemasyarakatan
Desa
Persentase perempuan di
Lembaga Adat Desa
Badan Usaha Milik Desa
6 Adanya perempuan
wirausaha/pelaku usaha di desa.
Jumlah perempuan
wirausaha/pelaku usaha di
desa
Perempuan wirausaha/pelaku usaha adalah
perempuan yang berusaha secara mandiri
untuk menghasilkan sesuatu yang bernilai
lebih tinggi (value added).

18. NO INDIKATOR UKURAN
KONSEP DAN
DEFINISI
(1) (2) (3) (4)
7
Semua anak mendapat
pengasuhan berbasis hak anak.
Persentase anak yang diasuh
oleh kedua orang tua kandung,
ayah atau ibu saja, atau
pengasuh pengganti lainnya
Anak usia 0-17 tahun dan
belum kawin yang tinggal
bersama kedua orang tua,
dengan ayah/ibu saja, atau
pengasuh pengganti lainnya
8 Tidak ada kekerasan terhadap
perempuan dan anak (KTPA)
dan korban tindak pidana
perdagangan orang (TPPO)
Adanya tempat pengaduan bagi
perempuan dan anak yang
mengalami kekerasan
Tempat pengaduan adalah
tempat layanan pengaduan
bagi perempuan dan anak
yang mengalami kekerasan,

19. NO INDIKATOR UKURAN KONSEP DAN DEFINISI
(1) (2) (3) (4)
9 Jumlah anak
yang bekerja
Jumlah anak yang
bekerja.
Bekerja adalah kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud
memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau
keuntungan paling sedikit selama satu jam dalam seminggu
terakhir. Bekerja selama satu jam tersebut harus dilakukan
berturut-turut dan tidak terputus.
Anak yang bekerja adalah anak yang melakukan kegiatan
ekonomi minimal 1 jam secara berturut-turut (tidak terputus)
dalam periode seminggu yang lalu dan kegiatan tersebut
dilakukan dengan maksud untuk memperoleh atau membantu
memperoleh pendapatan dalam bentuk uang maupun barang
Jumlah anak di desa. Berbasis usia dan jenis kelamin
10 Jumlah anak
yang
kawin/pernah
kawin di bawah
usia 18 tahun
(perkawinan usia
anak)
Jumlah anak yang
kawin/pernah kawin
di bawah usia 18
Tahun
Anggota rumah tangga yang kawin/pernah kawin di bawah 18
tahun

20. MILESTONE DRPPA
Start
• PELATIHAN FASDA.
• LAUNCHING DRPPA 5 PROVINSI
• PELATIHAN KADER SAPA
TRIWULAN 1
• PELATIHAN KADER SAPA
• PEMETAAN KEBUTUHAN DESA
TRIWULAN 2
PERTEMUAN KOORDINASI BERSAMA PROV/KAB UNTUK
MENYAMBUNGKAN KEBUTUHAN DESA DAN SUMBERDAYA
DI PROV/KAB

21. Start
• PELAKSANAAN DRPPA (ASPEK KELEMBAGAAN)
• KELEMBAGAAN PEREMPUAN DAN ANAK
• TERSEDIA PROFIL DESA – DATA TERPILAH
• TERSEDIA REGULASI DESA – REGULASI DESA UNTUK PP DAN PA
• TERSEDIA ADD DAN ASSET DESA – PEMANFAATAN BAGI PEREMPUAN DAN ANAK
TRIWULAN 3
• PENDAMPINGAN
• PERTEMUAN KOORDINASI
• PEMANTAUAN DAN EVALUASI
• PENYUSUNAN RTL UNTUK 2023
TRIWULAN 4
PERTEMUAN KOORDINASI BERSAMA PROV/KAB
(PEMANTAUAN IMPLEMENTASI)

22. Siapa yang Terlibat dalam Mewujudkan DRPPA?
PEMERINTAH DESA/
PERANGKAT DESA
PEREMPUAN & ORGANISASI
PEREMPUAN AKAR RUMPUT
TENAGA PENDIDIK,
TENAGA KESEHATAN
DAN SEKTOR LAINNYA
ANAK, FORUM ANAK
DAN ATAU KELOM[OK
ANAK LAINNYA
DUNIA USAHA TOGA, TOMA,
TODAT
PENDAMPING &
RELAWAN DESA, KEL.
PATBM, SATGAS PPA,
PLKB, PEKSOS, dll
LEMBAGA SWADAYA
MASYARAKAT, ORGANISASI
MASYARAKAT
PEMERINTAH
KECAMATAN,
KABUPATEN/KOTA,
PROVINSI dan
PEMERINTAH PUSAT

23. SINERGI/KOLABORASI PENTAHELIX
Mensinergikan kekuatan pemerintah pusat, pemerintah daerah, desa, lembaga masyarakat, lembaga
agama, akademisi dan lembaga riset, dunia usaha, lembaga profesi, media dan masyarakat lokus
dalam mengakselerasi berbagai macam isu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,
dengan peran dan fungsi sesuai potensi yang dimiliki.
23

24. • KETERBATASAN
JANGKAUAN
PEMERINTAH
• ISU PEREMPUAN DAN
ANAK MERUPAKAN
ISU LINTAS SEKTOR

25. Pemantauan Dan
Evaluasi
Pemantauan berbasis komunitas yang
responsif gender, dilakukan bersama antara
penerima manfaat, utamanya perempuan dan
anak, pemerintah, perwakilan organisasi
masyarakat sipil, media, dan tokoh masyarakat
Pemantauan dilakukan secara
holistik dan berkala setiap 3
bulan sekali
Menggunakan ukuran
keberhasilan DRPP
A
Evaluasi dilakukan
1 tahun sekali
Pemberian penghargaan DRPPA

26. WILAYAH DAMPINGAN DEPUTI PM
Desa Model
• 2021 : 2 Desa
• 2022 : 20 Desa
• Total 24 desa
No PROVINSI TUGAS DAN PERAN
1 JAWA TIMUR 1. BANYUWANGI
2. KABUPATEN KEDIRI
3. JOMBANG
2 SUMATERA SELATAN 1. MUSI RAWAS
2. BANYUASIN
3 KALIMANTAN TENGAH 1. KOTAWARINGIN TIMUR
2. PULANGPISAU
4 SULAWESI TENGGARA 1. KOLAKA TIMUR
2. WAKATOBI
5 MALUKU 1. BURU SELATAN
2. MALUKU BARAT DAYA

27. 27
Perempuan Berdaya
Anak Terlindungi
Indonesia Maju
Terima Kasih