Paparan Kemendesa PDTT RI Penanggulangan Kemiskinan dalam pencapaian Tujuan SDGs

1. KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN
Afif Juniar, S.H., M.H.
Analis Kebijakan Madya
Asisten Deputi Penanggulangan Kemiskinan, Sekretariat Wakil Presiden
Jakarta, 7 Desember 2021
Program Penanggulangan Kemiskinan
Dalam PencapaianTujuan SDGs

2. KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN
SDGs Desa merupakan upaya terpadu
mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan
kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata,
Desa peduli kesehatan, Desa peduli
lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa
ramah perempuan, Desa berjejaring, dan Desa
tanggap budaya untuk percepatan pencapaian
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
Desa Peduli Penghidupan Berkelanjutan
merupakan mandat Undang-Undang
Nomor 6Tahun 2014 tentang Desa (UU
Desa) dan Peraturan Menteri Desa PDTT
Nomor 2Tahun 2016 tentang Indeks Desa
Membangun (SDGs Desa)
Pelaksanaan Desa Peduli Penghidupan
Berkelanjutan dilaksanakan dengan
pembangunan partisipatif yang
memastikan keterlibatan kelompok
masyarakat hingga tingkat rumah
tangga/perorangan dalam semua tahapan
pembangunan dari perencanaan hingga
evaluasi.

3. KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN
Pengentasan/Penanganan
Kemiskinan Ekstrem
0%Tahun 2024
Percepatan Penurunan Stunting
14%Tahun 2024
CollaborativeWorking Program
Penanggulangan Kemiskinan
melalui SAKP
SDgs Desa
1. DesaTanpa
Kemiskinan
2. DesaTanpa
Kelaparan
3. Desa Sehat dan
Sejahtera
8. Pertumbuhan
Ekonomi Desa
Merata
10. Desa tanpa
kesenjangan
 Penghapusan angka kemiskinan ekstrem merupakan tujuan 1 dari Sustainable
DevelopmentGoals (SDGs) yang harus dicapai pada tahun 2030
 Presiden pada 4 Maret 2020 menyampaikan arahan untuk melakukan
penghapusan kemiskinan ekstrem (1,9$PPP) pada tahun 2024 sebesar 0%

4. KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN
Penanganan Kemiskinan Ekstrem

5. KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN

6. KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN
Overview Kemiskinan Ekstrem
Kemiskinan ekstrem diukur menggunakan “absolute poverty measure” yang konsisten
supaya dapat dibandingkan antar negara dan antar waktu.
Konsep kemiskinan ekstrem yang diadopsi banyak negara adalah penduduk
yang hidup di bawah garis kemiskinan yang setara dengan 1,9$PPP
Tingkat kemiskinan ekstrem tahun 2021 sebesar 4 %
PPP (Purchasing Power Parities) merupakan indeks harga internasional
yang diukur dengan sejumlah uang yang dibutuhkan untuk membeli
sekeranjang barang yang sama di setiap negara yang dilakukan
pembanding dengan menggunakanUS $

7. KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN
Arahan Presiden
1. Agar kemiskinan ekstrem (extreme poverty) pada
2024 dapat mencapai 0%.
2. Yang terpenting adalah validasi data mengenai
identitas penduduk sangat miskin yang mencaai 9.91
juta jiwa.
3. Validasi data agar mencakup nama
(by name) dan lokasi (by address).
4. Strategi pengentasan kemiskinan harus terkonsolidasi.
terintegrasi dan tepat sasaran.
5. Kementerian Sosial agar terus berkoordinasi
mengelola dan memutakhirkan DTKS.
1. Walaupun menghadapi pandemi. upaya Pemerintah untuk
menangani kemiskinan ekstrem tidak boleh berhenti agar
kemiskinan ektrem (extreme poverty) pada 2024 dapat mencapai
0%.
2. Percepatan penanganan kemiskinan ekstrem harus dilaksanakan
secara terintegrasi melalui kolaborasi intervensi.
3. Pastikan intervensi di sektor pendidikan. kesehatan. dan air
bersih dapat diterima.
4. Pertajam basis data untuk ketepatan target dan upaya
percepatan.
5. Libatkan sektor swasta untuk berperan sebagai off taker
produk kelompok miskin ekstrem sehingga dapat
meningkatkan pendapatan.
6. Fokus pada 5 kabupaten/kota di 7 Provinsi: Jawa Barat. Jawa
Tengah. Jawa Timur. NTT. Maluku. Papua dan Papua Barat.
Rapat Terbatas Strategi Penanggulangan Kemiskinan
Kronis
21 Juli 2021
Rapat Terbatas Strategi Percepatan Pengentasan
Kemiskinan
4 Maret 2020

8. KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN
Arahan Wakil Presiden
1. Menko Bidang PMK, Menko Bidang Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri
PPN/Kepala Bappenas merumuskan manajemen pengendalian pelaksanaan penanggulangan kemiskinan
ekstrem. termasuk memastikan konvergensi dan ketepatan sasarannya.
2. Menko Bidang PMK mengoordinasikan percepatan sinkronisasi kebijakan perlindungan sosial dan
pemutakhiran DTKS yang terpadu, serta memastikan konvergensi program dan anggaran bansos.
3. Menko Bidang Perekonomian agar mempertajam program pemberdayaan, demikian pula program infrastruktur
penunjang, air bersih, sanitasi, dan perumahan
4. Kementerian Keuangan, bersama kementerian terkait, menindaklanjuti pembangunan social registry.
5. Kementerian Sosial agar segera menuntaskan pemutakhiran DTKS dengan menggunakan metodologi terbaik
untuk menjamin akurasi dan kekinian data.
6. Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri mengonsolidasikan program dan
anggaran K/L dan Pemda guna menghindari tumpang-tindih dan duplikasi
7. Para Menteri dan Kepala Lembaga agar memastikan semua program dan kegiatan yang dikelola dapat
diprioritaskan pada 35 kabupaten/kota di tahun 2021 dan 212 kabupaten/kota di tahun 2022.
8. Kementerian/Lembaga dapat berkoordinasi dengan Sekretariat TNP2K untuk melengkapi daftar program dan
kegiatan, termasuk melengkapi informasi penting lainnya, seperti lokus dan kriteria penerima manfaatnya, jika
sekiranya belum tercatat dalam daftar yang telah dibuat oleh Sekretariat TNP2K,
Rapat Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem
25 Agustus 2021

9. KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN
Tindak Lanjut
 RapatTingkat MenteriTerbatas tentang Program Pemberdayaan Masyarakat, dipimpin
olehWakil Presiden (15 September 2021)
 Rapat Koordinasi dengan 7 Gubernur dan 25 BupatiWilayah Priroritas, dipimpin oleh
Wakil Presiden (28 September 2021)
 Kunjungan Kerja dan Rapat Koordinasi di 7 provinsi prioritas, dipimpin olehWakil
Presiden
 Provinsi Jawa Barat, 29 September 2021
 Provinsi JawaTimur, 30 September 2021
 Provinsi JawaTengah, 7 Oktober 2021
 Provinsi Maluku, 13-14 Oktober 2021
 Provinsi Papua Barat, 14-15 Oktober 2021
 Provinsi Papua, 15-16 Oktober 2021
 Provinsi NusaTenggaraTimur, 16-17Oktober 2021

10. Rencana Kerja
Percepatan
Penanggulangan
Kemiskinan
Ekstrem
Sumber: Kemenko Perekonomian, 2021
35 kabupaten
prioritas dalam 7
provinsi
212
kabupaten/kota
prioritas
perluasan
514 kabupaten/kota
prioritas dengan
perluasan nasional
secara bertahap
Model Konvergensi
Penanggulangan
Kemiskinan Ekstrem
Evaluasi Model
Konvergensi untuk
Wilayah Perluasan
Adopsi Model
Konvergensi
Nasional
Implementasi
Tahap 1
Implementasi
Tahap 2
Implementasi
Tahap 3 Target
Tingkat Kemiskinan: 10,19%. •
Kemiskinan ekstrem: 3,8%.
Tingkat Kemiskinan: 9,2 – 9,7%. •
Kemiskinan ekstrem: 3-3,5%.
Tingkat Kemiskinan: 8,5 - 9%. •
Kemiskinan ekstrem: 2,5-3%.
Tingkat Kemiskinan: 6 - 7%. •
Kemiskinan ekstrem: 0-1%.
Additional
Cash Transfer
Program
• Pemberdayaan Masyarakat
• Social Registry
• Cash Transfer
• Pemberdayaan Masyarakat
• Social Registry
• Cash Transfer
Kemiskinan
ekstrem
mencapai
0%
Oktober – Desember 2021 2022 2023 - 2024 2024
PROGRAM JANGKA PENDEK
Pemberian additional cash transfer
selama 3 bulan yang difokuskan pada 35
wilayah prioritas.
PROGRAM JANGKA MENENGAH
Diutamakan pada konvergensi program pemberdayaan dan bansos, pemberian
additional cash transfer untuk RT miskin ekstrem diperluas ke 212 wilayah
prioritas, serta perbaikan social registry.
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN

11. KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN
Arahan Presiden
1. Menko Bidang Perekonomian dan para pimpinan K/L terkait lainnya, segera realisasikan top up (tambahan)
program Kartu Sembako, mengingat Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) akan dilaksanakan di
Desember 2021 sehingga rakyat harus sudah menerima bantuan sosial termasuk Kartu Sembako pada saat
Susenas dilaksanakan.
2. Mengingat jumlah sasaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Kartu Sembako sebanyak 1,3 juta dianggap masih
memiliki inclusion dan exclusion error, Menteri Sosial harus memastikan upaya merapikan data tersebut
dilakukan bersamaan dengan proses realisasi bantuan sosial tersebut. Proses perbaikan data harus terus
dilakukan sehingga akan siap digunakan pada tahun 2022.
3. Menteri Sosial dan Mendes PDTT segera realisasikan top up (tambahan) program Kartu Sembako dan top
up (tambahan) Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa. Upaya perbaikan data diharapkan tidak menghambat
realisasi bantuan sosial sebelum Susenas 2021,
4. Para pimpinan KL harus memastikan agar error dalam data jumlahnya tidak terlalu besar.
5. Hal terpenting dari program bantuan sosial dari pemerintah adalah multiplier effect terhadap perekonomian
karena semakin banyak uang beredar di masyarakat, maka akan mendorong konsumsi dan daya beli.
6. Untuk merealisasikan top up (tambahan) BLT Desa, dibutuhkan dukungan regulasi berupa Peraturan
Menteri Keuangan (PMK). Jika PMK terkait telah diterbitkan, maka akan dapat dikeluarkan Surat Edaran (SE)
Bersama Kementerian Dalam Negeri dan Kemendes PDTT.
7. Daerah juga bisa ikut berpartisipasi dan berkontribusi bersama dalam program bantuan sosial untuk masyarakat
melalui APBD-nya. Oleh karena itu, para pimpinan K/L terkait harus memastikan realisasi program bantuan
sosial telah clear sebelum masuk Desember 2021.
8. Program top up (tambahan) Kartu Sembako yang awalnya akan diberikan pada Oktober 2021, karena sekarang
sudah masuk November 2021, maka disarankan pemberiannya dilakukan sekaligus menjadi Rp. 900.000,-
Rapat Terbatas Penanganan Kemiskinan Ekstrem
18 November 2021

12. KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN
Penyaluran BLT Desa dalam PKE
1. Relaksasi penggunaan dana earmark 8% DTU untuk prioritas daerah dan penanganan kemiskinan ekstrem.
2. Tambahan Top Up BLT Desa di 8.264 desa di 35 Kabupaten Prioritas:
a. Rp300.000/bulan selama 3 (tiga) bulan,
b. Sumber dana top up BLT Desa berasal dari Dana DesaTahap II (Desa Mandiri) danTahap III (Desa Reguler)
dengan kebutuhan top up Rp625,4 miliar,
c. Jumlah desa yang DDTahap III yang cukup 6.640 desa (80,3%) dan yang tidak cukup 1.624 desa (19,7%),
sehingga terjadi kekurangan dana sebesar sebesar Rp178,2 miliar.
d. Penerima top up BLT Desa adalah KPM yang terdata sebagai penerima BLT Desa 2021 bulan kesatu,
dengan batas akhir pendataan pada tanggal 26 November 2021.
e. Pembayaran top up BLT Desa kepada KPM dilaksanakan paling lambat tanggal 3 Desember 2021
dengan mekanisme pembayaran mengikuti pola existing.
3. Apabila anggaran top up BLT Desa dari Dana Desa tidak mencukupi. Kepala desa menyampaikan daftar KPM
yang belum menerima top up BLT Desa ke kabupaten untuk kemudian masuk dalam daftar penerima
bantuan sosial dari kabupaten menggunakan anggaran sisa earmark 8% DAU/DBH.

13. KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN
Pemantauan Kemendagri atas PenyaluranTop-up pada 35 kabupaten kemiskinan ekstremTA 2021
(Ditjen Bina Bangda Kemendagri per 5 Desember 2021)
1. Daerah sudah mulai melakukan penyaluran BLT Daerah (sumber APBD)
2. Untuk program sembako dan BLT DD belum salur
3. Laporan Kemensos dari sisi datanya sudah, secara anggaran on proses diselesaikan, paling lambat
mungkin minggu depan sudah bisa salur (info dari Kemenko PMK dan Kemensos Tanggal 3 Desember
2021)
4. Hasil zoom Kemendagri dengan Pemda, maksimum tanggal 10 Desember salur semua
5. Status salur APBD (BLT Daerah)
 Jawa Barat (belum salur: Kuningan dan Bandung)
 JawaTimur (belum salur: Probolinggo)
 JawaTengah (sudah salur semua)
 NTT (belum salur: SumbaTimur - izin Bapak ada perubahan data)
 Maluku (sudah salur semua)
 Papua Barat (belum salur:Teluk Bintuni,Tambraw, Maybrat, dan Manokwari Selatan)
 Papua (belum salur)

14. KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN
Pembelajaran Penanganan Kemiskinan Ekstrem di 3 Negara
(India, Cina,Vietnam)
Situasi Kemiskinan Ekstrem Global
 Menurut estimasi PBB, pada tahun 2015 sekitar 734 juta orang atau 10% dari populasi global
(atau sekitar 1 dari 10 orang penduduk global), berada dalam kondisi kemiskinan ekstrem
(hampir setengahnya ada di di India dan Cina)
 Upaya penurunan kemiskinan ekstrem antara 1990 hingga 2010 disumbangkan oleh Cina,
Indonesia, India, Pakistan dan Vietnam. 5 negara ini berkontribusi pada penurunan kemiskinan
esktrem sebanyakan 715 juta.
 Jika secara global kita berada pada trajektori yang sama, diperkirakan target pencapaian
kemiskinan esktrem menjadi nol secara global pada 2030-2035.

15. KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN
Pembelajaran Penanganan Kemiskinan Ekstrem di 3 Negara
(India, Cina,Vietnam)
Pembelajaran KE di India
 Sekitar 6% dari total penduduk di India (84 juta dari 1,4 milyar penduduk) merupakan penduduk miskin
ekstrem. India berhasil mengangkat sekitar 271 juta penduduknya keluar dari KE pada 2015/2016.
 Program-program penanganan KE di India:
 Program MGNREGA mengkombinasikan perlindungan social dan pekerjaan umum melalui
penyediaan “100 hari pekerjaan dengan upah” dalam setahun.
 Program MIDDAY MEAL  program penyediaan makan siang gratis bagi siswa jenjang pendidikan
dasar dan menengah.
 Subsidi bahan makanan dan akses ke pinjaman

16. KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN
Pembelajaran Penanganan Kemiskinan Ekstrem di 3 Negara
(India, Cina,Vietnam)
Pembelajaran KE di Cina
 Pada 2013 diperkirakan sekitar 98,9 juta penduduk Cina (7 persen) masuk dalam kategori penduduk miskin
ekstrem. Pada Februari 2021, pemerintah Cina menyatakan telah menghapuskan kemiskinan ekstrem di
Cina.
 Program-program penanganan KE di Cina:
 Cina mengalokasikan 1,6 triliun yuan (US$246 miliar) untuk membangun 1,1 juta km jalan pedesaan,
memberikan akses internet ke 98% desa miskin, merenovasi rumah bagi 25,68 juta orang.
 “One Income, Two Assurances, and Three Guarantees”, yaitu One Income  memastikan pendapatan
minimum, Two Assurances  ketahanan pangan dan pemenuhan kebutuhan sekunder (pakaian), Three
Guarantees  layanan Kesehatan dasar, rumah dengan akses air minum dan listrik memadai, serta
pendidikan wajib gratis.

17. KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN
Pembelajaran Penanganan Kemiskinan Ekstrem di 3 Negara
(India, Cina,Vietnam)
Pembelajaran KE diVietnam
 Sekitar 9% (9,5 juta) dari 100 juta pendudukVietnam merupakan penduduk miskin ekstrem.
 Sistem perlindungan sosial di Vietnam terdiri dari tiga komponen utama yaitu jaminan social, bantuan
social dan program berbasis wilayah. Penanggulangan kemiskinan di Vietnam dinilai cukup berhasil karena
semua pihak mulai dari pemerintah (pusat hingga daerah), hingga masyarakat sipil dan donor terlibat
dalam proses tersebut

18. Percepatan Penurunan Stunting
18

19. Arahan Presiden dan Wakil Presiden
untuk Pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting
Arahan Presiden

20. Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Stunting
2018 - 2024
Untuk merespon kondisi yang ada, pada
tahun 2018 Pemerintah meluncurkan
Strategi Nasional Percepatan Pencegahan
Stunting sebagai acuan bersama dalam
pelaksanaan Program
Dokumen disusun berdasarkan bukti dan
pengalaman Indonesia dan internasional
dalam pelaksanaan program (evidence
based) dan melalui proses konsultasi
publik dengan para pihak.
Dengan Skenario Percepatan, Stranas
menargetkan untuk menurunkan
prevalensi stunting hingga 14% pada
tahun 2024
37.2
30.8
27.67
27.17
26.67 26.17
25.67
25
30.8
27.67
25.97
24.27
22.57
20.87
19
30.8
27.67
24.97
22.27
19.57
16.87 14
0
5
10
15
20
25
30
35
40
2013 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Skenario Bussines As Usual Skenario Realistis Skenario Percepatan
20

21. Perpres Nomor 72Tahun 2021
tentang Percepatan Penurunan Stunting
• Presiden JokoWidodo pada tanggal 5 Agustus 2021 telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 72Tahun 2021
tentang Percepatan Penurunan Stunting.
• Perpres 72Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunging mencabut Perpres Nomor 42Tahun 2013 tentang
Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi.
• Perpres mengamanatkan percepatan penurunan stunting harus dilaksanakan secara holistik, integratif, dan berkualitas
melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi di antara K/L pemda provinsi/kab/kota, pemerintah desa, dan pemangku
kepentingan.
• Sistematika Perpres 72Tahun 2021: 8 Bab, 31 Pasal, 2 Lampiran
21
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
BAB II STRATEGI NASIONAL PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING Pasal 2 sd Pasal 9
BAB III PENYELENGGARAAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING Pasal 10 sd Pasal 14
BAB IV KOORDINASI PENYELENGGARAAN PERCEPATAN PENURUNAN
STUNTING
Bagian Kesatu Koordinasi Penyelenggaraan di Tingkat Pusat Pasal 15 sd Pasal 19
Bagian Kedua Koordinasi Penyelenggaraan di Tingkat Provinsi Pasal 20
Bagian Ketiga Koordinasi Penyelenggaraan di Tingkat Kabupaten/Kota Pasal 21
Bagian Keempat Koordinasi Penyelenggaraan di Tingkat Desa/Kelurahan Pasal 22
BAB V PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN Pasal 23 sd Pasal 26
BAB VI PENDANAAN Pasal 27
BAB VII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 28
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 29 sd Pasal 31
LAMPIRAN A. Target Antara Percepatan Penurunan Stunting
B. Uraian Pilar Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting

22. Empat provinsi sudah mempunyai prevalensi stunting di
bawah 20%, yaitu Bali, Kepulauan Riau, Kep Bangka
Belitung dan DKI Jakarta.
Dua provinsi masih di atas 40%, yaitu Sulawesi Barat
dan NTT.
Capaian Penurunan Prevalensi Stunting 2018 - 2020
34
181
299
81
219 214
Kurang dari 20% Antara 20% - 30% Diatas 30%
2018 2019
Prevalensi Stunting pada Balita pada tahun 2019 adalah 27.7%
(SSGBI). Turun 3,1% dari tahun 2018 (Riskedas).Tahun 2020,
SSGBI belum bisa dilakukan karena pandemi Covid-19.
Kabupaten/Kota dengan prevalensi dibawah 20%
naik dari 34 pada 2018 menjadi 81 pada tahun 2019
Pada tahun 2020, Survei Status Gizi Indonesia tidak
dapat dilakukan karena pandemi. Pemerintah sedang
melakukan perhitungan prediksi dengan menggunakan
modelling statistik
22

23. Kemajuan Komitmen Kepala Daerah
Tahun 2018 - 2021
• Sejak tahun 2018,
SekretariatWakil Presiden
melakukan advokasi kepada Kepala
Daerah dari lokasi prioritas
percepatan penurunan stunting,
untuk berkomitmen melaksanakan
percepatan penurunan stunting di
wilayahnya.
• Sudah 514 Kab/Kota prioritas tahun
2018-2022 yang menandatangani
lembar komitmen kepala daerah.
23

24. Indeks Khusus Penanganan Stunting (IKPS)
• IKPS adalah indeks yang disusun untuk mengukur kinerja pelaksanaan program percepatan
pencegahan stunting, yang disusun berdasarkan 5 dimensi, yaitu kesehatan, gizi, perumahan,
pangan, pendidikan dan perlindungan social
• Dari tahun 2018 ke 2019, terjadi kenaikan IKPS sebesar 2,2 poin. Dari tahun 2019 ke 2020, terjadi
kenaikan IKPS sebesar 1,2 poin. Ini menunjukkan adanya perbaikan dalam pelaksanaan program.
• Dimensi gizi, perumahan dan pangan mengalami kenaikan pada periode 2018 – 2021.
Sementara itu dimensi Kesehatan dan Pendidikan cenderung stagnan. Untuk dimensi
perlindungan sosial, cenderung mengalami penurunan
72.98
68.07
81.17
87.69
42.13
31.51
71.8
80.3
83.3
89.1
41
30.8
73.1
85.1
84.9
88.8
41.7
30
Kesehatan Gizi Perumahan Pangan Pendidikan Perlindungan
Sosial
2018 2019 2020
63.92
66.08
67.3
2018 2019 2020
24

25. Collaborative Working Program Penanggulangan Kemiskinan
melalui SAKP
25

26. KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN
 Tindak lanjut arahanWakil Presiden sebagai Ketua KPRBN untuk mengintegrasikan
program-program pembangunan nasional dalam konteks pelaksanaan reformasi birokrasi
salah satunya dengan upaya membangun collaborative working dalam penanggulangan
kemiskinan
 Pelaksanaan collaborative working akan difokuskan pada penyelarasan perencanaan
penganggaran sehingga pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP) tetap perlu ditingkatkan untuk menyelaraskan berbagai program kegiatan antar K/L
 collaborative working penanggulangan kemiskinan tidak hanya mengandalkan dari
pemerintah (state actor) tetapi perlu melibatkan nonstate actors seperti (sektors swasta,
akademisi, LSM, dan masyarakat). Pelaksanaan RB bisa diupayakan untuk lebih mendukung
dan mendorong keterlibatan nonstate actor dalam upaya penanggulangan kemiskinan
 Menyusun sasaran strategis kemiskinan dengan pendekatan RB yang berbasis penguatan
dampak (impact) dan SAKP dengan kerangka regulasi PP Nomor 17TahunTahun 2017
sebagai arsitektur perencanaan penganggaran

27. KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN
Frame Work
Collaborative
Working Program
Pengentasan
Kemiskinan melalui
SAKP

28. KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN
Masukan terhadap pelaksanaan SDGs Desa
 Perlu dipastikan apakah desa sudah memahami program/kegiatan di desa yang terkait
capaian SDGs Desa, atau bisa jadi desa sudah melakukan kegiatan tersebut namun tidak
memahami program/kegiatan tersebut merupakan bagian dari indicator SDGs Desa.
 Pada saat musrenbangdes, perlu dilakukan review terhadap anggaran belanja, apakah
sudah mengarah ke SDGs Desa atau belum.
 Pentingnya pemetaan anggaran dan kegiatan pada APBDesa untuk memastikan capaian
SDGs Desa, sehingga di tahun2 berikutnya desa bisa menantukan capaian SDGs yang
sudah tercapai apa belum, disesuaikan dengan kondisi local dan geografis

29. Terima Kasih