Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

PAPARAN BPKP.pdf

Ad

Paparan Kepala Perwakilan BPKP Prov Lampung pada
Workshop Dana Desa Kabupaten Lampung Utara
Oleh :
H. Sumitro, SE., Ak., M...

Ad

01
02
PANTUN PEMBUKA
Pagi hari minum jus nangka
Siangnya badan jadi segar rasanya
Kalau bukan kita semua
Siapa lagi yang a...

Ad

TUGAS DAN FUNGSI BPKP
REFLEKSI HASIL PENGAWASAN INTERN DESA DAN
PERLUNYA PERUBAHAN KEBIJAKAN PENGAWASAN PEMBINAAN DESA
HAS...

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Upcoming SlideShare
Penyusunan RPJP Lampung.pdf
Penyusunan RPJP Lampung.pdf
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 22 Ad
1 of 22 Ad
Advertisement

More Related Content

Advertisement

PAPARAN BPKP.pdf

  1. 1. Paparan Kepala Perwakilan BPKP Prov Lampung pada Workshop Dana Desa Kabupaten Lampung Utara Oleh : H. Sumitro, SE., Ak., MM., CA., CFrA., QIA. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Lampung “Alhamdulillah keluarga kami bahagia, Baiti Jannati / Rumah kami adalah Syurga kami” Kotabumi, 6 September 2022
  2. 2. 01 02 PANTUN PEMBUKA Pagi hari minum jus nangka Siangnya badan jadi segar rasanya Kalau bukan kita semua Siapa lagi yang akan membangun Desa Kalau jalan-jalan ke Jakarta Jangan lupa mampir ke Kota Tua Mari kita membangun Desa Wariskan kejayaan untuk anak cucu kita
  3. 3. TUGAS DAN FUNGSI BPKP REFLEKSI HASIL PENGAWASAN INTERN DESA DAN PERLUNYA PERUBAHAN KEBIJAKAN PENGAWASAN PEMBINAAN DESA HASIL PENGAWASAN INTERN TRIWULAN 2 TAHUN 2022 IMPLEMENTASI APLIKASI SISKEUDES DAN SISWASKEUDES PENINGKATAN PERAN APIP DALAM PENGAWASAN DESA A G E N D A Pemaparan 3 1 5 4 2 3
  4. 4. TUGAS FUNGSI BPKP DAN APIP
  5. 5. “BPKP serta seluruh jajaran APIP untuk membantu mencapai tujuan pembangunan pemerintah. Seluruh jajaran pengawas intern pemerintah harus bertindak dan mengawasi sebelum terjadi sebuah kesalahan sehingga kerja sama antara pemerintah dan pengawas intern pemerintah dapat berjalan dengan baik untuk mewujudkan program pembangunan pemerintah”
  6. 6. BPKP berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden. PERAN BPKP DALAM MENGAWAL PEMBANGUNAN NASIONAL PERAN PENGAWASAN BPKP Sebagai APIP Koordinator/ Pengarah Pengawas Internal K/L/D/BUMN(D) Pengawalan Pembangunan Nasional Pengamanan Keuangan Negara/Daerah Pengamanan Aset Negara/Daerah Peningkatan Tata Kelola Arahan Presiden kepada BPKP pada Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah Lakukan dan tingkatkan pengawalan percepatan belanja pemerintah Tingkatkan pengawasan terhadap kualitas perencanaan program sejak awal Tingkatkan kualitas data yang dikelola oleh pemerintah Slide 6
  7. 7. PERLUNYA PERUBAHAN KEBIJAKAN PENGAWASAN AKUNTABILITAS KEUANGAN DESA
  8. 8. 10 Pengelolaan program pembangunan desa belum mampu dinilai pengaruhnya terhadap kemiskinan dan pengangguran di desa Program/kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan potensi desa Pengelolaan data kependudukan belum memadai (belum valid/mutakhir). 25 24 23 21 20 22 1 2 3 4 5 7 9 8 6 11 10 12 14 12 15 19 18 16 17 1 2 3 4 5 7 6 8 9 12 10 11 DAMPAK KEMUNGKINAN 1 2 3 4 5 Tidak Signifikan Minor Moderat Signifikan Sangat Signifikan Hampir Tidak Terjadi 1 2 3 4 5 Kadang Terjadi Jarang Terjadi Sering Terjadi Hampir Pasti Terjadi RISIKO PENGELOLAANDESA Program/kegiatan pada Daerah dan Desa tidak sesuai dengan kebutuhan peningkatan status desa Penetapan rincian Dana Desa per desa tidak sesuai dengan perhitungan formula Kurangnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan penggunaan Dana Desa Program/Kegiatan pembangunan desa antar instansi pemerintah tidak sinkron Pemanfaatan Dana Desa tidak sesuai dengan kebutuhan peningkatan status desa Tata kelola aset desa yang bersumber dari Dana Desa tidak tertib Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di desa tidak sesuai ketentuan Pengawasan atas desa dilaksanakan oleh banyak pihak namun masih parsial dan tumpang tindih Hasil pengawasan tidak merepresentasikan kondisi populasi desa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 INDIKATOR KINERJA 1: Jumlah desa yang naik status (tertinggal ke berkembang dan berkembang ke mandiri) INDIKATOR KINERJA 2: Persentase kemiskinan di perdesaan identifikasi RISIKO *Termasuk Risiko Fraud
  9. 9. HASIL WASINTERN TRIWULAN I & II 2022
  10. 10. PROGRES PENYALURAN DANA DESA (DD) TAHUN 2022 PENYALURAN DD KE RKD (%) PENYALURAN DD KE RKD Nasional Provinsi Lampung Kab. Lampung Utara 68.000.000.000.000 2.232.825.408.000 224.935.998.000 48.636.322.117.782 1.676.497.779.094 151.584.672.000 71,85% 72,05% 67,39% JUMLAH DESA 2.435 Per 31 AGUSTUS 2022 232 74.962 PAGU DD (Rp) I m p l e m e n t a s i
  11. 11. PERMASALAHAN PERENCANAAN DESA Analisis Desain Kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa Keselarasan Perencanaan dengan Prioritas Penggunaan Dana Desa A.1 Keselarasan A.3 Kemiskinan Ekstrem ❑ Kebijakan kab/kota tentang Juknis Penggunaan Dana Desa kurang selaras dengan kebijakan pusat ❑ Kebijakan kab/kota tentang Juknis Penggunaan Dana Desa belum mengakomodasi upaya penanganan kemiskinan ekstrem Hasil evaluasi terhadap 659 desa yang diuji petik secara random, perencanaan atas penggunaan dana desa pada 165 desa atau 25,04% dikatagorikan memadai dan sebanyak 494 desa kurang memadai (74,81%) ❑ 275 desa (41,73%) tidak mengirimkan dokumen konsolidasi APBDesnya ❑ RKPDes 407 desa (61,76%) selaras dan 231 desa (35,05) belum selaras dengan dokumen perencanaan pemerintah yaitu RKP Tahun 2022 dan Permendes PDTT Nomor 7 Tahun 2021 ❑ Sebanyak 291 desa (44,16%) pada 66 kabupaten/kota belum selaras merencanakan dengan dokumen perencanaan desa (RPJMDes, RKPDes, APBDes, dan APBDes Perubahan) ❑ Perencanaan 255 desa (38,69%) belum sesuai pasal 5 ayat 4 Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 ❑ Perencanaan belum mengakomodasi kemiskinan ekstrim ❑ Dana Desa masih merupakan sumber penerimaan utama desa ❑ Sebanyak 180 desa (27,31%) pada 24 Kabupaten/kota belum melaksanakan rangkaian musyawarah perencanaan pembangunan desa, yakni dari Musdes, Musdessus. dan Musrenbangdes A B C Mapping Kesiapan Implementasi SDGs Desa ❑ Prov/Kab/Kota belum mendukung implementasi SDGs Desa ❑ Pemerintah Provinsi/kabupaten/kota kurang menyiapkan dukungan implementasi SDGs Desa ❑ Perencanaaan Dana Desa belum mendukung SDGs Desa ❑ Proyeksi pencapaian indikator SDGs Desa tidak tercapai ❑ Pendataan belum selesai ❑ Sosialisasi dan Bimtek SDGs Desa ke Daerah masih kurang
  12. 12. PERMASALAHAN TATA KELOLA DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN DESA TRIWULAN I 2022 PENGANGGARAN (855) 290 permasalahan terkait penyusunan RAB dan 565 permasalahan terkait penyusunan APBDes PERTANGGUNGJAWABAN (509) 509 permasalahan terkait proses pertanggungjawaban keuangan desa PERENCANAAN (1.040) 800 Permasalahan pada proses penyusunan RKPDes dan 240 permasalahan pada saat pelaksanaan musdes. PENATAUSAHAAN (1.177) 87 permasalahan Pendapatan, 196 permasalahan Belanja, 27 permasalahan Pembiayaan, 113 permasalahan Perpajakan, 482 Permasalahan Aset, 82 permasalahan penyertaan modal, dan 190 permasalahan penatausahaan lainnya. PELAPORAN (885) 481 permasalahan terkait proses penyusunan LPPDes, dan 404 permasalahan terkait proses penyusunan LPJ APBDesa. 4.466 PERMASALAHAN LAIN TERKAIT PEMANFAATAN KEUANGAN DESA Dari tahun 2019 hingga tahun 2021, atas 662 desa yang dilakukan uji petik dengan nilai realisasi PBJ yang diujipetik adalah sebesar Rp199.689.918.773. Nilai realisasi tersebut menghasilkan 1.740 output PBJ yang setelah dilakukan monitoring didapatkan bahwa hanya 7 output yang dalam kondisi tidak baik dan sejumlah 73 unit yang belum dimanfaatkan
  13. 13. PERMASALAHAN TATA KELOLA ASET DESA TRIWULAN I 2022 (662 Desa Uji Petik secara Random) Penggunaan dan Pemanfaatan Aset Desa 581 desa (87,76%) belum menetapkan SK penetapan penggunaan aset. Dari 127 desa yang melakukan pemanfaatan aset, 104 desa (81,89%) belum menetapkan Perdes mengenai pemanfaatan aset, dan 94 desa (74,02%) belum membuat perjanjian pemanfaatan aset desa Perencanaan Kebutuhan dan Inventarisasi Aset Desa 544 desa (82,18%) perencanaan kebutuhan aset desa belum memadai. 59 Kab/Kota (89,39%) belum menerbitkan peraturan inventarisasi aset desa, dan 8.666 desa (71,88%) belum melaksanakan inventarisasi Pengadaan Aset Desa 3 desa (0,45%) pengadaan aset yang belum sesuai dengan perencanaan dalam APBDesa dan pengadaan aset melebihi pagu anggaran, 203 desa (30,66%) pengadaan yang tidak sesuai ketentuan/prosedur pengadaan Pemenuhan Pengamanan Fisik dan Hukum Aset Desa 287 desa (43,35%) belum melakukan pengamanan fisik aset secara memadai. 422 desa (63,75%) belum melakukan pengamanan hukum aset secara memadai. Penatausahaan 603 desa (91,09%) belum menyusun Kebijakan Pengelolaan Aset Desa, 483 desa (72,96%) belum menetapkan SK Kepala Desa tentang Penetapan Pembantu Pengelola, 452 desa (68,28%) belum menetapkan SK Kepala Desa tentang Pengurus Aset Desa, 237 desa (35,80%) belum memiliki Buku Inventaris . Pemindahtanganan dan Kewajiban Pelaporan Dari 18 desa yang melakukan kegiatan pemindahtanganan aset desa, sebanyak 13 desa (72,22%) tidak sesuai ketentuan. 411 desa (62,08% ) belum menyusun dan menyampaikan laporan aset desa sesuai ketentuan Fungsi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah 51 Kab/Kota (77,27%) belum melakukan sosialisasi terkait kebijakan pengelolaan aset desa ke desa-desa, dan 33 kab/kota (50%) belum melakukan monitoring terhadap kondisi pengelolaan aset.
  14. 14. Monitoring BLT Desa Tw II 2022 Pendapatan Belanja - 200.000,00 400.000,00 600.000,00 800.000,00 1.000.000,00 Sebel um Pand emi Sebel um BLT Desa Setel ah BLT Desa Pendapatan 738.952,5 606.196,14 906.196,14 Belanja 800.003,19 691.545,31 950.918,04 PENGHASILAN DAN BELANJA KPM BLT DESA SEBELUM & DALAM MASA PANDEMI Pendapatan Belanja BLT Desa telah efektif dalam menjaga/meningkatkan daya beli Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam rangka memenuhi kebutuhan pokok (analisis uji beda dengan wawancara kepada 12.642 KPM BLT Desa pada 660 desa) Monitoring Perencanaan: ▪ 2.453 desa (21,81%) belum menetapkan alokasi BLT Desa min 40% dari Pagu DD krn jumlah KPM sesuai kriteria tidak terpenuhi ▪ 52 desa (0,46%) belum melaksanakan proses penetapan KPM sesuai ketentuan (tanpa musdes/ musdessus, tanpa perkades, perbedaan data KPM perkades dgn OMSPAN) ▪ Kenaikan jumlah KPM 276.770 KPM atau 33,55% → paling siginifikan di Kab. Bandung, Pandeglang, dan Kediri (>15ribu KPM) ▪ 690 desa (6,13%) di 20 Kab pada 15 Provinsi belum menerima penyaluran BLT Desa Triwulan I 2022 dari RKUN ke RKD karena musdes/ APBDes *nasional 2.217 Desa belum salur DD 9036 2847 431 8 0 320 Kebermanfaatan BLT Desa menurut KPM Sangat Bermanfaat Bermanfaat Cukup Bermanfaat Kurang Bermanfaat Tidak Bermanfaat Belum menerima Penyaluran Dana Desa 734 326 102 38 7 Kebermanfaatan BLT Desa menurut Aparat Desa Sangat Bermanfaat Bermanfaat Cukup Bermanfaat Kurang Bermanfaat Tidak Bermanfaat 731 476 Persepsi Keberlanjutkan BLT Desa menurut Aparat Desa Dilanjutkan Tidak Dilanjutkan 51 Kab/Kota belum laksanakan realokasi DD untuk desa yang tidak menganggarkan BLT Desa < 40% (jumlah KPM tidak terpenuhi) Hasil cleansing KPM BLT Desa: ▪ 6.228 KPM (0,57%) tumpang tindih dengan PKH ▪ 5.209 KPM (0,47%) tumpang tindih dengan BPNT ▪ 18.555 KPM (1,69%) NIK ganda/invalid Permasalahan: penyaluran BLT Desa : • 927 KPM (7,33%) tidak tepat sasaran pada 88 desa • 50 KPM (0,40%) tidak tepat jumlah pada 6 desa 8.562 warga yang dianggap memenuhi kriteria namun belum terdaftar sebagai KPM BLT Desa 11.249 desa di 66 kab/kota 33 provinsi Penyaluran nasional s.d. 24 Juni 2022 sebesar Rp11,54 T (42,44%) pada 7,4 Juta KPM Evaluasi BLT Desa(random sampling statistic CL99% MoE5%) 59,82% 26,57% 8,15% 3,10% 0,57% 73,33% 23,11% 3,50% 0,06% 60,56% 39,44% uji petik pada 660 desa 66 kab/kota 33 provinsi
  15. 15. IMPLEMENTASI APLIKASI SISKEUDES DAN SISWASKEUDES
  16. 16. IMPLEMENTASI APLIKASI SISKEUDES PENYUSUNAN TUKDES 2022 PENYUSUNAN APBDES 2022 Nasional Provinsi Lampung Kabupaten Lampung Utara 69.569 (92,81%) 2.435 (100%) 232 (100%) 34.854 (46,50%) 2.435 (100%) 232 (100%) 17.484 (23,32%) 2.435 (100%) 232 (100%) I m p l e m e n t a s i Risiko Pergantian Operator Penginputan tidak real time Rek Penambahan rekening tidak sesuai prosedur Input transaksi tidak sesuai bukti Tidak back up data Internet Lambat JUMLAH DESA 2.435 Per 26 Agustus 2022 232 74.962 IMPLEMENTASI S.D 2022
  17. 17. IMPLEMENTASI APLIKASI SISKEUDES PER 26 AGUSTUS 2022 SE-PROVINSI LAMPUNG 17 No Kabupaten/Kota Jumlah Desa Implementasi Desa yang Sudah Kompilasi ke Database Kabupaten Desa Telah Mengunggah Aplikasi Konsolidasi Kemendagri Desa yang Siskeudesnya Online APBDes TUKDes Pelaporan 1 Kab. Lampung Barat 131 131 131 131 50 0 131 2 Kab. Lampung Selatan 256 256 256 256 256 0 0 3 Kab. Lampung Tengah 301 301 301 301 301 301 301 4 Kab. Lampung Utara 232 232 232 232 120 0 232 5 Kab. Lampung Timur 264 264 264 264 205 0 0 6 Kab. Tanggamus 299 299 299 299 299 0 299 7 Kab. Tulang Bawang 147 147 147 147 147 147 147 8 Kab. Way Kanan 221 221 221 221 20 0 0 9 Kab. Pesawaran 144 144 144 144 144 144 144 10 Kab. Tulang Bawang Barat 93 93 93 93 48 0 0 11 Kab. Mesuji 105 105 105 105 0 0 0 12 Kab. Pringsewu 126 126 126 126 126 126 126 13 Kab. Pesisir Barat 116 116 116 116 0 0 0 2.435 2.435 2.435 2.435 1.716 574 1.380
  18. 18. 18 JUMLAH KAB/KOTA Nasional Provinsi Lampung 95 (21,89%) 9 (69,23%) I m p l e m e n t a s i JUMLAH KAB/KOTA PENGGUNA SISWASKEUDES 434 Aplikasi Siswaskeudes adalah aplikasi yang digunakan oleh APIP sebagai alat bantu untuk melakukan pengawasan pengelolaan keuangan dengan pendekatan TABK dan Risk Based Audit sesuai Permendagri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa Per 26 Agustus 2022 IMPLEMENTASI APLIKASI SISWASKEUDES 13
  19. 19. IMPLEMENTASI APLIKASI SISWASKEUDES PER 26 AGUSTUS 2022 SELURUH PROVINSI (1) 19 No Provinsi Jumlah Kabupaten/Kota Pengguna Siskeudes Sosialisasi/Bimtek Implementasi 2021 2022 Ya/Tidak Jumlah Peserta Ya/Tidak Jumlah Peserta Ya/Tidak Jumlah Desa Sampel 1 ACEH 23 2 41 23 69 0 0 2 SUMATERA UTARA 27 23 326 0 0 6 368 3 SUMATERA BARAT 14 14 36 0 0 2 6 4 RIAU 10 10 105 0 0 4 0 5 KEPULAUAN RIAU 5 4 10 0 0 0 0 6 JAMBI 10 10 153 0 0 3 0 7 SUMATERA SELATAN 14 4 84 0 0 2 94 8 BANGKA BELITUNG 6 2 40 0 0 1 1 9 BENGKULU 9 9 34 3 73 1 8 10 LAMPUNG 13 8 183 0 0 9 167 11 BANTEN 4 3 38 0 0 1 0 12 JAWA BARAT 19 13 443 17 582 8 679 13 JAWA TENGAH 24 23 425 0 0 13 359 14 JAWA TENGAH (DIY) 5 5 125 0 0 2 21 15 DI YOGYAKARTA 4 4 127 0 0 2 102 16 JAWA TIMUR 30 17 269 0 0 10 123 17 KALIMANTAN BARAT 12 5 66 0 0 1 0 18 KALIMANTAN SELATAN 11 2 44 0 0 1 10 19 KALIMANTAN TENGAH 13 7 96 0 0 1 1 20 KALIMANTAN TIMUR 7 7 2 0 0 0 8 21 KALIMANTAN UTARA 4 4 51 0 0 1 3 22 SULAWESI UTARA 12 12 185 0 0 4 0
  20. 20. PENINGKATAN PERAN APIP DALAM PENGAWASAN DESA
  21. 21. PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA Perumusan Kebijakan Perenca- naan Pengangg aran Pelaksanaan Anggaran Panata- usahaan Pelaporan Monitoring dan Evaluasi AKUNTABILITAS KEUANGAN AKUNTABILITAS KINERJA WILAYAH TERTIB ADMINISTRASI WTA WAJAR TANPA PENGECUALIAN WILAYAH BEBAS KORUPSI WTP WBK GOOD GOVERNANCE & CLEAN GOVERNMENT SPIP dan MR yang Efektif pada Seluruh Tahapan Proses Manajemen/ Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Peran APIP yang Optimal (Consulting & Assurance) 21 21
  22. 22. Bulan puasa ada buah kurma, Bulan biasa ada buah pepaya. Mari gotong-royong membangun Desa, Makmurkan desa dukung Lampung berjaya. Tanjung karang tempat lawatan, Kota Karang tempat kunjungan. Lebih kurang dalam penyampaian, Mohon saya diberi ampunan. Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh, PANTUN PENUTUP

×