Materi Kuliah Lapangan

1. KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA
DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN
BERKELANJUTAN

2. ► Desa atau yang disebut dengan nama lain mempunyai akar sejarah yang
panjang dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia.
► Desa telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk.
► Dengan konstruksi menggabungkan fungsi self-governing community dengan
local self government, diharapkan kesatuan masyarakat hukum adat yang
selama ini merupakan bagian dari wilayah Desa, ditata sedemikian rupa menjadi
Desa dan Desa Adat.
► Desa dan Desa Adat memiliki fungsi pemerintahan, keuangan Desa,
pembangunan Desa, serta mendapat fasilitasi dan pembinaan dari pemerintah
Kabupaten/Kota.
► Oleh sebab itu, Desa dan Desa Adat dapat melakukan perubahan wajah Desa
dan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, pelaksanaan
pembangunan yang berdaya guna, serta pembinaan masyarakat dan
pemberdayaan masyarakat di wilayahnya.
PENDAHULUAN

3. ESENSI PEMERINTAHAN DESA
PELAYANAN MASY
(Customer
Satisfaction)
KEWENANGAN
PEMBANGUNAN
(VOLUME)
KEUANGAN
(Rp)

4. SEJARAH PERKEMBANGAN KEWENANGAN DESASEJARAH PERKEMBANGAN KEWENANGAN DESA
URUSAN RUMAH TANGGA DESA
(SESUAI HAK ASAL USUL DESA)
UU. NO. 19 THN 1965
TENTANG DESAPRAJA
1. URUSAN RUMAH TANGGA DESA (SESUAI
HAK ASAL USUL DAN ADAT ISTIADAT
DESA).
2. URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
(TERMASUK PEMBINAAN KETENTERAMAN
& KETERTIBAN)
UU. NO. 5 THN 1979
TENTANG
PEMERINTAHAN DESA
PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN:
RUANG LINGKUP
KEWENANGAN DESA
UU. NO. 22 THN 1999 DAN
PP. NO. 76 THN 2001
1. KEWENANGAN YG SUDAH ADA BERDASAR-KAN
HAK ASAL USUL DESA.
2. KEWENANGAN YG OLEH PERATURAN PER-UU-
AN YG BERLAKU BELUM DILAKSANAKAN OLEH
DAERAH DAN PEMERINTAH.
3. TUGAS PEMBANTUAN DARI PEMERINTAH,
PROVINSI, DAN KABUPATEN.

5. 1. KEWENANGAN YG SUDAH ADA
BERDASARKAN HAK ASAL USUL DESA.
2. KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA YG
DISERAHKAN PENGATURANNYA KEPADA
DESA.
3. TUGAS PEMBANTUAN DARI PEMERINTAH,
PROVINSI, DAN KABUPATEN/KOTA.
4. URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA YG
OLEH PER-UU-AN DISERAHKAN KEPADA
DESA.
UU. NO. 32 THN 2005
DAN PP. NO. 72 THN 2005
PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN:
RUANG LINGKUP
KEWENANGAN DESA
PENUGASAN
UU. NO. 6 THN 2014
TENTANG DESA
LANJUTAN …

6. • Pertama, pemberian kewenangan
berdasarkan azas rekognisi dan subsidiaritas.
Rekognisi berarti pengakuan dan penghormatan
terhadap eksistensi desa. Sedangkan
subsidiaritas berarti penggunaan kewenangan
skala lokal.
• Kedua, kedudukan desa sebagai
pemerintahan berbasis masyarakat, yaitu
campuran dari komunitas yang mengatur
dirinya sendiri (self governing community) dan
pemerintahan lokal (local self government).
• Ketiga, desa berperan sebagai subyek
pembangunan, bukan lagi obyek pembangunan.
Artinya desa merupakan aktor utama dalam
perencanaan dan pelaksanaan pembangunan
desa, termasuk pendirian dan Pengembangan
BUM Desa.
Desa
Lama
Desa
Baru
Subyek
Pembangunan:
Partisipatoris
Obyek
Pembangunan

7. DASAR HUKUM
PP 47/2015 tentang
Perubahan atas PP
43/2014
PP 43/2014
tentang Peraturan
Pelaksanaan
UU 6/2014
PP 60/2014
tentang Dana Desa
Bersumber dari APBN
PERMENDAGRI:
1. Permendagri 111 /2014 tentang Pedoma Teknis
Peraturan di Desa
2. Permendagri No. 113/2014 tentang Pengelolaan
Keuangan Desa
3. Permendagri No. 114/2014 Tentang Pedoman
Pembangunan Desa;
4. Permendagri 44 /2016 tentang Kewenangan Desa
PP 22/2015 tentang
Perubahan I atas PP 60/2014
PMK Nomor 225 /PMK.07/2017
Tentang Perubahan Kedua PMK Nomor 50/pmk.07/2017
tentang pengelolaan transfer ke Daerah dan Dana Desa
PMK Nomor 49/PMK.07/2016
Tentang Tatacara Pengalokasian, Penyaluran,
Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa
PP 8/2016 tentang
Perubahan II atas PP 60/2014
UU 6/2014UU 6/2014
tentangtentang
DesaDesa
PMK Nomor 50/PMK.07/2016
Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana
Desa
PMK Nomor 226 /PMK.07/2017
Tentang Perubahan Rincian Dana Desa menurut Daerah
kabupaten/kota
Permendesa 19 Tahun 2017 tentang Penetapan
Prioritas Penggunaan Dana Desa 2018

8. PENGERTIAN DESA MENURUT
UU No. 6 Tahun 2014
Desa adalah desa dan desa adat atau yang
disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut
Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau
hak tradisional yang diakui dan dihormati
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

9. LIMA KEBIJAKAN POKOK/BARULIMA KEBIJAKAN POKOK/BARU
DALAM PENATAAN PEMERINTAHAN DESADALAM PENATAAN PEMERINTAHAN DESA
(BERDASARKAN UU. NOMOR 6 TAHUN 2014)(BERDASARKAN UU. NOMOR 6 TAHUN 2014)
(1) PENAMBAHAN
KEWENANGAN DESA
(2) KEPASTIAN SUMBER-
SUMBER KEUANGAN
DESA
(4) PRINSIP DEMOKRASI DESA:
MUSYAWARAH UNTUK MUFAKAT
DALAM PENETAPAN KEBIJAKAN
PEMERINTAHAN DESA
(5) MENDORONG PENINGKATAN
KINERJA ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN DESA
KEWENANGAN DESA (BARU):
KEWENANGAN KAB/KOTA YG
DITGSKAN
PENGATURANNYA KEPADA DESA
SUMBER KEUDESA (BARU):
•BAGI HASIL PAJAK DAERAH
•BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH
•ALOKASI DANA DESA (ADD)
•DANA DESA (DD) (APBN)
PERANGKAT DESA DIANGKAT OLEH
KEPALA DESA SETELAH
BERKONSULTASI DENGAN CAMAT
PELAKSANAAN
MUSYAWARAH DESA
(3) MEMPERKUAT Kddk.
KADES
• DILARANG MENJADI PENGURUS PARPOL
• KEDUDUKAN KEUANGAN
• POLA PERTANGGUNGJAWABAN

10. KEWENANGAN DESA

11. KEWENANGAN
DESA MELIPUTI :
(UU NOMOR 6
TAHUN 2014 TTG
DESA)
KEWENANGAN BERDASARKAN
HAK ASAL USUL
KEWENANGAN LOKAL
BERSKALA DESA
KEWENANGAN YANG DITUGASKAN
OLEH PEMERINTAH, PEMERINTAH
DAERAH PROPINSI, PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN/KOTA
(PENDANAAN BERASAL DARI YG
MENUGASKAN
KEWENANGAN LAIN YANG YANG
DITUGASKAN OLEH PEMERINTAH,
PEMERINTAH DAERAH PROPINSI,
PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN/KOTA SESUAI
PERATURAN PERUNDANGAN
(PENDANAAN BERASAL DARI
APBDES SESUAI DENGAN
KEMAMPUAN KEUDES)
DIATUR
DAN
DIURUS
DESA
DIURUS
DESA
PAUD YG
DIDIRIKAN
DESA
APBDES(TDK
TAAT AZAS)
APBN/APBD
(TAAT AZAS)
APBDES

13. KEWENANGAN YANG SUDAH ADAKEWENANGAN YANG SUDAH ADA
BERDASARKAN HAK ASAL USUL DESABERDASARKAN HAK ASAL USUL DESA
1. Jenis urusan ini sebenarnya yang merupakan urusan rumah tangga desa sesuai
tradisi dan adat istiadat yang berlaku dalam kehidupan masyarakat desa setempat.
2. Urusan-urusan yang:
❖ Secara tradisional berdasarkan adat setempat menjadi urusan rumah tangga
desa;
❖ Dalam menyelenggarakannya (mengatur dan mengurus), desa mempunyai
kedudukan dan peranan desisif (penetapan keputusan) dan responsibel
(bertanggungjawab atas pelaksanaan urusan rumah tangganya);
❖ Tidak atau belum diambil alih atau dijadikan urusan instansi pemerintah yang
lebih tinggi;
❖ Tidak dilarang oleh ketentuan resmi yang berlaku dan lebih tinggi;
❖ Berada dalam batas-batas kemampuan desa (untuk menyelengga-rakannya).
❖ Perlu dilakukan guna menunjang, melanjutkan, atau dalam rangka
penggunaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah yang lebih atas;
❖ Bersifat mendesak, darurat, dan seperti itu, kendatipun secara hukum atau
administrasi, urusan itu adalah urusan instansi yang lebih atas, guna
keselamatan, keamanan, dan ketertiban masyarakat desa yang bersangkutan.

14. KEBIJAKAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
BERDASARKAN
PERMENDAGRI 114 TAHUN 2014

15. DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
DOKUMEN
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
DESA
RPJM
Desa
RKP
Desa
APB
Desa
6 THNMasa Berlaku
konten
1 THN
1 THN
Masa Berlaku
Konten
Masa Berlaku
konten
Rencana Kegiatan Bidang
Visi, Misi, & Arah Kebijakan
Pembangunan Desa
Mulai Disusun
Paling ambat Mulai Bulan Juni
tahun berjalan
Mulai Disusun
Paling lambat Mulai Bulan Juli tahun berjalan
& akhir Sept harus sudah ditetapkan
Renc. Penyelengg. pem-an desa, pelaks. Pemb.,
binmas & PMD
1. Evaluasi pelaks. RKP Desa tahun sebelumnya;
2. Prioritas prog./giat & anggaran desa yg dikelola desa;
3. Prioritas prog./giat & anggaran desa yg dikelola melalui
kerjasama antar-desa & pihak ketiga
4. Rencana prog./giat & anggaran desa yg dikelola desa sbg
kew. penugasan dari pem, pemda prov & kab/ kota;
5. Pelaksana kegiatan desa yg terdiri atas unsur perangkat
dan/ atau unsur masy. desa
Pendapatan, Belanja, Pembiayaan

16. PERBANDINGAN RPJMDESA PASCA UU NO.6/2014PERBANDINGAN RPJMDESA PASCA UU NO.6/2014
TENTANG DESATENTANG DESA

18. SISTEMATIKA RPJMSISTEMATIKA RPJM
DESADESA
BAB TOPIK
I PENDAHULUAN
i. Kondisi umum Desa (Mandat, Tugas dan fungsi)
ii. Potensi dan permasalahan (Potensi dan Peluang,
Permasalahan dan tandatangan)
II VISI DAN MISI, TUJUAN, SASARAN
(MENGURAIKAN TENTANG VISI, MISI, TUJUAN DAN
SASARAN YANG INGIN DICAPAI SELAMA 6 TAHUN KE
DEPAN).
III ARAH KEBIJAKAN
IV PROGRAM DAN RINCIAN KEGIATAN PER
BIDANG
V PENUTUP
Bisa dilampiri dengan matrik rincian kegiatan per 6 tahun (RPJM) DAN PERBisa dilampiri dengan matrik rincian kegiatan per 6 tahun (RPJM) DAN PER
TAHUN (RKP)TAHUN (RKP)

19. MATRIKMATRIK RPJM DESARPJM DESA
VISI ............
MISI I ............... CATATAN
TUJUAN I..............
Untuk
mempermudah,
misi bisa dibuat
sesuai
nomenkalatur
bidang
SASARAN I........ Kegiatan I ....dst
SASARAN II....... Kegiatan I ....dst
TUJUAN II.............
SASARAN I....... Kegiatan I ....dst
SASARAN II........ Kegiatan I ....dst
MISI II ...............
TUJUAN I..............
SASARAN I........ Kegiatan I ....dst
SASARAN II....... Kegiatan I ....dst
TUJUAN II......... SASARAN I......... Kegiatan I ....dst
SASARAN II........ Kegiatan I ....dst
MISI III ..............
TUJUAN I SASARAN I.......... Kegiatan I ....dst
SASARAN II......... Kegiatan I ....dst
DST.... DST.........

21. FORMAT RANCANGAN RPJM DESAFORMAT RANCANGAN RPJM DESAFORMAT RANCANGAN RPJM DESAFORMAT RANCANGAN RPJM DESA

22. FORMAT RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA)FORMAT RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA)

23. FORMAT BERITA ACARA RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAHFORMAT BERITA ACARA RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH
DESA (RKP-DESA)DESA (RKP-DESA)

24. FORMAT RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)FORMAT RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

25. FORMAT PEMERIKSAAN DOKUMEN PROPOSAL TEKNISFORMAT PEMERIKSAAN DOKUMEN PROPOSAL TEKNIS
DAN RABDAN RAB

26. DASAR HUKUM
Bagian dari Pajak dan
Retribusi
kabupaten/kota
SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DESA

27. KELEMBAGAAN DESA

28. JENIS LEMBAGA/ORGANISASI DI DESAJENIS LEMBAGA/ORGANISASI DI DESA
1. PEMERINTAH DESA : KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
2. BPD : BID. LEGISLASI, BID. PENAMPUNGAN ASPIRASI, DAN
PENGAWASAN KINERJA
3. LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA
- RT/RW : MEMBANTU PEMDES MELAKUKAN
PELAYANAN FUNGSI PEMDES
- PKK : MEMBERDAYAKAN KESEJAHTERAAN
KELUARGA (KESEHATAN, PENDIDIKAN, KB,
LINGKUNGAN DSB) DAN PARTISIPASI DAN
GOTONG ROYONG KELUARGA
- LPM : PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
- KARANG TARUNA : PEMBERDAYAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
DLL.
4. LEMBAGA ADAT DESA
5. LEMBAGA DESA LAINNYA

29. 1. Sekretariat Desa dipimpin oleh Sekretaris Desa
dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas
membantu kepala Desa dalam bidang administrasi
pemerintahan, paling banyak terdiri atas 3 bidang
urusan.
2. Pelaksana teknis merupakan unsur pembantu
kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional,
paling banyak terdiri atas 3 seksi.
3. Pelaksana kewilayahan merupakan unsur pembantu
kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan,
Jumlah ditentukan secara proporsional sesuai
kemampuan keuangan Desa.
PERANGKAT DESA

30. BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
LEMBAGA YANG MELAKSANAKAN FUNGSI PEMERINTAHAN YANG
ANGGOTANYA MERUPAKAN WAKIL DARI PENDUDUK DESA
BERDASARKAN KETERWAKILAN WILAYAH DAN DITETAPKAN SECARA
DEMOKRATIS.
1. Menggali
2. Menampung
3. Mengelola
4. Menyalurkan
5. Menyelenggarakan
 Musyawarah BPD
 Musdes
 Musdes Khusus Pilkades Antarwaktu
 Pembentukan panitia Pilkades
1. Menggali
2. Menampung
3. Mengelola
4. Menyalurkan
5. Menyelenggarakan
 Musyawarah BPD
 Musdes
 Musdes Khusus Pilkades Antarwaktu
 Pembentukan panitia Pilkades
TUGAS BADAN PERMUSYAWARATAN DESATUGAS BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
9. Membahas dan Menyepakati
Rancangan Perdes Bersama Kepala
Desa
10. Melaksanakan Pengawasan Terhadap
Kinerja Kepala Desa
11. Melakukan Evaluasi LKPPD
12. Menciptakan Hubungan Kerja Yang
Harmonis dengan Pemerintah Desa
dan Lembaga Desa Lainnya
13. Melaksanakan Tugas Lain yang diatur
dalam Ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.
9. Membahas dan Menyepakati
Rancangan Perdes Bersama Kepala
Desa
10. Melaksanakan Pengawasan Terhadap
Kinerja Kepala Desa
11. Melakukan Evaluasi LKPPD
12. Menciptakan Hubungan Kerja Yang
Harmonis dengan Pemerintah Desa
dan Lembaga Desa Lainnya
13. Melaksanakan Tugas Lain yang diatur
dalam Ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.
Aspirasi
Masyarakat

31. FUNGSI LEMBAGA KEMASYARAKATAN
 menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat
 menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan
masyarakat
 meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah
Desa kepada masyarakat Desa
 menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan,
dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif
 menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa,
partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat
 meningkatkan kesejahteraan keluarga
 meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
TUGAS LEMBAGA KEMASYARAKATAN
● MELAKUKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
● IKUT SERTA DALAM PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN
● MENINGKATKAN PELAYANAN MASYARAKAT DESA.

32. LEMBAGA ADAT
LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN
FUNGSI ADAT ISTIADAT DAN MENJADI
BAGIAN DARI SUSUNAN ASLI DESA YANG
TUMBUH DAN BERKEMBANG ATAS
PRAKARSA MASYARAKAT DESA.

33. 33
HUBUNGAN KELEMBAGAAN DI DESA
 KEMITRAAN
HUBUNGAN SBG MITRA DALAM PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA, BUKAN HIRAKHI (ATASAN BAWAHAN)
FUNGSIONAL
MASINGS LEMBAGA MEMILIKI FUNGSI MASINGS SESUAI TUGAS
DAN FUNGSI

34. KEBIJAKAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
BERDASARKAN
PERMENDAGRI 113 TAHUN 2014

36. PENGERTIAN
Pengelolaan Keuangan Desa:
Keseluruhan kegiatan yg meliputi perenc,
pelaks, penatausahaan, pelaporan dan
pertangungjawaban keuangan desa
(Permendagri Ps. 1)
Hak & Kewajiban Desa ini menimbulkan
pendapatan, belanja, pembiayaan, &
pengelolaan Keuangan Desa
9
AZAS
PENGELOLAAN
(Permendagri Ps 2 (1)
TRANSPARAN,
AKUNTABEL,PARTISIPATIF SERTA DILAKUKAN
DGN TERTIB & DISIPLIN ANGGARAN
semua hak & kewajiban Desa yg dapat dinilai
dgn uang serta segala sesuatu berupa uang &
barang yg berhubungan dgn pelaksanaan hak
& kewajiban Desa, (UU Ps. 71)
36
PENGERTIAN DAN AZAS KEUANGAN DESAPENGERTIAN DAN AZAS KEUANGAN DESA
(UU 6/2014 BAB VIII Ps. 71 - 75)(UU 6/2014 BAB VIII Ps. 71 - 75)

37. 37
 Kades adalah pemegang
kekuasaan pengelolaan
keuangan Desa
 Kepala Desa menguasakan
sebagian kekuasaannya
kepada Perangkat Desa
 Kades menetapkan APBDes
dengan Peraturan Desa
(Perdes)
Pelaksana Teknis
Pengelola
Keuangan Desa
(PTPKD)
PENGELOLA KEUANGAN DESAPENGELOLA KEUANGAN DESA

38. semua penerimaan yg perlu dibayar
kembali dan atau pengeluaran yg akan
diterima kembali, baik pd th anggaran
yg bersangkutan maupun pd thn2
anggaran berikutnya
semua pengeluaran dari rek desa yg
merupakan kewajibankewajiban desa dlm 1 th
anggaran yg tdk akan diperoleh
pembayarannya kembali oleh desa
semua penerimaan uang yang diterima
dan disalurkan melalui rek desa yg
merupakan hakhak desa dlm 1 th anggaran
yg tdk perlu dibayar kembali oleh desa
penggunaannya ditetapkan dlm
APBDes
PendapaPendapattanan
DesaDesa
BelanjaBelanja
DesaDesa
PembiayaanPembiayaan
DesaDesa
APBDesa

41. 16/06/19 41
 Semua penerimaan yg perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yg akan
diterima kembali, baik pd T.A. ybs maupun pd tahun2 anggaran berikutnya.
 Pembiayaan Desa terdiri atas kelompok:
• Penerimaan Pembiayaan, mencakup:
− SiLPA tahun sebelumnya
− Pencairan Dana Cadangan
− Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan
• Pengeluaran Pembiayaan, terdiri dari :
− Pembentukan Dana Cadangan
− Penyertaan Modal Desa.
 SiLPA tahun sebelumnya, a.l.
− pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja
− penghematan belanja
− sisa dana kegiatan lanjutan.
 SiLPA digunakan untuk:
- menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada
realisasi belanja;
- mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan;
- mendanai kewajiban lainnya yang s.d. akhir T.A. belum diselesaikan.

42. 16/06/19 42
 Pencairan Dana Cadangan,
digunakan u/ menganggarkan pencairan dana cadangan dari rek. Dana
cadangan ke Rek. kas Desa dlm T.A. berkenaan.
 Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan,
digunakan u/ menganggarkan hasil penjualan kekayaan desa yg dipisahkan.
 Pembentukan Dana Cadangan,
− Pemdes dpt membentuk dana cadangan u/ mendanai keg. yg penyediaan
dananya tdk dpt sekaligus/sepenuhnya dibebankan dlm 1 T.A.
− Pembentukan dana cadangan ditetapkan dgn perdes.
− Perdes plg sdkt memuat:
• penetapan tujuan pembentukan;
• Prog. & kegiatan yg akan dibiayai ;
• besaran & rincian tahunan yg harus dianggarkan;
• sumber dana cadangan;
• T.A. Pelaksanaan .
− Pembentukan dana cadangan dpt bersumber dari penyisihan atas
penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan yg penggunaannya tlh
ditentukan scr khusus berdasar peraturan per-UU-an.
− ditempatkan pada rekening tersendiri.
− Tdk melebihi Th. akhir masa jabatan Kades.

43. 43

44. 44
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

45. 16/06/19 45

46. • Perubahan:
 harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja;
 SILPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
 penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa pada
tahun berjalan
 peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi ,
dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan;
 Perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemda.
• Dapat dilakukan 1 kali dalam 1 Tahun Anggaran
• Tata cara pengajuan perubahan APBDesa adalah sama dengan tata
cara penetapan pelaksanaan APBDesa
• Dalam hal Bantuan keuangan dari APBD Prov., Kab./Kota, hibah dan
bantuan pihak ke-3 yang tidak mengikat ke desa disalurkan setelah
ditetapkannya Perdes tentang Perubahan APB Desa, perubahan diatur
dgn Perkades tentang perubahan APBDesa
• Perubahan APBDesa diinformasikan kepada BPD
PERUBAHAN APBDesa

47. PELAKSANAAN ANGGARAN

48. • Pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran
 Melakukan tutup buku setiap akhir bulan
 Mempertanggungjawabkan uang melalui laporan
 Laporan disampaikan setiap bulan kepada Kades paling
lambat tanggal 10 bulan berikutnya
 Menggunakan :
- Buku Kas Umum
- Buku Pembantu Pajak
- Buku Bank
Catatan:
Pasal 35-37
Penatausahaan wajib dilakukan oleh Bendahara Desa
PENATAUSAHAAN (1)

49. 16/06/19 49
Tugas
Bendahara
PENATAUSAHAAN (2)

50.  Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa
• Laporan semester pertama:
- Paling lambat akhir bulan Juli tahun berjalan.
• Laporan semester akhir tahun;
- Paling lambat akhir bulan Januari tahun berikutnya.
 Laporan Pertanggungjawaban realisasi Pelaksanaan APBDesa
• Pendapatan, belanja, Pembiayaan
• Ditetapkan dengan Perdes
• Dilampiri Format laporan
– Pertanggungjawaban realisasi Pelaks.APBDesa T.A. berkenaan
– Kekayaan Milik Desa per 31 Desember T.A. berkenaan
– Program Pemerintah & Pemda yang masuk ke Desa
PELAPORAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN

51. K
A
D
E
S
BUPATI/
WALIKOT
A
Laporan
Semestera
n Realisasi
pelaks.
APB Desa
Semester I
(PP & Permendagri):
PL : akhir Juli tahun
berjalan
Semester II (PP) &
semester akhir
(Permendagri) :
PL : akhir Januari tahun
berikutnya
sampaika
n CAMAT
51
PELAPORAN PELAKSANAAN APBDesa
PP No. 43/2014 P Pasal (103) dan Permendagri No. 113/2014, Pasal
(37,40,41)
Diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media
informasi yang mudah diakses oleh masyarakat seperti: papan
pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya,
(Permendagri Ps. 40)

52. sampaikan
K
A
D
E
S
BUPATI
/WALIKOT
A
Diinformasikan kepada
masyarakat secara tertulis dan
dengan media informasi yang
mudah diakses oleh masyarakat
seperti: papan pengumuman,
radio komunitas, dan media
informasi lainnya, (Permendagri
Ps. 40)
Laporan Penyelenggaraan Pem-
an Desa setiap akhir T.A.
Dilampiri
:1. Format la poran pertanggungjawaban
realisasi pelaksanaan APBDesa
2. Format laporan kekayaan milik desa per 31
Desember T.A. berkenaan
3. Format laporan program pemerintah,
pemda yang masuk ke desa
Ditetapkan dengan
Perdes
Laporan Pertanggungjawaban
Realisasi pelaks. APB Desa
setiap akhir T.A yg terdiri dari:
Pendapatan, Belanja &
Pembiayaan
CAMA
T
Format ranc. Perdes, Buku pembantu Kas
Kegiatan, RAB & SPP serta pernyataan
tanggungjawab belanja, laporan realisasi
pelaksanaan APBDes semester I & semester
akhir tahun serta laporan pertanggungjawaban
realisasi pelaksanaan APBDes, mengacu pada
lampiran Permendagri (Permendagri Ps. 42)
16/06/19 52
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
APBDesa
PP No. 43/2014 Pasal (104) & Permendagri No. 113/2014 Pasal (38 - 42)

53. KEBIJAKAN
PENGELOLAAN DANA DESA

54. DANA DESA BERSUMBER DARI APBN
 Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang
diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat yang ditransfer melalui
APBD Kabupaten/Kota yang digunakan untuk membiayai
penyelenggaran pemerintahan, pembangunan, serta
pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
 Besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke
Desa ditentukan 10% (sepuluh perseratus) dari dan di luar dana
Transfer Daerah (on top) secara bertahap.
 Anggaran yang bersumber dari APBN dihitung berdasarkan
jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah
penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan
geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan
pemerataan pembangunan Desa.

55. Dana Desa yang bersumber
dari APBN adalah wujud
pengakuan negara terhadap
kesatuan masyarakat hukum
yang berwenang mengatur &
mengurus urusan
pemerintahan, kepentingan
masyarakat setempat
berdasarkan prakarsa, hak
asal-usul dan/atau hak
tradisional
Meningkatkan kesejahteraan
dan pemerataan
pembangunan desa
Dana Desa Untuk Peningkatan Kualitas Hidup
memajukan
perekonomian desa
FILOSOFI TUJUAN
meningkatkan pelayanan
publik di desa
R
p
mengatasi kesenjangan
pembangunan antardesa
memperkuat masyarakat
desa sebagai subjek dari
pembangunan
mengentaskan
kemiskinan
FILOSOFI DAN TUJUAN DANA DESA

56. 56
Prinsip Penggunaan Dana Desa
TIPOLOGI DESA, dengan mempertimbangkan keadaan
dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis,
antropologis, ekonomi, dan ekologi desa yang khas, serta
perubahan atau perkembangan kemajuan desa
1
2
3

57. LOKASI DAN ALOKASI DANA DESA 2015-2018
No
.
Tahun
Jumlah lokasi dan alokasi
Rata-Rata
@DesaProv Kab/Kota Kec Desa Alokasi
1. 2015 33 434 6.539 74.093 20,7 Triliun 300 Jutaan
2. 2016 33 434 6.539 74.754 46,9 Trilun 600 Jutaan
3. 2017 33 434 6.539 74.910 60 Trilun 810 Jutaan
4. 2018 33 434 6.539 74.958 60 Triliun 800 Jutaan
Jumlah 187,6 Triliun
Ket.
Jumlah Desa dari Tahun 2015 s.d. 2018 mengalami kenaikan jumlah, sebanyak 865 Desa, atau 1,15% dari
total jumlah Desa yang ada saat ini.

58. REVIEW PENYALURAN DANA DESA 2015-2017
No. Tahun Alokasi
RKUN ke
RKUD
%
RKUD ke
RKDesa
% Keterangan
1. 2015 20,7 Trilyun 20,7 Triliun 100% 18,7 Triliun 90,2% Ada Sisa Dana Desa
di RKUD Tahun
2015 sebesar ±
Rp.203 milliar
2. 2016 46,9 Triliun 46,9 Tiliun 99,4% 46,4 Triliun 99,1% Ada Sisa Dana Desa
di RKUD Tahun
2016 sebesar ±
Rp.109 milliar
3. 2017 60 Triliun 59,8 Triliun 99,6% Belum ada data -
Catatan untuk Tahun 2017 :
Ada 161 Milyar yang hangus, karena sampai dengan 31 Juli 2017, belum menyampaikan laporan penyaluran sisa Dana Desa Tahun
2016 yang ada di RKUD (90 Kab/Kota), dengan penjelasan :
a)109,3 M terkait sisa Dana Desa di RKUD Tahun 2016;
b)52,3 M Dana Desa atas selisih jumlah Desa di Sumatera Barat (43) dan Sulawesi Utara (1 Desa)
c)Ada 71,6 Miliar Dana Desa Tahap 2 yagn tidak salur per 13 Desember 2017, di 2 Daerah, yaitu Kota Ambon sebesar 11 Miliar,
dan Kab. Merauke sebesar 60 Miliar;

59. TANTANGAN
Penggunaan Dana Desa
belum Optimal
Kapasitas Perangkat Desa
belum memadai
Penyediaan Pendamping
Desa:
•Kompetensi belum memadai
•Proses rekuitmen lama
•Mobilisasi yang terlambat
Meningkatkan pembinaan dan
Pengawasan pengelolaan
dana desa
KEBIJAKAN
Mendorong pertumbuhan ekonomi
dengan prioritas kegiatan
pembangunan pelayanan dasar
desa dan pemberdayaan
masyarakat desa
Sinergi penyelenggaraan pelatihan
tatakelola desa & pelatihan
pengelolaan dana desa
Percepatan rekrutmen pendamping
desa yang berkompeten
Mengoptimalkan peran Camat dan
APIP Daerah dalam hal Pembinaan
dan Pengawasan Dana Desa
IMPLIKASI
Peningkatan pelayanan
publik dan kesejahteraan
masyarakat desa
Peningkatan kualitas dan
akuntabilitas pelaporan
Pengelolaan Dana Desa
lebih baik
Optimalisasi penggunaan
Dana Desa untuk
percepatan
pembangunan dan
perekonomian
TANTANGAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN DANA DESA
“Diperlukan penguatan peran dan sinergi antar kementerian untuk
menghadapi tantangan pengelolaan Dana Desa”.

60. PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA
Dana Desa dipergunakan untuk mendanai kegiatan di bidang
(i)penyelenggaraan pemerintahan, (ii)pembangunan,
(iii)pemberdayaan masyarakat, dan (iv)kemasyarakatan.
Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk program/kegiatan
bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat
sesuai dengan kebutuhan dan disepakati dalam
musyawarah desa, namun tetap mengutamakan prioritas
nasional penggunaan Dana Desa.
Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan
1.sarana prasarana dasar di desa (lingkungan permukiman, transportasi,
energi, informasi, dan komunikasi)
2.Sarana prasarana pelayanan sosial dasar di desa (pendidikan dan
kesehatan)
3.sarana dan prasarana usaha ekonomi desa, meliputi:
a. Usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian
berskala produktif yang difokuskan pada kebijakan satu kawasan
perdesaan satu produk unggulan/produk unggulan kawasan
perdesaan.
b. Usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan pada kebijakan satu
kawasan perdesaan satu produk unggulan/produk unggulan
kawasan perdesaan.
c. Pengembangan desa wisata
d. Penerapan teknologi tepat guna
Prioritas Kegiatan Pembangunan Desa
1. Pengelolaan kegiatan pendidikan dan kesehatan
2. Pengelolaan sarana & prasarana lingkungan berdasarkan
kemampuan teknis & sumber daya lokal yang tersedia
3. Pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana
prasarana ekonomi
4. Penguatan kesiapsiagaan masyarakat desa dalam menghadapi
bencana serta kejadian luar biasa
5. Pengelolaan kegiatan pelesatrian lingkungan hidup
6. Pengelolaan kegiatan penguatan tata kelola desa yang demokratis
dan berkeadilan sosial
Prioritas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa
1. Produk Unggulan Kawasan Perdesaan untuk meningkatkan
skala ekonomi berbasis teknologi dan inovasi
2. BUMDesa/BUMDesa Bersama untuk perluasan akses pasar,
peningkatan skala ekonomi, peningkatan kapasitas manajerial,
peningkatan iklim usaha, penyediaan sarana dan prasarana
pasca panen, serta didukung bantuan permodalan yang
memadai
3. Embung Desa untuk mendukung produksi pertanian
Prioritas Nasional Penggunaan Dana Desa

61. Kementerian Keuangan
• Penganggaran Dana Desa
dalam APBN sebesar 10% dari
dan di luar TKDD;
• Reformulasi kebijakan
pengalokasian Dana Desa:
memerhatikan pemerataan
dan keadilan;
afirmasi kepada Desa sangat
tertinggal, tertinggal, serta
desa-desa di daerah
tertinggal, kepulauan, dan
perbatasan;
mengurangi kesenjangan
penyediaan infrastruktur
dasar publik dan kemiskinan
• Penyaluran Dana Desa
berbasis kinerja pelaksanaan;
• Dapat melakukan
penundaan dan/atau
pemotongan DAU dan/atau
DBH ke Pemda yang tidak
menganggarkan ADD ≥10%
dari Dana Perimbangan
minus Dana Transfer Khusus.
Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah
Tertinggal, & Transmigrasi
• Supervisi penyelengaraan
musyawarah Desa;
• PenyusunanpPedoman
Penggunaan Dana Desa
melalui koordinasi dengan
kementerian terkait;
• Penyusunan konsep
pendampingan yang
berorientasi kepada
pemberdayaan
masyarakat desa;
• Melakukan perjanjian
kerjasama dengan
kemenkop UKM dalam
pelaksanaan BUMDes dan
mendorong penyertaan
modal masyarakat Desa.
Kepala Bappenas
• Koordinasi dalam sinkronisasi
perencanaan pembangunan
desa dan kawasan perdesaan
• Pemantauan & evaluasi
bersama K/L terkait
pencapaian sasaran RPJMN
2015-2019
1. Mengurangi desa tertinggal
sampai 5.000 Desa
2. Meningkatkan desa mandiri
sedikitnya 2.000 Desa
3. Menguatkan sedikitnya 39
pusat pertumbuhan
• Koordinasi bersama
Kemendes dalam
pembangunan desa dan
kawasan pedesaan
bersama OPD
kabupaten/kota untuk
tercapainya pelayanan
dasar, penurunan
kemiskinan, dan
penguatan lembaga
ekonomi.
Kementerian Dalam Negeri
• Menyusun Panduan Teknis
mekanisme Musyawarah Desa
• Menugaskan Gubernur, untuk:
1. Mengevaluasi pemenuhan
ADD minimum 10% dalam
APBD;
2. Memfasilitasi kab/kota
dalam penyelerasan prioritas
Dana Desa.
• Mendorong Bupati/Walikota,
untuk:
1. Sinkronisasi kegiatan yang
dibiayai dari dana Desa dan
APBD;
2. Supervisi dalam
perencanaan, penggunaan
Dana Desa dan penyusunan
APBDesa;
3. Mengalokasikan dan
menyalurkan Daan Desa,
ADD, dan PDRD;
4. Fasilitasi penyusunan
APBDesa dan RKP Desa.
• Penerbitan SE Penataan Desa
untuk pembentukan Desa
baru.
“Dalam rangka optimalisasi penggunaan Dana Desa diperlukan
penyelarasan dan penguatan kebijakan peraturan pelaksanaan UU Nomor
6 Tahun 2014 tentang Desa”
SINERGI PENGELOLAAN DANA DESA

62. • Penetapan
perkada
mengenai tata
cara
pembagian
dan
penetapan DD
setiap Desa
Untuk
memastikan
hak keuangan
desa terpenuhi
Untuk
memastikan
penyaluran DD
tepat waktu dan
tepat jumlah
• Laporan
Realisasi
Penyaluran
dan Laporan
Konsolidasi
Penyerapan
DD
Untuk
menghindari
penundaan
penyaluran DD
tahap berikutnya
• Sisa DD di
RKUD
Untuk
mengetahui
besaran DD yg
belum disalurkan
dari RKUD ke
RKD TA
sebelumnya
“Pengalihan penyaluran melalui kppn daerah akan mendekatkan pelayanan di
daerah dan memperkuat governance & akuntabilitas dana desa”
KEBIJAKAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI DANA DESA
• Capaian
output
Untuk
mengetahui
pemanfaatan
Dana Desa
*** Yang melakukan Pemantauan: Kemenkeu, Kemendagri, dan Kemendesa PDTT

63. PERUBAHAN KEBIJAKAN DANA DESA
2018
1. PENGALOKASIAN; 2. PENYALURAN;
3. PELAKSANAAN
2017 2018
1. Alokasi Dasar : 90%
2. Alokasi Formulasi : 10%
√ Jumlah Penduduk 25%
√ Jumlah Pendud Miskin 35%
√ Luas Wilayah 10%
√ Indeks Kesulitan Geografis 30%
1. Alokasi Dasar : 77%
2. Alokasi Formulasi : 20%
√ Jumlah Penduduk 10 %
√ Jumlah Pendud Miskin 50%
√ Luas Wilayah 15%
√ Indeks Kesulitan Geografis 25%
3. Alokasi Afirmasi : 3% (on top untuk
Desa Tertinggal dan Sangat
Tertinggal)
2017 2018
2 Tahap
1. 60% paling awal Bulan
Maret;
2. 40% Bulan Agustus
2 Tahap
1. 60%  20% bulan Januari
dan 40% Maret;
2. 40% Bulan Agustus
Melalui skema Padat Karya Tunai (cash for
work), dengan ketentuan :
1.Mengoptimalkan cara swakelola;
2.30% anggaran dibidang pembangunan di
gunakan untuk upah tenaga kerja;
Menyempurnakan Kebijakan Pengalokasian, untuk;
a.Pengentasan Kemiskinan;
b.Perbaikan kualitas hidup masyarakat Desa.
c.Mengatasi kesenjangan penyediaan sarpras pelayanaan antar Desa;
d.Afirmasi bagi Desa sangat tertinggal dan desa tertinggal yang mempunyaui
jumlah penduduk miskin tinggi

64. KEMENTERIAN KEUANGAN
64
Pemotongan
Dana Desa
Pemotongan
Dana Desa
MENKEU
JENIS SANKSIJENIS SANKSI
PEMBERI
SANKSI
PEMBERI
SANKSI JENIS PELANGGARANJENIS PELANGGARAN
Penundaan Penyaluran Dana
Desa Kab./Kota
Penundaan Penyaluran Dana
Desa Kab./Kota
Penundaan DAU
dan/atau DBH Kab./Kota
sebesar selisih kewajiban
DD yg harus disalurkan ke
Desa
Penundaan DAU
dan/atau DBH Kab./Kota
sebesar selisih kewajiban
DD yg harus disalurkan ke
Desa
 Bupati/walikota tidak menyampaikan persyaratan penyaluran setiap
Tahap;
 Bupati/walikota tidak menyampaikan perubahan perkada mengenai
tata cara pembagian dan penetapan rincian DD setiap Desa yang
dalam perkada sebelumnya tidak sesuai ketentuan.
 Bupati/walikota tidak menyampaikan persyaratan penyaluran setiap
Tahap;
 Bupati/walikota tidak menyampaikan perubahan perkada mengenai
tata cara pembagian dan penetapan rincian DD setiap Desa yang
dalam perkada sebelumnya tidak sesuai ketentuan.
Bupati/walikota tidak menyalurkan DD tepat waktu dan tepat
jumlah sesuai yang telah ditentukan
Bupati/walikota tidak menyalurkan DD tepat waktu dan tepat
jumlah sesuai yang telah ditentukan
BUPATI/
WALIKO
TA
 Laporan penundaan penyaluran dari bupati/walikota;
 Laporan pemotongan penyaluran DD dari bupati/walikota
 Laporan penundaan penyaluran dari bupati/walikota;
 Laporan pemotongan penyaluran DD dari bupati/walikota
Berdasarkan penjelasan dan hasil pemeriksaan ditemukan
penyimpangan berupa SiLPA tidak wajar
Berdasarkan penjelasan dan hasil pemeriksaan ditemukan
penyimpangan berupa SiLPA tidak wajar
Penundaan Penyaluran
Dana Desa ke Desa
Penundaan Penyaluran
Dana Desa ke Desa
 Kades tidak menyampaikan Perdes mengenai APB Desa;
 Kades tidak menyampaikan laporan realisasi penggunaan DD
tahap sebelumnya; dan
 Terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
Terdapat Sisa DD > 30% selama 2 tahun berturut-turutTerdapat Sisa DD > 30% selama 2 tahun berturut-turut
Bupati/walikota tidak dapat memenuhi persyaratan penyaluran
Tahap II sampai dengan berakhirnya tahun anggaran
Bupati/walikota tidak dapat memenuhi persyaratan penyaluran
Tahap II sampai dengan berakhirnya tahun anggaran
Sisa angggaran DD Tahap II
menjadi SAL pada RKUN dan
tidak disalurkan kembali
Sisa angggaran DD Tahap II
menjadi SAL pada RKUN dan
tidak disalurkan kembali
Pemotongan
Dana Desa ke Desa
Pemotongan
Dana Desa ke Desa
SANKSI DANA DESA