penanganan stunting

1. PENGUATAN TATA
KELOLA UNTUK
MENDUKUNG
PERCEPATAN
PENURUNAN STUNTING
Budiono Subambang, S.T., M.P.M.,
Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III
Ditjen Bina Pembangunan Daerah
Kementerian Dalam Negeri
Disampaikan Pada Acara:
Rapat Koordinasi Teknis Nasional Percepatan Penurunan Stunting
05 Desember 2022

2. OUTLINE
KEBIJAKAN PELAKSANAAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
01
MANDAT PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN
STUNTING (TP2S) SESUAI DENGAN PERPRES 72/2021
02
PERAN TIM PENYELENGGARA PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING (TPPS)
03
TATA KELOLA PELAKSANAAN PENURUNAN STUNTING
04

3. 01
KEBIJAKAN PELAKSANAAN PERCEPATAN
PENURUNAN STUNTING

4. 4
DASAR HUKUM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 72 TAHUN 2021
TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN
STUNTING
PERATURAN BKKBN
TENTANG RENCANA AKSI NASIONAL
PERCEPATAN PENURUNAN ANGKA STUNTING
INDONESIA TAHUN 2021-2024

5. 5
ARAHAN PRESIDEN
PADA RATAS PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING 11 JANUARI 2022
1) Tahun 2022 prevalensi stunting harus diturunkan sedikitnya
3,4% melalui intervensi spesifik dan sensitif, pembentukan
Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) dan penguatan
implementasi di Posyandu.
2) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
(BKKBN) sebagai Ketua Pelaksana TPPS perlu didukung oleh
Kementerian/Lembaga lain.
3) Intervensi yang dilakukan harus tepat sasaran, didukung data
sasaran yang lebih baik dan terintegrasi.
4) Alokasi anggaran Tahun 2022 melalui APBN dan APBD perlu
dioptimalkan.
5) Difokuskan pada 12 daerah dengan 2 kategori yaitu:
prevalensi stunting tertinggi dan Jumlah Balita stunting
tertinggi 7 Provinsi dengan Prevalensi tertinggi
(NTT, Sulbar, Aceh, NTB, Sultra, Kalsel, dan Kalbar) serta
5 Provinsi dengan jumlah balita stunting tertinggi (Jabar,
Jatim, Jateng, Banten, dan Sumut).

6. 6
PERAN KEMENDAGRI DALAM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NO 72 TAHUN 2021 TENTANG
PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
Tercantum dalam Pilar 1, Pilar 3 dan Pilar 5, (Ditetapkan 5 Agustus 2021)
1. Mendorong Pemerintah Provinsi menetapkan dan memperkuat
Tim Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting tingkat Provinsi
melalui Surat Keputusan Gubernur, dengan melibatkan Perangkat
Daerah, para pemangku kepentingan termasuk TP-PKK;
2. Mendorong Pemerintah Provinsi menyusun program dan
kegiatan di 34 Provinsi dan 514 Kabupaten/Kota untuk
mengintegrasikan program dan kegiatan percepatan penurunan
stunting dalam dokumen perencanaan daerah (RPJPD, RPJMD,
RAD Pangan dan Gizi) ;
3. Mendorong Pemerintah Provinsi dan Pemerintah
Kabupaten/Kota menyediakan dan meningkatkan alokasi APBD
untuk mendukung program/kegiatan intervesi gizi spesifik dan gizi
sensitif;
4. Memfasilitasi Pemerintah Provinsi untuk melakukan Penilaian
kinerja (PK) kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;
5. Melakukan penyusunan dan penetapan sistem penghargaan
bagi Pemerintah Daerah dalam Percepatan Penurunan Stunting.
• RPJMD : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
• RAD : Rencana Aksi Daerah
• TP-PKK: Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
• APBD : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

7. 7
DUKUNGAN KEBIJAKAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI
DALAM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
2
3
4
1 Permendagri 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
Permendagri 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan
dan Keuangan Daerah;
Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
Permendagri 81 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2023;
Permendagri 84 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Tahun 2023;
5
Kesepakatan Bersama Antara Mendagri, Menkes, Kepala BKKBN dan Kepala BPKP Nomor 441.1/5234.A/SJ,
Nomor HK.02.01/Menkes/6434/2021, Nomor 31/KSM/G2/2021, Nomor MoU/D3/2021 Tentang Percepatan
Penurunan Stunting di Daerah;
6 Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/4890/SJ tentang Percepatan Penurunan Stunting di Daerah.
7
Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400.5/8476/SJ tentang Hasil Pemetaan Program, Kegiatan dan Sub
Kegiatan yang Mendukung Percepatan Penurunan Stunting di Daerah Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor
72 Tahun 2021

8. 02
MANDAT PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN
TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
(TP2S) SESUAI DENGAN PERPRES 72/2021

9. 9
STRUKTUR KELEMBAGAAN PENYELENGGARAAN
PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING (Pasal 15 s/d 20 Perpres 72/21)
Tim Percepatan Penurunan Stunting
Tingkat Desa/Kelurahan
Tim Percepatan Penurunan Stunting
Tingkat Kabupaten/Kota
Tim Percepatan Penurunan Stunting
Tingkat Provinsi
1. Gubernur menetapkan tim
Percepatan Penurunan Stunting
tingkat Provinsi.
2. Tugas : koordinasi, sinergi, dan
evaluasi.
3. Tim terdiri atas perangkat
daerah dan Pemangku
Kepentingan, termasuk Tim
Penggerak Pemberdayaan
Kesejahteraan Keluarga (TP-
PKK).
4. Susunan tim disesuaikan
dengan kebutuhan Pemerintah
Daerah provinsi.
1. Bupati/walikota menetapkan
tim Percepatan Penurunan
Stunting tingkat
Kabupaten/Kota.
2. Tugas : koordinasi, sinergi,
dan evaluasi.
3. TP-PKK
4. Susunan tim disesuaikan
dengan kebutuhan
Pemerintah Daerah
kabupaten/kota.
1. Kepala desa/lurah menetapkan tim
Percepatan Penurunan Stunting tingkat
Desa/Kelurahan.
2. Tugas : koordinasi, sinergi, dan evaluasi.
3. Tim melibatkan : bidan, tenaga gizi, dan
tenaga kesehatan lingkungan;
4. Penyuluh Keluarga Berencana dan/atau
Petugas Lapangan Keluarga Berencana;
5. TP-PKK;
6. Pembantu Pembina Keluarga Berencana
Desa (PPKBD) dan/atau Sub-PPKBD/ Kader
Pembangunan Manusia (KPM), kader,
dan/atau unsur masyarakat lainnya.
7. Susunan tim disesuaikan dengan kebutuhan
pemerintah desa/kelurahan.
Tim Pendampiing Keluarga
1. Bidan
2. Kader/pengurus TP-
PKK tingkat
desa/kelurahan
3. Kader KB
KETUA
WAKIL PRESIDEN RI
WAKIL KETUA
MENKO PMK
MENTERI PPN/BAPPENAS
MENDAGRI
TIM PENGARAH
TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING TINGKAT PUSAT
KETUA
KEPALA BKKBN
WAKIL KETUA
PEJABAT PIMPINAN TINGGI MADYA DARI KEMENTERIAN
PPN/BAPPENAS, KEMENKO BIDANG PMK, KEMENKES ,
KEMENDAGRI DAN SETWAPRES
TIM PELAKSANA

10. 10
KEDUDUKAN MENDAGRI DALAM TIM PENGARAH PERPRES 72/2021
(PASAL 18)

11. 11
KEDUDUKAN KEMENDAGRI DALAM TIM PELAKSANA PERPRES
72/2021 (PASAL 18)
Pasal 18.B point 2 huruf d
Pejabat Pimpinan Tinggi
Madya Kementerian Dalam
Negeri menjabat sebagai
Wakil Ketua Bidang Koordinasi
Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah:

12. 03
PERAN TIM PENYELENGGARA
PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
(TPPS)

13. 13
STRUKTUR TPPS TINGKAT PROVINSI

14. 14
TIM TPPS TINGKAT PROVINSI
1. Mengoordinasikan, menyinkronisasikan, dan memastikan
pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan percepatan
penurunan Stunting antar organisasi perangkat daerah maupun
dengan pemangku kepentingan lainnya di tingkat provinsi;
2. Menyelenggarakan peningkatan kapasitas kelembagaan dan
sumber daya manusia bagi organisasi perangkat daerah di
tingkat provinsi dan kabupaten/kota;
3. Mendiseminasikan kebijakan dan informasi terkait percepatan
penurunan Stunting ke kabupaten/kota yang ada di provinsi;
4. Menyiapkan perumusan penyelesaian kendala dan hambatan
penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting di tingkat
provinsi;
5. Mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan
percepatan penurunan Stunting bersama secara lintas sektor di
tingkat provinsi dan melaporkan hasilnya kepada Tim Pengarah
provinsi dan TPPS Pusat;
6. Mengoordinasikan peningkatan kerja sama dan kemitraan
dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan
percepatan penurunan Stunting di tingkat provinsi;
7. Memastikan koordinasi pengadaan dan distribusi logistik sarana
dan prasarana pencegahan Stunting di tingkat provinsi; dan
8. Melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting
kepada Tim Pengarah 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau
sewaktu-waktu apabila diperlukan.
PELAKSANA TUGAS
1. Susunan Keanggotaan:
a. Ketua Pelaksana: Wakil Gubernur
b. Wakil Ketua: Sekretaris Daerah
c. Sekretaris: Kepala OPD
d. Bidang Bidang:
a) Koordinator: OPD
b) Anggota: OPD
2. Bidang Perubahan Perilaku dan
Pendampingan Keluarga:
a. Koordinator: OPD
b. Anggota: OPD
3. Bidang Koordinasi dan Konvergensi:
a. Koordinator: Bappeda
b. Anggota: Perwakilan BKKBN
4. Bidang Data, Monitoring, Evaluasi dan
Knowledge Management
a. Koordinator: Unsur Perguruan Tinggi
b. Anggota: OPD

15. 15
STRUKTUR TPPS TINGKAT KABUPATEN/KOTA

16. 16
TIM TPPS TINGKAT KABUPATEN/KOTA
1. Mengoordinasikan, menyinkronisasikan, dan memastikan
pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan percepatan
penurunan Stunting antar organisasi perangkat daerah dan
pemerintah desa, maupun dengan pemangku kepentingan
lainnya di tingkat kabupaten/kota;
2. Memastikan pelaksanaan peningkatan kapasitas kelembagaan
dan sumber daya manusia di tingkat kabupaten/kota,
kecamatan, hingga tingkat desa/kelurahan yang dibutuhkan
untuk percepatan penurunan Stunting;
3. Menyelenggarakan kerjasama dan kemitraan dengan
pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan
penurunan Stunting di tingkat kabupaten/kota;
4. Merumuskan dan memfasilitasi pelaksanaan manajemen
pendampingan untuk percepatan penurunan Stunting di tingkat
kabupaten/kota, kecamatan, hingga tingkat desa/kelurahan;
5. Mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan
percepatan penurunan Stunting bersama secara lintas sektor di
tingkat kabupaten/kota;
6. Membentuk TPPS di tingkat kecamatan dan TPPS
desa/kelurahan; dan
7. Melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting
kepada Tim Pengarah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau
sewaktu-waktu apabila diperlukan.
TUGAS
PELAKSANA
1. Susunan Keanggotaan:
a. Ketua Pelaksana: Wakil
Bupati/Walikota
b. Wakil Ketua: Sekretaris Daerah
c. Sekretaris Kepala OPD
d. Bidang Bidang:
a) Koordinator: OPD
b) Anggota: OPD
2. Bidang Perubahan Perilaku dan
Pendampingan Keluarga:
a. Koordinator: OPD
b. Anggota: OPD
3. Bidang Koordinasi dan Konvergensi:
a. Koordinator: Bappeda Kab/Kota
b. Anggota: OPD
4. Bidang Data, Monitoring, Evaluasi dan
Knowledge Management
a. Koordinator: Unsur Perguruan Tinggi
b. Anggota: OPD

17. 04
TATA-KELOLA PERCEPATAN PENURUNAN
STUNTING :
KOMITMEN,DUKUNGAN KELEMBAGAAN DAN
PENGANGGARAN.

18. 18
KOMITMEN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENURUNAN STUNTING
Pemerintah Provinsi menindak lanjuti dan memantau komitmen pemerintah kabupaten/kota
melalui mekanisme bimbingan dan pengawasan UU 23/2014 pasal 373
Sumber : Setwapres https://dashboard.stunting.go.id/komitmen-kepala-daerah/
100 60 100 100 154
2018 2019 2020 2021 2022
514
Jumlah
Kepala
Daerah yang
sudah
berkomitmen

19. 19
CAPAIAN PEMBENTUKAN TPPS DI TINGKAT PROVINSI, KABUPATEN/KOTA,
KECAMATAN DAN DESA/KELURAHAN
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
PROVINSI KABUPATEN/KOTA KECAMATAN DESA/KELURAHAN
100% 100% 99.12% 99.99%
 Aspek Penguatan TPPS Provinsi dan kabupaten/kota:
1. Sudah memiliki SK Tim Koordinasi;
2. SK disahkan oleh Kepala Daerah;
3. Struktur terdiri (Tim Pengarah, Tim Pelaksana dan Sekretariat);
4. Menguraikan tugas dan fungsi;
5. Tim Koordinasi bersifat khusus atau Tim gabungan;
6. Komposisi tim telah melibatkan unsur lintas sektor termasuk
pihak non pemerintah (TP-PKK) mengatur masa berlaku
 TPPS harus memiliki rencana kerja yang terukur,
komprehensif dan didukung anggaran daerah
 TPPS menyusun laporan secara periodik yang
memuat kemajuan penanganan stunting di daerah,
capaian pemenuhan indikator dan pelaksanaan 8 aksi
konvergensi serta praktik baiknya
 Adanya regulasi yang terkait langsung dengan
program/kegiatan percepatan penurunan stunting
yang dikawal oleh TPPS
Sumber: Data BKKBN 23 November 2022
Belum
terbentuk
64 TPPS
Belum
terbentuk
3 TPPS

20. 20
CAPAIAN TIM PENDAMPING KELUARGA
161.901
Orang
Update Data TPK
189.594
orang
212.941
orang
TOTAL : 564.436 ATAU 94,07% DARI TARGET 600.000 ORANG TPK
Bidan (termasuk
Non Bidan)
Kader PKK Kader KB
Sumber: Data BKKBN 23 November 2022

21. 21
Sumber : Web Aksi Bangda, Maret 2021
KAB/KOTA PRIORITAS PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
160
Kab/Kota
260
Kab/Kota
360
Kab/Kota
514
Kab/Kota
100
Kab/Kota
202
1
2018
201
9
202
2
202
0
2021
2019 2022
2020
88,8% 95,4% 95,8%
142 Kab/Kota 248 Kab/Kota 345 Kab/Kota
18
Kab/Kota
12
Kab/Kota
15
Kab/Kota
13

22. 22
PERMENDAGRI 81 TAHUN 2022
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RKPD TA 2023
Arah kebijakan peningkatan kualitas SDM
kesehatan dan pendidikan dilakukan untuk
peningkatan sistem kesehatan dan pendidikan
(sistem pendidikan dan pendidikan karakter),
yang ditandai dengan pencapaian:
a. Prevelansi stunting (pendek dan
sangat pendek) pada balita
sebesar 17,5%;
b. Insidensi TB 211 per 100.000 penduduk;
c. Persentase puskesmas dengan jenis tenaga
kesehatan sesuai standar sebesar 71%;
d. Proposi pekerja yang bekerja pada bidang
keahlian menengah dan tinggi sebesar 43%;
e. Persentase sumber daya manusia (SDM)
ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK)
(dosen, peneliti, perekayasa) berkualifikasi
S3 sebesar 17,48%;
f. Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15
tahun ke atas sebesar 9,24 tahun; dan
g. Angka partisipasi kasar Pergurungan Tinggi
(PT) sebesar 31,89%

23. 23
REKAP APBD KAB/KOTA TA 2019-2021 YANG MENDUKUNG STUNTING
 SELURUH PROVINSI TELAH BERPERAN AKTIF DALAM PENGISIAN DATA DUKUNGAN ANGGARAN
DAERAH PADA WEB MONITORING AKSI KONVERGENSI TA 2019-2021
 SECARA NOMINAL ALOKASI, PEMDA KAB/KOTA DI JAWA BARAT TERBANYAK MENGIRIMKAN
DATA DUKUNGAN APBD TA 2019-2021 YANG MENDUKUNG PENURUNAN STUNTING

24. 24
PENINGKATAN DUKUNGAN ANGGARAN DAERAH TAHUN 2019-2021
 Peningkatan input alokasi APBD kab/kota TA 2019-2021 yang
mendukung penurunan stunting rata-rata 70% per-tahun
 Dari hasil input APBD kab/kota TA 2019-2021 yang
mendukung penurunan stunting capaiannya sebagai berikut:
 2019: 287 M (diinput oleh 12,1% atau 62 kab/kota)
 2020: 642 M (diinput oleh 22,4% atau 115 kab/kota)
 2021: 1,1 T (diinput oleh 33,3% atau 171 kab/kota)
 6 provinsi prioritas stunting menunjukkan TREN
PENINGKATAN TERTINGGI PER-TAHUN input alokasi
APBD kab/kota TA 2019-2021 yang mendukung penurunan
stunting; Banten, Sumut, Kalsel, Sulbar, Jabar, NTB
 Input data alokasi APBD kab/kota TA 2019-2021 yang
mendukung penurunan stunting MENINGKAT rata-rata 10,3%
per-tahun
PERINGKAT
10 BESAR PROVINSI DENGAN
PENINGKATAN
PER-TAHUN
ALOKASI APBD KAB/KOTA
TA 2019-2021 TERTINGGI
YANG MENDUKUNG
PENURUNAN STUNTING
2019
2020
2021
62 Kab/Kota
115 Kab/Kota
171 Kab/Kota

25. 25
REKOMENDASI
01
02
03
04
05
Menetapkan dan memperkuat kelembagaan
daerah dalam upaya penurunan stunting yaitu
dengan menetapkan kebijakan kepala daerah dan
tim koordinasi lintas sektor sesuai Perpres 72/21
Memastikan komitmen Pemerintah Daerah terkait
percepatan penurunan stunting (RPJMD, RKPD,
dan APBD);
Capacity Buliding untuk Sumber Daya Aparatur
Pemda dalam percepatan penurunan stunting
baik knowledge maupun skill;
Memastikan tersedianya data dan
pemanfaatannya untuk pengambilan keputusan
dalam program percepatan penurunan stunting;
Stunting merupakan permasalahan multi
dimensional. Pemda perlu berkolaborasi dengan
berbagai pemangku kepentingan untuk
menanganinya;
Pemerintah Daerah
perlu mengambil
langkah-langkah aksi
konvergensi dalam
rangka percepatan
penurunan stunting
untuk mencapai target
nasional 14% pada
tahun 2024
• TINDAK LANJUT

26. TERIMA KASIH