Program dan kebijakan kampung KB di Jawa Tengah

1. P E RWAK I L A N B K K B N P R O V. J AT E N G
Program & Kebijakan
Kampung KB
Di Jawa Tengah
1

2. 2
Latar
Belakang
Regulasi
Konsep
Kampung
KB
Arah kebijakan dan
Mekanisme
Operasional
Roadmap
Kampung
KB
Implementasi
Kampung KB
Hasil dan
Evaluasi
Kampung KB

3. LATAR
BELAKANG
KAMPUNG KB

4. Kenapa Perlu Kampung KB ?
• 64 Persen desa di Indonesia termasuk
desa sangat tertinggal dan desa
tertinggal (IDM, 2015)
• Jumlah Penduduk miskin masih tinggi
(11,13 Persen) dan lebih banyak di
perdesaan (BPS, 2015)
• Rata-rata Lama sekolah Indonesia 7,9
Tahun (HDI, 2016)
• Angka kelahiran usia 15-24 masih
tinggi, khususnya di daerah perdesaan
(SDKI, 2017)
• Banyaknya jumlah balita yang stunting
di Indonesia (Riskesdes – 2013)
• Semangat Program KKBPK yang
menurun
Masalah
• Komitmen bersama
• Pendekatan kewilayahan
• Berbasis keluarga
• Partisipasi masyarakat
Untuk
mengatasinya
perlu:
• Presiden mengamanatkan
perlu upaya kreatif dan
integratif untuk
peningkatan kesejahteraan
masyarakat
• Beyond family planing
(Program KKBPK)
• bermula dari daerah dan
desa
• Mengembalikan semangat
program KKBPK
Kampung KB
4

5. Milestone/ Sejarah Kampung KB
Audiensi Kepala BKKBN
dengan Presiden Jokowi
pada bulan November
2015
 “ Intruksikan kepada
BKKBN agar segera
merealisasikan program
Kampung KB untuk
dilaksanakan diseluruh
wilayah Indonesia”
Launching “Kampung KB” pada 14
Januari 2016 oleh Presiden
Jokowi di Mertasinga Kabupaten
Cirebon;
Kampung KB diharapkan menjadi
“Episentrum Program KKBPK” di
tingkat terendah;
Diutamakan bagi daerah miskin,
padat penduduk dan akses
kesehatan kurang;
SE Mendagri Nomor
440/70/SJ 2016
perihal Pencanangan
dan Pembentukan
Kampung KB
5
Kampung KB
Menjadi New
Branding dan
dijadikan model
strategis untuk
memastikan
Program KKBPK
menjangkau seluruh
keuarga dengan
memberi prioritas
kepada desa/daerah
tertinggal,
perbatasan dan
kepulauan serta
daerah kumuh padat
dan perkotaan

6. REGULASI
PENCANANGAN
PROGRAM
KAMPUNG KB
TANGGAL
14 JANUARI
2016 DI
MERTASINGA,
CIREBON
SURAT
EDARAN
MENTERI
DALAM
NEGERI
Nomor
440/70/SJ
Tahun 2016
Untuk
Pencanangan
Kampung KB
PERMENDAGRI
NO 22 TAHUN
2018
tentang
Penyusunan
Rencana Kerja
Pemerintah
Daerah Tahun
2019
PERMENDESA
NO 19 TAHUN
2017
tentang
Penetapan
Prioritas
Pembangunan
Dana Desa
2018
KEBIJAKAN
GUBERNUR
PERGUB
JATENG NO 77
TAHUN 2017
tentang
Pengembangan
Kampung KB di
Prov Jateng
KEBIJAKAN
BUPATI
SK BUPATI
tentang Kelompok
Kerja Kampung KB
SE Ketua PKK
Kabupaten
tentang Dukungan
Tim Penggerak PKK
melalui Kelompok
Dasawisma terhadap
Pelaksanaan Program
Kampung KB di
tingkat Kabupaten
KEBIJAKAN
CAMAT DAN
KEPALA DESA
SK/ SE CAMAT/
KEPALA DESA
Tentang dukungan
terhadap
Kampung KB
SE Ketua PKK Kec/
desa
tentang Dukungan
Tim Penggerak PKK
melalui Kelompok
Dasawisma terhadap
Pelaksanaan Program
Kampung KB di
tingkat kec/ desa

7. KONSEP
KAMPUNG KB

8. PENGERTIAN
KAMPUNG KB
Satuan wilayah setingkat Desa
dengan kriteria tertentu dimana
terdapat keterpaduan program
KKBPK dan pembangunan
sektor terkait dalam upaya
meningkatkan kualitas hidup
keluarga dan masyarakat
(Rakernas program KKBPK
Tahun 2018, Jakarta)
Lintas
Sektor

9. KRITERIA
PEMBENTUKAN
• Jumlah Keluarga Pra
sejahtera di atas rata-rata
• Jumlah peserta KB di bawah
rata-rata pencapaian peserta
KB tingkat desa dimana
kampung tersebut berlokasi
• Desa Stunting (2018)
KRITERIA PROGRAM
• Kumuh
• Pesisir/Nelayan;
• Daerah Aliran Sungai (DAS);
• Bantaran Kereta Api;
• Kawasan Miskin (termasuk Miskin
Perkotaan);
• Terpencil;
• Perbatasan;
• Kawasan Industri;
• Kawasan Wisata;
• Padat Penduduk.
KAMPUNG KB
KRITERIA WILAYAH
Bantaran Rel, Kampung KB Gadis Cilacap

10. TUJUAN DAN
STRATEGIS
PENGELOLAAN
MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP
KELUARGA & MASYARAKAT
melalui:
1. Mendekatkan pelayanan program
KKBPK dan pelayanan dasar
2. Penguatan 8 fungsi keluarga;
3. Partisipasi aktif masyarakat;
4. Pembangunan yang terintegrasi
lintas sektor.
KAMPUNG
KB

11. INDIKATOR KEBERHASILAN
KAMPUNG KB
Program KKBPK
A. Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga:
1.Setiap keluarga mampu melaksanakan fungsinya secara optimal;
2.Terbinanya kesertaan KB;
3.Tersedinya pusat-pusat pelayanan KKBPK (BKB, BKR, PIK-R, BKL, UPPKS,
Posyandu, dll) yang bersinergi dengan sektor lainnya dan dapat diakses
keluarga dengan baik;
4.Meningkatnya partisipasi keluarga dalam poktan;
5.Tumbuh dan berkembangnya “gotong royong” masyarakat dalam
membangun Kampung KB.
B. Sektor Pembangunan lainnya:
Disesuaikan dengan sasaran/indikator kebehasilan yang
disusun/ditentukan oleh sektor yang bersangkutan
Sumber: Petunjuk Teknis Kampung KB
11

12. 12
Masyarakat  pusat perhatian dan intervensi kegiatan dari
lintas sektor untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Pemerintah Daerah  Mempercepat pembangunan dan
perkembangan daerah
Lintas Sektor  implementasi kegiatan dan percepatan
capaian program sektor terkait
BKKBN  percepatan capaian program KKBPK

13. ARAH KEBIJAKAN
DAN MEKOP
KAMPUNG KB

14. Pembentukan Kampung KB
di desa sangat tertinggal,
yang diarahkan pada Desa
Stunting (2018)
Integrasi Kegiatan Internal
lintas bidang dan Program
Lintas Sektor untuk
peningkatan kesejahteraan
masyarakat dan menagani
kasus Stunting
Pendekatan 8 Fungsi
Keluarga dengan Program
1000 HPK
ARAH KEBIJAKAN
Peningkatan Kesejahteraan
Masyarakat dan Penurunan
Angka
Stunting
14

15. MEKANISME PENGELOLAAN
PERSIAPAN
• Identifikasi masalah dan potensi kampung (berbasis data dan analisis situasi
• Sarasehan situasi kampung (pokja, pemilik wilayah dan perwakilan masyarakat)
• Penentuan prioritas masalah dan ouput yang ingin dicapai
• Penyusunan rencana kerja (renja)
• Menyusun rencana tindak lanjut pelaksanaan renja (Pembagian tugas –
membuat proposal, menghubungi pihak terkait, menggerarakan masyarakat)
PELAKSANAAN
• Advokasi kepada stakeholder terkait
• Sosialisasi kepada masyarakat
• Intervensi kegiatan
• Pencatatan dan pelaporan
MONEV
• Pertemuan rutin pokja terhadap pelaksanaan rencana kerja dan
capaian program
• Monev berjenjang dan terpadu antar komponen terlibat
• Analisis data hasil laporan Kampung KB

16. INTERVENSI PROGRAM KEGIATAN KKBPK DAN LINTAS SEKTOR MELALUI PENDEKATAN 8
FUNGSI KELUARGA
AGAMA,
REPRODUKSI,
KASIH SAYANG,
PERLINDUNGAN,
PENDIDIKAN,
SOSIAL BUDAYA,
EKONOMI,
PELESTARIAN
LINGKUNGAN
Program Pembangunan
Lintas sektor
(Fisik & Non Fisik)

17. 
17
PERAN MITRA/LINTAS SEKTOR
1. Mengisi berbagai kegiatan pembangunan di kampung KB, sesuai
dengan program dinas/instansi. Kesamaan komitmen untuk
membangun masyarakat di wilayah “legok” (lintas sektor yang
aktif)
2. Memfasilitasi kebutuhan masyarakat sebagaimana proposal yang
diajukan (masyarakat yang aktif)
Pelatihan Konseling KB Kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB)

18. 
DUKUNGAN DALDUK
DALAM INTEGRASI KAMPUNG
KB
MODEL RUMAH DATA DI KAMPUNG
KB (PEMANFAATAN DATA &
INFORMASI KEPENDUDUKAN)
Melalui pendidikan Jalur Informal,
yaitu POJOK KEPENDUDUKAN
DI KAMPUNG KB
(PERPUSTAKAAN KKBPK)
PENDIDIDKAN
KEPENDUDUKAN JALUR
INFORMAL UNTUK
MENDUKUNG
PENYULUHAN/PENDIDIKAN
KEPENDUDUKAN PADA
KELOMPOK KEGIATAN
MASYARAKAT

19. 
PERAN MITRA KERJA DALDUK BKKBN
1. Mitra Profesi/Ormas: IPADI, KOALISI
KEPENDUDUKAN, IPKB
2. Mitra K/L: BPS, KEMENAKERTRANS,
KEMENLINGHUT, KEMENPUPR
3. MITRA KERJA LAINNYA YANG TERKAIT
(K/L dan ORMAS/PROFESI)
Pendidikan Jalur Informal di Kampung
KB
(Penyuluhan pendidikan kependudukan
kepada kelompok masyarakat dan
pembentukan Pojok Kependudukan di
ruang publik di Kampung KB)

20. 
• PERATURAN PER
UNDANG-UNDANGAN
PERKEMBANGAN LINGSTRA
PELUANG-KENDALA
 DATA YANG BELUM
TERINTEGRASI
 KOMITMEN
PEMERINTAH DAERAH
TERHADAP
PENYELENGGARAAN
RUMAH DATAKU MASIH
RENDAH
 KEMAMPUAN
MENGELOLA DATA
MASIH RENDAH
 DUKUNGAN SARANA
DAN PRASARANA YANG
BELUM MEMADAI
TERMASUK TI
 PARTISIPASI
MASYARAKAT RENDAH
POKOK POKOK
PERSOALAN
Pengembangan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB
Meningkatnya
Kualitas
Hidup
Keluarga di
Kampung KB
Meningkatnya
Kualitas Program
Intervensi
Pemerintah di
Kampung KB
1. Tersedianya payung hukum
penyelenggaraan Rumah
Data Kependudukan di
Kampung KB
2. Tersedianya Data dan
informasi kependudukan
yang valid di Kampung KB
3. Terbangunnya komitmen
lintas sektoral yang kuat baik
pemerintah, swasta, dan
masyarakat sipil terhadap
penyelenggaraan Rumah
Data Kependudukan di
Kampung KB.
4. Terbentuknya kapasitas
pengelolaan data yang baik
pada kader di Kampung KB
5. Tersedianya sarana dan
prasarana yang memadai
terkait dengan
penyelenggaraan rumah data
kependudukan di Kampung
KB
6. Terbangunnya mekanisme
pengendalian dampak
kependudukan di Kampung
KB
PENYELENGGARAAN
RUMAH DATA DI
KAMPUNG KB BELUM
OPTIMAL
KONSEP
PENGEMBANGAN
PENYELENGGAR
AAN RUMAH
DATA
KEPENDUDUKAN
DI KAMPUNG KB
Kondisi yang
diharapkan
Main Goal
Immediet Goal
Outcome
Output and activity
Environment and
Precondition
Mandat and Regulation

21. 
OPTIMALISASI PERAN MITRA KERJA DALAM PROGRAM KBKR
DI KAMPUNG KB
No Mitra kerja Judul MoU/PKS, nomor, tanggal, masa
berlaku
Kegiatan bersama mitra di
kampung KB
1 TNI MoU :
Penguatan Percepatan Pencapaian Sasaran
Program Kependudukan, Keluarga Berencana
Dan Pembangunan Keluarga
No.246/KSM/G2/2014 tanggal 10 September
2014
Berlaku 5 tahun
PKS :
Penguatan Percepatan Pencapaian Sasaran
Program Kependudukan, Keluarga Berencana
Dan Pembangunan Keluarga
No.247/KSM/G2/2014 tanggal 10 September
2014
Berlaku 5 tahun
• Penggerakan calon akseptor
oleh Babinsa;
• Optimalisasi peran
Babinsa/Babinkamtibmas
dalam KKBPK
• Pelaksanaan Pencanangan
Bhaksos TMMD kampung KB
• Memberikan dukungan tenaga
medis dan paramedis yang
memenuhi syarat untuk
memberikan pelayanan KB dan
KR
• Peningkatan pelayanan KB
MKJP di Faskes TNI
• Promosi KB pria sebagai
motivator KB Pria
• Pelayanan KB melalui
Baksos/TMMD/TMKK

22. 
OPTIMALISASI PERAN MITRA KERJA DALAM PROGRAM KBKR
DI KAMPUNG KB
No Mitra kerja Judul MoU/PKS, nomor, tanggal, masa
berlaku
Kegiatan bersama mitra di
kampung KB
2 Kementerian
Desa
Pembangunan
Daerah
Tertingal dan
Transmigras
(Kemendesa)
MoU :
Upaya Pengendalian Penduduk, KB Dan
Pembangunan Keluarga Di Desa, Daerah
Tertinggal Dan Transmigrasi
No. 09/M-DPDTT/KB/XI/2016 dan
No.417/KSM/G2/2016 tanggal 4 November
2016
Berlaku 3 tahun
• Sinergitas Program KKBPK
dalam Dana Desa untuk Program
KB (Peraturan Menteri Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi RI Nomor 19
tahun 2017 tentang Penetapan
Prioritas Penggunaan Dana Desa
Tahun 2018)
• Pemanfaatan Dana Desa untuk
penggarapan/pelayanan dan
promosi KB
• KIE KB dan KR di daerah
transmigrasi, dan desa
tertinggal
• Memfasilitasi Pelayanan KB di
daerah transmigrasi dan
daerah tertinggal

23. 
OPTIMALISASI PERAN MITRA KERJA DALAM PROGRAM KBKR
DI KAMPUNG KB
No Mitra kerja Judul MoU/PKS, nomor, tanggal, masa berlaku Kegiatan bersama mitra di kampung
KB
3 Forum Antar
Umat
Beragama
Peduli
Keluarga
Sejahtera
Dan
Pendudukan
(FAPSEDU)
PKS :
Peningkatan Partisipasi Pria Dalam KB Dan KR Yang
Terintegrasi Dengan Program Fapsedu
No. 13/KSM/G2/2017 dan No.82/fapsedu/II/2017
Tanggal 9 Februari 2017
Berlaku 3 tahun
• Melakukan advokasi dan KIE
Program KKBPK melalui media
promosi
• Pemberdayaan peran masyarakat
melalui partisipasi pria dalam ber-
KB dan KR
• Pemberdayaan tokoh agama dalam
pembinaan, pengayoman
partisipasi dan peningkatan
kesertaan pria dalam KB dan KR
melalui TOGA dan TOMA
• Mempromosikan kesehatan
reprodusi dan ber KB untuk
meningkatkan derajat kesehatan
ibu dan anak, menurunkan AKI dan
Bayi melalui TOGA dan TOMA
• Mendukung Promosi Kesehatan
Reproduksi berbasis komunitas
khususnya di kampung KB

24. 
OPTIMALISASI PERAN MITRA KERJA DALAM PROGRAM KBKR
DI KAMPUNG KB
No Mitra kerja Judul MoU/PKS, nomor, tanggal, masa berlaku Kegiatan bersama mitra di kampung
KB
4 Tim
Penggerak
Pemberdayaan
Kesejahteraan
Keluarga
(TP PKK)
MoU :
Peningkatan Peran Kader PKK
Keluarga Dalam Pelaksanaan 10 (Sepuluh) Program
Pokok PKK Terkait Dengan Program KKBPK
No.10/KSM/G2/2017 dan No.
02/KEP/PKK.PST/I/2017
Masa berlaku 5 tahun
• Optimalisasi kegiatan pada “Meja
5” oleh PKK/Kader untuk
pelayanan KB khususnya KB MKJP
di seluruh kampung KB
• Dalam pelaksanaan Pelayanan KB
pada kegiatan momentum Hari
Kesatuan Gerak PKK-KB-Kes dapat
dilaksanakan di lokasi Kampung
KB
• Penggerakan kader untuk sosialisasi
program KKBPK, khususnya
penggunaan KB MKJP dan
Kesehatan Reproduksi
• Membantu pelaksanaan pelayanan
Program Kependudukan, Keluarga
Berencana dan Pembangunan
Keluarga, khususnya di Kampung
KB;

25. 
OPTIMALISASI PERAN MITRA KERJA DALAM PROGRAM KBKR
DI KAMPUNG KB
No Mitra kerja Judul MoU/PKS, nomor, tanggal, masa berlaku Kegiatan bersama mitra di kampung
KB
5 Yayasan
Kanker
Indonesia
(YKI)
MoU :
Peningkatan Pelaksanaan Program KKBPK
Terintegrasi Dengan Program yayasan kanker
Indonesia
Tanggal 04-09-2016, berlaku 5 tahun
No.190/KSM/G2/2016 dan No.360/SEKnrKI/IX/2016
PKS :
Promosi dan Konseling Kesehatan Alat Reproduksi
No.14/KSM/G2/2017 dan No.072/PK/YKI/II/2017
1. Sosialisasi, promosi dan
konseling pencegahan kanker
alat reproduksi kepada
masyarakat Reproduksi
khususnya dalam rangka
menurunkan penyakit kanker
leher Rahim dengan melakukan
pelayanan pemeriksaan Pap
Smear/IVA bekerja sama dengan
Dinkes setempat
2. Mensosialisasikan Kesehatan
menurunkan Angka Kematian Ibu
dengan terus aktif
mempromosikan pentingnya
melakukan deteksi dini kanker
leher Rahim dan vaksin HPV
3. Promosi deteksi dini kanker Rahim
dan vaksin HPV
4. Pencatatan pelaporan pelayanan
deteksi dini kanker alat reproduksi

26. 
OPTIMALISASI PERAN MITRA KERJA DALAM PROGRAM KBKR
DI KAMPUNG KB
No Mitra kerja Judul MoU/PKS, nomor, tanggal, masa
berlaku
Kegiatan bersama mitra di
kampung KB
6 Ikatan Dokter
Indonesia
Tentang Program Keluarga Berencana Dan Kesehatan
Reproduksi
No:156/KSM/E1/2015 dan No.7198/PB/A.3/03/2015
Tanggal 1-4-2015 berlaku 2 tahun belum diperpanjang
1. Penyusunan standarisasi pelayanan
KB
2. Sebagai tim teknis penyusunan
kebutuhan alokon dan sarana
penunjang pelayanan KB
7 BNN Pencegahan Penyalahgunaan & peredaran gelap Narkotika
& prekursor Narkotika dalam rangka mewujudkan keluarga
kecil, sehat dan sejahtera
No. NK/114/VI/2001/BNN
No. 139/KSM/E4/2011
Tanggal 14 Juni 2012-14 Juni 2015  belum diperpanjang
• Melibatkan BNN se-Indonesia Dalam
Mendukung Promosi dan Konseling
Kesehatan Reproduksi khususnya
mengkampanyekan Anti Narkoba dan
HIV-AIDS
• Mengaktifkan Peran BNN dalam
Mensosialisasikan Anti Narkoba dan HIV-
AIDS untuk meningkatkan kualitas
kesehatan reproduksi
8 BPJS kesehatan Nomor 7/KSM/G2/2017/Tentang Penyelenggaraan
Pelayanan KB Pada Jaminan Kesehatan
1. Penyusunan panduan rujukan
pelayanan KB
2. Penyusunan standarisasi pelayanan
KB
3. Simulasi pembiayaan pelayanan KB
di Era JKN (Ina CBG’s)

27. 
OPTIMALISASI PERAN MITRA KERJA DALAM PROGRAM KBKR
DI KAMPUNG KB
No Mitra kerja Judul MoU/PKS, nomor, tanggal, masa berlaku Kegiatan bersama mitra di
kampung KB
9 Ikatan Bidan
Indonesia
(IBI)
Perluasan Akses Dan Peningkatan Kualitas
Pelayanan
Keluarga Berencana Dan Kesehatan Reproduksi
Nomor : 157/KSM/E2/2015
Nomor : 1740/PP1B1/IV/2015
Berlaku 2 tahun belum diperpanjang
• Melakukan Advokasi dan KIE,
Konseling serta Promosi Program
KBKR
• Memberikan pelayanan KB
termasuk membantu Promosi
dan Konseling pelayanan
Tubektomi dan Vasektomi, serta
Kesehatan Reproduksi;
• Melakukan pencatatan dan
pelaporan pelayanan Keluarga
Berencana sesuai ketentuan yang
berlaku.
• Pelayanan KB melalui Bulan
Bhakti IBI
• Penyusunan standarisasi
pelayanan KB
• Sebagai tim teknis penyusunan
kebutuhan alokon

28. 
OPTIMALISASI PERAN MITRA KERJA DALAM PROGRAM KBKR
DI KAMPUNG KB
No Mitra kerja Judul MoU/PKS, nomor, tanggal, masa berlaku Kegiatan bersama mitra di kampung
KB
10
11
Badan
Pengawas
Obat Dan
Makanan
(BPOM)
Perhimpunan
Dokter Umum
Indonesia
(PDUI)
Pengawasan Obat Kontrasepsi Dalam Program
Kependudukan, Keluarga Berencana Dan
Pembangunan Keluarga
Nomor 158/KSM/G2/2015 dan
No.08.1.23.93.15.1489
Tanggal 1-4-2015 berlaku 2 Tahun belum
diperpanjang
MoU :
Optimalisasi Program KKBPK Terintegrasi Dengan
Program Perhimpunan Dokter Umum Indonesia
No. 24/KSM/G2/2017 dan No.001/PP-
PDUI/SKP/B/IV/2017 tanggal 9 April 2017 berlaku 3
tahun
• Peningkatan Kualitas, Pengelolaan
Dan Distribusi Alat Dan Obat
Kontrasepsi (Alokon)
• Membantu melakukan advokasi dan
KIE program KBKR
• Membantu meningkatkan
pelayanan KB dan KR
• Membantu peningkatan
kompetensi dokter umum melalui
pelatihan pelayanan KB
• Meningkatkan kapasitas dokter
umum tentang program KBKR

29. 
OPTIMALISASI PERAN MITRA KERJA DALAM PROGRAM KBKR
DI KAMPUNG KB
No Mitra kerja Judul MoU/PKS, nomor, tanggal, masa berlaku Kegiatan bersama mitra di kampung
KB
12
13
14
Perkumpulan
Kontrasepsi
Mantap
Indonesia (PKMI)
Ikatan Ahli
Urologi
Indonesia (IAUI)
Majelis Ulama
Indonesia
MoU : Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan
kontrasepsi Vasektomi dan Tubektomi dalam
rangka pemertaan pelayanan KB di setiap wilayah
dan kelompok masyarakat
No. 34/KSM/G2/2017
No.022/SK-PKMI/IX/2017
PKS :
Peningkatan Partisipasi Pria dalam KB dan KR
No.265/KSM/G2/2013 dan
No.081/PP-IAUI/BKKBN/VII/2013 berlaku 5 tahun
Masih dalam Proses Perpanjangan
• Memberikan pendampingan tenaga
medis/visiting spesialis pada saat
pelayanan vasektomi
• Pemberian materi KB Pria
• Memberikan pendampingan tenaga
medis/visiting spesialis pada
pelayanan vesektomi
• Pemberian materi KB Pria tentang
VTP
• Pendampingan tentang rumor KB
Pria vasektomi

30. 
OPTIMALISASI PERAN MITRA KERJA DALAM PROGRAM KBKR
DI KAMPUNG KB
No Mitra kerja Judul MoU/PKS, nomor, tanggal, masa
berlaku
Kegiatan bersama mitra di
kampung KB
15 Badan
Penanggulang
an Bencana
Nasional
(BNPB)
MoU :
Pelayanan KKBPK dalam penanggulangan
bencana
No. 233/BNPB/I/2017 dan No.27/KSM/G2/2017
Tanggal 9 mei 2017 berlaku 5 tahun
• Memfasilitasi pelayanan KB
dan kesehatan Reproduksi
khususnya di wilayah Bencana
Alam/rawan bencana
16 Ikatan Ahli
Urologi
Indonesia
(IAUI)
PKS :
Peningkatan Partisipasi Pria dalam KB dan KR
No.265/KSM/G2/2013 dan
No.081/PP-IAUI/BKKBN/VII/2013 berlaku 5
tahun
• Memberikan pendampingan
tenaga medis/visiting spesialis
pada pelayanan vesektomi
• Pemberian materi KB Pria
tentang VTP

31. 
KETAHANAN
KELUARGA
BALITA DAN
ANAK
KETAHAN
AN
REMAJA
•KEMENKO PMK, BNN, KORLANTAS POLRI, BP4, KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA,
UNIVERSITAS BUNDA MULIA, FORUM GENRE INDONESIA, PT. RECKITT BENCKISER
INDONESIA,, UNFPA, UNICEF,PLAN INTERNATIONAL, dll.
KETAHANAN
KELUARGA
LANSIA DAN
RENTAN
•KEMENKO PMK, KEMENKES, KEMENSOS, CAS UNIVERSITAS INDONESIA, SILVER
COLLEGE IPB, PAGUYUBAN JUANG KENCANA, YAYASAN SWASTISVARNA,dll.
PEMBERDAYAA
N EKONOMI
KELUARGA
•TP PKK, BTPN SYARIAH, BAZNAS, OTORITAS JASA KEUANGAN, ASOSIASI KELOMPOK
UPPKS, CSR, OJK, LPPM UNIVERSITAS, dll.
PENGUATAN KOMITMEN PEMERINTAH DAERAH DAN
MITRA KERJA
RUANGLINGKUP
•KEMENDES, KEMENTERIAN KELAUTAN & PERIKANAN, KEMENKES, KORLANTAS
POLRI, KEMENDIKBUD, PP MUSLIMAT NU, AISYIYAH, DEWAN MASJID INDONESIA, TP
PKK, DHARMA WANITA, PLAN INTERNASIONAL INDONESIA,dll.
31
DUKUNGAN BIDANG KELUARGA SEJAHTERA & PEMBANGUNAN
KELUARGA (KSPK) DALAM INTEGRASI KAMPUNG KB

32. LANGKAH KEGIATAN DI KAMPUNG KB DAN PARTISIPASI
MITRA YANG DIHARAPKAN
• Peran mitra yang diharapkan dalam kegiatan sinergis di Kampung KB:
 Pendampingan poktan-poktan dan PPKS oleh mitra di Kampung KB
 Pendampingan usaha ekonomi keluarga oleh mitra di Kampung KB
 Fasilitasi sarana dan prasarana bagi kelompok BKB, BKR, BKL, dan kelompok
usaha ekonomi keluarga serta kegiatan PIK Remaja dan PPKS
 Pengembangan pusat percontohan usaha ekonomi keluarga di Kampung KB
 Integrasi pengembangan usaha ekonomi keluarga, BKL dan UPPKS di Kampung
KB bersama mitra kerja
 Pengembangan BKL dan PPKS bersama mitra di Kampung KB melalui dana desa
 Perluasan akses permodalan bagi kelompok usaha ekonomi keluarga yang ada di
Kampung KB

33. ROAD MAP
KAMPUNG KB

34. ROAD MAP KAMPUNG KB JAWA TENGAH
34
2016
Pencanangan
Kampung KB di
35 Kab/Kota (1
Kab/ Kota = 1
Kampung KB)
2017
 Pencanangan
Kampung KB di 573
Kecamatan (1
Kecamatan = 1
Kampung KB)
2018
 Pencanangan
kampung KB di
538 desa
SANGAT
TERTINGGAL,
TERTINGGAL
DAN STUNTING
 Pemantapan
Kampung KB yang
sudah ada
 Pembentukan 1
Kampung KB COE
(center of
excellence) setiap
Kab/ Kota
2019

35. HASIL DAN
EVALUASI
KAMPUNG KB

36. Terbentuk 1 kampung KB
di setiap Kabupaten/ Kota
(35 Kampung KB)
Terbentuk 1 Kampung KB
di setiap kecamatan (573)
Terbentuk 538 Kampung
KB di Desa sangat
tertinggal, tertinggal dan
stunting.
PERKEMBANGAN KAMPUNG KB JAWA TENGAH
2016
2017
2018
Terbentuk juga Kampung KB di Kabupaten/ Kota dengan Dana Mandiri

37. EVALUASI KAMPUNG KB (BPKP)
BPKP melakukan evaluasi
berdasarkan input, proses,
output dan outcome
Input dilihat dari pembentukan
Kampung KB, dasar
pembentukan, jumlah kampung
KB yang memiliki Pokja,
Intervensi berdasarkan sumber
dana dan lintas sektor
Proses dilihat dari Kepemilikan
Poktan, Pokja yang mendapat
sosialisasi, pokja yang dilatih,
monitoring dan evaluasi,
koordinasi dengan lintas sektor
terkait dan adanya rumah data
kependudukan.
Output dilihat dari capaian
kesertaan poktan, capaian KB
Aktif dan pria Ber-KB
Outcome dilihat dari capaian
peserta KB MKJP (PB) dan
menurunnya angka Keluarga
Pra Sejahtera
37

38. HASIL EVALUASI KAMPUNG KB (BPKP)
38
Hal-hal yang masih perlu ditingkatkan :
1. Penetapan Kampung KB sebaiknya selalu
didasarkan pada kriteria desa sangat
tertinggal, tertinggal dan stunting.
2. Setiap Kampung KB hendaknya membuat
laporan perkembangan Kampung KB kepada
Kepala Desa dan ditembuskan kepada Kepala
UPT KB di tingkat Kecamatan
3. Pengelolaan Kampung KB masih perlu
ditingkatkan dan tidak hanya berhenti sampai
pada pencanangan.
4. Kampung KB Belum melakukan input data
dalam Web
86,5
Berhasil

39. KUNCI KEBERHASILAN KAMPUNG KB
1. Adanya dukungan dan komitmen dari
Pemerintah Kabupaten, Kecamatan
dan Desa terhadap Kampung KB.
2. Adanya Komitmen yang tinggi dari
berbagai pilar (pemerintah, swasta,
LSOM, PT )
3. Adanya dukungan dan motivasi untuk
mensukseskan Kampung KB dari
Masyarakat.
39

40. 
TERIMA KASIH
40