Dokumen tersebut membahas tentang panduan pelaksanaan Bina Keluarga Balita Holistik Integratif (BKB HI) Unggulan, yang mencakup regulasi dan dasar hukum, tujuan, sasaran, mekanisme pelaksanaan, pemantauan evaluasi dan pelaporan BKB HI Unggulan. Dokumen ini juga menjelaskan tentang Surat Edaran Deputi Bidang KSPK No 1 Tahun 2023 sebagai acuan pelaksanaan BKB HI Unggulan di 12 provinsi

1. Jakarta, 7 November 2022
Disampaikan Pada Kegiatan Uji Publik Panduan BKB HI Unggulan
Bersama Stakeholder dan Mitra Terkait

2. Pendahuluan
I
Peraturan Deputi Bidang KSPK No. 5 tahun 2022
II
SE Deputi Bidang KSPK No 1 Tahun 2023
III

3. Pendahuluan
I

4. 1
2
3
Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan
Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang
Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif
(PAUD HI)
Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang
Percepatan Penurunan Stunting
Peraturan Kepala BKKBN Nomor 12 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Bina Keluarga Balita Holistik Integratif
(BKB HI)
4
BKB HI Unggulan
DASAR HUKUM
5
Peraturan Kepala BKKBN Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana
Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia
(RAN PASTI) 2022-2024

5. 1
2
3
Peraturan Deputi Bidang KSPK No.5 Tahun 2022 tentang BKB
HI Unggulan
Surat Edaran Deputi Bidang KSPK No 1 Tahun 2023
tentang BKB HI Unggulan
Panduan BKB HI Unggulan
BKB HI Unggulan
REGULASI

6. Merupakan BKB HI sesuai dengan Peraturan Kepala Badan
Kependudukan dan Keluarga Berencana Nomor 12 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Bina Keluarga Balita Holistik Integratif dan
diprioritaskan berlokasi di Kampung Keluarga Berkualitas
(Sumber data: K/0/BKB)
BKB HI Unggulan
memiliki rerata cakupan 6 (enam) layanan kategori paling sedikit
“baik” berdasarkan Peraturan Deputi Bidang KSPK Nomor 5 Tahun
2022 Tentang Bina Keluarga Balita Holistik Unggulan melalui
pengisian cakupan 6 (enam) layanan utama

7. Peraturan Deputi KSPK No 5 Tahun 2022
Tentang BKB HI Unggulan
a. Mekanisme Pelaksanaan
b. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan
I

10. BKB HI UNGGULAN
Terselenggaranya pengasuhan positif pada ibu hamil dan
anak usia 0-23 bulan untuk percepatan penurunan stunting
1. Terpenuhinya kebutuhan pengasuhan ibu hamil dan anak
usia 0-23 bulan
2. Terselenggaranya pengasuhan ibu hamil dan anak usia 0-
23 bulan secara terintegrasi dan selaras antar lembaga
layanan terkait, sesuai kondisi wilayah
3. Terwujudnya seluruh unsur terkait yaitu orang tua, keluarga,
masyarakat, pemerintah serta pemangku kepentingan
lainnya
Tujuan Khusus
Manfaat
Tujuan
Umum
Mendukung orangtua sejak awal kehamilan dalam memberikan
stimulasi bagi janin dan anak usia 0-23 bulan (Baduta) melalui
penyelenggaraan kelas pengasuhan bagi orangtua dan pengasuh
anak dalam percepatan penurunan stunting oleh Kader BKB

11. BKB HI UNGGULAN
Sasaran
Orang tua, pengasuh dan keluarga dengan ibu hamil dan mempunyai anak usia 0-
23 bulan
1
Kader-kader masyarakat seperti Posyandu, Bina Keluarga Balita (BKB),
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Anak Sejahtera, Pembinaan
Kesejahteraan Keluarga, dan kader-kader masyarakat yang sejenis
Penyelenggara pelayanan dan tenaga pelayanan
Perguruan tinggi, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi
keagamaan
Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa
2
3
4
5
Media massa dan dunia usaha
Mitra pembangunan Nasional dan Internasional
6
7

12. Mekanisme Pelaksanaan
A.

13. PERSIAPAN (I)
1. merencanakan pembentukan pokja dan sektor-sektor terkait yang menangani balita dan
anak;
2. merencanakan pengembangan program dan anggaran;
3. merumuskan konsep kebijakan dan strategi operasional yang menyangkut aspek tumbuh
kembang;
4. mengembangkan kajian, inovasi dan peta kerja bagi pengembangan kebijakan dan
strategi;
5. melaksanakan pertemuan koordinasi lintas program dan lintas sektor terkait;
6. menyusun dan menetapkan program dan anggaran
7. melaksanakan penelitian, minisurvei dan identifikasi dalam rangka menyusun peta kerja
pengembangan program BKB HIU.
1. membentuk pokja tingkat provinsi dan sektor-sektor terkait yang menangani balita dan
anak;
2. merencanakan pengembangan program dan anggaran;
3. menjabarkan konsep kebijakan pelaksanaan program tentang pengasuhan dan
pembinaan tumbuh kembang anak tingkat provinsi;
4. mengembangkan kajian, inovasi dan pengembangan peta kerja dalam perumusan
kebijakan dan strategi;
5. melaksanakan pertemuan koordinasi lintas program dan lintas sektor terkait;
6. menyusun dan menetapkan program dan anggaran kegiatan;
7. menjabarkan pedoman juklak dalam melaksanakan kegiatan operasional;
8. menetapkan kegiatan dan model percontohan dalam rangka pengembangan program
BKB HIU;
9. melaksanakan penelitian, minisurvei dan identifikasi kelompok sasaran dalam rangka
menyusun peta kerja pengembangan program BKB HIU
PROVINSI
PUSAT
PERAN PARA PIHAK

14. PERSIAPAN (II)
1. membentuk pokjanal tingkat Kabupaten/Kota dan sektor- sektor terkait;
2. merencanakan pengembangan program dan anggaran;
3. menjabarkan konsep kebijakan pelaksanaan program tentang pengasuhan dan
pembinaan tumbuh kembang anak;
4. mengembangkan kajian, inovasi dan pengembangan peta kerja dalam merumuskan
kebijakan dan strategi;
5. melaksanakan pertemuan koordinasi lintas program dan lintas sektor terkait;
6. melaksanakan program dan anggaran sesuai rencana kegiatan;
7. melaksanakan kegiatan sesuai dengan pedoman dan juklak yang ada;
8. menyiapkan data dalam rangka pengembangan model kelompok BKB HIU.
1. membentuk tim tingkat Desa/Kelurahan dan sektor- sektor
terkait;
2. merencanakan pengembangan program dan anggaran;
3. melaksanakan pertemuan koordinasi lintas program dan lintas
sektor terkait;
4. melaksanakan program dan anggaran sesuai rencana
kegiatan;
5. melaksanakan kegiatan sesuai dengan pedoman dan juklak
dalam rangka pengembangan model kelompok BKB HIU.
DESA/KELURAHAN
KABUPATEN/KOTA

15. PELAKSANAAN (I)
1. menetapkan kriteria kelompok;
2. memberikan fasilitasi pembentukan dan pengembangan
kelompok;
3. menyiapkan prototype sarana dan prasarana;
4. melakukan advokasi, komunikasi, informasi, edukasi dan
sosialisasi kepada pengelola dan pelaksana;
5. melakukan orientasi kepada tenaga pengelola program;
6. melakukan pembinaan kepada pokja provinsi.
1. menginventarisasi kelompok BKB HIU tingkat provinsi;
2. memilih kelompok sesuai dengan kriteria;
3. memberikan fasilitasi pembentukan dan pengembangan
kelompok;
4. melakukan koordinasi lintas sektor dan lintas program untuk
mendapatkan dukungan dari tokoh formal dan non formal;
5. menyiapkan sarana dan prasarana;
6. mengembangkan kelompok BKB HIU sesuai kriteria;
7. memberikan fasilitasi pembentukan dan pengembangan
kelompok;
8. melakukan pembinaan kepada pokjanal Kabupaten/Kota.
PROVINSI
PUSAT

16. PELAKSANAAN (II)
1. mengidentifikasi potensi kelompok-kelompok sasaran sesuai
kriteria kelompok BKB HIU;
2. melakukan koordinasi dengan lintas sektor dan lintas program
untuk mendapatkan dukungan dari tokoh formal dan nonformal;
3. menyiapkan sarana dan prasana;
4. menyiapkan tenaga pengelola dan kader;
5. memilih kelompok sesuai dengan kriteria;
6. rekapitulasi data-data yang diperlukan;
7. melakukan pembinaan kepada pokjanis tingkat kecamatan.
1. melakukan koordinasi dengan penyelenggara kelompok
BKB di tingkat RT/RW;
2. mendukung penyediaan sarana dan prasana;
3. mendukung penyediaan tenaga pengelola dan kader;
4. memilih kelompok sesuai dengan kriteria;
5. rekapitulasi data-data penyelenggaraan kelompok BKB
HIU;
6. melakukan pembinaan kepada kelompok BKB HIU.
DESA/KELURAHAN
KABUPATEN/KOTA

17. ALUR PELAKSANAAN BKB HI UNGGULAN

22. PEMANTAUAN, EVALUASI DAN
PELAPORAN
B

23. TUJUAN PEMANTAUAN, EVALUASI DAN
PELAPORAN
TUJUAN
Mengetahui kemajuan dan keberhasilan penyelenggaraan BKB HI
Unggulan (BKB HIU);
1
Memberikan umpan balik bagi kemajuan penyelenggaraan BKB HI
Unggulan (BKB HIU);
Menjadi pertimbangan perencanaan dan penganggaran
penyelenggaraan BKB HI Unggulan (BKB HIU);
Menjadi pertimbangan pemberian rekomendasi untuk pencapaian
keberhasilan penyelenggaraan BKB HI Unggulan (BKB HIU).
2
3
4

24. WAKTU PEMANTAUAN, EVALUASI DAN
PELAPORAN
WAKTU
Pemantauan yang dilakukan oleh Ketua RT/Ketua RW/Kades/Camat atau
pihak yang ditunjuk sebagai penanggungjawab secara periodik per 3 bulan
sehingga apabila ada permasalahan dapat segera diketahui penyebabnya
dan dicari solusinya.
1
Evaluasi dilakukan dilakukan secara periodik per 6 bulan pada saat semua
tahapan sudah selesai dilakukan dan perlu diketahui manfaat/dampak yang
ditimbulkan dengan adanya program pelaksanaan BKB HI Unggulan (BKB HIU)
di RT/RW/Desa/Kelurahan.
Pelaporan kegiatan penyelenggara BKB HI Unggulan (BKB HIU) di
RT/RW/Desa/Kelurahan dapat dijadikan dasar dalam pelaksanaan
pemantauan dan evaluasi. Oleh karenanya pelaporan perlu dipastikan dan
selalu diperbaharui secara rutin sehingga dapat dijadikan instrumen
pemantauan dan evaluasi. Berdasarkan data pelaporan serta hasil
pemantauan dan evaluasi, RT/RW/Desa/Kelurahan menyusun rencana
kegiatan dan pelaksanaan BKB HI (BKB HIU) oleh Kader BKB.
2
3

26. S.E Deputi KSPK No 1 Tahun 2023
II

27. SE Deputi KSPK No 1 Tahun 2023
Tentang BKB HI UNGGULAN
Sebagai acuan dalam pelaksanaan operasionalisasi
BKB Holistik Integratif Unggulan pada 12 (dua belas)
provinsi lokus stunting
• Operasionalisasi kelompok BKB HIU di 12 (dua belas)
provinsi lokus percepatan penurunan stunting;
• Pelaksanaan anggaran pembentukan dan
operasionalisasi kelompok BKB HIU pada tahun 2023;
dan
• Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kelompok BKB
HIU.
Ruang Lingkup
Maksud
Tujuan
Mempercepat penurunan stunting melalui pengasuhan di
1000 HPK bagi keluarga yang memiliki ibu hamil dan/atau
baduta di Bina Keluarga Balita HIU

28. Operasionalisasi BKB HI Unggulan (1)
Tugas dan peran
1. Melakukan pendampingan terhadap perencanaan,
penganggaran dan pelaksanaan kegiatan kelompok
BKB HIU;
2. Melakukan pembinaan dan pendampingan
pelaksanaan kegiatan kelompok BKB HIU;
3. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kegiatan kelompok BKB HIU;
4. Memberikan rekomendasi/solusi atas kendala dalam
upaya peningkatan kualitas pelayanan kelompok BKB
HIU;
Struktur Dewan Penasehat BKB
HIU
Pembentukan Dewan Penasehat
BKB HIU
Terdapat dalam lampiran SE Deputi KSPK NO 1 Tahun 2023

31. Operasionalisasi BKB HI Unggulan (2)
• merupakan BKB HI sesuai dengan Peraturan Kepala Badan
Kependudukan dan Keluarga Berencana Nomor 12 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Bina Keluarga Balita Holistik Integratif dan diprioritaskan
berlokasi di Kampung Keluarga Berkualitas
• memiliki rerata cakupan 6 (enam) layanan kategori paling sedikit “baik”
berdasarkan Peraturan Deputi Bidang KSPK Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Bina
Keluarga Balita Holistik Unggulan melalui pengisian cakup 6 (enam) layanan.
• Surat Keputusan dari Bupati/Walikota yang menunjuk BKB HI sebagai BKB HIU

32. No Layanan Variabel Formulasi Cakupan (%)
1. Layanan administrasi
kependudukan dan
kepemilikan jaminan
kesehatan baduta
1.1 Formulir PK Blok
Kependudukan pertanyaan
nomor 15
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑏𝑎𝑑𝑢𝑡𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑚𝑖𝑙𝑖𝑘𝑖 𝑗𝑎𝑚𝑖𝑛𝑎𝑛 𝑘𝑒𝑠𝑒ℎ𝑎𝑡𝑎𝑛
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑏𝑎𝑑𝑢𝑡𝑎 𝑑𝑖 𝑤𝑖𝑙𝑎𝑦𝑎ℎ 𝐷𝑒𝑠𝑎/𝐾𝑒𝑙𝑢𝑟𝑎ℎ𝑎𝑛
1.2 Formulir PK Blok
Kependudukan pertanyaan
nomor 9
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑏𝑎𝑑𝑢𝑡𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑚𝑖𝑙𝑖𝑘𝑖 𝑎𝑘𝑡𝑒 𝑙𝑎ℎ𝑖𝑟
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑏𝑎𝑑𝑢𝑡𝑎 𝑑𝑖 𝑤𝑖𝑙𝑎𝑦𝑎ℎ 𝐷𝑒𝑠𝑎/𝐾𝑒𝑙𝑢𝑟𝑎ℎ𝑎𝑛
2. Layanan
pengasuhan/parenting
bersama
Formulir PK Blok
Pembangunan Keluarga
pertanyaan nomor 10
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑒𝑙𝑢𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑚𝑖𝑙𝑖𝑘𝑖 𝑏𝑎𝑑𝑢𝑡𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑎𝑠𝑢ℎ 𝑏𝑒𝑟𝑠𝑎𝑚𝑎 𝑜𝑙𝑒ℎ 𝑠𝑢𝑎𝑚𝑖 𝑑𝑎𝑛 𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑒𝑙𝑢𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑏𝑎𝑑𝑢𝑡𝑎 𝑑𝑖 𝐷𝑒𝑠𝑎/𝐾𝑒𝑙𝑢𝑟𝑎ℎ𝑎𝑛
3 Layanan pemantauan
pertumbuhan dan
perkembangan
R1 – BKB (SIGA) 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑒𝑙𝑢𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑏𝑎𝑑𝑢𝑡𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑛𝑔𝑔𝑢𝑛𝑎𝑘𝑎𝑛 𝐾𝐾𝐴
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑒𝑙𝑢𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑏𝑎𝑑𝑢𝑡𝑎 𝑑𝑖 𝐷𝑒𝑠𝑎/𝐾𝑒𝑙𝑢𝑟𝑎ℎ𝑎𝑛
4 Layanan pembentukan
karakter anak
Formulir PK Blok
Pembangunan Keluarga
pertanyaan nomor 9
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑒𝑙𝑢𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑟𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑎𝑘𝑠𝑖 𝑠𝑒𝑡𝑖𝑎𝑝 ℎ𝑎𝑟𝑖
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑒𝑙𝑢𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑏𝑎𝑑𝑢𝑡𝑎 𝑑𝑖 𝐷𝑒𝑠𝑎/𝐾𝑒𝑙𝑢𝑟𝑎ℎ𝑎𝑛
5 Layanan promotif
preventif pemeliharaan
kesehatan gizi dan
perlindungan anak
SIGA dan PK21 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑏𝑎𝑑𝑢𝑡𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 ℎ𝑎𝑑𝑖𝑟 𝑑𝑖 𝑘𝑒𝑙𝑜𝑚𝑝𝑜𝑘 𝐵𝐾𝐵
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑒𝑙𝑢𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑏𝑎𝑑𝑢𝑡𝑎 𝑑𝑖 𝐷𝑒𝑠𝑎/𝐾𝑒𝑙𝑢𝑟𝑎ℎ𝑎𝑛
6 Layanan
rujukan/konseling/per
awatan/bansos
SIGA
(Tabel 8 SIGA)
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐾𝑒𝑙𝑢𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑒𝑙𝑖𝑛𝑔 𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑃𝑃𝐾𝑆
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑒𝑙𝑢𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑏𝑎𝑑𝑢𝑡𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑝𝑒𝑟𝑘𝑒𝑚𝑏𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑡𝑖𝑑𝑎𝑘 𝑠𝑒𝑠𝑢𝑎𝑖 𝑑𝑖 𝐾𝐾𝐴
Rata-rata cakupan
Cakupan 6 (enam) layanan Bina Keluarga Balita Holistik Integratif
Unggulan (BKB HIU)

34. Operasionalisasi BKB HI Unggulan (3)
1. Pelaksanaan bimbingan teknis dilakukan secara
berjenjang oleh BKKBN cq Direktorat Bina Keluarga
Balita dan Anak, Perwakilan BKKBN Provinsi dengan
melibatkan Dewan Penasihat BKB HIU kepada
pemerintah daerah kabupaten/kota;
2. Proses pelaksanaan bimbingan teknis dilakukan
berdasarkan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
terhadap proses bisnis BKB HIU melalui pendekatan
input, proses dan output terhadap utamanya kluster
data dan tata kelola.
Bimbingan Teknis BKB HIU

35. Operasionalisasi BKB HI Unggulan (4)
1. Kader melaporkan setiap tahapan yang meliputi input, proses dan output menggunakan
format yang tercantum dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari surat
edaran ini.
2. Pemantauan dan pelaporan kegiatan dilakukan oleh kader dan disetujui oleh Penyuluh KB
(PKB) yang dilakukan secara periodik per 3 (tiga) bulan dan diketahui oleh Kepala
Desa/Lurah dan oleh OPD KB setempat, selanjutnya dikirimkan kepada Perwakilan BKKBN
Provinsi;
3. Perwakilan BKKBN Provinsi melakukan rekapitulasi dan melaporkan sebagaimana
dimaksud pada 2.4.2 kepada Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan
Keluarga cq. Direktorat Bina Keluarga Balita dan Anak melalui website
https://www.orangtuahebat.id/ secara periodik per 3 (tiga) bulan;
4. Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga cq. Direktorat Bina
Keluarga Balita dan Anak melakukan rekapitulasi secara periodik per 3 (tiga) bulan;
5. Perwakilan BKKBN Provinsi dan Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan
Keluarga cq. Direktorat Bina Keluarga Balita dan Anak memberikan umpan balik atas
pelaporan yang diterima secara periodik per 3 (tiga) bulan.
Pemantauan dan
Pelaporan
Kegiatan

38. “TERIMA KASIH”
BERSAMA KITA BISA
BERSINERGI BAGI BANGSA