Recommended
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to OPTIMALKAN POSYANDU
Similar to OPTIMALKAN POSYANDU (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
OPTIMALKAN POSYANDU
- 1. DINAS PEMBERDAYAAN, MASYARAKAT, DESA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PERAN POKJANAL DALAM PENGUATAN POSYANDU Drs. H. Wahid Hasan, M.Pd Kepala Dinas PMDP3A Kab. Morowali
- 2. PENGERTIAN Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU) : adalah Salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematia ibu dan bayi.
- 3. PENGERTIAN Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu (Pokjanal Posyandu) adalah: Kelompok kerja yang bertugas dan fungsinya mempunyai keterkaitan dalam pembinaan penyelenggaraan/ pengelolalaan Posyandu yang berkedudukan di Pusat, Provinsi, Kabupaten/ Kota dan Kecamatan.
- 4. UUD NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA PP 47 TH 2015 TENTANG Perubahan atas PP 43 TH 2014 PELAKSANAAN UU NO 6/2014 PERMENDAGRI NO. 18 TH 2018 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA ADAT DESA PERMENDAGRI NO. 54 TH 2007 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA OPERASIONAL PEMBINA POSYANDU PERMENDAGRI NO. 19 TH 2011 TENTANG PENGINTEGRASIAN LAYANAN SOSIAL DASAR DI POSYANDU DASAR HUKUM SK BUPATI MOROWALI 188.4.45/KEP.0158/DPMDP3A/2019
- 5. KEBIJAKAN PEMERINTAH PADA LEMBAGA KEMASYARAKATAN FASILITASI KEBIJAKAN PEMERINTAH PP NO. 17 TH 2018 TENTANG KECAMATAN BAB II KELUHARAN Bagian Ketujuh Pemberdayaan, Pendampingan Masyarakat Kelurahan dan Lembaga Kemasyarakatan Pasal 27 1. Pembmasy Kelurahan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 2. LKK dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra lurah dalam penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan 3. LKK diatur dengan Peraturan Menteri UUD NO. 6 TH 2014 TENTANG DESA BAB IX Pasal 94 Ayat 1 s.d 4 Penjelasan Pasal 150 1. Rukun Tetangga (RT) 2. Rukun Warga (RW) 3. PKK 4. Posyandu 5. Karang Taruna 6. LPM PP 43 TH 2014 PELAKSANAAN UU NO 6 TAHUN 2014 LKD Pasal 150 LOKUS PEMBANGUNAN PP 47/2015 Perubahan atas PP 43 TH 2014 PELAKSANAAN UU NO. 6/2014 KEL DESA PERMENDAGRI NO. 18 TH 2018 TENTANG Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa
- 6. PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN MAKNA PASAL 94 UU NO. 6 TAHUN 2014 PERAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA MAKNA PASAL 114 UU NOMOR 6 TAHUN 2014 Pembinaan Dan Fasilitasi Provinsi 1. Peraturan Bupati 2. Peraturan Walikota MAKNA PASAL 115 UU NOMOR 6 TAHUN 2014 Pembinaan dan Fasilitasi Kab/Kota LKD Pasal 150 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pengelolaan Keuangan Desa FUNGSI LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA MANAJEMEN PEMERINTAHAN DESA TERPADU DENGAN MANAJEMEN PEMBANGUNAN DESA SEJALAN DENGAN MAKNA PASAL 150 Ayat 4 – PP No. 43 tahun 2014 Permendagri Nomor 130 tahun 2018 Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan PERDES APBDesa Dana Kel Sebagai Wadah Partisipasi Masyarakat Dan Penyalur Aspirasi Masyarakat Dalam Berbagai Aspek, Serta Sebagai Mitra Pemerintah Desa Membantu fungsi penyelenggaraan pemdes Pelaksana Pembangunan Pembinaan Kemasyarakatan Pemberdayaan Masyarakat
- 7. KONDISI OBJEKTIF DAN PERSPEKTIF POSYANDU 1. POSYANDU REMAJA 2. POSYANDU LANSIA/POSBINDU POSYANDU (AWAL) 5 KEGIATAN POKOK 5 MEJA PELAYANAN POSYANDU PENGEMBANGAN - POS PAUD - BINA KELUARGA BALITA - KETAHANAN PANGAN - SIMPAN PINJAM - DLL DIBINA SECARA INTENSIF BERJENJANG MELALUI POKJANAN POSYANDU BERDASARKAN PERMENDAGRI NO. 54 TAHUN 2007 - MISI SAMA - POKSAR SAMA - PERSONIL SAMA - SALING TERKAIT - BERBEDA SUMBERNYA/ PENANGGUNGJAWABNYA DIINTEGRASIKAN MELALUI PERMENDAGRI NO. 19 / 2011 TENTANG PEDOMAN PENGINTEGRASIAN LAYANAN SOSIAL DASAR DI POSYANDU KONSISTENSI DAN KOMITMEN PEMERINTAH / PEMERINTAH DAERAH ? BERDASARKAN UU NO. 6/2014 POSYANDU MERUPAKAN SALAH SATU JENIS LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA (LKD) REPOSISI DAN REDEFINISI
- 8. ANALISIS PERANAN POSYANDU DALAM PERSPEKTIF REPOSISI PENJELASAN PASAL 150 PP. No. 43/2014 POSYANDU MERUPAKAN SALAH SATU JENIS LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA. JADI POSYANDU TIDAK LAGI SEBAGAI PENERIMA PROGRAM TETAPI SEBAGAI KELEMBAGAAN. PASAL 150 ayat (2) PP No. 43/2014, TUGASNYA 1.Melakukan pemberdayaan masyarakat desa. 2.Ikutserta dlm perencanaan & pelaksanaan pemb. 3.Meningkatkan pelayanan masyarakat desa. PASAL 150, ayat (4) PP No. 43/2014 Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa (termasuk Posyandu) diatur dengan PERDES. Menegaskan, bahwa posisi Posyandu diperkuat dengan dasar hukum PERDES REPOSISI KONSEKUENSI SEBAGAI KELEMBAGAAN MASYARAKAT, PERLU ADA PENGATURAN PENGORGANISASIANNYA, PENGATURAN MANAJEMEN KELEMBANGAANNYA, DSB
- 9. ANALISIS PERANAN POSYANDU DALAM PERSPEKTIF REDEFENISI PASAL 150, ayat (1) PP No. 43/2014: LKD (termasuk Posyandu) dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat. Maknanya, inisiatif pembentukannya menjadi kewenangan PEMDES. Batasan Pengertian Posyandu saat ini adalah salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yg dikelola dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat, menjadi tidak relevan lagi terkait dengan pengaturan dalam Pasal 150, ayat (1) PP No. 43/2014. Permedagri 19 Tahun 2011 tentang Pengintegrasian Layanan Sosial dasar di Posyandu, mengisyaratkan bahwa ada ruang layanan lainnya dapat dialakukan di Posyandu REDEFENISI Berperannya Pemerintah Desa dalam pembentukan LKD (termasuk Posyandu) dan layanan sosial dasar sesuai kebutuhan, membawa konsekuensi pada batasan Pengertian perlu disesuaikan. Sehingga perlu ada Redefinisi terhadap Posyandu.
- 10. KERANGKA PIKIR PERUBAHAN KEBIJAKAN POSYANDU TENTANG PEMBINAAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 54 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN POKJANAL PEMBINAAN POSYANDU TENTANG PENGEMBANGAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 19 TAHUN 2011 TENTANG PENGINTEGRASIAN LAYANAN SOSIAL DASAR DI POSYANDU TENTANG KELEMBAGAAN BELUM ADA ........? MERUPAKAN SATU KESATUAN KEBIJAKAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DALAM PELAKSANAAN DAN PENGELOLAAN POSYANDU PERUBAHAN KEBIJAKAN SISTEM PEMERINTAHAN UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Perintah Daerah Perpres 11 Tahun 2015 Tentang Kementerian Dalam Negeri PP 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah PERUBAHAN KEBIJAKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa PP 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU Nomor 6/2014 Tentang Desa PP 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP 43 Tahun 2014 Pelaksanaan UU Nomor 6/2014 Tentang Desa Peraturan Menteri Dalam Negeri No.18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD) PENYATUAN KEBIJAKAN PERLU KEBIJAKAN PENGATURAN YANG HOLISTIK DAN INTEGRATIF DALAM SATU PERMENDAGRI
- 11. ARTI PENTING POKJANAL DAN POKJA POSYANDU PASAL 94 ayat (4) UU No. 6 Tahun 2014: “Pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan lembaga non Pemerintah, WAJIB memberdayakan dan mendayagunakan LKD” (POSYANDU merupakan salah satu jenis LKD) PASAL 151 PP NOMOR 43 TAHUN 2014: “Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Lembaga non Pemerintah dalam melaksanakan programnya di Desa WAJIB memberdayakan dan mendayagunakan LKD (TERMASUK POSYANDU)” WADAH KOORDINASI POKJANAL POSYANDU DAN POKJA POSYANDU
- 12. PERMENDAGRI NO. 54 TAHUN 2007 TTG PEDOMAN PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA OPERASIONAL PEMBINAAN POSYANDU (WADAH KOORDINASI KELOMPOK KERJA YANG TUGAS DAN FUNGSINYA MEMPUNYAI KETERKAITAN DALAM PEMBINAAN, PENYELENGGARAAN, DAN PENGELOLAAN POSYANDU) KELEMBAGAAN Bagaimana kelembagaan posyandu menjadi kuat dengan dukungan sarana dan prasarana yang memadai dalam rangka memberikan berbagai layanan dan pelayanan kepada masyarakat; PROGRAM Bagaimana program dan kegiatan dari masing- masing Kementerian, OPD dan para pemangku kepentingan tidak tumpang tindih atau berjalan sendiri- sendiri dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan di posyandu; SDM Bagaimana peningkatan kapasitas Kader sebagai sumber daya pelaksana yang menunjang pelaksanaan langsung di posyandu, dapat mengatasi permasalahan diri dan lingkungannya. WADAH KOORDINASI 3 ASPEK MANAJEMEN
- 13. PRINSIP DALAM DALAM MEMBENTUKAN POKJANAL 1. Musyawarah mufakat; 2. Struktur organisasi ramping, sederhana, dan kaya fungsi. 3. Kesetaraan 4. Keanggotaannya fungsional berdasarkan kompetensi masing-masing unsur, sehingga ada kejelasan fungsi dan peran masing-masing dalam pengorganisasian Pokjanal/Pokja Posyandu 5. Mengutamakan prinsip koordinasi dan konsultasi. 6. Memanfaatkan sumberdaya yang ada di masyarakat.
- 14. TUGAS POKJANAL POSYANDU Menyiapkan data dan informasi dalam skala Kabupaten tentang keadaan maupun perkembangan berbagai kegiatan yg berkaitan Menganalisa masalah dan kebutuhan intervensi program berdasarkan pilihan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan potensi lokal; Menyusun rencana dan atau rencana tindak lanjut pemecahan masalah Melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, advokasi, pemantauan dan evaluasi pengelolaan program/kegiatan Posyandu secra rutin dan terjadwal. Memfasilitasi penggerakan dan pengembangan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan Posyandu; Mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan; Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati dan Ketua Pokjanal Posyandu Provinsi SK BUPATI MOROWALI 188.4.45/KEP.0158/DPMDP3A/2019
- 15. FUNGSI POKJANAL POSYANDU Penyaluran aspirasi masyarakat dalam pengembangan Posyandu; Pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam pembinaan Posyandu; Pengordinasian pelaksanaan program yang berkaitan dengan pengembangan Posyandu Peningkatan kualitas pelayanan Posyandu kepada masyarakat Pengembangan kemitraan dalam pembinaan Posyandu SK BUPATI MOROWALI 188.4.45/KEP.0158/DPMDP3A/2019
- 16. TUGAS SEKRETARIAT TETAP Melakukan peran sebagai SatuanTugas Administrasi Pangkal (SATMIKAL) Pokjanal Posyandu melalui pengendalian teknis dan administrasi kegiatan pembinaan dan pengembangan posyandu Membantu sekretaris dalam melakukan koordinasi pembinaan dan pengembangan posyandu Menampung usul rencana pembinaan dan pengembangan Posyandu sebagaimana menjadi tugas dan tanggung jawab bidang-bidang pada Pokjanal Posyandu. Menyusun rencana pertemuan rutin dan berkala serta mengagendakan pertemuan insidentil berdasarkan kebutuhan Menyusun dan menyampaikan laporan hasil kegiatan kepada ketua Pokjanal Posyandu SK BUPATI MOROWALI 188.4.45/KEP.0158/DPMDP3A/2019
- 17. LANGKAH – LANGKAH STRATEGIS Kementerian Dalam Negeri akan melakukan Proses Permendagri tentang Posyandu dan SK Pokjanal Posyandu Tingkat Pusat Pemda melakukan identifikasi dan inventarisasi permasalahan dan isu strategis terkait dengan kelembagaan posyandu dan pokjanal posyandu di masing-masing Daerah Pemda tetap melaksanakan pembinaan dan Pelaksanaan Operasional Posyandu sesuai dengan Ketentuan-Ketentuan yang sudah ada, sampai terbitnya Regulasi Baru tentang Posyandu
- 18. KESIMPULAN 1. PERLU DILAKUKAN SOSIALISASI TERKAIT DENGAN POSYANDU SEBAGAI LKD KHUSUSNYA KEPADA PEMERINTAH DESA DAN KELURAHAN DAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN, AGAR TIDAK TERJADI PENAFSIRAN YANG BERBEDA ATAU BIAS DALAM PENGELOLAANNYA 2. DIPERLUKAN SATU KEBIJAKAN/PENGATURAN YANG UTUH DAN TIDAK TERPISAH TERKAIT DENGAN PENYELENGGARAAN POSYANDU, UNTUK SEGERA DITINDAKLANJUTI DAN DISELESAIKAN 3. MEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI POSYANDU YANG SEDERHANA BAIK MANUAL MAUPUN DIGITAL (APLIKASI) YANG DAPAT MUDAH DIPAHAMI DAN DIAKSES SECARA TERTUTUP DAN TERBUKA
- 19. TERIMA KASIH